Connect with us

HUKRIM

Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

Penulis : Kadek

Published

on

KendariMerdeka.com – Seorang warga negara China bernama Mister Wang, dilaporkan di Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Pria yang memiliki sebuah perusahaan tambang nikel di Konawe Utara itu, menggunakan KTP palsu selama beraktifitas di wilayah Konawe Utara.

Dalam KTP palsu ini, menyatakan nama Mister Wang adalah Wawan Saputra Razak, pria kelahiran Provinsi Shanxi, China Tahun 1964. Kartu tanda penduduk ini juga menerangkan, Wawan Saputra Razak tinggal di Jalan Saosao Kelurahan Bende, Kadia Kendari.

Ternyata, setelah dilakukan pengecekan di Dinas Catatan Sipil Kendari, nama tersebut tidak terdaftar. Nomor induk KTP yang ada dibagian paling atas juga, tak ada dalam data base Kantor Capil Kota Kendari.

Baca Juga:  Dianggap Tak Berdayakan Pengusaha Lokal, APBMI Konut Geruduk Jety PT Cinta Jaya

Kepala Catatan Sipil Kendari Asni Bonea, menandatangani surat yang menyatakan, KTP tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihaknya.

Warga yang melaporkan dugaan penggunaan identitas palsu Mister Wang, Irwan, menyatakan KTP palsu itu dibuat pada 25 Februari 2020. Dia menduga, KTP ini sudah digunakan berkali-kali untuk urusan administrasi.

“Kami laporkan ini karena memang ini bisa dijadikan pidana apabila ada warga negara asing yang menggunakan KTP palsu,” ujar Irwan.

Dalam laporannya di Polda Sultra, Irwan menyertakan surat verifikasi dari Capil Kendari yang ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil, Asni Bonea. Dalam surat tertulis, pihak Catatan Sipil tidak pernah mengeluarkan dan melakukan pengurusan KTP atas nama Wawan Saputra Razak.

Baca Juga:  Perseteruan Antara Rinrin Merinova dan Direktur PT DNI Berakhir Damai

Laporan ini diterima dengan nomor Polda Sultra, TBL/113/IV/2020/SPKT Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Selanjutnya, Irwan menjalani pemeriksaan keterangan saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada hari yang sama.

Dia menerangkan, Mister Wang adalah pemilik salah satu perusahaan tambang di Konawe Utara. Dia sudah 5 tahun beroperasi dan selama itu sudah pernah sekali berganti nama. Dalam aktifitasnya, perusahaan ini sudah beberapa kali melakukan join dengan sejumlah perusahaan lain.

Kabid Humas Polda Sultra AKP Ferry Walintukan SIK, membenarkan adanya laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sersan Irwan. Laporan ini, menurutnya dilaporkan sehari sebelumnya di Polda Sultra.

“Akan diproses jelas, akan dilakukan penyelidikan terkait laporan ini,” ujar Ferry Walintukan.

Baca Juga:  Konawe Utara Lockdown, TKA Cina Pemalsu KTP Tak Hadiri Panggilan Polda

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Perseteruan Antara Rinrin Merinova dan Direktur PT DNI Berakhir Damai

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Waketum Kadin Sultra Bakal Laporkan Media Penyebar Hoaks Terkait AT

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  IUP Telah Mati, PT Trisula Tetap Menambang dan Menggarap Hutan Lindung di Konut

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Perseteruan Antara Rinrin Merinova dan Direktur PT DNI Berakhir Damai

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Perseteruan Antara Rinrin Merinova dan Direktur PT DNI Berakhir Damai

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Konawe Utara Lockdown, TKA Cina Pemalsu KTP Tak Hadiri Panggilan Polda

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending