Connect with us

Feature

Refleksi 22 Tahun Reformasi, Adian Napitupulu: Generasi Yang Tak Diinginkan Sebuah Perbandingan Antara “Yang Disayang dan Yang Dibuang”

Published

on

KendariMerdeka.com – 1966 Gemuruh truk militer dan panser meraung, membelah jalan berdebu mengangkut mahasiswa untuk berdemonstrasi. Dalam rangkaian peristiwa dari zaman bergolak itu, Mahasiswa FK UI, Arief Rachman Hakim dan mahasiswa Unpar, Julius Usman tertembak dan meninggal dunia.

Tidak lama kemudian melalui ketetapan MPRS no XXIX tanggal 5 Juli 1966 Arif Rachman Hakim di tetapkan sebagai Pahlawan Ampera dan di kemudian hari menjadi salah satu nama jalan di Kota Depok. Sementara Julius Usman juga di tetapkan sebagai Pahlawan Ampera oleh Pangdam VI Siliwangi Mayjen H.R Dharsono lalu di makamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra Bandung, satu hamparan dengan Makam Ernest Douwes Dekker dan Kol A.E. Kawilarang. Selanjutnya nama Julius Usman di abadikan sebagai nama salah satu Jalan di Kota Malang.

12 Maret 1967 Soeharto dilantik menjadi Presiden dan ditahun yang sama sekitar 14 Aktivis Mahasiswa yaitu Slamet Sukirnanto, T Zulfadli, Fahmi Idris, Mar”ie Muhammad, Firdaus Wadjdi, Soegeng Sarjadi, Cosmas Batubara, Liem Bian Khoen, Djoni Simanjuntak, David Napitupulu, Zamroni, Yozar Anwar, Salam Sumangat dan Rahman Tolleng diangkat Soeharto menjadi anggota Parlemen (DPR GR) tanpa melalui pemilu.

Hampir di setiap periode Pemerintahan Soeharto aktivis 66 ada yang di tempatkan menjadi menteri, antara lain; Abdul Gafur (Menpora), Abdul Latief (Menaker), Cosmas Batubara (Menteri Perumahan Rakyat), Mar’ie Muhammad (Menteri Keuangan), Akbar Tanjung (Menpora), Fuad Bawazier (Menteri Keuangan). Selain diangkat menjadi anggota Parlemen dan Menteri, tidak sedikit juga aktivis 66 yang kemudian diangkat menjadi Duta Besar bahkan ada yang di beri kemudahan dan kesempatan menjadi pengusaha bahkan konglomerat.

Selama 33 tahun Soeharto berkuasa penanaman modal asing merajalela hampir tanpa batas, jutaan hektar lahan diberikan untuk kroni dan perusahaan asing melalui kontrak karya (Freeport, Inco, Rio Tinto dll) menjadi Tambang dan kebun sawit. Disisi lain Orde Baru mengistimewakan para Taipan dengan perlindungan, kemudahan dan fasilitas, seperti. Liem Bian Koen, Liem Sioe Liong, Liem Hong Sien, Oei Ek Tjhong, Oei Hwie Tjhong, Cai Daoping, Tjoa To Hing, Oei Hwie Siang, Lie Moe Tie, Poo Tjie Gwan, Tjie Tjien Hoan, Li Bai La, Tjia Han Poen, Liem Yu Chan, Oei Suat Hong, menjadi konglomerat yang menguasai ekonomi negara secara dominan hingga hari ini.

Kesewenangan, korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, pelanggaran HAM, monopoli ekonomi dan perampasan hak Rakyat mengisi hari hari Indonesia selama 33 tahun. Banyak peneliti menuliskan angka antara 500 ribu hingga 1 juta jiwa manusia meninggal dalam rangkaian kekerasan Orde Baru. Jumlah konflik Agraria tercatat 1.753 kasus dengan luasan lebih dari 10 juta hektar dan korban hampir 1,2 juta KK.

Baca Juga:  Adian Napitupulu: Presiden Meminta Nama Nama Aktivis 98 Untuk Menjadi Komisaris BUMN

Kampus di kepung panser, di bungkam, aktivis mahasiswa di kirim ke berbagai penjara termasuk nusakambangan, satu persatu setiap periode selalu ada aktivis mahasiswa, aktivis buruh, petani di tangkap, di culik bahkan di bunuh, ada Marsinah, ada Udin Bernas. Kebebasan informasi di kebiri, puluhan media termasuk Tempo, Sinar Harapan, Prioritas di breidel. Berbeda kata maka izin terbitnya dicabut seketika.

Pinjaman luar negeri dan Pasar bebas di setujui dan sebagai imbasnya Tenaga kerja asing secara bertahap memasuki Indonesia sebagai bagian dari kontrak investasi dari berbagai PMA.

Setelah berkali kali perlawanan mahasiswa di patahkan, Embrio Pembangkangan mahasiswa yang lebih besar mulai merebak di tahun 1996. Salah satunya adalah tragedi April Makasar Berdarah dengan 3 korban jiwa yaitu, Syaiful Bya, Andi Sultan Iskandar dan Tasrif, lalu tahun 1997 beruntun terjadi penculikan Mahasiswa dan Aktivis pemuda. Mereka diculik dan tidak pernah di kembali, diantaranya; Dedy Hamdun, Abdul Naser, Yani Afri, Sony, Nova Al Katiri, M Yusuf, Ismail, Petrus Bimo, Herman Hedrawan, Suyat, Wiji Thukul, Ucok Munandar, Hendra Hambali, Yahdin Muhidin dan Leonardus Nugroho (jasadnya di temukan dengan luka tembak)

1998 Gemuruh truk militer dan panser kembali meraung membelah jalan berdebu, namun kali ini bukan untuk mengangkut dan mengawal mahasiswa berdemonstrasi melainkan untuk berhadapan dengan Mahasiswa. Dari 1998 hingga 1999 merupakan periode perlawanan mahasiswa yang bersimbah darah. Derap sepatu lars, suara kokangan senjata, letusan dan dentuman berbaur dengan orasi dan teriakan menjadi suara yang didengar setiap hari. Satu satu Mahasiswa gugur, di tembak mati di jalan tempat mereka sampaikan aspirasi, yaitu; Moses Gatotkaca (8 Mei 98), Hedriawan Sie, Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan dan Herry Hartanto (Trisakti 12 Mei 98), kemudian Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo, Sigit Prasetyo, Teddy Wardani dan Bernardus Realino Norma serta satu pelajar Lukman Firdaus (Semanggi Satu, November 1998). Satu Mahasiswa UI, Yap Yun Hap ditembak mati di Semanggi 28 September 1999. Di hari yang sama dua mahasiswa Lampung juga meninggal dunia yaitu M Yusuf Rizal dan Saidatul Fitria. Satu mahasiswa Palembang, Meyer Adriansyah meninggal pada tanggal 5 Oktober 1999.

Baca Juga:  Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?

Reformasi tidak Gratis, Reformasi dibayar tunai dengan darah dan nyawa puluhan mahasiswa dan aktivis (di luar dari ribuan lainnya yang luka dan cacat). Reformasi lahir dari darah, keringat, air mata, luka dan memar puluhan ribu Mahasiswa.

Di atas seluruh pengorbanan itulah kebebasan dibuka, demokrasi dibangun dan Indonesia merangkai kembali harapan harapannya diatas kesetaraan tanpa diskriminasi.

Berikutnya puluhan partai baru berdiri, kebebasan Pers terbuka lebar, banyak organisasi buruh, tani dan organisasi Rakyat di deklarasikan, jabatan Presiden di batasi 2 periode. Pileg, Pilpres dan Pilkada dilakukan dengan pemilihan langsung dan suara terbanyak. Pemimpin baru bermunculan, Polisi dan Tentara dipisahkan dari ABRI menjadi lebih profesional dalam tupoksi masing masing, Newmont dan Freeport kembali ke pangkuan bumi Pertiwi, kembali dimiliki bangsa sendiri.

Reformasi memang belum sempurna tapi pelan pelan buah buah Reformasi mulai tumbuh dan dinikmati banyak orang termasuk mereka yang menolak Reformasi, termasuk para pembenci Reformasi, bahkan juga dinikmati oleh mereka yang menembak, menculik, menyiksa dan membunuh mahasiswa.

Hari ini, setelah 22 tahun kemana para pejuang Reformasi itu? Aktivis 98 berbeda dengan aktivis 66. Jika aktivis 66 demonstrasi dalam rentang waktu 60 hingga 90 hari, kemudian menikmati jabatan dan kekuasaan selama 33 tahun, maka itu berbanding terbalik dengan aktivis 98 karena sejak 22 tahun lalu hingga hari ini tidak ada “hak hak istimewa” tidak ada “kemanjaan” tidak ada “kemudahan dan kesempatan lebih” yang di peroleh aktivis 98 seperti yang dulu pernah dinikmati aktivis 66.

Aktivis 98 adalah anomali dari sejarah Gerakan Mahasiswa pada umumnya. Mereka tidak punya pemimpin tunggal, dominasi pergerakan tidak di monopoli kampus negeri, bergerak hampir di 27 Propinsi. Beberapa perbedaan besar antara aktivis 66 dan 98 antara lain adalah :

Aktivis 66 Berdemonstrasi dalam rentang waktu 60 hari hingga 90 hari.

Aktivis 98 Embrionya dimulai sejak 1996 dan mulai reda di tahun 2000 atau lebih dari 1300 hari.

Aktivis 66 mendapat dukungan Militer.

Aktivis 98 di represi oleh militer.

Aktivis 66 meninggal 2 orang.

Aktivis 98 meninggal lebih dari 30 orang.

Aktivis 66 meninggal 2 orang dan keduanya diberi gelar pahlawan lalu diabadikan jadi nama jalan.

Aktivis 98 dari 30 lebih yang meninggal tidak satupun di berikan gelar pahlawan dan tidak ada yang di abadikan menjadi nama jalan.

Aktivis 66 beberapa bulan setelah Soeharto dilantik sebagian di angkat menjadi anggota DPR tanpa melalui Pemilu.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

Aktivis 98 sampai hari ini selama 22 tahun, sudah 5 Presiden tapi tidak ada aktivis 98 yang diangkat secara istimewa jadi anggota DPR tanpa Pemilu.

Aktivis 66 setiap periode pemerintahan Orde Baru selama 33 tahun selalu ada yang diangkat jadi menteri sebagai representasi ide yang diperjuangkan generasinya.

Aktivis 98 selama 22 tahun tidak ada yang menjadi menteri sebagai representasi ide generasi Reformasi.

Aktivis 66 diberi kemudahan dari negara untuk menjadi pengusaha dan membangun konglomerasi.

Aktivis 98 tidak mendapatkan kemudahan dari negara untuk menjadi pengusaha dan membangun konglomerasi.

Tulisan ini merupakan perbandingan sejarah dari dua generasi yang berbeda dalam banyak hal termasuk beda pilihan geraknya. Tulisan ini perbandingan dua generasi dengan segala kekurangan, kelemahan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses sejarah itu sendiri.

Memilih entah berkolaborasi, entah berkonspirasi atau berjalan sendiri dalam perjuangan akan memiliki konsekwensi nya masing masing. Apakah kelak menjadi yang di sayang atau mungkin menjadi yang di buang karena menjadi generasi yang tidak diinginkan. Apakah menjadi bagian dari kekuasaan dengan seluruh kewenangan dan kekayaan atau hidup dengan berselimut kesepian dipinggiran. Apakah menjadi “kuda tunggangan” dari cita cita orang lain atau menjadi tuan dari cita cita generasi itu sendiri.

Semua pilihan punya harga nya masing masing, harga yang harus di bayar entah sekarang atau kemudian.

Semoga para anak muda “pembangkang”, pemuda pemudi yang “minim kesabaran” para pemuda/i “penjawab zaman” para pemuda/i “pengukir sejarah” bisa belajar dan memilih pola 66 atau pola 98 dengan segala kelemahan dan kekurangannya atau justru mampu mencari pilihan pola yang baru dan keluar dari pilihan dua generasi itu.

Karena biar bagaimanapun setiap generasi akan memiliki masalahnya sendiri, tantangannya sendiri, dan setiap generasi akan mencari jawaban serta jalan keluar dari masalah di zamannya. Setiap generasi akan melahirkan pejuang pejuang nya, pemimpin pemimpinnya dan mengukir sejarah nya sendiri.

Akhir kata, di tengah perbedaaan perbedaan antara kita, izinkan saya menyampaikan salam hormat untuk para senior aktivis 45, 66, 74, 78, 80 an, salam hormat untuk semua aktivis 98 dimanapun berada, salam hormat untuk semua aktivis yang sudah ada, yang sedang ada dan mereka yang akan ada.

Adian Napitupulu, SH, Sekjen PENA 98 (Persatuan Nasional Aktivis 98)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Feature

Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?

Published

on

By

Penulis : Adian Napitupulu

KendariMerdeka.com – Tanpa ada angin dan badai tiba tiba Erik Thohir sebagai Menteri BUMN berbicara tentang mafia alat kesehatan (alkes) yang mendominasi impor alat kesehatan (tentu yg di maksud semua alkes dan obat terkait Corona).

Siapa yang di maksud Erik Thohir? Ada kalimat yang bisa jadi clue menunjukan siapa mafia di maksud yaitu “Mereka yang mendominasi”

Pernyataan adanya Mafia adalah pernyataan serius yang bisa menyasar kesiapapun. Kalau ukuran mafia nya adalah Dominasi Impor alkes dan obat maka bisa jadi hanya dua lembaga yang memenuhi syarat Dominasi yaitu BNPB dan BUMN. Apakah pernyataan Erik ini menyasar ke BNPB? Mungkin saja, Karena ada 19 jenis Alkes yang rekomendasi Impornya di keluarkan BNPB.

Ini daftar rekomendasi Impor alkes dari BNPB : Surgical apparel, Disinfektan, Sarung tangan steril,Sarung tangan pemeriksaan, Thermometer, Ventilator infusion pump, Mobile x-ray, High flow oxygen device, Bronchoscopy portable, Power air purifying respirator CPAP Mask, CPAP machine, ECMO (extracorporeal membrane oxygenation), Breathing circuit for ventilator and incubator transport, Transport culture medium, Microbiological specimen collection and transport device (dacron swab), Alat rapid test COVID-19, Resuscitation bag.

Tapi bisa juga Erik sedang menegur oknum atau BUMN di bawah kementriannya? Hmmm atau jangan jangan pernyataan Erik itu menuduh saya karena satu bulan lalu saya pernah meminta Pemerintah memudahkan impor Alkes walaupun saya bukan importir dan trader. Dan sebagai calon tertuduh, setengah tertuduh atau berpotensi menjadi tertuduh maka anggap saja tulisan ini semacam hak jawab.

Apakah benar BUMN mendominasi impor Alkes dan Obat? Ini data dari berbagai media : RNI impor 500.000 Rapid test dari Cina, Indo Farma impor 100.000 rapid test, Kimia Farma impor 300.000 rapid test. Total impor Rapid test sudah 900.000 buah. Berikutnya BUMN juga impor bahan baku untuk produksi 4,7 juta masker. Bio Farma impor bahan baku untuk 500.000 obat dari India untuk membuat Oseltamivir. BUMN juga impor 2 juta Avigan. BUMN impor bahan pembuat 3 juta klorokuin. BUMN dan BKPM impor bahan baku APD dari China dan Korea. BUMN impor 20 PCR dari Farmas Roche Swiss. Dengan data itu sebenarnya BUMN salah satu yang mendominasi Impor alkes dan Obat.

Aneh tidak? BNPB yang keluarkan rekomendasi Impor, BUMN ikutan mendominasi Impor tapi menteri BUMN nya sekarang bicara bahwa ada Mafia yang mendominasi Impor Alkes. Jadi sebenarnya siapa Mafianya Pak Menteri? Kalau impor Alkes harus ada rekomendasi sekian lembaga negara, apakah Pak Menteri ingin katakan bahwa Mafia Mafia itu dapatkan rekomendasi juga?

Baca Juga:  Adian Napitupulu: Presiden Meminta Nama Nama Aktivis 98 Untuk Menjadi Komisaris BUMN

Atau mungkin maksud pak menteri adalah memotivasi kita untuk memproduksi sendiri Alat Kesehatan dan Obat. Ide bagus, tapi sayang nya kita tidak punya kemampuan negosiasi dengan virus agar menunda infeksi sampai kita siap produksi alkes dan obat sendiri. Jadi ide cerdas itu juga sedang berlomba antara kecepatan produksi Alkes dan Obat dalam negeri versus kecepatan penyebaran infeksi virus. Kira kira siapa yang menang?

Ah sudahlah. Begini Pak Menteri, kalo memang ada Mafia dan buktinya cukup maka segera lapor Presiden, lapor Polisi atau KPK, lengkapi bukti bukti trus tangkap, jangan cuma bicara ke Media saja dan membuat Rakyat dan Pelaku usaha saling curiga.

Ini situasi di mana semua tertekan, jangan ditambah dengan tuduhan kanan kiri lagi. Jangan juga membuat importir dan trader yang mau impor jadi tidak berani karena takut di tuduh mafia sementara kebutuhan Alkes dan Obat untuk 260 juta jiwa itu tidak sedikit dan belum tentu Negara mampu memenuhi semuanya sendiri.

Di bawah ini sedikit saya buat corat coret contoh kebutuhan 3 jenis alkes.

Kebutuhan Alkes

Jika mengikuti standar WHO maka idealnya masker 3 ply sekali pakai harus di buang. Dengan populasi 260 juta jiwa kira kira perhari kita butuh berapa Masker? Kita anggap saja prioritas kebutuhan Masker perbulan adalah 30% dari populasi yaitu 78 juta masker perbulan. Kalau wabah Corona sampai bulan Juli berarti kebutuhan masker Mei ke Juli sekitar 234 juta masker.

Baju APD. Kita asumsikan ada 200.000 tenaga kesehatan mulai dari Dokter, perawat, supir ambulance, administrasi Rumah Sakit hingga Puskesmas dan relawan yang bekerja 24 jam terkait penanganan virus Corona. Dari angka asumsi itu berapa kebutuhan APD per hari? Jika menggunakan standar kesehatan maka APD untuk penanganan virus yang sangat menular seperti Corona hanya bisa di gunakan sekali pakai lalu di hancurkan (virus Corona menurut National Intitute of Health USA bisa hidup di bahan plastik selama 3 hari).
Dengan demikian maka dalam satu bulan paling tidak 200.000 orang x 30 hari berarti di butuhkan minimal 6 juta APD. Kalau di hitung Mei ke Juli sekitar 18 juta APD

Baca Juga:  Warga Marombo Pantai Rindukan PT Bososi Beraktivitas Kembali

Sekarang kita hitung Rapid Test. Mari bandingkan dengan beberapa data yang saya dapatkan ini (mohon di koreksi datanya); Spanyol, populasi 46 juta jiwa membeli Rapid Test sebanyak 5,5 juta pcs. Kuwait, populasi 4 juta jiwa membeli 30.000.000 Rapid test atau tiap jiwa dapatkan 7 hingga 8 rapid test sampai wabah Corona berlalu. Belanda, Populasi 17 juta jiwa membeli sekitar 7,5 juta Rapid test atau sekitar 40 an % dari total populasi, sementara India, populasi 1,3 Milyar jiwa membeli 150.000.000 rapid test atau sekitar 11,5 % dari Populasi.

Bagaimana Indonesia? Kita andaikan saja Indonesia membeli Rapid Test 10% dari populasi 260 juta, maka sejak ditetapkannya situasi Darurat Corona 29 Febuari hingga hari ini, seharusnya sudah siap 26 juta pcs Rapid Test.

Itu baru 3 jenis alkes, kita belum bicara Ventilator, PCR, Disinfektan dan sekian banyak kebutuhan lainnya. Apakah negara sanggup menyiapkan itu semua dalam waktu cepat? Kalau sanggup silahkan tutup impor, kalau tidak mampu ya rangkul seluas dan sebanyak mungkin importir dan mengikat mereka dengan kontrol yang kuat dalam kualitas, distribusi dan harga jual.

Terpenuhinya alkes dan obat corona tidak serta merta membuat masalah selesai seketika, ada banyak masalah lain yg datang bertubi saat ini. Apa saja masalah yang akan segera datang?

PHK Massal dan Pengangguran

Febuari 2020 hingga Awal April 2020 total pekerja yang di PHK dan di rumahkan sudah mencapai 2,8 juta orang dari sekitar 114.000 perusahaan. Jika wabah Corona terus berlanjut hingga bulan Juli maka jumlah PHK bisa melewati angka 5 hingga 6 juta jiwa.

Itu baru menghitung sektor Formal, jika kita menghitung sektor Informal maka angkanya bisa lebih fantastis lagi. Dalam data, masyarakat yang bekerja di sektor Informal mencapai 71 juta jiwa. Kalau kita gunakan asumsi yang paling optimis yaitu 20% pekerja Informal berhenti bekerja maka setidaknya ada 14 juta pengangguran baru.

Jika Formal dan Informal di gabungkan maka bisa jadi di bulan Juli nanti total pengangguran baru akan mencapai paling tidak 21 juta jiwa.

Kelaparan

Mari buka sejarah, di setiap wabah penyakit maka berikutnya pasti diiringi dengan kelaparan yang merebak di mana mana. Logikanya sederhana saja, wabah penyakit membuat banyak orang harus di karantina. Akibatnya sawah, ladang, kebun, peternakan, beragam industri makanan tutup atau setidaknya mengurangi produksi. Di sisi lain, naiknya nilai tukar dollar dan PHK dalam jumlah besar besaran baik sektor Formal dan informal membuat daya beli Rakyat untuk membeli kebutuhan pokok menjadi sangat lemah.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Kalaupun pemerintah sanggup menjaga stok beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan impor dan beragam cara lainnya, namun demikian, dengan ketiadaan pekerjaan dan pendapatan maka belum tentu juga masyarakat akan mampu membeli beras dan kebutuhan pokok yang di siapkan itu. Ujungnya tetap saja Rakyat kelaparan.

Konflik Sosial

Jika situasi hari ini semakin memburuk dalam 2 atau 3 bulan ke depan maka kondisi Rakyat seperti rumput kering yang mudah terbakar bahkan oleh isu yang sangat remeh sekalipun. Sesepele apapun triger nya bisa menimbulkan ledakan yang mungkin tidak kita sanggup prediksi besarnya.

Potensi konflik sosial dan kriminalitas dalam beragam bentuknya potensial besar terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Bisa Juni, Juli atau Agustus. Kenapa demikian? Karena beberapa bulan ke depan Ketakutan akan wabah penyakit, keputusasaan pada hilangnya pekerjaan dan pendapatan bercampur di dalam dada yang sama dari tubuh dengan perut yang juga di dera kelaparan. Campuran 3 hal ini bisa menjadi energi kemarahan yang luar biasa.

Kita bisa browsing untuk mencari tahu ada berapa banyak peristiwa dalam beberapa waktu terakhir di beberapa negara sudah terjadi penjarahan, kerusuhan dan kriminalitas yang meningkat tajam.

Melihat rumit dan besarnya masalah yang di hadapi bangsa ini maka menurut saya, lebih baik saat ini semua Menteri dan Kepala Daerah Fokus bekerja untuk mencegah penyebaran virus, mengurangi pengangguran dan menyiapkan ketersediaan bahan pokok. Menteri dan Kepala Daerah yang punya ambisi jadi Capres 2024 baik nya meredam dulu ambisi nya agar Rakyat dan Negara selamat. Baiknya menteri menteri dan Kepala Daerah bekerja fokus dan jangan menjadi penyebar isu. Jika ada Mafia segera laporkan pada Presiden, Polisi, Kejaksaan Agung atau KPK, kalau ada Dominasi impor yang tidak adil bawa ke KPPU, semua mekanisme saat ini sudah ada.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Feature

Tangkal Virus Corona, Adian Napitupulu: Mudahkan Impor Alkes Atau Siapkan Ekskavator

Published

on

By

Adian Napitupulu

KendariMerdeka.com – Epidemik Corona di perkirakan akan memuncak di antara bulan Mei – Juni. Jika negara masih lambat bergerak dan penuh dengan birokrasi yang berbelit jangan kaget jika antara Mei dan Juni nanti bisa jadi negara harus siapkan banyak eskavator karena ribuan mungkin belasan ribu orang akan Meninggal dunia lalu ekskavator akan bekerja siang malam menggali kuburan.

Kuburan massal harus dicegah dengan segala cara, salah satunya adalah dengan membuka keran impor untuk alat alat medis baik utuh maupun bahan baku terkait virus corona apakah itu masker, apd, thermometer, sarung tangan, sanitizer, disinfektan bahkan hingga alat test (Rapid Test). Semua pihak yang sanggup mengimpor alat alat tersebut selama kriteria dan uji alatnya layak harus diberi extra kemudahan import bila perlu sementara waktu di bebaskan dari bea import dan pajak agar alat alat itu menjadi murah di beli siapapun.

Membebaskan semua pihak yang akan memasukan alat alat medis terkait Corona dari birokrasi impor akan membuat semua alat medis itu akan membanjiri indomart, carefour, alfamart hingga apotik, toko obat bahkan bisa jadi membanjiri warung warung klontong di perkampungan dan pasar pasar tradisional. Dalam situasi ini, kebanjiran lebih baik daripada kekurangan.

Tugas pemerintah menjadi lebih ringan karena peran mengadakan alat medis yang tadinya dimonopoli penuh baik anggaran maupun distribusinya oleh pemerintah, berikutnya di ambil alih oleh banyak orang, dan pemerintah mengambil peran sebagai pengontrol kualitas dan membuat patokan Harga Eceran Tertinggi untuk setiap jenis alat medis itu.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

Kalau negara bisa memanfaatkan para importir dan pedagang maka alat medis itu bisa sampai ke seluruh pelosok pedalaman dengan harga murah tanpa menguras anggaran pemerintah. Selanjutnya Pemerintah bisa menghemat anggaran yang ada untuk di gunakan fokus pada hal lain seperti membangun RS untuk karantina, mensubsidi obat dan alat medis untuk orang orang yang benar benar tidak mampu, lansia, tuna wisma dll.

Dalam situasi darurat Corona seperti saat ini biarkan saja importir mendapat sedikit untung, pedagang bahkan apotik, warung warung juga mendapat sedikit untung, itu tidak masalah karena masalah mendesak dan terpenting saat ini adalah, Rakyat selamat!

Wabah Corona bukan seperti tsunami atau banjir atau gempa atau jenis bencana alam yang terlokalisir di satu tempat. Wabah corona bisa mengorbankan siapa saja, kapan saja dan dimana saja di seluruh belasan ribu pulau di Republik ini. Satu satunya cara memenangkan perang melawan virus Corona hanya bisa dilakukan dengan membangun perlawanan Rakyat secara bersama sama.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

Ketika Apotik, Indomart, Alfamart, Toko Obat memiliki stock berlimpah akibat kran import alat alat medis itu di buka luas dan mudah maka berikutnya bisa saja bidan dan perawat di pelosok kampung membeli APD dan rapid test lalu membuka layanan rapid test corona di teras rumahnya, warga satu RT bisa urunan membeli Disinfektan untuk menyemprot seluruh RT, di kampus kampus mahasiwa dengan APD yang mereka dapat di Indomart bisa membuka layanan rapid test yang mereka beli dari Alfamart. Para relawan dan donatur bisa urunan membeli alat medis dari importir dan membagikannya ke puskemas puskesmas. Jangan kaget juga ketika tukang sayur yang berkeliling dengan motor dan gerobak sayurnya berikutnya tidak hanya menjual sayur tapi juga menjual masker dan berbagai jenis APD.

Bila situasi itu terjadi maka gerakan melawan corona bukan lagi milik BNPB, bukan lagi milik BUMN atau Menkes tapi menjadi milik importir, milik, pedagang, milik tukang sayur, milik bidan desa, perawat, dokter-dokter desa, warga seluruh RT, milik mahasiswa, relawan dan donatur donatur, semua bergerak Melawan corona dan berikutnya menjadi Gerakan Rakyat di semua level di semua profesi, disemua tempat hingga kampung yang terpencil sekalipun. Kunci kemenangan kita adalah Gotong Royong yaitu semua bergerak bahu membahu untuk kemenangan hingga di akhir cerita nanti tidak ada Menteri, Gubernur atau satu dua tokoh yang jadi pahlawan karena pahlawan sesungguhnya adalah Rakyat itu sendiri.

Baca Juga:  Vania Nathania Eliza Juarai Ajang Pesona Batik Nusantara Internasional

Ketika melawan corona menjadi gerakan Rakyat di mana “senjata” untuk melindungi diri bisa di dapat dengan murah dan mudah, bisa jadi virus corona akan frustasi massal karena setiap orang di manapun sudah pakai masker, tangannya terbungkus sarung tangan latex, badannya terbungkus APD, sanitizer ada di pintu masuk rumah, di dapur, di kantor desa, di kampus, di sekolah, di wc umum di mana mana ada.

Kita tahu bahwa uang negara terbatas, aparatur negara terbatas, semua terbatas apalagi di tambah krisis global yang juga datang bersamaan. Dengan seluruh keterbatasan dan situasi krisis sepertinya mustahil negara sanggup menjadi super hero yang mampu melindungi seluruh Rakyatnya dengan baik dan sempurna. Bila negara tidak mampu melindungi maka berikan peluang agar Rakyat melindungi dirinya sendiri…. caranya dengan membuka impor alat alat medis itu semudah mungkin, bea dan pajak semurah mungkin dan biarkan Rakyat menjual ayamnya, memecah tabungannya, urunan bergotong royong untuk melawan bersama untuk kesehatan bersama untuk kehidupan bersama dan untuk kemenangan Indonesia melawan Corona.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Feature

Benang Kusut Aset Pemprov Sultra di Nanga-Nanga

Penulis: Redaksi
Editor : Redaksi

Published

on

By

Salah satu aset Pemerintah Propinsi Sultra di lokasi Nanga-nanga yang sudah dirubah menjadi arena wisata.

KendariMerdeka.com – Hingga saat ini, puluhan warga yang menempati lokasi pemukiman di Nanga-Nanga, masih belum jelas status kepemilikan tanahnya. Ada ratusan orang warga di wilayah itu yang tak memiliki kejelasan nasib meskipun sudah tinggal sejak puluhan tahun lalu.

Disana, ada aset berupa tanah milik pemerintah Provinsi sekira 793 hektar. Masalahnya, sudah diklaim dimiliki masyarakat setempat.

Warga sejauh ini kebanyakan hanya memiliki bukti berupa kwitansi pembelian. Melawan pegangan masyarakat setempat, Pemda malah memiliki bukti hingga sertifikat tanah.

Kepala biro pemerintahan Setda Sultra, Ali Akbar menyatakan, warga sudah melapor di Polda dan Ombudsman soal sengketa lahan. Tapi laporan mereka, tak diterima karena alasan bukti.

Baca Juga:  Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?

“Kwitansi yang mereka miliki, diperoleh dari hasil pembelian tanah dari seseorang,” ujar Ali Akbar.

Dia mengungkapkan, orang yang dimaksud bernama Bea. Dia diketahui, salah seorang yang mengklaim aset Pemda di Nanga-nanga.

“Dulu kami sudah laporkan Bea atas klaim yang dilakukan di tanah Pemda. Tapi saat ini bagaimana mau dilaporkan orangnya sudah almarhum,”kata Ali Akbar.

Menurutnya, Pemprov hanya fokus dengan aturan. Menurutnya, meskipun warga sudah berdemonstrasi, tetapi pembuktian akan ada di pengadilan.

“Disitu kita tinggal uji alas hak tanah antara mereka dan Pemprov. Jika warga menang kita akan ganti rugi. Tapi kalau Pemprov menang berdasarkan bukti-bukti yang ada, yah warga juga harus terima,” pungkasnya.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make