Connect with us

Berita

TGUPP Gelar Coffee Morning Bertema Promosi dan Publikasi Program Pembangunan Pemerintah Sultra

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) melaksanakan kegiatan Coffee Morning dengan tema promosi dan publikasi program pembangunan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bertempat di aula kantor dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Prov. Sultra, yang dihadiri oleh Assisten II Suharno, Kepala Dinas Cipta Karya Pahri Yamsul, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Burhanuddin. Serta hadir pula, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Leni Kartika serta seluruh jajaran TGUPP beserta beberapa awak media yang meliput.

Assisten II Suharno, yang membuka acara tersebut mengatakan bahwa, Coffe Morning ini sebagai petunjuk kemasyarakat untuk menepis anggapan beberapa program pembangunan yang mangkrak.

“Keberhasilan gubernur dalam bidang pembangunan dalam rangka memberikan informasi berita yang berimbang dan tidak terjadi lagi misinformasi,” ujarnya, Senin(23/8/2021).

Suharno menyebutkan beberapa program pembangunan yang menjadi unggulan yang dikabarkan mangkrak adalah seperti pembangunan Rumah Sakit Jantung, serta beberapa janji yang terlupakan yakni pemberdayaan aspal Buton.

Lebih jauh ia mengatakan, segala hal pembangunan yang positif tersebut harus di publikasikan karena ini penting untuk dapat diketahui oleh orang banyak dan ini bentuk kordinasi kami dengan awak media.

Menjelaskan lebih terperinci, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sultra Pahri Yamsul menjelaskan pula ada dua program besar yang akan diselesaikan dalam waktu dekat ini.

“dua program besar yang menjadi unggulan yang akan diselesaikan yakni Rumah Sakit Jantung serta Perpustakaan modern yang ada di Kota Kendari,” ujar Pahri.

Lanjut, Pahri menyebutkan bahwa RS Jantung pada akhir Desember sudah selesai oleh urusan konstruksi untuk Oktober 2022 rencananya kami akan serahkan pada dinas kesehatan agar bisa digunakan. Sedangkan untuk Perpustakaan, kata Pahri dibangun sekitar 7 lantai, dimana gedung perpustakaan dalam bingkai modern yang didukung dengan perangkat IT serta perlengkapan buku-buku digital.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Burhanuddin memaparkan tentang progres dari aspal Buton.

Burhanuddin memberkan Aspal Buton sudah ada instruksi dari Kemenko Maritim dan Investasi RI beserta Menteri-menteri terkait untuk bagaimana proses dan mekanisme penggunaannya

Sementara itu, Gubernur juga melalui percepatan aspal Buton terus menggodok agar secepatnya tuntas dibarengi dengan Regulasi pengusaha untuk Bagaimana mekanisme pengelolaan aspal tersebut.

“Tahun 2021 pemerintah mengeluarkan kebijakan total 1000 kilo aspal di Sulawesi Tenggara akan menggunakan aspal dari Buton,” beber Burhanudin.

“Dalam waktu singkat ekspor luar negri untuk aspal ini permintaanya akan sangat besar entah itu sebagai aspal bahan bakunya maupun dalam bentuk hasil olahan/ekstraksi,” sambungnya.

Ia mengatatakan, hal ini disebabkan karena Aspal alam akan sangat dibutuhkan diseluruh dunia karena dia banyak memiliki unggulan dibanding dengan aspal residu minyak bumi terutama untuk jalan yang menuntut kualitas tinggi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Tuntut Upah Lembur, Karyawan PT TMMS di Konawe Utara Mogok Kerja

Published

on

KONAWE UTARA – Setiap perusahaan yang beraktivitas di suatu daerah diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi pekerja maupun masyarakat setempat.

Namun kondisi ini nampaknya tidak dirasakan oleh puluhan karyawan kontraktor pertambangan PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera (TMMS) di Kabupaten Konawe Utara.

Ibarat kerja keras bagaikan kuda namun gaji seperti kura-kura. Karyawan lembur berjam-jam namun gaji yang diterima tak sesuai.

Peliknya situasi ini membuat puluhan karyawan PT TMMS memilih untuk mogok kerja. “Jangan perbudak kami di Kampung sendiri,” ujar salah satu karyawan berinisial IL.

Diceritakan, sejak tahun yang lalu PT TMMS tidak pernah membayarkan uang lembur harian. Meski karyawan masuk kerja di jam istrahat atau waktu libur tetap saja pihak perusahaan enggan menghitung kelebihan jam kerja untuk selanjutnya dibayarkan.

“Kondisi ini sebenarnya sudah berjala sejak dia tahun lalu, Januari tahun ini kami kembali mengajukan ke office namun sampai hari ini belum ada realisasi,” ungkapnya. Senin (10/2/2025).

Langkah mogok kemudian ditempuh sebagai jalan terakhir. Setelah mediasi dan perundingan yang tak jua menghasilkan solusi.

“Kami sudah menyurat ke dinas, 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja ini, dan kami pastikan jika pihak perusahaan mencoba untuk mengahalagi ataupun membenturkan sesama karyawan dengan ancaman PHK maka mereka akan bermasalah dengan APH dikemudian hari,” tegasnya.

“Yang kami inginkan hanya satu, kami bisa sejahtera dikampung kami sendiri, kami bisa sejahtera dengan hak dan haji kami,” imbuh IL karyawan PT TMMS yang ikut mogok kerja.

Sementara itu, pihak PT TMMS belum bisa dikonfirmasi atas keadaan mogok kerja.

Aturan pembayaran lembur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan ini mewajibkan pengusaha untuk membayar upah lembur kepada pekerja yang bekerja melebihi waktu kerja, pada hari libur resmi, atau pada istirahat mingguan.

Continue Reading

Berita

DPRD Sultra Diminta Tegas Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan PT TBS di Watalara

Published

on

KENDARI – Aksi demonstrasi dugaan pencemaran lingkungan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Blok Watalara, Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana terus berlanjut.

Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Korum Sultra) kembali bertandang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra yang ketiga kalinya untuk menyuarakan jeritan masyarakat yang terkena dampaknya.

Dalam orasinya, mereka mendesak DPRD Sultra untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian aktivitas atau bahkan pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TBS. Sebab perusahaan tersebut diduga telah mencemari lingkungan pada saat 8 dan 30 Januari 2025. Di mana terlihat dari beberapa foto dan video dokumentasi aliran kali dan pesisir pantai berwarna kemerah-merahan.

“Kami meminta ketegasan dari anggota DPRD Sultra soal rekomendasi pemberhentian aktivitas PT TBS di Kabaena Selatan,” ucap Jendral Lapangan Korum Sultra, Malik Botom

Malik menilai, DPRD Sultra tidak serius dalam menanggapi persoalan dugaan pencemaran lingkungan PT TBS.  Sebab menurutnya, Komisi III DPRD Sultra tidak menjalankan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terselenggara pada (22/1/25) lalu.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penambangan PT TBS dan setelah melakukan kunjungan hingga memperoleh data primer maka akan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Dalam kunjungan Komisi III DPRD Sultra nanti, pihaknya siap melibatkan perwakilan dari Konsorsium Mahasiswa Sultra.

“Kalau siap, ayo sama-sama supaya mereka melihat secara langsung pada pihak-pihak yang seperti TBS ini,” ujarnya.

PT TBS disaat yang sama belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dalam aktivitas operasionalnya. Hal ini berdasarkan data dari Dinas ESDM Sultra. Berdasarkan data dinas ESDM Sultra ini, Sulaeha Sanusi berkomitmen akan menindaklanjuti ketiadaan RKAB PT TBS.

“Kami akan koordinasi dengan ESDM. Saya sudah dikirimkan juga, tidak ada namanya PT TBS sebagai pemegang kuota RKAB, kami akan tidak lanjuti juga,” ungkapnya.

Anggota Komisi III, Suwandi Andi menyetujui adanya pembentukan Pansus mengenai dugaan masalah pencemaran lingkungan PT TBS.

“Saya secara pribadi maupun anggota DPRD sepakat untuk pembentukan pansus,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Humas PT TBS, Nindra  membantah tudingan tersebut. Ia bilang, sampai hari ini sungai Watalara belum pernah meluap hingga mengakibatkan banjir dan mencemari lingkungan yang dapat merusak biota laut sebagaimana foto yang ramai beredar.

“Itu bukan banjir, tapi keruh akibat tingginya curah hujan. Foto banjir di rumah warga itu diambil dua tahun lalu dan saat kegiatan penambangan kami sedang berhenti,” jelasnya.

Continue Reading

Berita

5 Pekerja Galangan Kapal PT SMS di Lapuko Terluka Usai Alami Laka Kerja

Published

on

KENDARI – Lima pekerja galangan kapal PT Sumber Mandiri Shipyard (SMS) di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengalami luka-luka akibat kecelakaan kerja.

Kelima pekerja yaitu MAR (28), D (28), G (54), MNFFHA (20) dan ANR (29) tahun. Empat pekerja harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kota kendari sementara satu lainnya hanya mengalami luka bakar ringan.

Kapolsek Moramo, Ipda Fakhmi Sumadi melalui keterangan tertulisnya menyebut, kelima korban merupakan pekerja galangan kapal PT Sumber Mandiri Shipyard. Mereka mengalami kecelakaan kerja saat sedang melakukan perbaikan kapal pada bagian mesin.

“Kejadiannya Minggu, (9/2/25) sekitar pukul 11.00 WITA,” ujar Ipda Fakhmi.

Kapolsek bilang, empat pekerja harus dilarikan ke RSU Kota Kendari untuk mendapatkan perawatan medis dan satu korban mengalami luka bakar ringan.

“4 korban dirujuk ke RSU Kendari karena menderita luka bakar akibat peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan saksi, pada saat kejadian, Petugas Pengawas menyaksikan pekerjaan pengelasan, tiba-tiba muncul ledakan yang mengeluarkan api sebanyak dua kali.

Ledakan pertama kecil, tetapi ledakan kedua kalinya besar hingga mengeluarkan api. Kemudian para korban langsung terpental dan bergegas lari menaiki tangga untuk keluar dari kamar mesin kapal.

“Belum ditahu penyebabnya, masih didalami oleh SatReskrim Polres Konsel,” pungkas Ipda Fakhmi.

Continue Reading

Trending