KENDARI – PT Bososi Pratama, perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, masuk dalam daftar 140 perusahaan yang disebut dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/ KUM.1 /12/2021.

Keputusan tersebut memuat data dan informasi terkait kegiatan usaha yang telah terbangun di kawasan hutan namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan (Tahap III). Berdasarkan SK tersebut, PT Bososi diwajibkan membayar denda administratif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).

SK tersebut ditandatangani oleh Plt. Kepala Biro Hukum KLHK, Maman Kusnandar, yang juga mewajibkan perusahaan-perusahaan terkait, termasuk Perusahaan Daerah (Perusda) Kolaka sebagai pemilik saham PT Bososi, untuk mengikuti skema penyelesaian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Dalam dokumen tersebut, disebutkan bahwa dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Bososi terdapat indikasi area terbuka tanpa izin di kawasan hutan dengan luas masing-masing 15,1 hektare (terbuka bekas tambang) dan 24,78 hektare (terbuka aktif).

PT Bososi dikenakan sanksi sesuai Pasal 110B Undang-Undang Cipta Kerja, yang antara lain memuat:

1. Penghentian sementara kegiatan usaha;
2. Pembayaran denda administratif; dan/atau
3. Pengenaan paksaan pemerintah.

Sanksi administratif ini berlaku bagi kegiatan tanpa perizinan yang dilakukan sebelum 2 November 2020. Namun, bagi individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan minimal lima tahun berturut-turut dengan luasan maksimal lima hektare, dikecualikan dari sanksi dan penyelesaiannya dilakukan melalui penataan kawasan.

Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini dipimpin oleh Menteri Pertahanan, dengan Wakil I Jaksa Agung, Wakil II Panglima TNI, dan Wakil III Kapolri. Pelaksana teknis di lapangan ditunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025, PT Bososi mendapat kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar 120.000 metrik ton (MT).

Sebagai informasi, berdasarkan data dari sistem MODI Kementerian ESDM, seluruh saham PT Bososi Pratama dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kolaka. Posisi direksi saat ini diisi oleh Sahril sebagai Direktur Utama, Afandi sebagai Direktur, dan Tioe Khoi Sin sebagai Komisaris.

KENDARI – Di bawah kepemimpinan Anton Timbang, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara terus berinovasi dalam mendorong potensi perekonomian di Sultra.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sultra, Sastra Alamsyah saat menyampaikan sambutanya di acara Work shop pasar modal dengan tema GO BIG WITH GO PUBLIC, Kamis 24 Agustus 2023.

Diketahui, kegiatan Go Big With Go Public itu membahas pengembangan ekonomi di Bumi Anoa (Sultra). Adapun beberapa narasumber yang terlibat diantaranya Arjaya Dwi Raya Kepala OJK Sultra, Jeffrey Hendrik Direktur BEI dan beberapa narasumber lainya.

Dalam kesempatan itu, Sastra Alamsyah menjelaskan bahwa potensi ekonomi di Sultra sangat besar, mulai dari sektor pertambangan, pertanian, peternakan , industri dan pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM.

“Potensi di daerah kita (Sultra) sangat melimpah dan ini pontensi besar jika di kembangkan secara bersama,” kata Sastra sapaan akrab Waketum Kadin Sultra.

Menurut Sastra, jika semua potensi itu dikelola dengan baik maka UMKM di Sultra akan tumbuh dan berkembang.

“Ketua Umum Kadin Sultra bapak Anton Timbang juga menekankan agar pelaku usaha di Sultra dapat naik kelas di setiap bisnis dan potensi yang ada, bukan hanya skala lokal melainkan hingga di level nasional,” pungkas Sastra.

KENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong peningkatan kapasitas bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). KADIN Sultra kini mulai menyasar para pedagang yang ada di Pasar Wayong Kota Kendari.

Penguatan dilakukan KADIN Sultra dalam mendorong agar seluruh pedagang yang ada di Pasar Wayong memiliki legalitas badan usaha. Badan usaha itu yakni Perseroan Perorangan karena dipandang penting jika pelaku usaha (pedagang) memiliki dokumen tersebut.

Wakil Ketua Umum KADIN Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan bahwa KADIN Sultra terus mendorong para pelaku usaha/pedagang agar makin kuat dan tangguh di era saat ini. Salah satunya dengan memberikan legalitas badan usaha atau Perseroan Perorangan bagi pedagang.

“Jika pedagang Pasar Wayong memiliki badan usaha Perseroan Perorangan itu akan mempermudah untuk mengembangkan jualan dan usaha mereka,” kata Sastra Alamsyah

Langkah awal kata Sastra, KADIN bersama dengan Polda Sultra dan Perumda Pasar Kota Kendari melakukan pertemuan dengan para pedagang Pasar Wayong melalui Focus Group Discussion (FGD) pada Jum’at malam 19 Agustus 2023. di Pasar Wayong.

“Dalam FGD itu kami kemas ala pasar agar para pedagang lebih mudah memahami apa yang dimaksud dengan pembuatan Perseroan Perorangan,” jelas Sastra.

Menurut Sastra, dalam pemberian dokumen pedagang tidak dibebankan biaya. Pedagang akan mendapat Perseroan Perorangan  secara gratis, cukup menyiapkan KTP, NPWP dan Email maka legalitas tersebut sudah dapat diproses.

“Kami akan terus mendorong pelaku usaha pedagang di  Pasar Wayong agar makin memiliki nilai tawar dan peningkatan/pengembangan usahanya,” pungkas pria yang baru saja meraih gelar Insinyur di Kota Makassar.

Di tempat yang sama, Direktur Perumda Pasar Kota Kendari Saipuddin mengatakan, dengan adanya pertemuan malam ini bersama dengan KADIN Sultra dan Polda Sultra Bidang Ekonomi dan UMKM akan menjadi peluang besar bagi para pedagang untuk meningkatkan usaha mereka.

“Ini peluang besar bagi pedagang Pasar Wayong untuk mengembangkan usaha apa lagi dibantu dan gratis,” ucap mantan aktivis HMI Provinsi Sultra itu.

Hal senada juga dituturkan oleh Kompol Rahman Dundu, S.Sos Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Sultra. Kata Rahman Dundu, Polda Sultra siap membantu para pedagang jika mendapatkan hambatan dalam pengurusan Perseroan Perorangan.

“Kami akan mengawal jika ada hambatan pengurusan dokumen tersebut,” ucap Rahman Dundu saat bersama pedagang Pasar Wayong.