Connect with us

HUKRIM

Tumpahan Ore Cemari Pantai Batu Gong, Direktur IMES Minta Kementrian LHK Mengambil Langkah Tegas

Penulis: Rinaldy

Published

pada

KENDARIMERDEKA.COM – Hampir sepekan kapal tongkang yang bermuatan ribuan ton nikel dalam kondisi nyaris terbalik dilaporkan masih berada di bibir Pantai Batu Gong, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapal tongkang yang karam mulai mencemari pantai Batu Gong itu diakibatkan tali kapal tongkang putus saat dihantam ombak besar disertai angin kencang tidak jauh dari pabrik pemurnian (smelter) nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), sementara pemilik kapal tongkang yang mengakibatkan pencemaran di wilayah tersebut belum diketahui identitasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies (IMES), Erwin Usman, menanggapi persoalan ini. Pihaknya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan jajaran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sultra segera mengambil langkah-langkah stretegis, cepat, dan terukur untuk menggelar investigasi dan mencegah terjadinya pencemaran terhadap biota laut dan ekosistem di sekitar lokasi peristiwa.

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

“Langkah ini bertujuan untuk mengetahui siapa pemilik dan penanggung jawab kapal tongkang itu,” cetusnya, Sabtu(17/7/2021).

“Bila ditemukan unsur kelalaian dalam investigasi itu, maka kementerian LHK dapat mengambil langkah penegakan hukum dengan membawanya ke pengadilan. Agar korporasinya dimintai pertanggungjawaban hukum pidana bagi penanggung jawabnya, dan ganti rugi untuk pemulihan ekologi dan lingkungan hidup terdampak,” sambung Erwin.

Foto: Jojon/Antara Foto

Selain itu, Erwin mengharapkan korporasi pelaku usaha pertambangan agar sejak awal untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dini dalam berusaha (precautionary principle), sebagaimana roh dan amanat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) No. 32 Tahun 2009.

“Precautionary principle atau prinsip kehati-hatian ini menekankan pada bagaimana melakukan pencegahan agar tidak terjadi penurunan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran. Lebih jauh lagi, prinsip ini juga mengatur mengenai pencegahan agar tidak terjadinya kerusakan lingkungan hidup,” imbuhnya

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Mining and Energy Studies ini setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Hal ini jelas ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) UU PPLH.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

PT UBP Diduga Garap Hutan Lindung di Luar IUP, Aktivis Lingkungan Geruduk Polda Sultra

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat aktivis lingkungan geram. Pasalnya, PT UBP dengan bebas melakukan kejahatan lingkungan tanpa ada tindakan hukum.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, aktivitas ilegal PT UBP tidak terpantau oleh Polda Sultra. Padahal, PT UBP sudah beberapa kali melakukan pengapalan ore nikel hasil pertambangan di luar IUP dalam kawasan hutan lindung.

“Berdasarkan temuan di lapangan PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung,” jelasnya saat ditemui di Polda Sultra, Jumat (27/8/2021) siang tadi.

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

“Kami baru saja bertemu dengan pihak Krimsus atas nama Pak Karim. Katanya akan menindak lanjuti aksi laporan kami soal PT UBP hari ini,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya demonstrasi dari aktivis lingkungan soal ilegal mining PT UBP.

“Iya tadi ada demonstrasi. Sudah ditemui oleh pihak krimsus,” singkatnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan masih belum dapat dikonfirmasi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Diduga Kecolongan, PT UBP Garap Hutan Lindung di Luar IUP

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak terpantau oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Padahal, PT UBP telah menggarap hutan lindung di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, hasil penelusuran di lapangan, PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan mililknya.

“Hasil penelusuran kami di lapangan, PT UBP garap hutan lindung,” jelasnya, Kamis (26/8/2021).

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal yang di lakikan PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

“Kami meminta dengar hormat, Polda Sultra menyegel ore nikel PT UBP. Karena, ore nikel tersebut ilegal hasil dari penyerobotan hutan lindung,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan yang dikonfirmasi terkait aktivitas PT UBP belum mengetahui. Pria berpangkat tiga melati di pundaknya itu akan melakukan koordinasi dengan pihak Ditreskrimsus.

“Saya koordinasikan dulu dengan Krimsus ya, saya belum dapat info soal ilegal mining PT UBP,” ujarnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

DPRD Sultra Bakal Kunjungi Lokasi Pertambangan PT AKM di Konut

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KONUT – Sekelompok massa aksi yang mengatakan nama diri sebagai Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra ikut langsung hearing masalah sengkera lahan pertambangan di PT Adi Kartiko Mandiri dan Adi Kartika Pratama di Konawe Utara (Konut).

Iksal Ната, Korlap Aksi mengatakan, pihaknya menyikapi putusan Mahkama Agung Republik Indonesia No: 378 K/Pid/2021 yang menyatakan bahwa Pemilik PT AKP telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan karena telah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM (yang dulunnya PT AK) ke PT AKP dengan cara menipu dan oleh karena itu Pemilik PT AKP dijatuhi pidana satu tahun panjara.

“Setelah kami mengkaji dan mempelajari kasus ini secara mendalam maka kami berkesimpulan bahwa dengan dinyatakannya pemilik PT AKP bersalah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM maka jelaslah bahwa aktifitas pertambangan PT AKP berada diatas lahan tambang PT AKM karna didasarkan atas hasil kejahatan PENIPUAN yang dilakukan oleh pemilik PT AKP sebagaimana Putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” bebernya di DPRD Sultra, Senin (23/08/2021).

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

Maka berdasarkan atas kajian pihaknya, mereka menemukan beberapa fakta.

“Bahwa PT AKP beserta pemiliknya kebal hukum dan berkuasa atas hukum karena sekalipun pemilik PT AKP telah di vonis oleh MA RI sebagai penipu karena mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya masih bebas berkeliaran dan masih bisa berbuat kejahatan berulang kepada PT AKM yang mana para pemiliknya adalah Putra asli SULTRA dengan terus dengan bebas d’an bahkan dilindungi oleh POLDA SULTRA beraktifitas dilahan tambang PT AKM,” sebutny.

Selanjutnya, bahwa berdasar hukum dengan merujuk pada putusan MA RI No. 378K/Pid/2021 dan dengan dikeluarkan SP3 oleh POLDA SULTRA yang menyatakan tindak penghentian aktifitas penambangan PT AKP diatas lahan tambang PT AKM oleh komisaris Utama PT AKM bukanlah tindak pidana pertambangan maka jelas bahwa aktifitas pertambangan PT AKP dilahan tambang PT AKM adalah aktifitas penambangan ilegal.

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

Olehnya itu, mereka meminta agar Polda Sultra bersikap netral, tidak berat sebelah atau terkesan melindungi pelaku kejahatan berbuat kejahatan yang berulang kepada korban untuk itu Polda harus bersikap presisi yang artinya prediktif resposibilitas – transparansi berkeadilan maka sudah seharusnya Polda Sultra tidak menempatkan personilnya di PT AKP untuk melindungi aktifitas pertambangan PT AKP di atas lahan tambang PT AKM padahal sikap ini sama dengan membiarkan penjahat untuk melakukan kejahatan berulang kepada korban.

“Kamu meminta kepada DPRD Sultra untuk memberikan perlindungan kepada para pemilik PT AKM yang mayoritas adalah pengusaha lokal Sultra yang beriktiar memajukan Sultra, untuk itu sudah seharusnya DPRD Sultra bersikap dengan tegas dengan meminta kepada pihak berwenang agar segera menghentikan segala aktifitas penambangan oleh PT AKP beserta rekannya di atas lahan tambang PT AKM,” kicaunya.

“Meminta kepada DPRD Sultra untuk mendorong lembaga peradilan di Sultra dan meminta Kepada Pengadilan Negeri Kendari Untuk segera memerintahkan JPU untuk menangkap dan memasukan ke penjara pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo berdasarkan putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” tukas Iksal.

Baca Juga:  Kapal Tongkang Karam di Perairan Pantai Batu Gong, Tumpahan Nikel Cemari Laut

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman berjanji akan membantu penyelesaian sengketa lahan pertambangan.

Ia juga langsung menjadwalkan kunjungan ke lahan PT AKP yang sudah diberikan garis polisi.

“Hari Kamis Komisi III akan berkunjung ke lokasi PT AKP ini, setelah turun lapangan nanti akan haering kembali dengan pihak perusahaan, kepolisian, kejaksaan dan intansi terkait,” ujarnya di DPRD Sultra.

Sementara itu, Simon Takaedengan Dirut PT Ade Kartiko Mandiri (AKM) mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPRD Sultra.

“Sangat senang diterima dengan DPRD
Artinya sangat membantu dalan urusan ini afar terang benderang. Kami sudah jadwalkan pihak PT AKP akan meninjau langsung ke lapangan padahal lahan tersebut sudah di police line,” katanya.

“Harapan kami DPRD ini bisa membantu masalah ini sampai terang benderang,” pinta Simon.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending