Connect with us

Berita

Satgas HPM Ancam Cabut Izin Surveyor Jika Manipulasi Verifikasi Kadar Nikel

Redaksi

Published

pada

KendariMerdeka.com, Jakarta – Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral atau HPM Nikel Septian Hario Seto menargetkan perselisihan verifikasi kualitas nikel selesai dalam waktu satu minggu ke depan.

Hal ini dilatarbelakangi oleh aduan yang diterima Tim Satgas, dari pembeli dan penjual nikel terhadap pihak surveyor yang berwenang memverifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel, dalam suatu proses jual-beli.

Seto pun menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada, akan selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan Certificate of Analysis atau COA yang belum terbit, diminta untuk segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (4/12/2020).

Ia menceritakan bahwa tim Satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” terang Seto.

Ia juga menambahkan bahwa keluhan lain yang diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan COA. Bisa disimpulkan, sertifikat tersebut masih belum diterbitkan meski sudah di luar jangka waktu yang tertera dalam kontrak.

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM,” jelasnya.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020, apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit atau umpire.

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” tandas Seto.

Sementara itu di Sulawesi Tenggara juga terdapat banyak komplen yang datang dari sejumlah Pengusaha tambang yakni penjual biji nikel mengenai masalah dugaan permainan kadar nikel dan lamanya penerbitan verifikasi COA yang dikeluarkan oleh para surveyor.

Wartwan media ini mencoba mengonfirmasi salah satu surveyor yang ada di Sultra yakni Carsurin. Kepala Cabang Carsurin, Jamal yang diwawancari mengenai jangka waktu hasil uji lab kadar biji nikel mengaku tak mengetahui secara pasti. Sebab tehnis itu dapat dijelaskan oleh pihak Marketingnya. Dia mengaku bahwa hasil uji tersebut dapat diperoleh tergantung dari pensanan konsumen. Jika ditanya waktunya, dia tak bisa menjelaskan. Alasannya jangka waktunya sangat tentatif.

“Saya tidak berani menyampaikan soal jarak waktunya, karena sifatnya tentatif. Kita hanya bagian operasional. Yang lebih tau tehnisnya bagian marketing kami,”ujarnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

Gambar ilustrasi

KENDARIMERDEKA.COM – Lembaga indpenden anti korupsi (LIAK) Sultra mengungkapkan adanya indikasi dugaan korupsi di internal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Indikasi tersebut berupa perbaikan pagar utama UHO dengan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun 2020 yang dalam pekerjaannya sama sekali tidak sesuai bestek.

Koordinator LIAK Sultra, Asfar mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO tahun 2020.

Olehnya itu, sambung dia, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan pagar tersebut.

“Kita mempunyai beberapa bukti-bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO, ” katanya, Kamis (10/6).

Ia menambahkan, indikasi korupsi itu berupa, tidak adanya papan proyek hingga volume pekerjaan sama sekali tidak diketahui.

“Sebelum dilakukan pekerjaan, telah ada fondasi awal sehingga hanya dibungkus saja. Bahkan, pagar lama sama sekali tidak dibongkar, langsung lapiskan saja batu merah, ” bebernya.

“Kami juga mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Rektor UHO selaku kuasa anggaran (KA), pejabat pembuat komitmen (PPK) karena melakukan pembayaran yang tidak susai serta pihak kontraktor pekerjaan, ” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Penambang Ilegal Pasir PT NET di Nambo Dimodali TKA China Mr Hao

penulis : Syukur

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Polisi seharusnya secepatnya melakukan tindakan awal untuk segera menutup Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Nambo. Alasannya jelas, bahwa Tambang CV Echal yang sudah berubah nama menjadi PT NET ini, tak pernah punya izin sejak Tahun 2020 mengolah pasir Silika.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Abdul Rajak Jinik membenarkan, jika aktivitas tersebut tak tutup, maka akan dilaporkan Kepolisi. Menurutnya, aktivitas galian C Pasir yang tak punya izin berpotensi mencemari lingkungan pantai Wisata Nambo.

“Kita akan laksanakan Hearing kedua, dan ini sudah akan masuk ke ranah Kepolisian,”tutur Rajab Jinik.

Lurah Nambo Kota Kendari, Rajamudin membenarkan bahwa PT NET ini masih aktivitas di Kelurahan Nambo hingga sekarang. Dia menuturkan, masyarakat tak mungkin melarang karena perusahaan mempekerjakan tenaga lokal. Namun, memang soal izin dia tak begitu tau. Karena selama ini perusahaan tersebut beraktivitas, izinya tidak pernah disampaikan ke Kelurahan.

“Kalau soal izinya saya belum pernah lihat. Tapi, memang aktivitas terus didalam. Saya tidak tau kalau sudah berubah nama dari CV EChal menjadi PT NET,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar, SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai Aktifitas tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk mengelola, apa lagi dengan menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada pihak OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktifitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” Imbuhnya, Senin(7/6/2021).

Dari penulusuran jurnalis, Tambang Pasir Silika di Nambo dilakukan PT NET. Mereka membawa pasir bertongkang-tongkaang ke PT VDNI melalui Jetty PT TAS. Direktur PT NET, merupakan istri seorang Tenaga Kerja China bernama Mr Hao. Sementara Mr Hao sendiri adalah pemodal dari aktivitas tambang PT NET selama ini.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Pastikan PT Tiran Mineral Tidak Melakukan Illegal Mining

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Kabar bahwa PT Tiran Mineral beraktivitas Ilegal, sepertinya tak berdasar. Sebab, Polisi telah melakukan pengecekan dalam kawasan tersebut dan memiliki izin lengkap.

Perusahaan yang kabarnya akan membangun Smelter dalam kawasan industri tersebut, telah menuntaskan sejumlah izin yang ada.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono membenarkan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap. Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan tersebut telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Dari sisi UU minerba sudah aman dri dugaan menambang tanpa iup,”tuturnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending