KendariMerdeka.com, Kendari – Banyak warga dan kelompok di Sulawesi Tenggara, menolak kedatangan 500 TKA China tujuan PT VDNI dan PT OSS. Alasannya, pandemi Covid-19 bisa saja memperburuk situasi.
Diketahui, penolakan itu datang dari DPRD Sultra, tokoh masyarakat dan tokoh Agama. Penolakan dari mahasiswa, datang dari Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemuda Muhammadiyah Sultra, serta warga Konawe.
Dari rilis yang diterima media ini, Pemuda Muhammadiyah menolak TKA dengan alasan ketidakpastian ekonomi. Alasan lainnya, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di dalam negeri.
“Hal ini harus diperhatikan untuk menghindari kecemburuan anak bangsa. Sehingga, mengakibatkan kegaduhan publik,” kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Sultra, La Ode Azizul Kadir dalam rilisnya.
La Ode berujar, meminta kepada Forkopimda untuk memperhatikan keselamatan nyawa rakyat yang saat ini sedang berperang melawan pandemi Covid-19.
“Dalam perspektif agama menyia-nyiakan nyawa 1 orang manusia, sama dengan menyia-nyiakan nyawa manusia seluruhnya,” ujarnya.
Ia juga menyayangkan sikap inkonsistensi Pemerintah Provinsi Sultra yang sebelumnya solid menolak TKA Cina. Namun tanggal 15 Juni 2020 Pemprov berbalik sikap mendukung masuknya TKA tersebut.
“Mendesak DPRD Sultra untuk segera memanggil Gubernur, Kapolda, perusahaan terkait PT VDNI dan PT OSS, serta seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah tegas, berkeadilan dan memperhatikan aspek kemaslahatan umum, sehingga terwujud kehidupan harmonis dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kepolisian RI sebagai penjamin ketertiban dan keamanan masyarakat untuk bertindak profesional dan menghindari tindakan-tindakan yang terindikasi mengistimewakan TKA.
Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menyatakan, masuknya TKA China di Sultra tidak akan didukung DPRD jika tidak memenuhi standar protokol kesehatan dan sekelumit administrasi negara.
“Misalnya, karantina di Indonesia, sebelum masuk Kendari harus dipastikan apakah mereka melalui karantina, keterangan hasil tes kesehatan dari negara asal dan Kemenkes RI, serta kelengkapan surat administrasi mereka soal izin tinggal dan visa,” ujar Abdurrahman Shaleh.
Sebelumnya, Abdurrahman Shaleh sempat membuat pernyataan tegas soal TKA China. Dia menegaskan, akan memimpin demonstrasi massa jika TKA masuk ditengah Pandemi Covid-19 tanpa adanya administrasi dan standar protokol kesehatan.
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menyatakan, masuknya TKA China mesti dibarengi dengan perhatian kepada masyarakat lokal. Menurutnya, perusahaan mesti tidak abai dengan kondisi sosial budaya masyarakat yang masih memegang teguh nilai religius dan leluhur.
“Jangan abaikan juga soal limbah perusahaan, apalagi posisi PT VDNI berada di dekat sungai Konaweha, sumber mata air penting bagi puluhan ribu warga sekitar perusahaan. Soal kebenaran limbah ini, silahkan cek ke lapangan,” tegas Lukman Abunawas.
HRD PT VDNI Ahmad Saekuzen menyatakan, TKA China akan tetap masuk karena proses kedatangan mereka sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Juga, surat-surat administrasi. Tidak hanya itu, mereka menggunakan visa kerja dan bukan visa wisata.
“Ini sudah sesuai prosedur kedatangan mereka, sudah melewati semua kebijakan dan standarisasi yang ditetapkan negara, tidak ada masalah,” ujar Ahmad Saekuzen.