KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, kolaboratif, dan berkelanjutan di wilayahnya. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sultra Investment Summit 2025 yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa 24 Juji 2025.

Acara tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sultra itu menghadirkan 250 peserta, terdiri dari investor lokal maupun asing, pimpinan lembaga vertikal, perbankan, dan unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala.

Dalam sambutannya, Gubernur ASR menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sultra memiliki tanggung jawab penuh dalam membangun ekosistem investasi yang kondusif. Ia menekankan pentingnya sinergi, bukan hanya menuntut kewajiban investor, tetapi juga memberi jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional.

“Saya harap kepada para OPD untuk benar-benar paham bahwa iklim investasi adalah tanggung jawab bersama. Jangan hanya menuntut kewajiban investor, sementara kita tidak menghadirkan suasana yang mendukung bagi mereka,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong peningkatan edukasi publik terkait manfaat investasi yang masuk ke Sultra. Menurutnya, investasi bukan semata urusan modal, tetapi motor penggerak ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, dan peningkat kesejahteraan masyarakat.

Data DPMPTSP menunjukkan realisasi investasi Sultra pada triwulan I tahun 2025 mencapai Rp 4,46 triliun, atau 34 persen dari target tahunan sebesar Rp 13,28 triliun. Gubernur optimistis angka itu akan terus naik, seiring potensi besar sektor pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, dan jasa yang dimiliki daerah ini.

“Dengan potensi besar dan proyek strategis nasional yang ada di Sultra, kita ingin para pelaku usaha benar-benar hadir untuk membangun daerah, bukan hanya mengambil keuntungan,” tegas ASR.

Polisi Siap Kawal Stabilitas PSN, Meski Ada Gejolak Lapangan

Sejalan dengan semangat Gubernur menciptakan ekosistem investasi yang sehat, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko menegaskan kesiapan jajarannya dalam menjaga keamanan aktivitas Proyek Strategis Nasional (PSN), yang saat ini tengah menjadi sasaran demonstrasi di beberapa titik di Sultra.

“Kalau mereka (perusahaan) meminta, kita akan siapkan untuk pengamanan. Bagaimanapun itu harus kita lindungi, agar operasionalnya tidak terganggu,” kata Kapolda, Jum’at 27 Juni 2025.

Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah aksi unjuk rasa terjadi di sekitar kawasan pertambangan, termasuk di wilayah operasi PT Ceria Nugraha Indotama di Kabupaten Kolaka.

Isu yang diangkat mulai dari ketenagakerjaan, lingkungan, hingga transparansi manajemen. Meski demikian, Polda Sultra menegaskan komitmen untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak masyarakat, dan kelancaran aktivitas dunia usaha.

Kapolda menegaskan bahwa setiap aksi unjuk rasa yang dilakukan secara damai tetap akan dilindungi. Namun, aparat juga berkewajiban memastikan agar kegiatan usaha yang legal tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Dengan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan, Sultra terus menguatkan posisinya sebagai daerah tujuan investasi unggulan di kawasan timur Indonesia. Pemerintah daerah berharap, para investor tidak hanya datang membawa modal, tetapi juga menjadi bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

KENDARI – Seorang pejabat lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara digerebek istri sah bersama wanita simpanan pada Jumat, (9/5/2024). Penggerebekan itu berlangsung di Kediaman pelaku yang terletak di Jalan Manunggal Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia.

Pejabat tersebut berinisial, AHZ yang kini menjabat Kasubag Tata Usaha Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penyidik Polsek Poasia, Samidin saat dikonfirmasi, membenarkan penggerebekan tersebut, ” Benar, setelah laporannya masuk malamnya langsung digerebek, ” Ujarnya

Samidin bilang, selanjutnya pihaknya telah menjadwalkan pemanggilan kepada istri sah AHS, meski begitu dirinya tak menyinggung terkait pemanggilan terlapor yakni suami korban

” Rencana besok kita jadwalkan pertemuan sama istri sah, kalau untuk tetlapor kita liat besok, ” Jelasnya, Senin (12/5).

Kuasa hukum istri sah pelaku, LKS Laode Sardin mengatakan, sebelum penggerebekan tersebut, dia dan kliennya telah melaporkan AHZ terkait tindakan penelantaran di Polda Sultra.

” Puncaknya pada 9 mei 2025 kami melaporkan AHZ ke Polsek Poasia tetkait perselingkuhan, malamnya kepolisian lakukan penggerebekan,” Bebernya

Sementara itu, LKS istri sah AHZ menceritakan, berjalan sembilan bulan masa pernikahan, ia dan suaminya mengalami konflik pada September 2022 yang berujung pengusiran dirinya dari rumah, hingga pada tanggal 23 maret 2023 lalu ia mengaku mendapat kabar jika suaminya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan wanita lain.

Tak tinggal diam LKS lalu melaporkan suaminya ke Polda Sultra pada 2024 lalu terkait penelantaran dirinya yang saat itu tengah berstatus istri sah

“Sejak saya keluar dari rumah dia tidak menafkahi saya seper pun, padahal saya sampai saat ini masih berstatus istri sah, ” Bebernya

LKS mengatakan, dalam penggerebekannya bersama pihak kepolisian 9 mei 2025 kemarin, belakangan diketahui suami sahnya telah mempunyai seorang anak dari hasil pernikahan sirinya tersebut.

“Saat digerebek AHS mengakui sudah menika siri dan sudah punya bayi, ” Pungkasnya

KOLAKA TIMUR – Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) menggelar rapat paripurna agenda persetujuan penetapan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025, Sabtu (30/11/2024)

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Jumhani turut hadir Bupati Abdul Azis, Sekretaris Daerah Andi Muh Iqbal Tongasa, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Koltim, Kepala Bagian (Kabag), serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Timur, Jumhani menyampaikan bahwa pentingnya perubahan APBD tahun 2025 untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kolaka Timur.

“Perubahan APBD ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kebutuhan anggaran yang mendesak serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Jumhani dalam sambutannya.

Sementara, Bupati Kolaka Timur, Abd Azis dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasinya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada DPRD Koltim atas dukungan dan kerjasamanya dalam proses pembahasan perubahan APBD.

“Kami berharap dengan disetujuinya perubahan APBD ini, kita dapat lebih optimal dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan,” ungkapnya

Perubahan APBD 2025 ini mencakup beberapa penyesuaian anggaran diberbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, Pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa proyek prioritas yang akan dibiayai melalui perubahan APBD ini antara lain pembangunan Infrastuktur jalan, peningkatan fasilitas pendidikan, fasilitas Kesehatan dan program kesehatan masyarakat.

Setelah melalui proses pembahasan yang intensif dan Melalui Pandangan setiap Fraksi, rancangan perubahan APBD 2025 akhirnya disetujui oleh seluruh anggota DPRD yang hadir. Persetujuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan ditetapkannya perubahan APBD 2025 ini, Pemda Koltim diharapkan dapat segera melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen persetujuan oleh Ketua DPRD kepada Bupati Kolaka Timur.

Bupati menyampaikan, atas nama Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas saran dan apresiasinya sehingga Raperda APBD TA 2025 dapat diselesaikan dan mendapat persetujuan dengan waktu yang telah ditetapkan.

Apresiasi setinggi -tingginya atas sinergi yang terjalin antara Pemda dan DPRD. Ia berharap anggaran yang telah disepakati dapat dikelola secara efisien dan tepat sasaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan daerah.

“Proses ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan strategis di tahun 2025, dengan fokus pada manfaat langsung bagi masyarakat. Ini merupakan komitmen bersama untuk mewujudkan Kolaka Timur yang lebih maju dan sejahtera dimasa mendatang,” pungkasnya.