Connect with us

Berita

Surat Edaran Dianggap “Ngawur”, Dirut BPD Diminta Mundur

Penulis: Hamid

Published

on

KendariMerdeka.com, Kendari – Ketua Forum Rakyat Untuk Keadilan Sulawesi Tenggara menyoroti surat edaran Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Sultra, Abdul Latief nomor 0768/135000/05/20/Krd kepada pimpinan cabang utama, cabang, dan cabang pembantu BPD di Sultra, Selasa (19/5/2020).

Perihal surat tersebut adalah penegasan penggunaan surat kuasa menjual (pengikatan agunan dibawah tangan/unnotaril) yang substansinya memperbolehkan di gunakannya surat kuasa menjual dibawah tangan untuk di pergunakan dalam pengikatan jaminan kredit dengan plafon ≤ Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sebagai cara untuk menjamin pelunasan kredit pada BPD Sultra.

Tindakan hukum semacam ini bertentangan dengan asas yang bersifat kepentingan umum (Van Openbare Orde) karena penjualan benda jaminan harus dilakukan secara suka rela atau di muka umum melalui lelang.

Baca Juga:  Hasil Audit Tower Bank Sultra oleh BPKP, Serius ?

“Surat edaran ini beresiko secara hukum, jika ada kredit macet Debitur Bank BPD Sultra tidak bisa menyita jaminannya. Karena perjanjian di bawah tangan. Kebijakan ini tentu merugikan Bank BPD Sultra selaku pemerintah, dan Direksi harus bertangungg jawab dengan ketidak becusan ini,” tegas Ahmad Faisal saat ditemui di Kendari, Rabu 17/6/2020).

Sehingga pemberian kuasa semacam ini kata Faisal batal demi hukum.
Kebijakan menggunakan kuasa menjual di bawah tangan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Undang undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang berbunyi siapapun yang menerima dan memegang jaminan tidak boleh membeli atau menjual barang yang menjadi jaminan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, barang jaminan demikian hanya boleh di lakukan jual beli secara lelang di muka umum dan berdasarkan ketentuan hukum pertanggungan yang berlaku.

Baca Juga:  BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

Sehingga kebijakan yang di keluarkan tersebut dengan menggunakan kuasa menjual di bawah tangan dapat menibulkan penyelundupan hukum dan kegaduhan hukum dalam praktek hukum. Jaminan dan berpotensi membahayakan pelunasan kredit di BPD Sultra atas pengikatan jaminan tersebut.

“Kebijakan tersebut sama halnya dengan menjerumuskan BPD Sultra ke kubangan masalah. Plt Dirut tidak layak memimpin BPD karena kebijakannya ngawur. Sebaiknya Dirut mundur dan digantikan oleh Neti Hasan yang lebih kompeten,” paparnya.

Pada prinsip dasarnya Instrumen yang di siapkan oleh Negara dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan kredit perbankan berupa tanah dengan adanya lembaga jaminan. Yaitu hak tanggungan sebagaimana di atur dalam dalam UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjamin pelunasan kredit perbankan.

Baca Juga:  Dugaan Korupsi Bunga Deposito, Polda Sultra Diminta Periksa Kepala BPKAD

“Kalau tidak ada perjanjian dengan Notaris maka pihak Bank tidak bisa eksekusi jaminan debitur. Kebijakan ini membahayakan BPD dan Direksi seperti membuat sistem pola rentenir,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kadin Sultra Siap Kawal Pembangunan Industri Baterai di Routa Konawe

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra siap mendukung dan mengawal investasi pembangunan pabrik baterai yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan asal China dan berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

Kadin Sultra bersama Pemprov Sultra melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gostion Hitech di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (22/11/2022) sore.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

Baca Juga:  Hasil Audit Tower Bank Sultra oleh BPKP, Serius ?

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gosen Hitech yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

Baca Juga:  BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Forum CSR Sulawesi Tenggara Resmi Dilantik

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau lebih dikenal dengan Forum CSR Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022 – 2027 resmi dilantik.

Forum CSR ini diketuai oleh La Ode Samsul Barani. Dia dan pengurusnya dilantik oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan di Hotel Azizah Kendari, Jumat (18/11).

Diketahui, Forum CSR Sulawesi Tenggara ini terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dengan Nomor SK: 510 Tahun 2022 tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan mengatakan, Forum CSR adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

Baca Juga:  Hasil Audit Tower Bank Sultra oleh BPKP, Serius ?

“Jadi setiap perusahaan atau badan usaha di Sultra ini harus bisa memberikan kesejahteraaan sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Dia menegaskan, jika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungannya tempat beroperasi, maka tidak menuntut kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan, sebab semua telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, Ketua CSR Sultra, La Ode Samsul Barani menyebut, pengurus dalam forum ini adalah elemen masyarakat dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis lingkungan, DPRD, OPD terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya.

Untuk mengeksiskan dan menjalankan tugas sesuai AD/RT Forum CSR Sultra itu sendiri, pihaknya bakal membangun kerja sama dan sinergitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra termaksud dengan pihak Pemprov Sultra sendiri.

Baca Juga:  BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

“Semoga dengan terbentuknya Forum CSR Sultra ini, masyarakat bisa merasakan manfaat positif melalui program-program khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan,” tambahnya.

Kendati demikian, La Ode Samsul Barani tidak merinci seberapa banyak perusahaan yang telah bernaung dibawah forum tersebut, namun pihaknya bakal melakukan reker lebih dulu, pendataan perusahaan guna memantau keseriusaan pihak perusahaan dalam memajukan daerah khususnya Sultra.

“Ini semua adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang kita cintai,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kadin Sultra dan Kadin Kolaka Masukan 47 Ton Beras Lokal ke Alfamidi Daerah Sulawesi

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kadin Kolaka secara perdana melakukan pengiriman beras lokal hasil pertanian di Kabupaten Kolaka.

Pengiriman sebanyak 47 ton beras lokal ini untuk pertama kalinya disalurkan ke toko Alfamidi wilayah distribusi Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan pengiriman perdana beras lokal dari Kabupaten Kolaka akan masuk ke toko Alfamidi yang berada di pulau Sulawesi.

“Beras lokal masuk ke Alfamidi, dan beras ini diambil dari petani-petani lokal di Kolaka Raya,” ungkapnya, Jumat, 18 November 2022.

Hal tersebut sebagai salah bentuk misi dagang yang dibangun oleh Kadin Sultra, melalui perusahaan binaannya dari Kabupaten Kolaka CV. Zalva berhasil melakukan pengiriman sebanyak satu kontainer dengan berat 47 ton.

Baca Juga:  BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

“Ini adalah salah satu misi dagang Kadin Sultra yang berkolaborasi bersama Kadin Kolaka. Ini juga sebagai bentuk sinergi bersama Kadin Daerah dan pengusaha lokal untuk bisa masuk ke Retail marketing,” jelasnya.

Dalam pengiriman beras lokal tersebut, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sultra, terkhusus di sektor pertanian.

“Pengiriman beras lokal ini akan menjangkau Wilayah Sulawesi Tenggara dan Wilayah Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending