Connect with us

HUKRIM

Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

Penulis : Kadek

Published

pada

KendariMerdeka.com – Seorang warga negara China bernama Mister Wang, dilaporkan di Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Pria yang memiliki sebuah perusahaan tambang nikel di Konawe Utara itu, menggunakan KTP palsu selama beraktifitas di wilayah Konawe Utara.

Dalam KTP palsu ini, menyatakan nama Mister Wang adalah Wawan Saputra Razak, pria kelahiran Provinsi Shanxi, China Tahun 1964. Kartu tanda penduduk ini juga menerangkan, Wawan Saputra Razak tinggal di Jalan Saosao Kelurahan Bende, Kadia Kendari.

Ternyata, setelah dilakukan pengecekan di Dinas Catatan Sipil Kendari, nama tersebut tidak terdaftar. Nomor induk KTP yang ada dibagian paling atas juga, tak ada dalam data base Kantor Capil Kota Kendari.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Kepala Catatan Sipil Kendari Asni Bonea, menandatangani surat yang menyatakan, KTP tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihaknya.

Warga yang melaporkan dugaan penggunaan identitas palsu Mister Wang, Irwan, menyatakan KTP palsu itu dibuat pada 25 Februari 2020. Dia menduga, KTP ini sudah digunakan berkali-kali untuk urusan administrasi.

“Kami laporkan ini karena memang ini bisa dijadikan pidana apabila ada warga negara asing yang menggunakan KTP palsu,” ujar Irwan.

Dalam laporannya di Polda Sultra, Irwan menyertakan surat verifikasi dari Capil Kendari yang ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil, Asni Bonea. Dalam surat tertulis, pihak Catatan Sipil tidak pernah mengeluarkan dan melakukan pengurusan KTP atas nama Wawan Saputra Razak.

Baca Juga:  Diduga Serobot Hutan Lindung, PT Trisula Disegel Polda Sultra

Laporan ini diterima dengan nomor Polda Sultra, TBL/113/IV/2020/SPKT Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Selanjutnya, Irwan menjalani pemeriksaan keterangan saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada hari yang sama.

Dia menerangkan, Mister Wang adalah pemilik salah satu perusahaan tambang di Konawe Utara. Dia sudah 5 tahun beroperasi dan selama itu sudah pernah sekali berganti nama. Dalam aktifitasnya, perusahaan ini sudah beberapa kali melakukan join dengan sejumlah perusahaan lain.

Kabid Humas Polda Sultra AKP Ferry Walintukan SIK, membenarkan adanya laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sersan Irwan. Laporan ini, menurutnya dilaporkan sehari sebelumnya di Polda Sultra.

“Akan diproses jelas, akan dilakukan penyelidikan terkait laporan ini,” ujar Ferry Walintukan.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Kadis Cipta Karya Dilaporkan ke Kejati Sultra Terkait Proyek RS Jantung dan Perpustakaan Modern

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara guna melaporkan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang beserta dua perusahaan yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Perpustakaan Daerah Modern, Selasa (23/2/2021.

Mereka menduga bahwa pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang yang bermasalah. Yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern dengan nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 yang dikerjakan oleh PT BPS dengan anggaran Rp28.208.278.000,00 dan di duga terdapat kerugian negara Sebesar Rp128.195.128,00.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan pembangunan perpustakaan modern terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Sebesar Rp128.195.128,00,” bebernya.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Selain itu, GPMI juga menyoroti Pembangunan Rumah Sakit Jantung yang dikerjakan oleh PT. PT APMP dengan anggaran Rp94.325.800.000,00 yang di duga terdapat kerugian negara sebesar Sebesar RP.284.141.320,. di karenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 dan kekurangan Volume Rp82.281.040,00.

“Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT APMP
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima
Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020,” jelasnya.

Sehingga, per 31 Desember 2019 terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama16 hari kalender. Atas keterlambatan penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan pemeriksaan berakhir PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 (1/1000 x Rp12.616.267.558,29 x 16 hari,
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Rp82.281.040,00.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

“PT. APMP, PT BPS dan Kepala dinas kami duga telah merugikan negara sebesar 412.336.448,00 yang melanggar UU NO 1 tahun 2004 tentang kerugian negara/daerah,” terangnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

Penulis: Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Bolden Pardede terpidana kasus penambangan Ilegall tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibeckup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.

Tim yang melakukan pencarian akhirnya pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB Tim berhasil mengamankan Terpidana tersebut. Dia dibekuk yang di Kediamannta di Jln. I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).

“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegall di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim SH.

Baca Juga:  KTP Palsu Mr Wang Diduga Untuk Putar Duit Nikel di Bank

Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.26 WIB  Bolden dibawa menuju Bandar Udara Soekarno Hatta untuk dibawa menuju Kota Kendari yang selanjutnya dilakukan proses Administrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.

Untuk diketahui, Bolden Pardede melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. St. Nickel resources (St nikel) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Bolden pardede melakukan kegiatan penambangan menggunakan dasar kerjasama dengan PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS). Namun lokasi penambangannya masuk dalam wilayah IUP ST nikel, sehingga Bolden Pardede di laporkan dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan tetap dari Mahkamah Agung RI.

Baca Juga:  IUP Telah Mati, PT Trisula Tetap Menambang dan Menggarap Hutan Lindung di Konut

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ombudsman Minta Menteri Nadiem Eksekusi Plagiat Rektor UHO

Penulis : kym

Published

pada

By

KendariMerdeka.com – Nampaknya kasus dugaan Plagiat karya ilmiah yang menyeret nama Rektor Universitas Haluoleo, Prof. Muhamad Zamrun Firihu belum usai. Ombudsman Sultra yang telah menyerahkan hasil laporan pemeriksaanya ke Kementerian Riset dan Teknologi RI, belum juga mengeksekusi hal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berdasar sebuah laporan, dinyatakan kemiripan karya ilmiah Rektor Universitas Haluoleo tak bisa ditawar lagi. Mulai dari kata pengantar, abstrak dan penutupnya sama. Bahkan, seorang anak TK pun tau, jika karya tersebut adalah karya yang diciplak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida.

“Saya sudah tidak perlu bicara soal ini. Karena ini sudah menjadi prodak Ombudsman. Kalau mau lihat hasil pemeriksaan kami, silahkan cek di Perwakilan. Ini jelas, Plagiat. Dan kami sudah menyerahkan ini ke Kemenristek Dikti,”tutur La Ode Ida

La Ode sebetulnya kecewa dengan hal tersebut. Karena perbuatan plagiat adalah hal yang mencoreng nama baik akademisi. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Kemenristekdikti saat ini berbeda dengan Menteri sebelumnya. Pak Nadiem Makarim kata La Ode lebih profesional dalam urusan pelanggaran. Dia beraharap mengeksekusi hasil dari rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan Plagiat dari Rektor UHO.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kejahatan Istri TKA China Pemilik KTP Palsu

“Kalau Pak Mendikbud saat ini lebih profesional. Dibanding dulu pak Nasir yang menduduki jabatan Menristekdikti,”tutur La Ode.

Untuk diketahui, Dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

Baca Juga:  KTP Palsu WNA China Pernah Disorot, Oknum Polisi Sempat Bela Mister Wang

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
Smiley face

2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.

3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

Untuk diketahui sebelumnya, langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su’ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Ristek Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending