Connect with us

HUKRIM

Saksi Ahli Sidang Praperadilan, YSM Tak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Penulis: Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM – Tim kuasa hukum YSM, mantan Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) menghadirkan dua saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus izin pertambangan PT Toshida Indonesia, Jumat (16/7/2021).

Dua saksi ahli tersebut yaitu Prof. Dr. Abrar Saleh, SH, MH, Ahli Hukum Pertambangan dan Prof. Dr. Said Karim, SH. MH, MSi, Ahli Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Keduanya merupakan guru besar di Universitas Hasanuddin.

Pada sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kendari Jumat (16/7) sore, Prof. Dr. Said Karim, SH. MH, MSi yang hadir sebagai Ahli Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana dan Hukum Tindak Pidana Korupsi pertambangan secara tersirat menerangkan bahwa Kejati Sultra tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan yang berkaitan dengan kasus di bidang pertambangan.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan, Dishub Sultra Rekomendasikan Aspal Buton

Prof. Said Karim, menganalogikan dengan kasus hukum di bidang perpajakan, dimana yang berwenang melakukan penyidikan merupakan Aparatur Sipil Negara dari Dirjen Pajak. Menurut Prof. Said Karim jika penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik yang tidak berwenang, maka penetapan status tersangka yang disandangkan adalah tidak sah atau cacat yuridis dan batal demi hukum.

“Namun kewenangan putusan tersebut merupakan hak dari yang mulia pimpinan sidang,” tambahnya.

Kemudian terkait perhitungan kerugian negara, Prof. Said Karim menjelaskan bahwa jika merujuk pada Keputusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), mengisyaratkan secara tegas bahwa lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Tapi jika anda bertanya apakah ada kerugian negara yang dihitung oleh BPKP, maka dalam prakteknya, ada juga kerugian negara yang dihitung oleh BPKP,” Jelas Prof. Said Karim saat menanggapi pertanyaan pengacara termohon (Kejati Sultra).

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

“Tetapi yang tidak diperkenankan itu adalah penyidik melakukan perhitungan sendiri mengenai kerugian negara,” tambahnya lagi.

Sedangkan saksi ahli yang juga merupakan ahli hukum pertambangan, Prof. Abrar Saleh menjelaskan bahwa penertiban hukum dalam sektor kehutanan pada perkara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pertambangan merupakan wewenang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kata Prof. Abrar Saleh, dinas ESDM hanya memiliki tupoksi pada pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di bidang pengawasan dan pengusahaan pertambangan.

Kemudian terkait Rencana Kerja dan Anggara Belanja (RKAB) perusahaan tambang, menurut Prof. Abrar Saleh, RKAB tidak berkaitan langsung dengan IPPKH.

“Namun untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan terutama di dalam kawasan hutan terlebih dahulu ada yang namanya  IPPKH. IPPKH inilah yang kemudian melahirkan jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di sektor kehutanan,” terangnya.

Baca Juga:  Hakim Vonis Bebas Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Atas Dugaan Korupsi PT Toshida

Sehingga menurut Prof. Abrar Saleh, eks Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra YSM, tidak melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena menandatangani RKAB perusahaan yang memiliki tunggakan PNBP.

“Karena tunggakannya itu di sektor kehutanan dan bukan menjadi tupoksi Kabid Minerba, YSM” jelasnya.

Sehingga menurut Prof. Abrar Saleh, disetujui ataupun tidak disetujuinya RKAB tahunan oleh YSM tidak akan mengurangi atau menghilangkan tunggakan PNBP PT Toshida.

Prof. Abrar juga meyakini bahwa di sektor kehutanan juga ada penegakkan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang menunggak PNBP tersebut.

Di akhir penjelasannya Prof. Abrar Saleh berpesan dengan menyinggung adagium hukum yang sangat dikenal kalangan hukum yakni lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Hakim Vonis Bebas Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Atas Dugaan Korupsi PT Toshida

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan, Dishub Sultra Rekomendasikan Aspal Buton

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  PT Paramitha Persada Tama Diduga Menjual Ore Nikel Tanpa Kantongi RKAB

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Hakim Vonis Bebas Mantan Kabid Minerba ESDM Sultra Atas Dugaan Korupsi PT Toshida

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending