Connect with us

Peristiwa

Heboh, Pasien Covid-19 di Konawe Melarikan Diri Dari Rumah Sakit

Penulis : Redaksi

Published

on

KendariMerdeka.com – Seorang pasien Corona Covid-19 asal Kabupaten Konawe Utara, membuat heboh usai melarikan diri dari Rumah Sakit Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (27/4/2020). Pekerja asal PT VDNI di Konawe itu, bernama Udin (36).

Awalnya, Udin masuk d rumah sakit usai mengalami luka bakar. Namun, pihak RS sebelum menangani Udin, sempat melakukan rapid rest.

Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sultra, dr Rabiul Awal menyatakan, saat dilakukan rapid test ternyata hasilnya positif. Sehingga, Udin dimasukan dalam ruang isolasi.

“Alasan kami melakukan rapid karena dia berasal dari zona yang ada pasien covidnya,” kata Rabiul Awal.

Padahal kata dr Rabiul Awal, awalnya Udin menjalani perawatan usai mengalami luka di selangkangan. Dia masuk RS bersama salah seorang rekannya dari salah satu perusahan tambang yang mempekerjakan TKA asal China usai mengalami kecelakaan kerja, Minggu (26/4/2020).

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

“Dia masuk RS karena tersiram atau terpercik bahan mudah terbakar,” ujar Rabiul Awal.

Namun, pihak rumah sakit terkejut saat mengecek pasien keesokan harinya. Saat akan dilakukan tes swab, pria yang diketahui merupakan warga Konawe Utara itu, hilang dari kamar isolasi.

Menurut saksi yang dihubungi, Udin saat sudah melarikan diri, singgah di rumah keluarganya di Kota Kendari. Udin meminta ongkos mobil agar bisa kembali ke perusahaan tempatnya bekerja untuk mengambil motor miliknya yang disimpan dalam perusahaan.

Sebelum menjalani rapid tes covid-19, Udin dan rekannya Eliawan (28) mengalami kecelakaan dalam lokasi pabrik tambang. Keduanya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi luka-luka menggunakan mobil ambulans.

Baca Juga:  Kepala Imigrasi: 156 TKA Gelombang Pertama Gunakan Visa Kerja

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Berita

Lurah Mokoau Diduga Menghalangi Pengalihan Hak Atas Tanah, Warga Tempuh Jalur Hukum

Penulis : Kur

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sikap Lurah Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari tak patut dicontoh. Bagaimana tidak, dia diduga menghalang-halangi proses pembuatan pengalihan hak atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Warga bernama Siti Nurlina. Sikap yang diambil Lurah ini tak mencerminkan pemberian pelayanan yang baik kepada warganya. Pasalnya, sikap Lurah tersebut tak didasari dalil yang jelas.

Atas sikap Lurah tersebut, Siti Nurlina menempuh jalur hukum. Dia bersama pengacaranya menggugat Lurah Mokoau Kota Kendari. Tak hanya itu, Siti Nurlina melalui pendamping hukumnya Dr Fatahillah juga menggugat Walikota Kendari Zulkarnain Kadir sebagai Pembina dan pengawas perangkat pemerintahan untuk Lurah. Fatahillah mengklaim lahan 1 hektar milik kliennya bersih dari segala sengketa. Dia hanya meminta Lurah untuk memberikan pelayanan atas urusan pengalihan hak atas sebidang tanah milik kliennya.

Baca Juga:  Menikmati Pemandangan Al Alam, Masjid Terapung Teluk Kendari

Menurut dia, lahan kliennya yang berada di Jalan Dr Komjen Muh Yasin Kelurahan Mokoau tak punya permasalahan. Semua pemilik lahan di lokasi batas-batas sebidang tanah tersebut tak ada yang mengklaim nya . Pemilik lahan memiliki alas hak Tahun 1983 yang didukung dengan sejumlah dokumen lainnya. Sertifikat tanah dibatas – batas lahan tersebut terurai sesuai peta yang dikeluarkan oleh BPN Kendari. Dimana lokasi tersebut memang milik kliennya Siti Nurlina.

“Kami merasa binggung dengan Lurah Mokoau ini. Lurah yang lama tidak mempermasalahkan soal lahan ini. Kenapa dia (Lurah Mokoau) tiba-tiba mengklaim bahwa lahan tersebut milik seseorang. Kalau memang milik seseorang, silahkan tunjukan buktinya. Jangan mencoba menghambat pengurusan masyarakat atas dasar kepentingan pribadi,” tegas pengacara senior ini.

Baca Juga:  Abaikan Maklumat Kapolri, Polisi Acuhkan Sabung Ayam di Gunung Jati

Fatahillah menduga, Lurah Mokoau melakukan perbuatan melawan hukum . Sebab, dia menghambat proses jual beli yang bakal dilakukan kliennya. Dia mengatakan, dasar untuk pengurusan pengalihan hak, adalah untuk menerbitkan sertifikat dilahan tersebut. Kemudian, akan dilakukan penjualan oleh Siti Nurlina. Fatahillah mengatakan, Lurah Mokoau tidak boleh menghalang-halangi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara.

“Makanya, perkara ini saya bawa ke ranah hukum. Saya sudah mencoba bertemu pada tanggal 13 Oktober, kemudian 15 Oktober . Kemudian saya lakukan mediasi, tapi ini Lurah ngotot bahwa lahan tersebut ada yang miliki. Dasarnya apa?,”tanya Fatahilah .

Berkaitan dengan gugatan yang dilayangkan ke Walikota Kendari, kata Fatahillah ini sebagai bukti bahwa Walikota tak menjalankan tugasnya sebagai fungsi pembina. Yakni membina perangkat kerjanya yaitu lurah. Dengan gugagatan ini, dia berharap Lurah Mokoau sadar bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan salah.

Baca Juga:  Aktivis Tolak Zulkifli Hasan Hadiri Kongres PAN di Kendari

“Saya juga berharap Walikota untuk mengevaluasi dan mencopot lurah Mokoau, karena tak melayani masyarakat dengan baik. Mengendepankan kepentingan pribadi,”tuturnya. Dia mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk menguji tindakan lurah tersebut.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

LBH Pospera Kepton Minta Kapolri Usut dan Tangkap Pelaku Penembakan Aktivis di Baubau

Penulis : Hamid

Published

on

By

Foto lengan korban usai alami pristiwa penembakan

KendariMerdeka.com – Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat Kepulauan Buton meminta agar Kapolri Idham Azis segera menindak Lanjuti Laporan terkait dugaan Penganiayaan dengan Senjata Api terhadap salah seorang massa aksi bernama Nur Sya’ban Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unidayan pada tanggal 9 Oktober 2020 Lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pospera Kepton, Agung Widodo, S.H mengatakan, sebagai Tim Kuasa Hukum Korban (In Casu Nur Sya’ban) telah resmi memasukan Laporan di Mapolres Kota Baubau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/413/X/RES.7.4/2020/RES.BAU-BAU tanggal 14 Oktober 2020.

Inside kejadian penembakan terhadap salah seorang massa aksi terjadi dalam kegiatan aksi demonstrasi menuntut penolakan Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau terjadi pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2020.

Baca Juga:  Abaikan Maklumat Kapolri, Polisi Acuhkan Sabung Ayam di Gunung Jati

Dalam kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa elemen Mahasiswa dan Buruh se-Kota Baubau tersebut pada awalnya berjalan dengan damai. Namun disinyalir ada penyusup dalam barisan massa aksi, sehingga aksi yang dilakukan tersebut kemudian menjadi Chaos saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi.

Ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan, kemudian pihak keamanan mencoba menembakan peluru gas air mata untuk membubarkan massa aksi dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet yang mengenai salah seorang massa aksi pada bagian lengan kiri atas sehingga mengalami luka yang bebentuk bulatan pada bagian lengan.

Atas peristiwa tersebut, oknum tersebut telah menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan senjata api sehingga menimbulkan korban kekerasan. Bahwa tehadap tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara Pidana sebgaimana dalam KUHP pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Baca Juga:  Usai Pesta Miras di Kamar Kos, Warga Amarilis Ditikam Temannya Hingga Tewas

“Senjata api seharusnya digunakan untuk keadaan genting. Senjata api tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Penggunaan senjata Api dalam aksi demontrasi (red: menolak UU Omnibus Law) itu sudah di luar proporsi dan pelanggaran HAM berat.”

“Polisi harus melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif, dan independen dan mengusut tuntas kasus a quo. Proses hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa. Keluarga korban dan aktivis berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada impunitas hukum seperti yang selama ini terjadi.”

Berdasarkan penjelasan serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, LBH Pospera Kepton yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Masyarakat Kota Baubau menegaskan:

Baca Juga:  Cara Brimob Polda Sultra Hidupkan Ojek Online Ditengah Pandemi Covid-19

1. Kepada Kapolri Cq Kapolda Sultra Cq Kapolres Kota Baubau untuk segera menangkap dan melakukan tindakan hukum penyelidikan/penyidikan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan senjata api secara transparan, profesional dan akuntabel sebagaimana laporan yang telah dimaksukan.

2. Kepada DPRD Kota Baubau menggunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi pada saat peristiwa demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Peristiwa

BNNP Sultra Tangkap Bandar Narkoba Lintas Provinsi

Penulis: Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra), menangkap seorang Residivis narkoba berinisial, AR (22), beserta barang bukti, 13 bungkus sabu, dengan total berat, 259,65 gram, pada Rabu, (8/7/2020) pada pukul 13.30 Wita.

AR, dibekuk di kediamannya, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lorong Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.

Kepala BNNP Sultra, Ghiri Prawijaya mengatakan, penangkapan AR, berawal dari laporan masyarakat, dimana tersangka AR akan melakukan transaksi di Bandara Haluoleo.

“Awalnya kami menerima info, kalau tersangka akan transaksi sabu di Bandara Haluoleo pada Rabu, (8/7). tapi tersangka berhasil lolos. Selanjutnya kami melakukan pemantauan dirumah target dan kami memutuskan langsung melakukan penggerebekan dikediamannya, pada saat penggeledahan kami menemukan 13 bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu,” ujar Ghiri dalam press rilisnya di kantor BNNP Sultra, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga:  Jepang dan Mimpi Menguasai Asia dari Teluk Kendari

Dari hasil pengembangan belakangan diketahui, tersangka AR, merupakan seorang residivis narkoba, yang masih berstatus mahsiswa di perguruan tinggi Kota Kendari.

“Tersangka ini berstatus mahasiswa. Dia juga salah satu residivis narkoba yang baru keluar dari Rutan Kelas ll Kendari, Januari, 2020, Lalu,” ungkapnya.

Barang Bukti Narkoba Hasil Tangkapan BNNP Sultra.

Kepala BNNP itu mengatakan, berdasarkan pengakuannya AR mengakui barang haram tersebut, diperolehnya dari seorang bandar asal Jakarta, dengan sistem transaksi menggunakan telepon seluler.

Giri juga mengatakan selain mengedarkan Sabu, tersangka juga turut menggunakan barang haram tersebut.

“Yang pasti dia distributor disini, kenapa distributor karena dia tangan pertama yang terima barang itu dari luar, dan setelah kami lakukan tes urine, hasilnya positif sabu,” pungkasnya

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make