Connect with us

Berita

Serikat Pemuda Sultra minta kepolisian dan DLH usut tambang nikel PT TMS

Penulis : Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Serikat Pemuda Sulawesi Tenggara meminta aparat kepolisian dan dinas lingkungan hidup (DLH) untuk mengusut pertambangan nikel di Pulau Kabaena oleh PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

“Sejak tahun 2017 sampai sekarang, manajemen perusahaan yang melakukan penambangan tidak memiliki izin. Karena izin yang sah dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan akta Nomor 62 tertanggal 24 Desember 2003. Itu dibuktikan dengan hasil putusan pengadilan negeri Kendari,” jelas kordinator SP Sultra, Arjun Saputra saat unjuk rasa di depan Polda Kendari, Selasa.

Arjun menjelaskan PT TMS didirikan pertama kali berdasarkan Akta Nomor 62 tertanggal 24 Desember 2003. Rentang tahun 2008 hingga tahun 2013, PT. TMS telah memperoleh berbagai perizinan dari pejabat Pemerintah berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha pertambangan serta berbagai perizinan lain yang berkaitan dengan itu.

Tanggal 16 Januari 2017, terjadi penjualan perusahaan PT TMS secara ilegal oleh sejumlah pihak. Sejak dijual, PT TMS berulang kali mengalami perubahan komposisi kepemilikan hingga akta terkahir yaitu akta No. 4 tertanggal 15 Oktober 2019.

Arjun menjelaskan pemilik perusahaan pertama kali menggungat secara pidana dan perdata di PN Kendari. Hasilnya putusan perkara perdata No.225/Pdt.G/2020/PN. Kdi menyatakan proses peralihan saham dan perubahan pengurus PT. TMS yang kemudian dituangkan dalam Akta No. 75 tertanggal 27 Januari Tahun 2017 merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya statusnya menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Arjun menegaskan aktivitas mengelola usaha pertambangan mineral yang dilakukan oleh pengurus baru PT. TMS statusnya tidak sah, dan dengan demikian juga melanggar hukum, sebab dimana secara hukum hak pengelolaan PT. TMS itu masih melekat pada pengurus lama berdasar akta Nomor 62 tertanggal 24 Desember 2003.

“Pengurus baru PT. TMS mengelola usaha pertambangan dengan menggunakan IUP PT. TMS, padahal IUP tersebut secara hukum masih dipegang oleh PT. TMS dengan komposisi pengurusnya yang lama,” jelas Arjun.

Selain itu, pengurus baru PT. TMS melakukan kegiatan usaha pertambangan dengan menggunakan IUP secara tidak sah, yaitu IUP yang dipegang haknya oleh orang lain, maka perbuatan tersebut diduga tergolong perbuatan melawan hukum.

Perbuatan itu melanggar ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha pertambangan mineral dan batubara, khususnya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

“Kami mendesak Polda Sultra membentuk tim investigasi untuk segera menghentikan segala aktivitas pertambangan PT. Tonia Mitra Sejahterah selama proses penyelidikan,” tegas Arjun.

Selain itu, pihaknya juga mendesak DLH Sultra untuk melakukan tindakan tegas terkait dugaan pencemaran lingkungan yang diakibatkan aktivitas pertambangan PT. TMS yang diduga tidak mengantongi AMDAL.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kadin Sultra Siap Kawal Pembangunan Industri Baterai di Routa Konawe

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra siap mendukung dan mengawal investasi pembangunan pabrik baterai yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan asal China dan berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

Kadin Sultra bersama Pemprov Sultra melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gostion Hitech di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (22/11/2022) sore.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gosen Hitech yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Forum CSR Sulawesi Tenggara Resmi Dilantik

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau lebih dikenal dengan Forum CSR Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022 – 2027 resmi dilantik.

Forum CSR ini diketuai oleh La Ode Samsul Barani. Dia dan pengurusnya dilantik oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan di Hotel Azizah Kendari, Jumat (18/11).

Diketahui, Forum CSR Sulawesi Tenggara ini terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dengan Nomor SK: 510 Tahun 2022 tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan mengatakan, Forum CSR adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

“Jadi setiap perusahaan atau badan usaha di Sultra ini harus bisa memberikan kesejahteraaan sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Dia menegaskan, jika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungannya tempat beroperasi, maka tidak menuntut kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan, sebab semua telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, Ketua CSR Sultra, La Ode Samsul Barani menyebut, pengurus dalam forum ini adalah elemen masyarakat dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis lingkungan, DPRD, OPD terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya.

Untuk mengeksiskan dan menjalankan tugas sesuai AD/RT Forum CSR Sultra itu sendiri, pihaknya bakal membangun kerja sama dan sinergitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra termaksud dengan pihak Pemprov Sultra sendiri.

“Semoga dengan terbentuknya Forum CSR Sultra ini, masyarakat bisa merasakan manfaat positif melalui program-program khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan,” tambahnya.

Kendati demikian, La Ode Samsul Barani tidak merinci seberapa banyak perusahaan yang telah bernaung dibawah forum tersebut, namun pihaknya bakal melakukan reker lebih dulu, pendataan perusahaan guna memantau keseriusaan pihak perusahaan dalam memajukan daerah khususnya Sultra.

“Ini semua adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang kita cintai,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kadin Sultra dan Kadin Kolaka Masukan 47 Ton Beras Lokal ke Alfamidi Daerah Sulawesi

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kadin Kolaka secara perdana melakukan pengiriman beras lokal hasil pertanian di Kabupaten Kolaka.

Pengiriman sebanyak 47 ton beras lokal ini untuk pertama kalinya disalurkan ke toko Alfamidi wilayah distribusi Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan pengiriman perdana beras lokal dari Kabupaten Kolaka akan masuk ke toko Alfamidi yang berada di pulau Sulawesi.

“Beras lokal masuk ke Alfamidi, dan beras ini diambil dari petani-petani lokal di Kolaka Raya,” ungkapnya, Jumat, 18 November 2022.

Hal tersebut sebagai salah bentuk misi dagang yang dibangun oleh Kadin Sultra, melalui perusahaan binaannya dari Kabupaten Kolaka CV. Zalva berhasil melakukan pengiriman sebanyak satu kontainer dengan berat 47 ton.

“Ini adalah salah satu misi dagang Kadin Sultra yang berkolaborasi bersama Kadin Kolaka. Ini juga sebagai bentuk sinergi bersama Kadin Daerah dan pengusaha lokal untuk bisa masuk ke Retail marketing,” jelasnya.

Dalam pengiriman beras lokal tersebut, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sultra, terkhusus di sektor pertanian.

“Pengiriman beras lokal ini akan menjangkau Wilayah Sulawesi Tenggara dan Wilayah Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending