Connect with us

Berita

Ridwan Bae dan Walhi Sultra Satu Suara, Minta Izin PT WIN Dicabut

Laporan: Renaldy

Published

on

KENDARI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ridwan Bae ikut menyoroti aktifitas penambangan nikel PT Wijaya Inti Nusantara (WIN) di area pemukiman di Desa Torobulu, Kecamatan Laeya, Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ridwan Bae turut menyayangkan PT WIN memaksakan diri menambang di wilayah pemukiman masyarakat. Mestinya perusahaan tidak hanya melihat dari sisi ekonomi saja, melainkan perlu juga mempertimbangkan menyangkut dampak lingkungan.

Dimana, masyarakat setempat yang akan menjadi korban akibat dampak lingkungan yang nantinya ditimbulkan dengan adanya aktifitas penambangan tersebut.

Menurut Ridwan Bae, Presiden Joko Widodo pernah menyinggung terkait konflik penambangan dengan masyarakat. Bila lebih banyak menimbulkan keresahan, mending izin perusahaan dicabut.

“Saya kira ada videonya pak Joko Widodo itu, jelas-jelas bahwa kalau sudah didiami tahunan yang ada disitu oleh masyarakat, maka yang harus dipertimbangkan untuk dicabut adalah izinnya daripada menimbulkan masalah ditengah masyarakat sendiri,” ungkap dia kepada awak media saat ditemui di Kendari, Minggu (1/10/2023).

Lebih lanjut, legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra ini menyatakan bahwa yang perlu digaris bawahi yakni pernyataan presiden adalah representatif daripada pelaksanaan UU itu sendiri.

Apalagi, didalam perundang-undangan sudah sangat jelas yang mana setiap aktifitas penambangan, khususnya di area pemukiman warga itu telah diatur jaraknya. Tujuannya demi meminimalisir dampak daripada penambangan itu sendiri.

“Saya fikir kita berpegang saja pada bicara seorang presiden, karena bicara seorang presiden sama dengan UU dan itu harus ditindaklanjuti sebenarnya,” katanya.

Dia berharap, aparat penegak hukum (APH) khususnya Kepolisian Daerah (Polda) Sultra dapat menindaklanjuti persoalan yang terjadi ditengah masyarakat Desa Torobulu.

“Iya harus dicabut (izinnya) itu, selama tidak sepakat dengan masyarakat dan saya kira polisi sudah tahu pelanggaran-pelanggaran itu,” katanya.

Direktur Eksekutif Walhi Sultra, Andi Rahman sebelumnya menjelaskan penambangan di area pemukiman warga, ada banyak yang akan ditimbulkan terkait dampak lingkungannya.

Dia menyebutkan, dampak negatif yang nantinya ditimbulkan misal debu akibat pengerukkan tanah. Kemudian ancaman terjadinya banjir dan longsor ketika memasuki musim hujan.

Akibat dampak ini tentu menurut dia dapat membahayakan nyawa masyarakat yang berada di daerah-daerah penambangan tersebut, khususnya masyarakat Desa Torobulu. Dengan kondisi ini, tentu banyak menyalahi aturan perundang-undangan.

Misal sebut dia, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2012 tentang Indikator Ramah Lingkungan untuk Usaha atau Kegiatan Penambangan, bahwa jarak minimal tepi galian lubang tambang dengan pemukiman warga adalah 500 meter.

Aturan lainnya, terdapat pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya Pasal 65 yang mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup.

“Kalau dia punya Amdal, tinggal kita cek apakah Amdalnya itu memperbolehkan menambang dekat pemukiman atau seperti apa. Tapi sepengetahuan saya di Amdal itu sudah diatur jarak sebagaimana diatur di dalam UU,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Konsel, Suyetno mengatakan pihaknya tidak membenarkan adanya aktifitas penambangan PT WIN di area pemukiman warga.

“Secara pribadi dan institusi ya tidak dibenarkan, masuk diperkampungan menambang, ada rumah warga dan akan mengganggu aktifitas masyarakat. Makanya PT WIN ini indikasi pelanggaran kuat, karena kegiatan menambangnya meresahkan masyarakat,” tuturnya.

Dia pun mewanti-wanti, apabila terbukti PT WIN melanggar ketentuan perundang-undangan dan membuat masyarakat tidak nyaman akibat aktifitas mereka, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan merekomondasikan ke Gakkum KLHK agar dilakukan penindakan secara administrasi maupun pidana.

Sebagaimana mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup di Pasal 100 ayat (1) dengan bunyi, setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Sementara, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT WIN, Iman yang dihubungi awak media ini mengatakan bahwa pihaknya memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Ada Amdal kami,” singkatnya.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah didalam dokumen Amdal membolehkan penambangan dengan jarak yang tidak lebih dari 100 meter dari pemukiman warga, KTT PT WIN itu tak menjawab.

Sebelumnya, beredar sebuah video yang mempertontokan sejumlah emak-emak menghadang alat berat yang sedang melakukan aktifitas penambangan di lokasi IUP PT WIN.

Sesumbar, emak-emak itu datang dan meminta aktifitas dihentikan, karena menyangkut dampak yang akan ditimbulkan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bahtra Banong Sebut Partai Gerindra Prioritaskan Kader Internal Untuk Maju di Pilgub dan Pilkada 2024

Published

on

KENDARI – Dalam menghadapi momentum politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sultra dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten/Kota se Sultra Tahun 2024, Partai Gerindra harus memprioritaskan kader Internalnya untuk diusung menjadi Calon Kepala Daerah.

Hal ini diungkapkan oleh Bahtra Banong, anggota DPR RI terpilih dari Partai Gerindra Dapil Provinsi Sultra saat diwawancara di Kota Kendari, Kamis (18/4).

“Yang pertama, Pak Dasco selaku Ketua Harian DPP Partai Gerindra sudah menjelaskan di media, bahwa hari ini Partai Gerindra akan memprioritaskan kader untuk maju, apakah itu Pemilihan Gubernur (Pilgub), apakah itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten/Kota, maka kita pasti akan memprioritaskan atau mengutamakan kader,”ungkapnya.

Lanjutnya, kenapa demikian? karena hari ini kan, Partai Gerindra khususnya di Provinsi Sultra, untuk DPR RI, kami pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) dengan suara terbanyak, tentu juga dengan dasar itu, kami akan mendorong kader.

“Terus yang kedua, sekarang kan Gerindra, Ketua Umumnya sudah jadi Presiden, kami ini sekarang partai penguasa,”ujarnya.

Sambungnya lagi, ya, yang namanya Partai Penguasa, pasti ingin kadernya memimpin, dalam rangka apa? dalam rangka melanjutkan pembangunan di daerah-daerah. Jadi itu garis besarnya, Gerindra, Insya Allah akan mengutamakan kader untuk diusung, apakah itu Pilgub, apakah itu Pilkada tingkat Kabupaten/ Kota.

“Jadi dengan mengusung kader internal, maka akan memudahkan dalam pembangunan daerah di era pemerintah Prabowo-Gibran kedepan dan kemudian memudahkan dalam menyukseskan visi-misi Prabowo-Gibran, salah satunya Program makan siang gratis, dan program-program lainnya,”tegasnya.

Kata Bahtra, untuk Pilwali Kota Kendari, sejauh yang kami amati, baru satu kader Gerindra yang memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai Calon Wali Kota Kendari yaitu Yudhianto Mahardika yang juga saat ini menjadi Anggota DPRD Provinsi Sultra dari Fraksi Partai Gerindra.

“Kalau memang beliau serius, maka pasti akan didorong, karena bagaimanapun kita akan dorong kader, tidak ada kader lain kan, karena sejauh ini, tidak ada kader lain,”ucapnya.

Lebih lanjut Bahtra mengatakan dan yang berpotensi untuk memenangkan Pilwali di Kota Kendari adalah Yudhianto Mahardika, karena suaranya di Pilcaleg kemarin cukup signifikan dan cukup besar.

“Dan kami (Partai Gerindra) juga percaya diri akan menang, masa partai yang diluar pemenang Pilpres saja, atau pemenang Pileg saja, mau maju, masa kami yang pemenang Pilpres dan pemenang Pileg, tidak berani memajukan kader,”imbuhnya

Anggota DPR RI dua periode ini, menegaskan bahwa kita akan dorong Yudhianto Mahardika, dan kita akan mencari koalisi, karena kan syaratnya harus 7 kursi untuk Pilwali Kota Kendari, sementara Gerindra hari ini kursinya hanya dua, yang tadinya empat kursi, menurun kedua, tetapi kita akan cari koalisi-koalisi lain.

“Makanya, kami sarankan kepada Yudhianto Mahardika untuk mendaftar di Partai-partai lain, sehingga Koalisi kita cukup untuk mendorong Calon,”

“Jadi semua partai, kita punya peluang berkoalisi dengan semua partai, dan saya pikir semua partai, mau berkoalisilah sama Gerindra, karena kita adalah partai pemenang Pilpres, pasti mau mereka,”

“Dan apabila ada diluar kader yang mendaftar ke Gerindra, ya, kita prioritaskan kader dulu, sebelum melirik yang lainnya, kita prioritaskan kader dulu yang cukup potensial,”tutupnya.

Continue Reading

Berita

Yudhianto Calon Wali Kota Kendari Yang Pertama Ambil Formulir di Partai Perindo

Published

on

KENDARI – Yudhianto Mahardika menjadi salah satu kandidat Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Kendari yang mengambil berkas pendaftaran di Sekretariat Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kota Kendari

Pengambilan berkas pendaftaran Bakal Calon Wali Kota Kendari Yudhianto Mahardika diwakili Liaison Officer (LO) Sastra Alamsyah bersama rekan Fadli Tanawali, Kamis (18/04/2024).

Ketua Tim Penjaringan Calon Wali Kota Kendari dari Partai Perindo, Andi M. Budihard mengungkapkan, Yudhianto Mahardika merupakan Bacalon pertama yang mengambil berkas pendaftaran di Partai Perindo.

“Hari pertama buka (18/04) baru Pak Yudhianto yang ambil formulir. Hari ini Dijadwalkan Pak Asmawa Tosepu juga ambil formulir pendaftaran calon wali kota,” ungkap Andi.

Andi mengungkapkan, Partai Perindo merupakan partai terbuka, sehingga siapa saja bisa mendaftar sebagai calon kepala daerah termasuk non kader.

Ia juga mengungkapkan bahwa figur non kader juga berpeluang diusung oleh Partai Perindo berdasarkan hasil survei yang akan dilakukan pada 25 April mendatang. “Siapapun (Calon Wali Kota) berpeluang untuk diusung jika hasil survei nya bagus,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sastra Alamsyah selaku LO Yudhianto Mahardika mengatakan, pengambilan berkas calon wali kota Kendari di Partai Perindo merupakan bentuk komitmen kuat pihaknya untuk menggunakan Perindo sebagai kendaraan politik untuk menghadapi Pilwali.

“Kami menyatakan siap bertarung di Pilwali Kota Kendari. Insyah Allah bertambah parpol (Partai Politik) yang mendukung Yudhi,” ungkap Sastra Alamsyah.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya tengah membangun komunikasi dengan seluruh partai dan optimis bisa mendapatkan dukungan.

Continue Reading

Berita

Buka Puasa Bersama Jadi Momen Pertemuan ASR dan Asrun

Published

on

KENDARI – Bakal Calon Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka (ASR) bertemu dengan mantan Walikota Kendari Asrun di momen buka puasa bersama yang digelar Siska Karina Imran (SKI), yang merupakan menantu Asrun. Pertemuan itu berlangsung di kediaman SKI, Jumat, 5 April 2024.

ASR didampingi oleh Ketua Tim Pemenangannya Mayor Jenderal TNI (Purn) Purnomo Sidi saat hadir di kediaman SKI. Dalam pertemuan itu, tampak hadir sejumlah figur lainnya seperti anggota DPRD Sultra Sudirman, mantan Walikota Kendari Adriatma Dwi Putra, dan mantan Wakil Walikota Kendari Musaddar Mappasomba.

Saat duduk semeja, ASR tampak diapit oleh Asrun dan Musaddar dikanan kirinya. Mereka terlibat perbincangan hangat sepanjang pertemuan itu.

Pertemuan ASR-Asrun merupakan yang pertama kalinya di depan publik sejak pernyataan resmi ASR untuk maju sebagai calon gubernur Sultra. Asrun sendiri merupakan salah satu tokoh sentral perpolitikan di Sultra, dimana dia merupakan mantan Walikota Kendari dua periode dan calon Gubernur Sultra pada Pilgub 2018 silam.

Sejak menyatakan diri secara resmi maju sebagai calon gubernur pada hari Kamis, 28 Maret lalu, ASR telah mendaftarkan diri ke sejumlah partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon gubernur, yakni Demokrat dan PDIP. Selain itu, pihaknya juga telah bertemu dengan Ketua Gerindra Sultra Andi Ady Aksar.

“Pertemuan dengan Pak Asrun dan tokoh-tokoh lainnya merupakan bagian dari silaturrahmi dalam momentum ramadhan ini. Saya juga akan bersilaturrahmi dengan tokoh-tokoh lain di Sultra, baik itu di wilayah daratan maupun kepulauan,” kata ASR dalam press releasenya, Sabtu, 6 April 2024.

Menurutnya, dia sangat terbuka untuk menjalin komunikasi dengan siapa saja untuk turut bersama-sama membangun Sultra ke arah yang lebih aman, sejahtera, dan relijius.

Continue Reading

Trending