Connect with us

HUKRIM

Sopir Angkot di Konawe Nekat Ubah Jalur Demi Memuaskan Birahi

Penulis: Redaksi

Published

pada

Ilustrasi. (INT)

KendariMerdeka.com – Seorang wanita berinisial SC (21) asal Unaaha, Kabupaten Konawe, terbangun ditengah hutan diperkirakan berada di wilayah Andoolo, Kamis (30/1/2020) malam. Padahal, mobil angkut yang ditumpanginya harusnya melewati jalur poros Unaaha-Kendari.

Baru saja sadar telah salah jalan, tiba-tiba sopir angkot itu langsung turun dan menggerayangi tubuh korban. Sontak korban melawan dan berusaha melepaskan diri.

Namun, si sopir tak menyerah sampai disitu. Dia mengancam akan menghabisi nyawa korban jika tak menuruti keinginannya. Dia juga mengancam akan menurunkan korban di tengah hutan yang tak diketahui tempatnya.

Saat sudah pasrah, pelaku kemudian menggagahi tubuh korban ditengah hutan belantara. Usai melancarkan aksinya, korban lalu diajak naik kembali ke mobil dan diturunkan di Desa Ranombayasa, Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

Kapolsek Landono, IPTU Agus Darmanto, saat dikofirmasi wartawan Sabtu (1/2) pagi membenarkan peristiwa ini. Dia menyebut, menurut korban, terjadi sekitar pukul 20.00 WITA di jalan tengah hutan di Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Korban dari Unaaha, tapi tertidur di tengah jalan. Saat dia bangun, ternyata sudah berubah jalur angkot,” ujarnya.

Agus menjelaskan, korban sempat bingung kenapa jalur berubah. Si Sopir berkilah, akan lewat jalur Konawe Selatan dan tembus Bandara Haluoleo.

“Alasannya, karena jembatan di Pohara putus dan tak bisa dilalui kendaraan,” ujarnya.

Agus menambahkan, sebelum melapor ke Polsek, korban sempat menelepon keluarganya. Kerabatnya lalu menjemput korban di tempat dia diturunkan.

“Ciri-cirinya sudah ada. Kami akan kejar,” ujar Agus.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Kadis Cipta Karya Dilaporkan ke Kejati Sultra Terkait Proyek RS Jantung dan Perpustakaan Modern

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara guna melaporkan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang beserta dua perusahaan yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Perpustakaan Daerah Modern, Selasa (23/2/2021.

Mereka menduga bahwa pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang yang bermasalah. Yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern dengan nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 yang dikerjakan oleh PT BPS dengan anggaran Rp28.208.278.000,00 dan di duga terdapat kerugian negara Sebesar Rp128.195.128,00.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan pembangunan perpustakaan modern terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Sebesar Rp128.195.128,00,” bebernya.

Selain itu, GPMI juga menyoroti Pembangunan Rumah Sakit Jantung yang dikerjakan oleh PT. PT APMP dengan anggaran Rp94.325.800.000,00 yang di duga terdapat kerugian negara sebesar Sebesar RP.284.141.320,. di karenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 dan kekurangan Volume Rp82.281.040,00.

“Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT APMP
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima
Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020,” jelasnya.

Sehingga, per 31 Desember 2019 terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama16 hari kalender. Atas keterlambatan penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan pemeriksaan berakhir PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 (1/1000 x Rp12.616.267.558,29 x 16 hari,
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Rp82.281.040,00.

“PT. APMP, PT BPS dan Kepala dinas kami duga telah merugikan negara sebesar 412.336.448,00 yang melanggar UU NO 1 tahun 2004 tentang kerugian negara/daerah,” terangnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

Penulis: Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Bolden Pardede terpidana kasus penambangan Ilegall tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibeckup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.

Tim yang melakukan pencarian akhirnya pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB Tim berhasil mengamankan Terpidana tersebut. Dia dibekuk yang di Kediamannta di Jln. I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).

“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegall di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim SH.

Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.26 WIB  Bolden dibawa menuju Bandar Udara Soekarno Hatta untuk dibawa menuju Kota Kendari yang selanjutnya dilakukan proses Administrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.

Untuk diketahui, Bolden Pardede melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. St. Nickel resources (St nikel) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Bolden pardede melakukan kegiatan penambangan menggunakan dasar kerjasama dengan PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS). Namun lokasi penambangannya masuk dalam wilayah IUP ST nikel, sehingga Bolden Pardede di laporkan dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan tetap dari Mahkamah Agung RI.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ombudsman Minta Menteri Nadiem Eksekusi Plagiat Rektor UHO

Penulis : kym

Published

pada

By

KendariMerdeka.com – Nampaknya kasus dugaan Plagiat karya ilmiah yang menyeret nama Rektor Universitas Haluoleo, Prof. Muhamad Zamrun Firihu belum usai. Ombudsman Sultra yang telah menyerahkan hasil laporan pemeriksaanya ke Kementerian Riset dan Teknologi RI, belum juga mengeksekusi hal tersebut.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman berdasar sebuah laporan, dinyatakan kemiripan karya ilmiah Rektor Universitas Haluoleo tak bisa ditawar lagi. Mulai dari kata pengantar, abstrak dan penutupnya sama. Bahkan, seorang anak TK pun tau, jika karya tersebut adalah karya yang diciplak. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, La Ode Ida.

“Saya sudah tidak perlu bicara soal ini. Karena ini sudah menjadi prodak Ombudsman. Kalau mau lihat hasil pemeriksaan kami, silahkan cek di Perwakilan. Ini jelas, Plagiat. Dan kami sudah menyerahkan ini ke Kemenristek Dikti,”tutur La Ode Ida

La Ode sebetulnya kecewa dengan hal tersebut. Karena perbuatan plagiat adalah hal yang mencoreng nama baik akademisi. Dia berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang membawahi Kemenristekdikti saat ini berbeda dengan Menteri sebelumnya. Pak Nadiem Makarim kata La Ode lebih profesional dalam urusan pelanggaran. Dia beraharap mengeksekusi hasil dari rekomendasi Ombudsman mengenai dugaan Plagiat dari Rektor UHO.

“Kalau Pak Mendikbud saat ini lebih profesional. Dibanding dulu pak Nasir yang menduduki jabatan Menristekdikti,”tutur La Ode.

Untuk diketahui, Dugaan plagiat karya Zamrun ditemukan dalam sejumlah jurnal yang dipublikasikan secara internasional, di antaranya karya berjudul Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments (2016), dimuat dalam Jurnal Contemporary Engineering Sciences, Vol. 9, 2016, No.5, 237-247 Hikari Ltd.

Diduga kuat karya tersebut menciplak hasil penelitian Joel D. Ketz dan Roger D. Biake yang dimuat pada jurnal Proceeding of the Microwave Symposium, ACS Spring 1991 Meeting American Ceramic Society dengan judul, Microwave Annanced Diffusion (1991).

Berikut adalah tiga judul karya ilmiah dari guru besar ilmu fisika itu yang diperiksa oleh pihak Ombudsman:

1. Microwaves Enhanced Sintering Mechanisms in Alumina Ceramic Sintering Experiments.
Smiley face

2. 2.45 GHZ Microwave Drying of Cocoa Bean.

3. Role of Triple Phonon Excitations in Large Angle Quasi-elastic Scattering of Very Heavy Mass Systems.

Untuk diketahui sebelumnya, langkah yang dilakukan Ombudsman adalah pemeriksaan dokumen, permintaam keterangan pelapor, dan meminta pendapat para ahli, yakni Dr V Henry Soelistyo Budi, Prof Dr Agus Sardjono, Rahayu Suriati Hidayat, Bambang Trimansyah, Rocky Gerung, dan Prof Zaki Su’ud. Rocky menilai plagiat adalah kemaksiatan dalam dunia akademik.

Maka dari semua langkah itu kemudian Ombudsman membuat simpulan bahwa karya ilmiah Zamrun merupakan bentuk plagiat terhadap karya ilmiah lainnya. Ombudsman juga menyoroti Kementerian Ristek Dikti yang dipimpin Menteri M Nasir.

Zamrun dinyatakannya melanggar kode etik profesi pendidik yang menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas intelektual. Menristek Dikti M Nasir dinilainya melakukan pengabaian terhadap laporan sebagian sivitas akademika UHO terkait plagiarisme Zamrun, maka Nasir dinilainya melanggar UU tentang Pelayanan Publik.

Ada sejumlah pasal yang dilanggarnya yakni UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi khususnya Pasal 28 ayat 5, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Khususnya terkait Pasal 40 ayat 1 dan Pasal 44 ayat 1, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 40 ayat 2, juga Pasal 70.

Zamrun juga dinilai melanggar PermenPANRB Nomor 17 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen, dan Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending