Connect with us

Berita

Walikota Kendari Nonjob Dua Calon Kadis Kesehatan Provinsi

Penulis: Rinaldy

Published

pada

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar SE MM

KendariMerdeka.com, Kendari – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah mengadakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Salah satunya posisi pejabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi sementara oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemrov Sultra, ada 3 orang dinyatakan lulus. Dua diantaranya, dr Asridah Mukaddim dan dr Putu Agustin.

Diketahui, kedua calon pejabat ini, sedang dalam posisi nonjob. Hal ini, dikonfirmasi pihak (BKPSDM) dan Inspektorat Kota Kendari.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Kendari, Susanti SSos membenarkan, soal Surat Keterangan (SK) pemberhentian terhadap dr Putu Agustin dari Sekdis Kota Kendari.

“Iya benar telah dinonjob, kemarin SK pemberhentian kami dari BKD sudah keluarkan,” Katanya, Rabu(2/6/2021).

“Saya tidak tahu soal penyebab dinonjobnya, kami punya tugas masing-masing, BKD cuman memberikan surat pemberhentian,” tambahnya singkat sembari berjalan meninggalkan wartawan.

Susanti melanjutkan, soal dr Asridah dia juga dia tak mengetahui alasan nonjob. Dia menyebut, BKPSDM tidak tahu mngenai kesalahan atau alasan sehingga mereka nonjob.

“BKD cuma mngeluarkan surat putusan pemberhentian,” pungkasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar SE MM, juga membenarkan terkait nonjobnya kedua calon yang ikut seleksi Kadis Kesehatan.

“Iya, keduanya saat ini sedang di nonjob, cuman untuk alasan apa penyebab di nonjobnya langsung tanyakan ke pak walikota (Sulkarnain Kadir_Red) yang lebih berhak memberikan jawaban,” ucapnya saat dikonfirmasi via telepon seluler, Kamis (3/6/2021).

Diketahui, seleksi dan pengangkatan pejabat, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS oleh Pejabat yang Berwenangan. Dalam surat edaran tersebut salah satu persyaratan yang harus dipenuhi ialah, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat atau tidak dalam proses pemeriksaaan disiplin sedang atau berat.

Berdasarkan hasil seleksi administrasi Panitia Seleksi Pengisian Jabatan, Pimpinan Tinggi Pratama Pemrov Sultra, ada 3 orang dinyatakan lulus. Dua Diantaranya, dr Asridah Mukaddim dan dr Putu Agustin.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

Gambar ilustrasi

KENDARIMERDEKA.COM – Lembaga indpenden anti korupsi (LIAK) Sultra mengungkapkan adanya indikasi dugaan korupsi di internal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Indikasi tersebut berupa perbaikan pagar utama UHO dengan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun 2020 yang dalam pekerjaannya sama sekali tidak sesuai bestek.

Koordinator LIAK Sultra, Asfar mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO tahun 2020.

Olehnya itu, sambung dia, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan pagar tersebut.

“Kita mempunyai beberapa bukti-bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO, ” katanya, Kamis (10/6).

Ia menambahkan, indikasi korupsi itu berupa, tidak adanya papan proyek hingga volume pekerjaan sama sekali tidak diketahui.

“Sebelum dilakukan pekerjaan, telah ada fondasi awal sehingga hanya dibungkus saja. Bahkan, pagar lama sama sekali tidak dibongkar, langsung lapiskan saja batu merah, ” bebernya.

“Kami juga mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Rektor UHO selaku kuasa anggaran (KA), pejabat pembuat komitmen (PPK) karena melakukan pembayaran yang tidak susai serta pihak kontraktor pekerjaan, ” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Penambang Ilegal Pasir PT NET di Nambo Dimodali TKA China Mr Hao

penulis : Syukur

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Polisi seharusnya secepatnya melakukan tindakan awal untuk segera menutup Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Nambo. Alasannya jelas, bahwa Tambang CV Echal yang sudah berubah nama menjadi PT NET ini, tak pernah punya izin sejak Tahun 2020 mengolah pasir Silika.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Abdul Rajak Jinik membenarkan, jika aktivitas tersebut tak tutup, maka akan dilaporkan Kepolisi. Menurutnya, aktivitas galian C Pasir yang tak punya izin berpotensi mencemari lingkungan pantai Wisata Nambo.

“Kita akan laksanakan Hearing kedua, dan ini sudah akan masuk ke ranah Kepolisian,”tutur Rajab Jinik.

Lurah Nambo Kota Kendari, Rajamudin membenarkan bahwa PT NET ini masih aktivitas di Kelurahan Nambo hingga sekarang. Dia menuturkan, masyarakat tak mungkin melarang karena perusahaan mempekerjakan tenaga lokal. Namun, memang soal izin dia tak begitu tau. Karena selama ini perusahaan tersebut beraktivitas, izinya tidak pernah disampaikan ke Kelurahan.

“Kalau soal izinya saya belum pernah lihat. Tapi, memang aktivitas terus didalam. Saya tidak tau kalau sudah berubah nama dari CV EChal menjadi PT NET,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar, SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai Aktifitas tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk mengelola, apa lagi dengan menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada pihak OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktifitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” Imbuhnya, Senin(7/6/2021).

Dari penulusuran jurnalis, Tambang Pasir Silika di Nambo dilakukan PT NET. Mereka membawa pasir bertongkang-tongkaang ke PT VDNI melalui Jetty PT TAS. Direktur PT NET, merupakan istri seorang Tenaga Kerja China bernama Mr Hao. Sementara Mr Hao sendiri adalah pemodal dari aktivitas tambang PT NET selama ini.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Pastikan PT Tiran Mineral Tidak Melakukan Illegal Mining

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Kabar bahwa PT Tiran Mineral beraktivitas Ilegal, sepertinya tak berdasar. Sebab, Polisi telah melakukan pengecekan dalam kawasan tersebut dan memiliki izin lengkap.

Perusahaan yang kabarnya akan membangun Smelter dalam kawasan industri tersebut, telah menuntaskan sejumlah izin yang ada.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono membenarkan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap. Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan tersebut telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Dari sisi UU minerba sudah aman dri dugaan menambang tanpa iup,”tuturnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending