Connect with us

HUKRIM

Tim Baresksrim Masuk di Sultra, Satgas Covid-19 : Sebaiknya Isolasi Mandiri

Penulis: Hamid
Editor: Ahmad

Published

on

KendariMerdeka.com – Ditengah Pandemi Covid-19, beredar informasi, 8 orang dari Tipidter Bareskrim Polri masuk di wilayah Sultra melalui Bandara Halu Oleo Kendari, Selasa (5/5/2020). Kedatangan mereka, menurut informasi yang berhasil dihimpun menggunakan pesawat diluar jadwal penerbangan rutin.

Tim sebanyak ini, berasal dari DKI Jakarta. Salah satu wilayah dengan penyebaran pasien Covid-19 tertinggi di Indonesia. Padahal, seharusnya menurut Protokol Penanganan Covid-19, pendatang atau warga yang baru bepergian dari daerah terjangkit, sebelum masuk ke wilayah Kendari harus melakukan monitoring mandiri.

Dari data yang dihimpun media ini, tim Mabes Polri datang tiba sekitar pukul 20.00 Wita. Kedelapannya kemudian menginap pada salah satu hotel di Kota Kendari.

Terkait kedatangan warga dari luar daerah dengan transmisi lokal penyebaran Covid-19, Jubir Gugus Tugas Covid-19 Provinsi dr Rabiul Awal mengatakan, sebaiknya melakukan monitoring mandiri.

Baca Juga:  Ditengah Pandemi Covid-19, Direktur Perusahaan Tambang Dikawal 8 Penyidik Bareskrim ke Sultra

“Kalau melalui pemeriksaan dan hasilnya agresif, maka pemeriksaan tidak salah dilakukan,” ujar Rabiul Awal.

Penjelasan Rabiul Awal dijabarkan dalam Protokol Kesehatan yang dikeluarkan Dirjen Pencegahan Penyakit Kemenkes RI Maret 2020. Pelaku perjalanan dari Negara/ wilayah dengan transmisi lokal Covid-19 maka harus melakukan karantina mandiri selama 14 hari sejak kedatangan. Selama masa karantina  diharuskan untuk tinggal sendiri di kamar yang terpisah, menghindari kontak  dengan anggota keluarga lainnya dan tidak boleh melakukan aktivitas diluar rumah.

Kedatangan Jet Pribadi pada pukul 19.45 Wita, dibenarkan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Kendari, La Ode Muhamad Hajar Doni. Namun, dia tak merinci siapa saja rombongan yang menumpangi Pesawat Jet Pribadi tersebut.

Baca Juga:  Bareskrim Tangkap Tangan 7 Perusahaan Tambang Bermasalah di Konawe Utara

Dia memastikan, semua orang yang masuk melalui Bandara HLO Kendari dan dari daerah Zona Merah seperti Jakarta, pastinya diperiksa oleh KKP. La Ode Hajar menuturkan, selain Jet Pribadi ada dua penerbangan rutin lainnya di Bandara Halu Oleo Kendari yakni, penerbangan pesawat Lion Air pada pukul 10.00 Wita dan 15.00 Wita.

“Iya memang ada dua penerbangan hari ini, selain itu ada juga penerbangan Jet Pribadi pada pukul 20.00 WITA,” ujar La Ode membenarkan.

Ditanyakan soal mekanisme rombongan Jet Pribadi masuk di Bandara, apakah melalui pemeriksan KKP, La Ode Hajar tak menjawab. Dia membenarkan, mereka hanya menerima laporan bahwa akan adanya kedatangan Jet Pribadi di Bandara HLO Kendari.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Iya, kita sudah terima laporannya,” pungkasnya.

Dari dokumentasi yang diterima tim KendariMerdeka.com dari salah satu pengunjung Bandara, ada rombongan yang tiba menggunakan pesawat diluar jadwal penerbangan rutin. Setelah melakukan pengecekan manifes, ditemukan ada sejumlah nama perwira polisi setingkat pejabat utama di Polda Sultra yang tiba di Kendari.

Kedatangan mereka, menurut kabar yang beredar, juga bersama salah seorang penguaaha tambang di Sultra. Terkait kebenaran informasi ini, Kabid Humas Polda Sultra, AKBP Pol Ferry Walintukan SIK belum menjawab saat hendak dikonfirmasi. Saat dihubungi via pesan singkat, Ferry Belu membalas.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Ditengah Pandemi Covid-19, Direktur Perusahaan Tambang Dikawal 8 Penyidik Bareskrim ke Sultra

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Alumni Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 51 Baksos ke Panti Asuhan Al-Amin

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Putar Putar Tambang Ilegal, Dibalik Beking Aparat, PT AMIN Segera Dilapor di Mabes Polri

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Putar Putar Tambang Ilegal, Dibalik Beking Aparat, PT AMIN Segera Dilapor di Mabes Polri

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Alumni Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 51 Baksos ke Panti Asuhan Al-Amin

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending