Berita

Surat Edaran Dianggap “Ngawur”, Dirut BPD Diminta Mundur

Penulis: Hamid

Published

4 tahun ago

17 Juni 2020

KendariMerdeka.com, Kendari – Ketua Forum Rakyat Untuk Keadilan Sulawesi Tenggara menyoroti surat edaran Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Sultra, Abdul Latief nomor 0768/135000/05/20/Krd kepada pimpinan cabang utama, cabang, dan cabang pembantu BPD di Sultra, Selasa (19/5/2020).

Perihal surat tersebut adalah penegasan penggunaan surat kuasa menjual (pengikatan agunan dibawah tangan/unnotaril) yang substansinya memperbolehkan di gunakannya surat kuasa menjual dibawah tangan untuk di pergunakan dalam pengikatan jaminan kredit dengan plafon ≤ Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sebagai cara untuk menjamin pelunasan kredit pada BPD Sultra.

Tindakan hukum semacam ini bertentangan dengan asas yang bersifat kepentingan umum (Van Openbare Orde) karena penjualan benda jaminan harus dilakukan secara suka rela atau di muka umum melalui lelang.

“Surat edaran ini beresiko secara hukum, jika ada kredit macet Debitur Bank BPD Sultra tidak bisa menyita jaminannya. Karena perjanjian di bawah tangan. Kebijakan ini tentu merugikan Bank BPD Sultra selaku pemerintah, dan Direksi harus bertangungg jawab dengan ketidak becusan ini,” tegas Ahmad Faisal saat ditemui di Kendari, Rabu 17/6/2020).

Sehingga pemberian kuasa semacam ini kata Faisal batal demi hukum.
Kebijakan menggunakan kuasa menjual di bawah tangan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan pasal 6 Undang undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, yang berbunyi siapapun yang menerima dan memegang jaminan tidak boleh membeli atau menjual barang yang menjadi jaminan, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, barang jaminan demikian hanya boleh di lakukan jual beli secara lelang di muka umum dan berdasarkan ketentuan hukum pertanggungan yang berlaku.

Sehingga kebijakan yang di keluarkan tersebut dengan menggunakan kuasa menjual di bawah tangan dapat menibulkan penyelundupan hukum dan kegaduhan hukum dalam praktek hukum. Jaminan dan berpotensi membahayakan pelunasan kredit di BPD Sultra atas pengikatan jaminan tersebut.

“Kebijakan tersebut sama halnya dengan menjerumuskan BPD Sultra ke kubangan masalah. Plt Dirut tidak layak memimpin BPD karena kebijakannya ngawur. Sebaiknya Dirut mundur dan digantikan oleh Neti Hasan yang lebih kompeten,” paparnya.

Pada prinsip dasarnya Instrumen yang di siapkan oleh Negara dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan kredit perbankan berupa tanah dengan adanya lembaga jaminan. Yaitu hak tanggungan sebagaimana di atur dalam dalam UU No 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam menjamin pelunasan kredit perbankan.

“Kalau tidak ada perjanjian dengan Notaris maka pihak Bank tidak bisa eksekusi jaminan debitur. Kebijakan ini membahayakan BPD dan Direksi seperti membuat sistem pola rentenir,” tutupnya.

Berita

Sespimti Dikreg Ke-33 Pelajari Dinamika Pemilu 2024 di Sultra

Published

2 hari ago

24 April 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Dalam rangka Praktek Kerja Dalam Negeri (PKDN), 8 orang peserta Sespimti Dikreg Ke-33 didampingi 4 orang pendamping dari Polri mengunjungi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu, 24 April 2024.

Kunjungan ini disambut hangat oleh Ketua KPU Sultra Dr. Asril dan Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne beserta jajarannya di Aula Kantor KPU Sultra.

Ketua Tim PKDN Sespimti Dikreg Ke-33, Brigjen Pol Uden Kusuma Wijaya dalam sambutannya menyampaikan tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui dinamika penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Sultra, termasuk permasalahannya.

“Kami ingin mempelajari bagaimana KPU dan Bawaslu Sultra bekerja dalam menyelenggarakan Pemilu 2024, serta bagaimana mereka menyelesaikan berbagai permasalahannya,” ungkap Brigjen Pol Uden Kusuma Wijaya.

Ketua KPU Sultra Dr. Asril dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kunjungan Sespimti Dikreg Ke-33. Beliau menjelaskan bahwa KPU Sultra memiliki daftar pemilih yang cukup kecil dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.

“KPU Sultra selalu bersinergi dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan Pemilu 2024,” ungkap Dr. Asril.

Sementara, Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne dalam sambutannya menyampaikan bahwa Bawaslu Sultra selalu berkomitmen untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

“Bawaslu Sultra telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu 2024,” ungkap Iwan Rompo Banne.

Kunjungan Sespimti Dikreg Ke-33 ke KPU dan Bawaslu Sultra diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta tentang penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sultra. Kunjungan ini diakhiri dengan penyerahan cinderamata dan foto bersama.

Berita

Kerabat Yudi Dan Emak-Emak Gemoy Kendari Bersihkan Lingkungan Rawan Banjir

Published

3 hari ago

23 April 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Sekelompok Milineal dengan nama Kerabat Yudi (Kerja Rakyat Bersama Yudi) dan Persatuan Emak-Emak Gemoy Kota Kendari bahu membahu membersihkan selokan area pemukiman warga kelurahan punggolaka yang rawan terdampak banjir

Koordinator Kerabat Yudi Kota Kendari, Enggi Indra Syahputra mengatakan bahwa pihaknya bersama puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Persatuan Emak-Emak Gemoy Kota Kendari membersihkan area lingkungan yang rawan terdampak banjir di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari

“Sore ini kami bersama-sama dengan sekelompok ibu-ibu gemoy kota kendari membersihkan area selokan di wilayah kelurahan punggolaka yang rawan terdampak banjir”, ucapnya

Lebih lanjut, Enggi mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan semata-mata sebagai salah satu bentuk kerja nyata untuk membantu masyarakat kota kendari sekaligus kami memperkenalkan Yudhianto Mahardika, SH sebagai salah satu calon kuat kandidat Walikota Kendari

“Selain untuk menunjukan kerja nyata membantu masyarakat, kegiatan ini merupakan bentuk penggalangan kekuatan dari akar rumput untuk mendukung Yudhianto Mahardika maju sebagai calon Walikota Kendari 2024-2029”, ujarnya

Ditempat yang sama, Ketua Persatuan Emak-emak Gemoy wilayah Punggolaka, Evi Febrianti, S.Pd mengatakan timnya solid untuk senantiasa membantu masyarakat dan mendukung Yudhianto Mahardika sebagai calon Walikot Kendari

“Persatuan Emak-emak Gemoy Solid, kami akan membentuk di tiap-tiap wilayah untuk menggalang kekuatan mendukung Yudhianto Mahardika”, ucapnya

Selain itu Evi Febrianti S.Pd juga mengatakan Yudhianto Mahardika, SH merupakan sosok calon Walikota yang ideal. Pasalnya Yudhianto Mahardika merupakan Kandidat Calon Walikota perwakilan milineal yang peduli dan banyak membantu masyarakat

“Soal kepribadian Yudi sangat ideal, selain mewakili milineal, Yudhianto Mahardika juga kerap memberi kemanfaatan dan membantu masyarakat”, tegas Evi.

Berita

Dikbud Sultra Serahkan Traktor Roda 4 Untuk SMKN PP 5 Konawe

Published

3 hari ago

23 April 2024

kendarimerdekacom

KENDARI – Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) PP 5 Konawe menerima traktor roda empat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) pada Senin (22/4).

“Alhamdulilah traktor roda empat dari Pemprov melalui Dikbud Sultra untuk SMKN PP 5 Konawe sudah kami terima,” kata Kepala SMKN PP 5 Konawe, Ikhwal, dihubungi media ini Selasa (23/4).

“Atas nama sekolah, kami mengucapkan terimakasih kepada Pemprov Sultra, Bapak Pj Gubernur, Kadis Dikbud yang telah memberikan kami bantuan traktor roda empat ini,” imbuhnya.

Ikhwal mengatakan traktor roda empat ini memang dibutuhkan sekolahnya sebagai bahan praktek siswa maupun untuk membuka lahan tidur milik sekolah.

“Kami sebagai sekolah yang berbasis pertanian dengan luasan lahan kurang lebih 50 hektar maka keberadaan traktor roda empat sangat membantu kami di sekolah,” kata dia.

“Traktor ini akan digunakan sebagai bahan praktek siswa, kedua kami gunakan untuk pengolahan tanah dalam proses produksi di sekolah kami,” tambah dia.

Traktor ini juga menjadi dukungan dalam menyukseskan program ketahanan pangan siswa Dikbud Sultra yang dimana SMKN PP 5 Konawe menjadi sekolah pilot projek program ini.

“Sebagaimana semua stakeholder, siswa guru dalam mendukung program ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan. Serta mendukung program pengadaan SDM pertanian yang nantinya akan menjadi petani-petani milenial,” katanya.

Traktor roda empat atau biasa disebut Jonder ini bakal digunakan juga untuk membuka lahan tidur milik SMKN PP 5 Konawe seluar 10 sampai 20 hektar untuk menjadi lahan pertanian baru.

“Traktor ini sangat bermanfaat, yang selama ini kami hanya bisa mengolah tanah sekitar 5 hektar saja, dengan adanya traktor roda empat ini maka kami bisa mengolah lahan kami yang masih tidur, ada sekitar 10 sampai 20 hektar,” katanya.

“Ini sangat membantu baik untuk kebutuhan pendidikan di sekolah maupun produksi pangan, dan InshaAllah hasilnya nanti bisa membantu mengendalikan inflasi dan pemenuhan kebutuhan pangan di Sultra, khususnya di Konawe,” pungkasnya.

Sebelumnya, pengadaan traktor roda empat untuk sekolah ini disampaikan dan dilaporkan langsung oleh Kadis Dikbud Sultra, Yusmin, kepada Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, saat panen raya cabai dan jagung di SMKN PP 5 Konawe beberapa bulan lalu.