Connect with us

HUKRIM

Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

Penulis : Kadek

Published

on

KendariMerdeka.com – Seorang warga negara China bernama Mister Wang, dilaporkan di Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Pria yang memiliki sebuah perusahaan tambang nikel di Konawe Utara itu, menggunakan KTP palsu selama beraktifitas di wilayah Konawe Utara.

Dalam KTP palsu ini, menyatakan nama Mister Wang adalah Wawan Saputra Razak, pria kelahiran Provinsi Shanxi, China Tahun 1964. Kartu tanda penduduk ini juga menerangkan, Wawan Saputra Razak tinggal di Jalan Saosao Kelurahan Bende, Kadia Kendari.

Ternyata, setelah dilakukan pengecekan di Dinas Catatan Sipil Kendari, nama tersebut tidak terdaftar. Nomor induk KTP yang ada dibagian paling atas juga, tak ada dalam data base Kantor Capil Kota Kendari.

Baca Juga:  Bareskrim Kecolongan, Lahan Antam Digarap Perusahaan Lain

Kepala Catatan Sipil Kendari Asni Bonea, menandatangani surat yang menyatakan, KTP tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihaknya.

Warga yang melaporkan dugaan penggunaan identitas palsu Mister Wang, Irwan, menyatakan KTP palsu itu dibuat pada 25 Februari 2020. Dia menduga, KTP ini sudah digunakan berkali-kali untuk urusan administrasi.

“Kami laporkan ini karena memang ini bisa dijadikan pidana apabila ada warga negara asing yang menggunakan KTP palsu,” ujar Irwan.

Dalam laporannya di Polda Sultra, Irwan menyertakan surat verifikasi dari Capil Kendari yang ditandatangani Kepala Dinas Catatan Sipil, Asni Bonea. Dalam surat tertulis, pihak Catatan Sipil tidak pernah mengeluarkan dan melakukan pengurusan KTP atas nama Wawan Saputra Razak.

Baca Juga:  Sedang Jalani Proses Hukum, PT Bososi Pratama Taat Aturan

Laporan ini diterima dengan nomor Polda Sultra, TBL/113/IV/2020/SPKT Polda Sultra, Selasa (28/4/2020). Selanjutnya, Irwan menjalani pemeriksaan keterangan saksi di Direktorat Reserse Kriminal Umum pada hari yang sama.

Dia menerangkan, Mister Wang adalah pemilik salah satu perusahaan tambang di Konawe Utara. Dia sudah 5 tahun beroperasi dan selama itu sudah pernah sekali berganti nama. Dalam aktifitasnya, perusahaan ini sudah beberapa kali melakukan join dengan sejumlah perusahaan lain.

Kabid Humas Polda Sultra AKP Ferry Walintukan SIK, membenarkan adanya laporan pengaduan yang dilaporkan oleh Sersan Irwan. Laporan ini, menurutnya dilaporkan sehari sebelumnya di Polda Sultra.

“Akan diproses jelas, akan dilakukan penyelidikan terkait laporan ini,” ujar Ferry Walintukan.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Mahasiswa UHO Korban Pembacokan Tak Ingin Kasusnya Diungkit

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Kepala BPD Matarape Laporkan PT KDI ke Polda Sultra

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Matarape, Karman S, saat melaporkan PT KDI di Polda Sultra

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI), Diduga melakukan penggalian jalan yang melintasi Matarape – Lameruru tanpa izin warga sekitar . Penggalian jalan tersebut diperkirakan sudah satu minggu berlangsung. Sehingga dampak dari penggalian jalan umum yang digali tersebut tidak bisa dilalui seperti biasanya.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Matarape, Karman S, usai melaporkan PT KDI di Polda Sultra atas pengrusakan fasilitas jalan umum tersebut, Selasa 3 Mei 2022.

“Sekitar satu minggu yang lalu PT KDI ini melakukan aktivitas penggalian di jalan yang melintasi Matarape – Lameruru sebanyak tiga kali. Tanpa permisi terhadap masyarakat setempat, PT KDI tersebut langsung main garap jalan masyarakat untuk hauling aktivitasnya sehingga mengakibatkan jalan itu rusak,” ujar Karman.

Baca Juga:  Polda Sultra Tangkap Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii

Lebih lanjut Karman menjelaskan, perlu diketahui bersama bahwa, jalan yang digali PT KDI tersebut merupakan jalan fasilitas umum yang biasa juga dipakai warga Matarape. Dan jalan yang digali oleh PT KDI itu merupakan jalan yang digunakan oleh masyarakat untuk aktivitasnya sehari-harinya, baik untuk perekonomian maupun aktivitas itu sendiri.

“Jadi, atas penggalian jalan houling yang jugamenjadi jalan aktivitas masyarakat tersebut mengakibatkan semua masyarakat desa Matarape menjadi terhambat. Yang paling utama yaitu soal perekonomian, karena banyak warga desa Matarape memperoleh perekonomian dengan cara menjual bahan pangan miliknya kepada perusahaan-perusahaan dengan melalui jalan tersebut. Kemudian selain hal tersebut, suda ada masyarakat yang jatuh korban mengalami kecelakaan akibat penggalian jalan yang digali oleh PT KDI tersebut,” terang Karman.

Baca Juga:  Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Lanjut Karman mengatakan, atas kejadian tersebut, saya yang mewakili masyarakat yang notabene menggunakan jalan tersebut merasa keberatan, karena tidak ada pertanggung jawaban dari pihak PT KDI atas aktivitas penggalian jalan hauling tersebut. Sehingga kami hari ini melaporkan PT KDI di Polda Sultra atas pengrusakan fasilitas jalan yang biasa kami gunakan ini.

“Hari ini, mewakili masyarakat Desa Matarape resmi melaporkan PT KDI atas dugaan pengrusakan fasilitas jalan umum di Desa Matarape,” ujarnya.

Selain itu, Karman juga heran dengan aktivitas PT KDI ini, yang tanpa permisi, dan langsung main gali kiri-kanan yang ada di Desa tersebut.

“Maunya sampaikan dulu kepada Pemerintah Desa Matarape, baru beraktivitas. Pasalnya yang digali itu merupakan jalan satu-satunya paling dekat dilalui warga ketika warga untuk beraktivitas ketempat kerja, maupun ke Pasar. Kemudian juga, jalan itu merupakan jalan turun-temurun yang sudah ada di Desa Matarape, bahkan sebelum aktivitas pertambangan, jalan tersebut sudah ada. Ini tidak ada sama sekali penyampaian PT KDI, langsung main gali. Lebih ironis lagi bahwa PT. KDI tidak membebaskan lahan tersebut, yang merupakan milik masyrakat. PT.KDI Merampas hak milik rakyat. Inikan tidak elok. Olehnya itu hari ini kami melaporkan di Polda Sultra, dengan harapan dapat diatensi,” pungkasnya.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Diduga Sebarkan Berita Bohong, PT Tiran Laporkan Direktur KDI di Polda Sultra

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Humas PT. Tiran Group, H. La Pili, bersama Kuasa Hukum kantor pusat Tiran Groip, Murlianto, SH.,MH, resmi melaporkan Direktur Kelompok Delapan Indonesia (KDI), Triwardi, terkait adanya dugaan berita bohong kepada perusahaan PT Tiran Indonesia sebagai salah satu Unit Usaha dari Tiran Group

Dalam laporannya di Polda Sultra, Minggu 1 Mei 2022, H.La Pili selaku Humas Tiran Group mengatakan bahwa Direktur KDI telah dilaporkan dengan dua laporan sekaligus. Laporan itu kata dia, karena adanya dugaan berita bohong dan fitnah melalui media massa terkait penggunaan Jetty atau terminal khusus (Tersus), kemudian adanya dugaan kuat dalam menghalang-halangii aktivitas perusahaan tambang milik pribumi, PT. Tiran Indonesia tersebut.

“Bahwa pernyataan Triwardi yang menyebut pengoperasian Jetty oleh Tiran Indonesia telah dinyatakan ilegal sebagaimana telah disampaikan pada media online RMOLNETWORK, pada 30 April 2022 adalah merupakan berita tidak benar dan tidak memiliki kebenaran,” Kata Humas Tiran Group, H. La Pili, melalui keterangan tertulisnya, Minggu 1 Mei 2022.

Baca Juga:  Mahasiswa UHO Korban Pembacokan Tak Ingin Kasusnya Diungkit

H. La Pili menegaskan bahwa perusahaan tambang milik PT Tiran Indonesia itu telah memiliki izin Tersus/Jetty yang telah lengkap.

“Bahwa PT. Tiran Indonesia telah memiliki izin Tersus dengan memiliki izin yang lengkap sebagaiman diatur dalam aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Dengan berita fitnah tersebut kata Humas Tiran Group, terhadap direktur KDI, Triwardi, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena dianggap melakukan pencemaran nama baik.

“adanya kondisi tersebut, bahwa Triwardi telah menyebarkan berita bohong dan fitnah melalui media Online dan telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-undang IT,” kata La Pili.

Dalam laporan resmi pengaduan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Humas Tiran Group bersama kuasa hukumnya terhadap terlapor Triwardi, pihak Polda Sultra telah mengeluarkan bukti laporan polisi yang diterima pihak pelapor (PT.Tiran) berupa Surat Tanda Terima Pengaduan yang ditandatangani langsung penyidik bagian Ditreskrimsus Polda Sultra, Bripka I Nyoman Adi Susana, SH.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Diketahui bahwa dalam pemberitaan yang dimuat media online RMOLKALBAR berjudul “Perusahaan Tambang Milik Eks Mentan Dilaporkan di Polda Sultra” kemudian judul lainya “Konflik Tambang, Perusahaan Milik Eks Mentan Dilaporkan di Polda Sultra” dengan narasumber berita adalah Triwardi yang juga selaku Dirrktur KDI. Kami minta Triwardi dapat mempertanggung_jawabkan atas pernyataannya pada dua media tersebut

Demikian halnya juga kami Laporkan PT KDI (Kelompok Delapan Indonesia) sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana dibidang Pertambangan Minerba terhadap PT Tiran Indonesia, yaitu melakukan kegiatan merintangi atau menganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 162 Undang-Undang RI No.3 tahun 2020.

Baca Juga:  Polda Sultra Tangkap Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii

Bahwa adanya sekelompok orang yang diduga kuat suruhan dari Pihak KDI dengan membawa senjata tajam dan menggali parit atau lubang dengan menggunakan alat berat dijalan haulling tempat melintas kegiatan pertambangan PT Tiran Indonesia, sehingga membuat karyawan kami ketakutan dan aktifitas pertambangan terhenti sehungga PT Tiram Indonesia mengalami kerugian besar secara materil.

Untuk itu kami meminta pula pihak Polda Sultra kiranya dapat segera memproses secara hukum atas dugaan dari PT KDI tersebut, harap La Pili bersama Murlianto selaku Legal Tiran Group yang mendampingi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending