Connect with us

Berita

SCM Lapor Kasus Gratifikasi CSR Tambang Kajati Sultra di KPK dan Kejagung

Penulis : Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Massa Aksi yang tergabung dalam Sultra Corruption Monitoring (SCM) menggelar Aksi Demonstrasi di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Kamis (17/06/2021).

Dalam keterangan pers yang diterima Media ini, Kehadiran massa aksi tersebut untuk mendesak kedua Institusi melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara terkait dugaan Penyelahgunaan Wewenang dan Indikasi gratifikasi dari perusahaan tambang dengan Modus Penyerapan Dana CSR.

Direktur Kajian Dan Penggalangan Massa (SCM), Asra dalam keterangan persnya, pihaknya menilai bahwa aksi heroik yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu dengan tujuan menyelamatkan Miliaran Dana CSR dari beberapa perusahaan tambang antara lain PT. Putra Mekongga Sejahtera (PMS) senilai Rp 1,555 miliar dan PT. Akar Mas Internasional (AMI) senilai Rp. 3,4 Miliar tidak masuk dalam kategori kewenangan institusi kejaksaan melainkan menjadi hak pemerintah maupun badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Dugaan penyalahgunaan Wewenang.

“Ini tindakan yang mengada-ngada, penyerapan Dana Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau CSR tidak masuk dalam kewenangan institusi kejaksaan, itu hak pemerintah atau badan khusus yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri dan yang dilakukan olah Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara itu masuk dalam kategori Dugaan penyalahgunaan Wewenang”, kata Mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina ini.

Selain dugaan penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh kepala kejaksaan Tinggi Sultra, Ia juga menyebutkan bahwa ada indikasi praktek Gratifikasi yang terjadi, hal tersebut kata dia dapat dilihat pada proses penitipan Dana CSR tersebut langsung melalui Rekening kejati Sultra dari kedua perusahaan yang saat ini gencar dilaporkan akibat dugaan Ilegal miningnya.

“Kuat dugaan kami ada indikasi praktek Gratifikasi, itu dapat kita lihat pada proses penitipan Dana CSR tersebut langsung melalui Rekening kejati Sultra dari kedua perusahaan yang saat ini gencar dilaporkan akibat dugaan Ilegal miningnya, Apa motivasinya ?” duganya.

Hal lain juga disoroti Eks Sekjen BEM Universitas Ibnu Chaldun Jakarta ini ialah, apa dasar Kejaksaan tinggi Sulawesi Tenggara dalam menentukan besaran Nilai CSR dari sebuah perusahaan

Selain itu ia juga mempertanyakan mengapa hanya 2 perusahaan yang diminta untuk segera merealisasikan Kewajiban CSRnya, sementara menurut Asra ada sekitar 155 IUP yang telah melakukan RKAB dan mempunyai kewajiban yang sama.

“Selain itu, apa dasar Kejaksaan tinggi Sulawesi tenggara dalam menentukan besaran Nilai CSR dari sebuah perusahaan ? Dan mengapa hanya 2 perusahaan yang diminta untuk segera merealisasikan Kewajiban CSRnya, sementara menurut ahmad ada sekitar 155 IUP yang telah melakukan RKAB dan mempunyai kewajiban yang sama,” cetusnya.

Ia menegaskan, seharusnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara fokus pada pemeriksaan kewajiban-kewajiban badan usaha pertambangan yang berkinerja buruk, serta berpotensi dapat merugikan keuangan negara.

Menurutnya, beberapa kewajiban yang mesti dilakukan Badan Usaha Pertambangan, yakni kelengkapan legalitas perizinan usaha pertambangan  terkait kewajiban pembayaran iuran tetap (landrent) per tahunnya, iuran produksi atau royalti, izin Terminal Khusus (Tersus) serta perpajakan badan usaha dan kewajiban lainnya yang termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pihaknya telah melaporkan tindakan kepala kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara kapada Kejaksaan Agung RI untuk mendapatkan Pembinaan, Kemudian Mabes Polri dan KPK RI untuk mempertanggung jawabkan Modus Baru dugaan Gratifikasi Perusahaan Tambang
Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung yang di wakili Widianto Nugroho, SH, MH.

Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintahan, saat bertemu dengan masa aksi merasa terbantu karena telah ikut berpartisipasi dalam mengawasi kinerja Kejaksaan Tinggi Sultra, khususnya kasus penyerapan dana CSR yang baru di ketahui pihaknya karena kehadiran masa aksi di depan kejagung, iya telah juga menerima laporan dari pihak SCM dan segera akan di tindak lanjuti.

“Kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya teman-teman di ruangan saya sebab masalah kejagung Sultra belum sampai terdengar oleh kami, teman-teman telah membantu mengawasi kinerja kejaksaan tinggi Sultra, untuk itu laporan teman-teman saya terima dan akan segera kami tindak lanjuti,” ucap Kasubbid Hubungan Antar Lembaga Non Pemerintahan.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kadin Sultra Siap Kawal Pembangunan Industri Baterai di Routa Konawe

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra siap mendukung dan mengawal investasi pembangunan pabrik baterai yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan asal China dan berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

Kadin Sultra bersama Pemprov Sultra melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gostion Hitech di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (22/11/2022) sore.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gosen Hitech yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Forum CSR Sulawesi Tenggara Resmi Dilantik

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau lebih dikenal dengan Forum CSR Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022 – 2027 resmi dilantik.

Forum CSR ini diketuai oleh La Ode Samsul Barani. Dia dan pengurusnya dilantik oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan di Hotel Azizah Kendari, Jumat (18/11).

Diketahui, Forum CSR Sulawesi Tenggara ini terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dengan Nomor SK: 510 Tahun 2022 tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan mengatakan, Forum CSR adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

“Jadi setiap perusahaan atau badan usaha di Sultra ini harus bisa memberikan kesejahteraaan sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Dia menegaskan, jika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungannya tempat beroperasi, maka tidak menuntut kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan, sebab semua telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, Ketua CSR Sultra, La Ode Samsul Barani menyebut, pengurus dalam forum ini adalah elemen masyarakat dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis lingkungan, DPRD, OPD terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya.

Untuk mengeksiskan dan menjalankan tugas sesuai AD/RT Forum CSR Sultra itu sendiri, pihaknya bakal membangun kerja sama dan sinergitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra termaksud dengan pihak Pemprov Sultra sendiri.

“Semoga dengan terbentuknya Forum CSR Sultra ini, masyarakat bisa merasakan manfaat positif melalui program-program khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan,” tambahnya.

Kendati demikian, La Ode Samsul Barani tidak merinci seberapa banyak perusahaan yang telah bernaung dibawah forum tersebut, namun pihaknya bakal melakukan reker lebih dulu, pendataan perusahaan guna memantau keseriusaan pihak perusahaan dalam memajukan daerah khususnya Sultra.

“Ini semua adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang kita cintai,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kadin Sultra dan Kadin Kolaka Masukan 47 Ton Beras Lokal ke Alfamidi Daerah Sulawesi

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kadin Kolaka secara perdana melakukan pengiriman beras lokal hasil pertanian di Kabupaten Kolaka.

Pengiriman sebanyak 47 ton beras lokal ini untuk pertama kalinya disalurkan ke toko Alfamidi wilayah distribusi Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan pengiriman perdana beras lokal dari Kabupaten Kolaka akan masuk ke toko Alfamidi yang berada di pulau Sulawesi.

“Beras lokal masuk ke Alfamidi, dan beras ini diambil dari petani-petani lokal di Kolaka Raya,” ungkapnya, Jumat, 18 November 2022.

Hal tersebut sebagai salah bentuk misi dagang yang dibangun oleh Kadin Sultra, melalui perusahaan binaannya dari Kabupaten Kolaka CV. Zalva berhasil melakukan pengiriman sebanyak satu kontainer dengan berat 47 ton.

“Ini adalah salah satu misi dagang Kadin Sultra yang berkolaborasi bersama Kadin Kolaka. Ini juga sebagai bentuk sinergi bersama Kadin Daerah dan pengusaha lokal untuk bisa masuk ke Retail marketing,” jelasnya.

Dalam pengiriman beras lokal tersebut, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sultra, terkhusus di sektor pertanian.

“Pengiriman beras lokal ini akan menjangkau Wilayah Sulawesi Tenggara dan Wilayah Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending