Connect with us

Peristiwa

Demonstrasi Berujung Ricuh di PT VDNI, 1 Orang Alami Cedera

Penulis: Redaksi

Published

on

KendariMerdeka.com – Ratusan massa dari PT Andalniaga Boemih Energi (ABE) berdemonstrasi di jalan hauling PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Rabu (29/1/2020). Sekitar 20 menit setelah menyuarakan aspirasi, demonstrasi berubah menjadi arena tawuran.

Massa PT Andalniaga diserahkan oleh massa yang diduga berasal dari arah PT VDNI. Berpakaian preman, massa yang diduga datang dari arah PT VDNI, melempar massa lawan dengan batu dan balok kayu

Saat terjadi aksi saling lempar, salah seorang massa dari PT Andalniaga, dikeroyok puluhan orang berpakaian preman. Akibatnya, korban mengalami luka dibagian kepala.

Diketahui, aksi protes terkait terlambatnya pembayaran tunggakan utang dari PT Konawe Putra Propertindo (KPP) kepada PT ABE. Utang ini, digunakan pembangunan jalan hauling dan jembatan di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Baca Juga:  Refleksi 22 Tahun Reformasi, Adian Napitupulu: Generasi Yang Tak Diinginkan Sebuah Perbandingan Antara "Yang Disayang dan Yang Dibuang"

Massa sudah melakukan demonstrasi sebanyak dua kali. Sebelumnya, aksi serupa juga berujung ricuh, namun ada ada korban luka.

Demonstrasi yang digelar Rabu (29/1/2020), massa dari PT Andalniaga datang dengan melindungi diri menggunakan satu unit excavator. Tetapi, ternyata excavator ini dipakai untuk membongkar jalan beton di kawasan industri pertambangan PT VDNI.

Saat berorasi, massa pendemo yang tak sabar ditemui oleh perwakilan PT KPP, langsung mengambil sikap. Excavator yang sudah disiapkan, hendak menghancurkan jalan hauling. Namun, massa yang sudah berada di depan pintu masuk kawasan industri pemurnian nikel itu langsung bergerak mengadang alat berat itu sehingga ricuh pun terjadi.

Koordinator aksi, Abdul Samad mengungkapkan, PT KPP harusnya sudah membayarkan utang piutang kepada PT ABE. Jumlah yang belum dibayar, senilai Rp 14 miliar.

Baca Juga:  Waspada, 4 Warga Cina Terkena Flu Dirawat di RSUD Bahteramas

“KPP harus membayar biaya pembuatan jalan dan jembatan, tapi mereka menunggak. Ini ada apa,” ujar Abdul Samad.

Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Nur Akbar, menyatakan satu orang terluka dan satu alat berat dirusak oleh karyawan PT VDNI.

“Aksi saling lempar tidak menimbulkan korban jiwa, namun satu unit eksavator milik PT Khadapi Putera Mandiri,
Dirusak,” ujarnya.

Dia menyatakan, personil Polda Sultra dan TNI ada di lokasi saat kejadian. Saat ini, kondisi sudah kondusif dan tak ada halangan bagi pengendara kendaraan bermotor untuk melalui lokasi itu.(tim)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Lurah Mokoau Diduga Menghalangi Pengalihan Hak Atas Tanah, Warga Tempuh Jalur Hukum

Penulis : Kur

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sikap Lurah Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari tak patut dicontoh. Bagaimana tidak, dia diduga menghalang-halangi proses pembuatan pengalihan hak atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Warga bernama Siti Nurlina. Sikap yang diambil Lurah ini tak mencerminkan pemberian pelayanan yang baik kepada warganya. Pasalnya, sikap Lurah tersebut tak didasari dalil yang jelas.

Atas sikap Lurah tersebut, Siti Nurlina menempuh jalur hukum. Dia bersama pengacaranya menggugat Lurah Mokoau Kota Kendari. Tak hanya itu, Siti Nurlina melalui pendamping hukumnya Dr Fatahillah juga menggugat Walikota Kendari Zulkarnain Kadir sebagai Pembina dan pengawas perangkat pemerintahan untuk Lurah. Fatahillah mengklaim lahan 1 hektar milik kliennya bersih dari segala sengketa. Dia hanya meminta Lurah untuk memberikan pelayanan atas urusan pengalihan hak atas sebidang tanah milik kliennya.

Baca Juga:  Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

Menurut dia, lahan kliennya yang berada di Jalan Dr Komjen Muh Yasin Kelurahan Mokoau tak punya permasalahan. Semua pemilik lahan di lokasi batas-batas sebidang tanah tersebut tak ada yang mengklaim nya . Pemilik lahan memiliki alas hak Tahun 1983 yang didukung dengan sejumlah dokumen lainnya. Sertifikat tanah dibatas – batas lahan tersebut terurai sesuai peta yang dikeluarkan oleh BPN Kendari. Dimana lokasi tersebut memang milik kliennya Siti Nurlina.

“Kami merasa binggung dengan Lurah Mokoau ini. Lurah yang lama tidak mempermasalahkan soal lahan ini. Kenapa dia (Lurah Mokoau) tiba-tiba mengklaim bahwa lahan tersebut milik seseorang. Kalau memang milik seseorang, silahkan tunjukan buktinya. Jangan mencoba menghambat pengurusan masyarakat atas dasar kepentingan pribadi,” tegas pengacara senior ini.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

Fatahillah menduga, Lurah Mokoau melakukan perbuatan melawan hukum . Sebab, dia menghambat proses jual beli yang bakal dilakukan kliennya. Dia mengatakan, dasar untuk pengurusan pengalihan hak, adalah untuk menerbitkan sertifikat dilahan tersebut. Kemudian, akan dilakukan penjualan oleh Siti Nurlina. Fatahillah mengatakan, Lurah Mokoau tidak boleh menghalang-halangi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara.

“Makanya, perkara ini saya bawa ke ranah hukum. Saya sudah mencoba bertemu pada tanggal 13 Oktober, kemudian 15 Oktober . Kemudian saya lakukan mediasi, tapi ini Lurah ngotot bahwa lahan tersebut ada yang miliki. Dasarnya apa?,”tanya Fatahilah .

Berkaitan dengan gugatan yang dilayangkan ke Walikota Kendari, kata Fatahillah ini sebagai bukti bahwa Walikota tak menjalankan tugasnya sebagai fungsi pembina. Yakni membina perangkat kerjanya yaitu lurah. Dengan gugagatan ini, dia berharap Lurah Mokoau sadar bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan salah.

Baca Juga:  Refleksi 22 Tahun Reformasi, Adian Napitupulu: Generasi Yang Tak Diinginkan Sebuah Perbandingan Antara "Yang Disayang dan Yang Dibuang"

“Saya juga berharap Walikota untuk mengevaluasi dan mencopot lurah Mokoau, karena tak melayani masyarakat dengan baik. Mengendepankan kepentingan pribadi,”tuturnya. Dia mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk menguji tindakan lurah tersebut.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

LBH Pospera Kepton Minta Kapolri Usut dan Tangkap Pelaku Penembakan Aktivis di Baubau

Penulis : Hamid

Published

on

By

Foto lengan korban usai alami pristiwa penembakan

KendariMerdeka.com – Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat Kepulauan Buton meminta agar Kapolri Idham Azis segera menindak Lanjuti Laporan terkait dugaan Penganiayaan dengan Senjata Api terhadap salah seorang massa aksi bernama Nur Sya’ban Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unidayan pada tanggal 9 Oktober 2020 Lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pospera Kepton, Agung Widodo, S.H mengatakan, sebagai Tim Kuasa Hukum Korban (In Casu Nur Sya’ban) telah resmi memasukan Laporan di Mapolres Kota Baubau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/413/X/RES.7.4/2020/RES.BAU-BAU tanggal 14 Oktober 2020.

Inside kejadian penembakan terhadap salah seorang massa aksi terjadi dalam kegiatan aksi demonstrasi menuntut penolakan Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau terjadi pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2020.

Baca Juga:  Lima Surga Tersembunyi di Pulau Muna yang Jarang Diketahui

Dalam kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa elemen Mahasiswa dan Buruh se-Kota Baubau tersebut pada awalnya berjalan dengan damai. Namun disinyalir ada penyusup dalam barisan massa aksi, sehingga aksi yang dilakukan tersebut kemudian menjadi Chaos saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi.

Ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan, kemudian pihak keamanan mencoba menembakan peluru gas air mata untuk membubarkan massa aksi dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet yang mengenai salah seorang massa aksi pada bagian lengan kiri atas sehingga mengalami luka yang bebentuk bulatan pada bagian lengan.

Atas peristiwa tersebut, oknum tersebut telah menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan senjata api sehingga menimbulkan korban kekerasan. Bahwa tehadap tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara Pidana sebgaimana dalam KUHP pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Baca Juga:  Kuasa Hukum PT MBS Bantah Tudingan LSM Soal Tidak Memiliki Izin Penggunaan Jalan

“Senjata api seharusnya digunakan untuk keadaan genting. Senjata api tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Penggunaan senjata Api dalam aksi demontrasi (red: menolak UU Omnibus Law) itu sudah di luar proporsi dan pelanggaran HAM berat.”

“Polisi harus melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif, dan independen dan mengusut tuntas kasus a quo. Proses hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa. Keluarga korban dan aktivis berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada impunitas hukum seperti yang selama ini terjadi.”

Berdasarkan penjelasan serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, LBH Pospera Kepton yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Masyarakat Kota Baubau menegaskan:

Baca Juga:  Waspada, 4 Warga Cina Terkena Flu Dirawat di RSUD Bahteramas

1. Kepada Kapolri Cq Kapolda Sultra Cq Kapolres Kota Baubau untuk segera menangkap dan melakukan tindakan hukum penyelidikan/penyidikan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan senjata api secara transparan, profesional dan akuntabel sebagaimana laporan yang telah dimaksukan.

2. Kepada DPRD Kota Baubau menggunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi pada saat peristiwa demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Peristiwa

BNNP Sultra Tangkap Bandar Narkoba Lintas Provinsi

Penulis: Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra), menangkap seorang Residivis narkoba berinisial, AR (22), beserta barang bukti, 13 bungkus sabu, dengan total berat, 259,65 gram, pada Rabu, (8/7/2020) pada pukul 13.30 Wita.

AR, dibekuk di kediamannya, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lorong Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.

Kepala BNNP Sultra, Ghiri Prawijaya mengatakan, penangkapan AR, berawal dari laporan masyarakat, dimana tersangka AR akan melakukan transaksi di Bandara Haluoleo.

“Awalnya kami menerima info, kalau tersangka akan transaksi sabu di Bandara Haluoleo pada Rabu, (8/7). tapi tersangka berhasil lolos. Selanjutnya kami melakukan pemantauan dirumah target dan kami memutuskan langsung melakukan penggerebekan dikediamannya, pada saat penggeledahan kami menemukan 13 bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu,” ujar Ghiri dalam press rilisnya di kantor BNNP Sultra, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga:  Refleksi 22 Tahun Reformasi, Adian Napitupulu: Generasi Yang Tak Diinginkan Sebuah Perbandingan Antara "Yang Disayang dan Yang Dibuang"

Dari hasil pengembangan belakangan diketahui, tersangka AR, merupakan seorang residivis narkoba, yang masih berstatus mahsiswa di perguruan tinggi Kota Kendari.

“Tersangka ini berstatus mahasiswa. Dia juga salah satu residivis narkoba yang baru keluar dari Rutan Kelas ll Kendari, Januari, 2020, Lalu,” ungkapnya.

Barang Bukti Narkoba Hasil Tangkapan BNNP Sultra.

Kepala BNNP itu mengatakan, berdasarkan pengakuannya AR mengakui barang haram tersebut, diperolehnya dari seorang bandar asal Jakarta, dengan sistem transaksi menggunakan telepon seluler.

Giri juga mengatakan selain mengedarkan Sabu, tersangka juga turut menggunakan barang haram tersebut.

“Yang pasti dia distributor disini, kenapa distributor karena dia tangan pertama yang terima barang itu dari luar, dan setelah kami lakukan tes urine, hasilnya positif sabu,” pungkasnya

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make