Connect with us

HUKRIM

Sebulan Lebih Tepergok Miliki KTP Palsu, TKA China di Konut Masih Berkeliaran

Penulis: Ebi
Editor: Ahmad

Published

on

Ilustrasi. (INT)

KendariMerdeka.com, Kendari – Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh oknum TKA China bernama Mister Wang, masih jalan di tempat. Sejak laporannya masuk di Polda Sultra April 2020, penyidik belum menetapkan satupun tersangka atas kasus ini.

Sebelumnya, Mister Wang dan istrinya, Nuning, dilaporkan atas kepemilikan KTP palsu. Pelapor, menemukan sebuah KTP Indonesia dari dalam dompet TKA China itu.

Ternyata, saat pelapor mengklarifikasi ke Capil Kendari, KTP ini dinyatakan palau. Kadis Capil, Asni Bonea mengatakan tidak ada data sesuai KTP itu.

“Nama, data retina dan bentuk wajah atas nama Wawan Razak Saputra sesuai identitas dalam KTP itu, tidak ada dalam data base kami,” ujar Asni Bonea.

Penyidik polisi juga mengetahui, yang berperan menyuruh untuk membuat KTP itu adalah istri Mister Wang, Nuning. Hal ini diungkapkan Dir Krimum Polda Sultra, Kombes Pol La Ode Aries Elfatar.

Baca Juga:  Gubernur Soroti TKA China Pemilik KTP Palsu, Polisi Bilang Tak Temukan Barang Bukti

“Istrinya yang buat, kemudian dia bakar,” ujar La Ode Aries Elfatar.

Pengamat Hukum Pidana, Muamar Lasipa SH. Dia menegaskan, bahwa Istri Mr Wang bernama Nuning, sudah dapat menjadi tersangka. Dua alat Bukti kata Muamar sudah dikantongi Penyidik Kepolisian. Dia merinci, alat bukti yang diperlukan Polisi sudah didapatkan semuanya, tanpa perlu mencari lagi bukti ke Kemenkumham dan Bank.

Penyidik telah mendapatkan informasi bahwa KTP tersebut dibuat untuk digunakan sebagai syarat pembuatan Akta Lahir anak Nuning dan Mr Wang. Alasan ini sudah kuat, polisi tinggal mengambil dokumen Akta Kelahiran anak yang telah terbit atau Kartu Keluarga yang telah terbit. Bukti tersebut sudah menjadi dasar, bahwa KTP tersebut telah digunakan untuk menerbitkan Data Kependudukan lainnya.

“Alat bukti pertama keterangan saksi-saksi, yang paling utama keterangan Istrinya yang telah mengakuinya. Alat bukti kedua dokumen KK atau Akta Kelahiran yang telah terbit dengan menggunakan KTP palsu tersebut. Alat bukti tambahan tinggal menyita dokumen Foto KTP yang dipalsukan dari Pelapor anggota TNI tersebut,”kata Muamar menjelaskan, (25/05/2020)

Baca Juga:  KTP Palsu WNA China Pernah Disorot, Oknum Polisi Sempat Bela Mister Wang

Muamar berpendapat, Polisi tak perlu capek-capek lagi menyurat ke Bank atau Kemenkumham. Seharusnya dengan data-data dan keterangan saksi, itu sudah bisa menjadi dasar utama menetapkan Istri Mr Wang sebagai tersangka.

Jikalau, dalam pengembangan kasus ini terungkap, adanya perintah dari Suami Nuning Mr Wang untuk membuat KTP, maka Polisi bisa menetapkan kedua pasangan suami istri tersebut sebagai tersangka. Dia menuturkan, barang bukti yang telah dilenyapkan Istri Mr Wang, tak menggugurkan pidana. Namun ini justru semakin menguatkan penyidik untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka pemalsu dokumen Negara.

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan. Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kejahatan Istri TKA China Pemilik KTP Palsu

“Aturan tersebut juga mengatur ketentuan pidana kepada pihak yang memerintahkan, memfasilitasi, dan melakukan manipulasi data kependudukan, dengan ancaman penjara enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75 juta,”jelasnya

Dalam aturan yang disebutkan, Muamar meminta Kepolisian agar cepat-cepat menuntaskan kasus ini. Kasus tersebut sangat sederhana dan tak perlu mengulur waktu. Jika polisi benar-benar serius dan Independen dalam menyidik kasus ini, seharusnya, tahapan kasus ini sudah masuk ke ranah pemberkasan.

“Karena kalau saya liat dari pantauan media, sudah sangat jelas peran si Istri Mr Wang ini. Menyuruh atau memerintahkan, sudah pasti terlibat,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Gubernur Soroti TKA China Pemilik KTP Palsu, Polisi Bilang Tak Temukan Barang Bukti

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  KTP Palsu Mr Wang Diduga Untuk Putar Duit Nikel di Bank

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kejahatan Istri TKA China Pemilik KTP Palsu

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Gubernur Soroti TKA China Pemilik KTP Palsu, Polisi Bilang Tak Temukan Barang Bukti

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Polisi Ungkap Kejahatan Istri TKA China Pemilik KTP Palsu

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending