Connect with us

Opini

Virus 500 TKA dan Inkonsistensi Pemerintah

Yayat Nurkholid, Aktivis HMI Cabang Kendari

Published

on

KendariMerdeka.com – Pada tanggal 29 April 2020 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara bersama DPRD Sultra sepakat menolak rencana kedatangan 500 TKA asal Negara China yang akan bekerja di perusahaan pemurnian nikel (smelter) PT.VDNI. Namun pada tanggal 16 Juni 2020 pemerintah provinsi justru beralih sikap dengan menerima dan mengizinkan 500 TKA tersebut masuk dan bekerja di Sulawesi tenggara. Tidak terkecuali Ketua DPRD Sultra yang juga telah menerima 500 TKA dengan beerbagai macam alasan. Sikap inkonsistensi DPRD dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China itulah yang menimbulkan berbagai kritik dan penolakan ditengah masyarakat. Penolakan oleh masyarakat bukan tanpa dasar, ditengah kondisi kewaspadaan terhadap pandemi covid-19 dan beban perekonomian, disamping itu masyarakat juga dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan dan tetap produktif walaupun aktivitasnya dibatasi, justru pemerintah memudahkan dan mengizinkan warga Negara asing masuk dan bekerja di Sulawesi tenggara.

Jika kemudian alasan didatangkannya TKA asal China adalah agar pembangunan tungku smelter dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sehingga investasi tersebut dapat mengurangi pengangguran dengan merekrut ribuan tenaga kerja lokal dan membantu mengurangi potensi krisis ekonomi ditengah pandemi covid-19 maka yang menjadi pertanyaan mendasar masyarakat adalah bagaimana dengan ribuan tenaga kerja lokal yang sampai saat ini masih dirumahkan dan belum mendapatkan kejelasan, bahkan potensi di PHK.? Untuk memperbaiki kondisi ekonomi mestinya menyasar kepada pelaku ekonomi UMKM yang mampu bertahan meski krisis ekonomi sekalipun, bukannya menambah beban masyarakat dengan kewajiban membayar rapid test ketika hendak bepergian dan menambah kekhawatiran akan bertambahnya covid-16 karena mendatangkan TKA untuk memuluskan jalannya investasi asing.

Baca Juga:  Pernyataan Kakanim Berubah-Ubah, Mahasiswa Kembali Siap Geruduk Imigrasi

Itulah yang menjadi salah satu alasan masyarakat melakukan berbagai cara untuk menolak kedatangan 500 TKA tersebut. Namun dengan sejuta kelemahan masyarakat tahap pertama 156 TKA telah masuk ke perusahaan pada tanggal 23 Juni 2020. Masuknya TKA tersebut dengan pengawalan ketat dari aparat TNI POLRI dan Pemerintah semakin menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan ditengah masyarakat. Pemerintah yang mestinya lebih mementingkan kepentingan rakyat justru memihak kepada asing. Apakah mungkin hal tersebut yang disebut dengan pemerintahan yang terdikte.! Sebab perusahaan asing dalam hal ini PT.VDNI dan PT.OSS adalah korporasi besar yang mungkin saja dapat mendikte bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginannya. Ketika hal tersebut benar, maka sesungguhnya korporasi-korporasi besar China telah memperoleh kekuasaan kelembagaan yang bersifat otonom sehingga perlahan mengasingkan masyarakat lokal dari tanah leluhur mereka.

Abraham Lincoln pernah menuliskan sebuah surat yang ditunjukan kepada William Elkins, dimana sebagian isinya menjelaskan tentang berbagai korporasi telah menjadi seperti raja dan saat itulah era korupsi akan mengikut dan meningkat tinggi serta kekuasaan finansial akan berupaya memperpanjang kekuasaannya dengan merugikan kepentingan rakyat sehingga seluruh kekayaan negeri akan terpusat disejumlah tangan penguasa dan Republik perlahan menjadi hancur.
Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa saat ini sebagaian besar korporasi di Indonesia pernah, sedang, dan akan melakukan skandal dalam berbagai bentuk dengan menyuap para pejabat Negara. Rakyat Indonesia sendiri umumnya tidak mengetahui apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Mereka hanya melihat dikalangan pemerintah menunjukan hal-hal atau sikap dan kebijakan yang inkonsistensi sebagaimana pemerintah dan DPRD Sultra tunjukan.

Baca Juga:  Mahasiswa Lempari Telur Busuk dan Kotoran Ternak di Kantor Imigrasi Kendari

Seperti uraian di atas bahwa secara teoritis pemerintah yang mendapat kekuasaan dari rakyat seharusnya lebih mementingkan kepentingan rakyat dan lebih kuat dari korporasi, terlepas dari seberapa besar korporasi itu[5]. Namun saat ini justru sebaliknya, pemerintah lebih cenderung memuluskan kepentingan korporasi dengan berbagai macam dalil, bahkan kebijakan berupa regulasi dibuat dan diganti dengan yang baru dalam rangka meloloskan korporasi yang sejatinya bertentangan dengan kesejahteraan dan kedamaian rakyat. Mungkin karena korporasi menyediakan uang pelumas agar semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan keinginannya.

Sikap dan pernyataan Gubernur dan Ketua DPRD Sultra yang tidak konsisten langsung dapat disimpulkan oleh masyarakat bahwa tidak mungkin keduanya sebagai pucuk pimpinan di Sulawesi Tenggara tidak mendapatkan sesuatu yang istmewa dan tidak memiliki konektisitas erat dengan pemilik korporasi PT.VDNI dan PT.OSS, dimana perusahaan tersebut menanamkan investasi sebesar RP.42 Trilliun sehingga terus melakukan perkembangan dan hendak membangun sekitar 45 tungku smelter[6]. Sikap inkonsistensi pemerintah bukan hanya menimbulkan kecurigaan ditengah masyarakat, tetapi juga ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Namun belum terlambat, nasi belum menjadi bubur. Pemerintah baik legislative maupun eksekutif dapat memperbaiki citra dengan kembali mengutamakan kepentingan rakyat, kesejahteraan adalah kuncinya. Maka sebagai daerah otonom pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil sikap atas maraknya tenaga kerja asing di Sulawesi Tenggara. Putra daerah bukan tidak ada yang ahli, bukan tidak memumpuni untuk bekerja di perusahaan besar seperti VDNI dan OSS, hanya saja mereka belum terakomodir dan belum terinventarisir berdasarkan keahlian dan kemampuannya.

Baca Juga:  Kepala Imigrasi Kendari Siap Mundur Dari Jabatannya Jika Kloter II TKA China Tetap Masuk di Sultra

Ditengah pandemi covid-19 masyarakat yang dituntut untuk mengurangi aktivitas interaksi langsung dan tetap produktif telah berupaya sedemikian mungkin untuk membantu dalam memutus mata rantai dan mengurangi kasus covid-19 serta menjalankan perputaran ekonomi semampunya. Terlebih UMKM mereka adalah garda terkuat dalam menangkal dan bertahan meski krisis ekonomi terjadi. Olehnya itu pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulant kepada UMKM untuk aktif dalam memproduksi dan merekrut tenaga kerja. Mengutip pernyataan Adian Napitupulu “andaikata pemerintah membagikan uang untuk modal kerja masing-masing Usaha Mikro melalui KUR Mikro dan kecil sebesar RP.25 juta saja, maka setidaknya ada 6 juta usaha Mikro dan kecil yang bergeliat dan lepas daari sesak nafasnya. Karena andai tiap usaha mikro mempekerjakan 3 orang saja maka paling tidak ada 18 juta lapangan kerja untuk 18 juta orang”. Ketika apa yang disampaikan Adian Napitupulu dilakukan oleh pemerintah Sulawesi Tenggara dengan memberikan modal kepada 126.332 unit UMKM di Sultra maka 378.996 masyarakat Sultra aktif bekerja di UMKM tersebut dan dapat dimungkinkan perekonomian dan pendapatan daerah akan meningkat dan citra pemerintah akan kembali baik di mata masyarakat.(**)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Opini

“Benarkah Langkah Gubernur Sultra” (Bagian II) 500 TKA Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia

Penulis: (Kandidat Doktor) M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Sebagai proyek strategis nasional yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Gubernur Sultra pada tahun 2019, Morosi berperan penting dalam meningkatkan perekonomian (PDRB) dan pendapatan masyarakat serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Salah satu indikator keberhasilannya adalah pengelolaan sumber daya manusia (Human Reosurce Management)

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai modal pembangunan masyarakat dan daerah (khususnya pertambangan dan industry lainnya) di Sultra. Sebelum saya mengulas lebih dalam, alangkah baiknya saya menjelaskan secara akademis benang merah SDM dan modal manusia (Human Capital).

Menurut Schermerhorn (1994) yang diterjemahkan kembali oleh Jimmy L. Gaol (2014), adalah orang, individu-individu dan kelompok-kelompok yang membantu organisasi menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa. Jika saya refleksikan lebih mengerucut maka SDM terdiri dari manusia-manusia yang menjadi modal dasar perusahaan dalam proses kemajuan perusahaan tersebut.

Sampai disitu berarti SDM merupakan modal dasar yang terbentuk dari sekelompok manusia yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Menurut Muhaimin Iskandar (2013) bahwa human capital terbentuk disebabkan dua hal besar, yakni :

1. Isu-isu strategis yang bergerak dalam level Internasional. Dalam konteks ini, globalisasi menjadi tolak ukur membangun SDM. Globalisasi diartikan proses pembangunan mental dan karakter untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa.

2. Isu strategis yang bergerak dalam level Nasional. Antara tahun 2015 – 2030 Indonesia mengalami krisis demografi, yakni sebagian besar penduduk berusia kerja dalam era global dan revolusi industri 4.0.

Nah, hubungannya dengan PT. VDNI (dan lainnya), sebagaimana diatur dalam UU 25/2007, tentang penanaman Modal Asing (PMA), pemerintah telah menyediakan sejumlah regulasi sehingga dapat mengantisipasi ekspansi TKA, misalnya UU 13/2003, Perpres 20/2018 dan Permenaker 10/2018. Secara jelas dan tegas mengatur lalu lintas, kualitas dan kuota TKA yang wajib masuk ke Indonesia. Kesemuanya itu dengan tujuan agar anak bangsa kita tidak menjadi TAMU DI RUMAH SENDIRI.

Sebelum saya mengisahkan bagaimana sih pembangunan SDM PT VDNI, terlebih dahulu saya mengulas bagaimana alur TKA dan kasat pembeda dengan tenaga lokal.

Dalam menjalankan pertambangan tentunya penggunaan TKA sangat dibutuhkan dalam konteks transfers-ilmu dan pengetahuan. Sejak 2018 sebesar 95.335 TKA tersebar di Indonesia. Dari jumlah tersebut sebanyak 30.626 profesional, 21.237 tingkat manajer dan 30.708 adviser, konsultan dan direksi. Jika dikomparasikan jumlah penduduk Indonesia (268.829 juta jiwa) maka total populasi TKA hanya 0.04%. Sangat sedikit jika dibandingkan Malaysia, Singapura bahkan UEA (telah dibahas pada bagian pertama).

Baca Juga:  Warga Sultra Menolak, TKA China Tetap Masuk Bekerja di Sultra

Lalu bagaimana prosedur masuknya TKA?  Berdasarkan Perpres 20/2018, Pasal 1, ayat 1 bahwa TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja diwilayah Indonesia. Selanjutnya syarat untuk masuknya TKA diatur dalam Permenaker 10/2018 (pengganti Permenaker 16 dan 35 tahun 2015), point ketiga dari 7 point yakni perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Setalah itu, perusahaan harus memenuhi syarat wajib pemberi kerja, yakni :

1. Memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

2. Membayar dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing (DKP-TKA) untuk setiap TKA yang diperkerjakan.

3. Mengikutsertakan TKA dalam program asuransi di Indonesia minimal 6 bulan bekerja

4. Mengikutsertakan TKA pada program Jaminan Sosial Nasional minimal 6 bulan kerja

5. Menunjuk tenaga kerja pendamping alih teknologi dan keahlian TKA

6. Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping (local)

7. Memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia bagi TKA.

Setelah melengkapi semua dokumen yang dimaksud di atas, perusahaan mendaftarkan secara online melalui Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Direktur Pengendalian Penggunaan TKA.

Kemudian, sesuai UU 13/2003, perusahaan asing yang memperkejakan TKA maka harus memenuhi syarat bekerja sebagai berikut :

1. Memiliki Pendidikan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki

2. Memiliki sertifikasi kompetensi atau pengalaman kerja minimal 5 tahun sesuai kualifikasi jabatan atau pekerjaan

3. Mengalihkan keahlian kepada tenaga kerja local (pendamping)

4. Memiliki NPWP bagi TKA yang bekerja selama 6 bulan

Nah dari sini telah terang benderang, apa yang masyarakat kritisi, sehingga menolak kedatangan 500 TKA ? Silakan adukan dan demo namun tetap didukung data dan fakta berdasarkan UU 13 / 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU 16 / 2011 tentang keimigrasian.

Sekali lagi anda wajib membawa data dan dokumentasi lengkap untuk mendukung laporan anda. Jika tidak, bukan berarti pemerintah tidak respon, apalagi sampai menyalahkan Gubernur.

Lalu bagaimana dengan PT. VDNI? Berdasarkan data yang saya peroleh, telah memenuhi seluruh unsur yang dimaksud di atas. Bukan bermaksud mendikotomikan kasus, tapi dari aspek regulasi dan perizinan, PT. VDNI secara yuridis telah memiliki dokumen lengkap sesuai persyaratan di atas. Jika tidak memenuhi tentulah tidak akan lolos dan mendapat persetujuan masuk ke Sultra.

Baca Juga:  PPMSB: Imigrasi Kendari Pelacur Bangsa

Kemudian saya bertanya pada diri saya. Apakah PT. VDNI telah melakukan pengembangan SDM khususnya tenaga kerja lokal?

Sesuai dengan rencana jangka panjang perusahaan bahwa nantinya tenaga kerja lokal yang dipekerjakan sebanyak 18.200 orang. Untuk membangun SDM pekerja lokal maka dilakukan langkah-langkah berikut :

1. Sejak 2014 telah melakukan program magang bagi 80 tenaga kerja lokal ke China untuk gelombang pertama dan kedua. Dan selanjutnya akan dilaksanakan setiap tahunnya.

2. Pada tahun 2016 – 2017 telah memberangkatkan 100 tenaga kerja lokal ke Politeknik di Jiangsu, China.

3. Rencana pembangunan Perguruan Tinggi atau Institute pertambangan di SULTRA sebagai wujud nyata regenerasi pekerja lokal

4. Membangun Nanjing Polytechnic Institute dan bekerjasama dengan UHO di Kota Kendari.

5. Kehadiran TKA adalah sebagai kewajiban perusahaan untuk melalukan alih teknologi dan keahlian kepada pekerja lokal. Menurut aturan minimal 1 TKA memberi pendampingan terhadap 5 tenaga kerja lokal.

6. Pendistribusian Coorporate Social responsibility (CSR) melalui pemberian beasiswa, jalan beton sepanjang 10 KM.

7. Bantuan bagi UKM sekitar masyarakat tambang

8. Pembangunan rumah ibadah, tempat pengajian Alquran dan sekolah di sekitar Mosori

Kesemuanya point di atas dalam rangka membangun SDM lpekerja lokal dan cikal bakal pekerja lokal yang unggul dan berdaya saing.

Dari ulasan di atas apakah kita sudah paham? Tentunya masih meragukan kredibilitas dan niat perusahaan. Apakah mereka bisa sustainaible melakukan alih teknologi, pengurusan visa yang benar, TKA yang sesuai keahliannya, dan masih banyak cerita yang terngiang-ngiang dipikiran kita.

WAJAR !!! Karena kita semua baik pemerintah Sultra, Pemda Konawe, Kepolisian, TNI, Imigrasi, tokoh masyarakat dan agama, akademisi, mahasiswa serta masyarakat awam pasti selalu mencurigai adanya okunum bermain atau adanya cara-cara licik perusahaan. Namun saya bercerita terkait pengalaman sewaktu dipercaya menukangi bidang penegakan hukum lingkungan. Dari sekian banyak kasus, jujur saya banyak menemukan kasus ketidaktaatan pada perusahaan pribumi. Misal, pembuangan limbah langsung ke outlet dan penampungan limbah kelapa sawit ataupun limbah sagu. Begitu juga, pembuangan limbah PT. NII Tonasa yang diduga dilakukan sehingga mencemari terumbu karang dan masih banyak lagi yang ternyata dilakukan perusahaan lokal.

Baca Juga:  Demo Tolak TKA, Massa Ancam Masuk Paksa Temui Kepala Imigrasi Kendari

Sementara perusahaan asing (bukan membela) justru kesalahan mereka karena ketidaktahuan (ada juga oknum nakal karena ingin mengeluarkan uang sedikit maka visa kerja diubah menjadi visa wisata. TAPI… itu tidak boleh digeneralisasikan, karena hanya segelintir oknum NAKAL dan bekerjasama dengan OKNUM NAKAL pula…). Misalnya, SLAG atau sampah dari pertambangan nikel. Dalam UU 32/2009 itu dikategorikan limbah B3, namun di China SLAG itu bahkan dijadikan makanan ayam, pupuk dan buat campuran aspal jalan kampung… bahkan PT. ANTAM pun pernah merasakan rapor Biru (entah sampai sekarang) karena melakukan reklamasi buat jalan menggunakan SLAG.

Lalu, pantaskah kita alamatkan masalah itu kepada Gubernur SULTRA? Sangat tidak rasional dan proporsional.

Sekali lagi saya sampaikan, Gubernur dibantu oleh Dinas terkait. Misal, Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan AMDAL dan jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, monggo… masyarakat, perorangan, kelompok, NGO ataupun lembaga berafiliasi dengan lingkungan buat ADUAN ke Bidang Penegakan Hukum DLH Prov. Begitu juga jika terjadi pelanggaran visa masuk, segera adukan ke imigrasi. Jika terjadi penggunaan TKA yang tidak kompeten. Silakan adukan ke Dinas tenaga Kerja.

TAPI… sekali lagi lengkapi dengan bukti dan dokumentasi, sehingga memudakah aparat melakukan investigasi. Jika ada aduan dan setelah dilakukan investigasi serta didapat bukti. Gubernur sebagai pemberi izin akan melakukan teguran lisan, tertulis, sanksi dan penutupan usaha serta pidana. Namun jika tidak ada data yang diadukan dan hanya melakukan demo, boikot dan penolakan TKA serta menuding Gubenur membela TKA maka itu FITNAH….

Gubernur Sultra sangat mencintai dan mendukung masyarakatnya untuk sejahtera dari pertambangan. Namun Gubernur juga sebagai perpanjangan tangan PEMERINTAH PUSAT tidak serta merta menolak TKA, jika memenuhi segala persyaratan. Bedakan hari ini (New Normal) dengan dua bulan lalu dimana masyarakat SULTRA masih panik dengan serangan Covid19, sehingga Gubernur mengambil SIKAP menolak untuk sementara karena menjaga marwah kebatinan masyarakat SULTRA.

Mari kita sudahi polemik yang tidak elok ini…. Bantu dan dukung Bapak Gubernur untuk sebuah kesejahteraan masyarakat Sultra.

Bantu edukasi masyarakt terhadap informasi positif dan sehat.

Bersambung …..

Penulis: (Kandidat Doktor) M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Opini

Benarkah Langkah Gubernur SULTRA ? 500 TKA dalam Perspektif Hukum, SDM, Ekonomi dan Covid19

(Bagian 1 dari 3 tulisan)

Published

on

By

M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

KendariMerdeka.com – Beberapa minggu terakhir, wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) disuguhkan polemik. Diizinkannya 500 TKA masuk Bumi Anoa. Adanya pertemuan Gubernur, Forkopimda, tokoh masyarakat dan mahasiswa. Munculnya ancaman demo besar dan kerusuhan bahkan ancaman boikot bandara Halu Oleo oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sampai dengan suguhan pukulan meja dan tetesan air mata,  ketua DPRD Provinsi. Semua itu tersaji dengan tema besar “GUBERNUR SULTRA SALAH BESAR MENGIJINKAN 500 TKA”. Benarkan demikian? Atau aksi beberapa oknom masyarakat yang missdata dan informasi saja? Atau bisa jadi, adakah kepentingan penyusup yang bertujuan membuat SULTRA tidak aman?

Baik, berikut saya akan paparkan data valid. Tujuannya semata untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait polemik kedatangan 500 TKA.

1. TKA dalam Perspektif Hukum

Morosi awalnya hanya kampung ditengah hamparan hutan dan persawahan. Masyarakatnya didominasi oleh suku asli, Tolaki. Di tahun 2013, Morosi dikuasai oleh PT. Konawe Putra Propertindo (KPP). Kemudian, oleh pemerintah dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Namun selang setahun PT. KPP menyerahkan Kawasan tersebut kepada PT. VDNI (kendati sampai sekarang masih terjadi sengketa internal). Di tangan PT. VDNI inilah kemudian Morosi dijadikan Proyek Strategis Nasional yang diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Gubernur SULTRA pada tahun 2019. Sebagai Kawasan Mega Industri, PT. VDNI menginvestasikan dananya sebesar 14 triliun rupiah untuk membangun pabrik terbesar di Indonesia.

Namun belakangan ini PT. VDNI diterpa isu tak sedap. Mulai dari jumlah TKA yang besar dan tidak profesional, tidak memiliki Amdal dan pembuangan limbah, sertifikat tanah dan kurangnya penggunaan tenaga kerja lokal karena diisi oleh TKA tidak ahli.

Baca Juga:  Mahasiswa Lempari Telur Busuk dan Kotoran Ternak di Kantor Imigrasi Kendari

PT. VDNI sejak tahun 2015 telah mendapatkan izin AMDAL karena salah satu dari 13 persyaratan untuk mendapatkan Ijin Usaha Produksi / IUP (silakan chek di DLH Provinsi) bahkan AMDAL dermaga Jeti pun sejak 2015 telah terbit. Izinnya sudah ada sejak pemerintahan Gubenur H. Nur Alam, SE. M.Si. Jadi tidaklah benar jika menuding Gubernur saat ini (Ali Mazi), telah menutup mata dan membiarkan PT. VDNI beroperasi tanpa izin. Inilah yang saya sebut tuduhan tanpa data.

Bagaimana dengan sengketa lahan?. Persoalan sengketa itu bukanlah kepada masyarakat. Tetapi secara internal antara PT. KPP. Jadi tidak benar jika sertifikat masyarakat diambil secara sepihak oleh PT. VDNI. Dari sini  jelas, mengapa mesti diributkan jika itu masalah internal kedua perusahaan?. Jika salah satu pihak dirugikan, maka langkah hukum dapat diambil. Misalnya melalui somasi menggunakan jasa advokat.  Bukan dengan jalan demonstrasi ataupun pemboikotan.

Ada pula isu pembuangan limbah tanpa izin. Perlu diketahui bahwa UU 32 / 2009, bagian tiga (Pasal 9 – 11) telah diatur Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Begitu juga paragraph 3 dan 4 telah dijelaskan Baku Mutu Lingkungan Hidup (BMLH). Selanjutnya diatur pada pasal 58 tentang pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Pengelolaan B3) dan pasal 59 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta pasal 60 tentang penggunaan Dumping yakni pembuangan limbah B3 ke media lingkungan. Keseluruhan pasal ini sangat jelas diatur, sehingga masyarakat harus paham bahwa jika terdapat pembuangan limbah B3 ke media lingkungan maka perlu ditelaah regulasinya. Apakah telah mendapat izin Menteri / Gubernur / Bupati/ Walikota. Jika belum, maka masyarakat wajib mengadukan ke Dinas Lingkungan Hidup pada Bidang Penegakan Hukum agar dilakukan investigasi.

Baca Juga:  Kepala Imigrasi Siap Mundur Dari Jabatannya Jika Masuknya TKA PT VDNI Tidak Sesuai Prosedur

Ada juga yang mempertanyakan  kualitas dan kuantitas TKA. Heboh ketika mendengar TKA tidak memiliki kualifikasi keahlian dan jumlahnya sampai dengan 500 orang. Apakah kita telah memiliki data tentang itu? Jika ya, munculkan data tersebut. Sehingga masyarakat tercerahkan, memiliki data yang kuat dalam menganalisa.

UU nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur ketenagakerjaan dan kompetensi yang dimiliki. Kompetensi yang dimaksudkan adalah setiap tenaga kerja yang memiliki kompetensi harus dibuktikan dangan sertifikat kompetensi. Begitu juga TKA yang dikatakan ahli maka mereka minimal memiliki kompetensi minimal 5 tahun yang dibuktikan oleh sertifikat. Selanjutnya untuk menjabarkan secara detail maka diturunkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi (Permenkertrans) nomor 12 tahun 2013 bahwa perusahaan dalam menggunakan TKA harus berdasarkan UU 13/2003, yakni memiliki kompetensi yang dibuktikan oleh seritifikat. Oleh sebab itu, masyarakat yang menuding bahwa mereka tidak kompeten harusnya membuktikan dengan data. Sekali lagi dengan data, bukan teriak demo dan mengancam boikot atau rusuh.

Selanjutnya untuk menguatkan aturan TKA maka dalam dalam Perpres nomor 20/2018 dan Permennaker nomor 10 / 2018 diatur  7 syarat menggunakan TKA dan salah satunya adalah point ketiga, yakni perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia. Dari ulasan diatas, apa yang salah ketika Gubernur menyetujui kedatangan TKA? Karena jumlahnya besar? Tenaga kerja lokal sedikit ? TKA sebagai kuli atau tenaga kerja bukan ahli ?

Baca Juga:  156 TKA Kloter I Diduga Bukan Tenaga Ahli, HMI Kendari Tagih Janji Ketua DPRD Sultra

PT. VDNI telah memproyeksikan jika ke-15 tungku telah selesai dibangun maka perusahaan tersebut membutuhkan 18.200 tenaga kerja lokal. Dan tahun ini telah memperkerjakan 6000 tenaga kerja lokal. Jika dibandingkan TKA yang ada sekarang 398 orang maka hanya 6.3% saja dan dari 2.398.000 jiwa (2019) masyarakat Sultra hanya 0.02 % saja. Bayangkan dengan Malaysia yang mencapai 3.2 juta (10.04%), Singapura 1.13 juta (19.36%) atau UEA 8.4 juta (87%) (Katadata, 2019). Lalu masih pantaskah kita menuding tambahan 500 TKA itu sebagai pengambilan hak-hak atas pekerjaan pribumi. Selain itu, pernahkah kita membayangkan jika beberapa tahun terakhir ini PT. VDNI telah mengirim 80 tenaga kerja lokal ke perguruan tinggi di China untuk belajar selama setahun.

Program Pendidikan dilakukan pada 46 tenaga lokal pada bidang peleburan logam di Universitas Yunnam Kunming Metallurgical; 34 orang pada bidang Pembangkit listrik di Yancheng Institute of Technology. Pemberangkatan pertama pada 20 Mei 2018 dan kedua pada September 2018. Selanjutnya program berikutnya, PT. VDNI akan membuat perguruan tinggi pertambangan di SULTRA.

Berdasarkan ulasan di atas, masihkah kita mengatakan bahwa pertambangan di SULTRA (Morosi) tidak memberikan dampak yang baik bagi masyarakat ?.
Mari kita sudahi polemik yang tidak elok ini. Beri asupan edukasi untuk masyarakat  dengan memberikan  informasi positif dan sehat. (Bersambung)

Penulis : (Kandidat Doktor) M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.

Kepala Bidang Sosial dan Kependudukan

Badan Penelitian dan Pengembangan

Provinsi Sulawesi Tenggara

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Opini

Mampukah Gerakan Social Distancing Menurunkan Kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia?

Penulis. Muhammad Syahrir Mahasiswa Prodi Kesehatan Masyarakat Pascasarjana Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari, Sulawesi Tenggara

Published

on

By

Dunia pada saat ini telah di gemparkan oleh sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yaitu Corona Virus atau lebih populer di sebut Covid-19. Pandemi penyakit ini sudah menyebar sampai di Negara-negara Asia Tenggara salah satunya Indonesia. Data terakhir per tanggal 22 Maret 2020 pukul 15.40 WIB, menurut juru bicara satuan gugus tugas penanganan Covid-19, Achmad Yurianto kasus positif sebanyak 514 kasus, meninggal dunia sebanyak 48 kasus dan kasus sembuh sebanyak 29 kasus.

Bila dilihat dari angka kecenderungan kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat setiap hari. Bahkan sampai data terakhir kasus meninggal dunia, Case Fatality Rate (CFR) /Rasio Fatalitas Kasus naik dari 8,44% menjadi 9,33%. Dan ini akan bertambah terus seiring dengan peningkatan jumlah kasus yang meninggal di hari-hari berikutnya. Untuk mencegah jumlah kasus Covid-19 ini bertambah dengan cepat, sesungguhnya melalui Presiden Joko Widodo per tanggal 15 Maret 2020 telah mengeluarkan sebuah himbauan , yaitu berupa gerakan social distancing atau pembatasan sosial / kontak satu sama lain untuk memperlambat atau mencegah penyebaran penyakit menular khususnya Covid-19 .

Baca Juga:  Kepala Imigrasi Siap Mundur Dari Jabatannya Jika Masuknya TKA PT VDNI Tidak Sesuai Prosedur

Setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan himbauan ini, pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota juga melakukan himbauan yang sama kepada masyarakat sehubungan dengan social distancing ini yakni menghentikan sementara proses belajar mengajar di tingkat PAUD/TK sampai tingkat perguruan tinggi, bekerja dari rumah(work from home/WFH), hanya keluar untuk keperluan mendesak, menghindari penggunaan kendaraan umum, dan menunda perjalan yang tidak terlalu penting baik domestik maupun ke luar negeri. Selain itu juga menghindari tempat-tempat umum dan keramaian seperti pusat perbelanjaan, ruang terbuka public, tempat-tempat rekreasi, menghindari pertemuan kelompok yang dihadiri banyak orang selama 14 hari kedepan. Hal ini tentunya untuk meminimalisir kontak orang per orang untuk mencegah penularan Covid-19 ini.

Baca Juga:  PPMSB Nilai Nurani Imigrasi Mati, Massa Aksi Salat Jenazah di Depan Kantor Imigrasi Kendari

Gerakan social distancing sesungguhnya merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan suatu penyakit menular. Tujuan dari gerakan social distancing ini adalah menghindari penyebaran Covid-19, menekan angka kasus agar tidak melebihi kapasitas Rumah Sakit dan memberikan lebih banyak waktu untuk pengembangan vaksin dan pengobatan. Tetapi tanpa adanya kerjasama dan kesadaran bersama dari seluruh lapisan masyarakat, maka gerakan ini tidak akan berarti.

Melihat perkembangan kasus Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia, apakah gerakan social distancing ini mampu menurunkan angka kejadian kasus sehubungan dengan Pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini?? Tentunya hal ini belum memberikan hasil yang signifikan terhadap penurunan angka kejadian kasus Covid-19. Masih banyak faktor yang mempengaruhi seperti masih ada tempat-tempat umum yang masih terbuka, kegiatan keramaian dan perkumpulan orang masih dilakukan, bepergian dalam dan luar kota/kab/provinsi sehingga social distancing ini belum sepenuhnya di implementasikan dengan baik.

Baca Juga:  Mahasiswa Lempari Telur Busuk dan Kotoran Ternak di Kantor Imigrasi Kendari

Mengamati fenomena ini, maka World Health Organization (WHO) mengubah penerapan social distancing menjadi Physical distancing yaitu menjaga jarak aman antar orang per orang (1-2 meter) dan selain itu lebih mengutamakan perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan dengan bahan antiseptic, Memakai Alat Pelindung Diri (APD) seperti Masker dan sarung tangan untuk memutus mata rantai penularan dari orang yang terjangkit kepada orang yang sehat. Hal ini seperti yang disampaikan pula oleh Tim pakar Gugus tugas penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito di BNPB, Jakarta Timur (22-03-2020).

Semoga Pandemi Covid-19 di tanah air Indonesia segera berakhir, dan kepada masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan selalu berupaya mendukung dan mematuhi himbauan dari pemerintah untuk pencegahan penularan penyakit ini. Aminn..

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make