Connect with us

Berita

Tim Akreditasi Akan Melaksanakan Survei Klinik Pratama Polda Sultra Untuk Peningkatan Akreditasi

Published

on

KENDARI – Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat nonspesialistik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

FKTP Polri merupakan garda terdepan dalam upaya kesehatan dasar, baik promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelayanan kesehatan, FKTP Polri wajib menjaga mutu dan mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien.

Terkait hal tersebut, akreditasi FKTP menjadi penting untuk memastikan bahwa FKTP klinik pratama polda sultra dapat selalu mengupayakan standarisasi dan perbaikan mutu keselamatan pasien yang berkesinambungan.

“Kita targetkan di tahun 2023 ini bid dokkes polda sultra menargetkan  10 FKTP di Polda Sultra dan jajaran dapat terakreditasi,” ungkap Kabid Dokkes Polda Sultra AKBP drg. Ignatius Hendra Arifianto dalam sambungan zoom meeting bersama jajaran tim akreditasi, Senin (05/06/2023).

Kabid Dokkes menambahkan, dengan adanya akreditasi dapat menunjukkan  komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau pada masyarakat.

Standar yang terpenuhi dalam akreditasi FKTP ini mencakup aspek keselamatan pasien, pelayanan yang tepat, manajemen yang efektif, serta kesinambungan kualitas pelayanan.

Kabid Dokkes mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada seluruh personel klinik pratama polda sultra dan pihak yang terkait yang telah bekerja keras untuk mencapai akreditasi ini.

“Dedikasi dan kerja keras rekan-rekan merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai standar tinggi dalam pelayanan kesehatan. Namun akreditasi bukan akhir perjalanan, tetapi awal dari tantangan yang lebih besar untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, memperkuat sarpras dan kompetensi tenaga medis,” pungkas Kabid Dokkes.

Berita

Polda Sultra Gencarkan Patroli Siber Cegah Kampanye Hitam dan Berita Haoks Jelang Pilkada

Published

on

KENDARI – Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengerahkan tim patroli siber dalam rangka mengantisipasi kampanye hitam di media sosial maupun berita hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sultra 2024.

“Tim patroli di dunia maya dan tim patroli siber sudah kami kerahkan. Apabila ditemukan akun yang melakukan pelanggaran akan langsung dipanggil,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko, pada media Selasa (16/7/2024).

Ia mengatakan, jika kedapatan ada yang melakukan pelanggaran, maka Ditreskrimsus Polda Sultra bekerja sama dengan Kominfo memblokir akun yang bersangkutan dan langsung mengambil langkah penegakan hukum. 

Biasanya kami akan melibatkan pihak Kominfo untuk pengungkapan kasus kampanye hitam atau black campaign pada Pilkada Serentak di Sultra,” ujarnya.

Bambang menemukan  banyak cara dalam menjalankan kampanye hitam yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik. Salah satu yang paling efektif melalui medsos. Dan efeknya sangat berbahaya terhadap masyarakat.

“Kita juga tahu bersama saat ini masyarakat juga sudah banyak yang berfikir positif dan maju sehingga kampanye hitam itu kadang juga ditolak oleh masyarakat dan tidak mempercayainya karena dianggap berita hoaks,” imbuhnya.

Terkait dengan penyebaran berita hoaks maupun adanya kampanye hitam tersebut, kata Direktur Reskrimsus Polda Sultra, pihaknya memiliki akses untuk menemukan pemilik konten atau akun medsos. 

“Kami pihak kepolisian terus berupaya untuk memberikan rasa aman kepada publik dalam memanfaatkan dunia maya,” pungkas Kombes Pol Bambang Wijanarko.

Continue Reading

Berita

Ribuan Masyarakat Kabupaten Muna Senam Sehat Bersama ASR

Published

on

MUNA – Ribuan masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak pagi berbondong-bondong memadati lapangan Sarana Olahraga (SOR) Laode Pandu untuk mengikuti senam sehat yang diselenggarakan oleh salah satu Bakal calon (Balon) Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), Minggu 14 Juli 2024.

Senam sehat tersebut dimeriahkan oleh artis Wilayah Timur, (Daboy) Tampias Fams dan artis ibu kota, Selfi Nafilah. Selain untuk sehat, daya tarik dari masyarakat yang hadir juga adalah berburu doorprize yang disediakan oleh ASR mulai dari 3 unit sepeda motor, 5 buah TV LED, 1 unit sepeda santai dan 5 buah smartphone.

ASR mengatakan, kedatangannya dikabupaten Muna bukan kali ini saja, namun sebelumnya ia pernah melakukan hal serupa dengan melakukan kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan ditempat yang sama, SOR Laode Pandu.

“Bersama Relawan di Muna, Inshaa Allah saya akan datang sesering mungkin untuk menyapa warga Muna Raya,” jelas mantan Pangdam XIV/Hasanuddin.

Dihadapan relawan dan masyarakat Muna Raya, ASR mengatakan Jika terpilih sebagai Gubernur Sultra periode 2024-2029, ia komitmen akan membawa amanah untuk masyarakat Bumi Anoa.

“Jika terpilih nanti, kita akan bawa perubahan dan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Sultra,”tandasnya.

Selain mendapatkan doorprize yang telah disiapkan oleh ASR, ia juga memberikan hadiah tanpa undi secara random kepada 30 orang masyarakat yang berada di SOR Laode Pandu kota Raha.

 

 

Penulis: Azizah

Continue Reading

Berita

Satgas SIRI Kejagung RI Amankan Buronan Tindak Pidana Pembalakan Liar

Published

on

KENDARI – Tim Satgas Intelijen Reformasi Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) mengamankan DPO asal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kapuspenkum Kejagung RI, Dr Harli Siregar, mengungkapkan bahwa DPO yang diamankan yaitu bernama Andi Uci Abdul Hakim berusia 54 tahun.

Andi Uci merupakan warga Kelurahan PAI, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar. Ia juga merupakan Direktur Utama (Dirut) PT Bososi Pratama.

Dr Harli Siregar menyebut, Andi Uci diamankan oleh Tim Satgas SIRI Kejagung RI di sebuah apartemen di Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, pada 5 Juli 2024, sekitar pukul 12.40 WIB.

“Saat diamankan, terdakwa Andi Uci bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar,” kata Dr Harli Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima media ini.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 25 /Pid.B/LH/2021/ PN.Unh tanggal 8 April 2021 dengan amar putusan menyatakan Andi Uci tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama dan kedua.

Kemudian, bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 429K/Pid.Sus-LH/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

1.⁠ ⁠Menyatakan terdakwa Andi Uci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

2.⁠ ⁠Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Andi Uci, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda sebesar Rp1,5 milyar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Selanjutnya, DPO dibawa menuju Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan untuk diserahterimakan kepada Tim Kejari Konawe.

Harli menambahkan, bahwa melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum.

“Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman,” tuntas Harli.

Continue Reading

Trending