Connect with us

Berita

RDP Keluhan Sopir Truk, DPRD Sultra Bakal Agendakan Ulang

Penulis: Renaldi

Published

on

KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keluhan dan kendala ratusan sopir truk.

Pada kesempatan RDP tersebut, terpantau dihadiri oleh perwakilan persatuan sopir truk Kabupaten Konawe, pihak perusahaan serta instansi terkait.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Suwandi Andi, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa ia dan semua stakeholder yang hadir mampu memahami keluhan para sopir.

“Nda mungkin mau jalan kalau mau rugi,” kata Suwandi Andi, Selasa (31/10/2023).

Suwandi Andi menegaskan, bahwa pemangku kewenangan juga mesti memikirkan para sopir.

“Para sopir ini pasti butuh makan, butuh bayar cicilan, dan sudah dua minggu tidak jalan,” ungkapnya

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa agenda berikutnya akan diadakan Rapat Kerja pada Selasa 7 Oktober 2023.

“Kita harap semua stakeholder bisa hadir agar cepat rapat kerja dan bisa jalan kembali beraktivitas. Kita juga mesti melihat berbagai sisi apalagi sekarang sedang inflasi, selain itu kita lihat juga ada kendaraan yang muat melebihi 10 ton tapi tidak ditindaki,” pungkasnya.

Sebagai informasi, RDP itu diagendakan berdasarkan keluhan ratusan sopir truk melalui penyampaian aspirasi di kantor DPRD Sultra pada Selasa 17 Oktober 2023.

Ratusan sopir truk itu menyampaikan bahwa ada beberapa kendala dilapangan. Mulai dari soal keadilan dalam pembatasan tonase pemuatan hingga ada upaya-upaya menghalangi aktivitas oleh sejumlah oknum.

Kordinator Lapangan IKA Persut Kabupaten Konawe, Muhammad Jafar mengatakan pihaknya meminta DPRD Sultra mencarikan solusi.

“Kami minta instansi berwenang berlaku adil, jangan hanya kepada kami yang dibatasi retase muatan sebanyak 8 ton, soalnya kalau dengan muatan seperti itu kami tidak mendapatkan keuntungan, mana solar kami beli eceran karena lama mengantrinya di SPBU, dan kemudian kalau memang dibatasi semua mesti dibatasi jangan hanya kami yang dibatasi muatannya,” ungkapnya.

Pihaknya juga membeberkan bahwa masih ada saja pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat dan melakukan aksi pemalangan entah apa motifnya.

“Izin kami lengkap, tiap kami jalan dilengkapi dengan surat jalan, tetapi masih saja ada oknum-oknum yang mengatasnamakan masyarakat menghalangi-halangi aktivitas kami, dan disini kami minta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap oknum-oknum tersebut,” bebernya.

Jafar juga berharap DPRD Sultra dan Instansi berwenang lainnya dapat mencarikan solusi dan memberikan kebijaksanaan terhadap para sopir truk.

“Kami cari makan untuk keluarga dan pasti kami cari untung untuk dibawa pulang, kalau dibatasi 8 ton, sedikit sekali kami dapat, dan kami minta ada kebijaksanaan maskimal 12 ton muatan,” tandasnya.

Berita

DPRD Sultra Diminta Tegas Tangani Dugaan Pencemaran Lingkungan PT TBS di Watalara

Published

on

KENDARI – Aksi demonstrasi dugaan pencemaran lingkungan PT Tambang Bumi Sulawesi (TBS) di Blok Watalara, Desa Pu’ununu, Kecamatan Kabaena Selatan, Kabupaten Bombana terus berlanjut.

Konsorsium Mahasiswa Sulawesi Tenggara (Korum Sultra) kembali bertandang ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra yang ketiga kalinya untuk menyuarakan jeritan masyarakat yang terkena dampaknya.

Dalam orasinya, mereka mendesak DPRD Sultra untuk mengeluarkan rekomendasi pemberhentian aktivitas atau bahkan pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TBS. Sebab perusahaan tersebut diduga telah mencemari lingkungan pada saat 8 dan 30 Januari 2025. Di mana terlihat dari beberapa foto dan video dokumentasi aliran kali dan pesisir pantai berwarna kemerah-merahan.

“Kami meminta ketegasan dari anggota DPRD Sultra soal rekomendasi pemberhentian aktivitas PT TBS di Kabaena Selatan,” ucap Jendral Lapangan Korum Sultra, Malik Botom

Malik menilai, DPRD Sultra tidak serius dalam menanggapi persoalan dugaan pencemaran lingkungan PT TBS.  Sebab menurutnya, Komisi III DPRD Sultra tidak menjalankan hasil keputusan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang terselenggara pada (22/1/25) lalu.

Ketua Komisi III DPRD Sultra, Sulaeha Sanusi akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penambangan PT TBS dan setelah melakukan kunjungan hingga memperoleh data primer maka akan segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus). Dalam kunjungan Komisi III DPRD Sultra nanti, pihaknya siap melibatkan perwakilan dari Konsorsium Mahasiswa Sultra.

“Kalau siap, ayo sama-sama supaya mereka melihat secara langsung pada pihak-pihak yang seperti TBS ini,” ujarnya.

PT TBS disaat yang sama belum mengantongi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dalam aktivitas operasionalnya. Hal ini berdasarkan data dari Dinas ESDM Sultra. Berdasarkan data dinas ESDM Sultra ini, Sulaeha Sanusi berkomitmen akan menindaklanjuti ketiadaan RKAB PT TBS.

“Kami akan koordinasi dengan ESDM. Saya sudah dikirimkan juga, tidak ada namanya PT TBS sebagai pemegang kuota RKAB, kami akan tidak lanjuti juga,” ungkapnya.

Anggota Komisi III, Suwandi Andi menyetujui adanya pembentukan Pansus mengenai dugaan masalah pencemaran lingkungan PT TBS.

“Saya secara pribadi maupun anggota DPRD sepakat untuk pembentukan pansus,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Humas PT TBS, Nindra  membantah tudingan tersebut. Ia bilang, sampai hari ini sungai Watalara belum pernah meluap hingga mengakibatkan banjir dan mencemari lingkungan yang dapat merusak biota laut sebagaimana foto yang ramai beredar.

“Itu bukan banjir, tapi keruh akibat tingginya curah hujan. Foto banjir di rumah warga itu diambil dua tahun lalu dan saat kegiatan penambangan kami sedang berhenti,” jelasnya.

Continue Reading

Berita

5 Pekerja Galangan Kapal PT SMS di Lapuko Terluka Usai Alami Laka Kerja

Published

on

KENDARI – Lima pekerja galangan kapal PT Sumber Mandiri Shipyard (SMS) di Kelurahan Lapuko, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mengalami luka-luka akibat kecelakaan kerja.

Kelima pekerja yaitu MAR (28), D (28), G (54), MNFFHA (20) dan ANR (29) tahun. Empat pekerja harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU) Kota kendari sementara satu lainnya hanya mengalami luka bakar ringan.

Kapolsek Moramo, Ipda Fakhmi Sumadi melalui keterangan tertulisnya menyebut, kelima korban merupakan pekerja galangan kapal PT Sumber Mandiri Shipyard. Mereka mengalami kecelakaan kerja saat sedang melakukan perbaikan kapal pada bagian mesin.

“Kejadiannya Minggu, (9/2/25) sekitar pukul 11.00 WITA,” ujar Ipda Fakhmi.

Kapolsek bilang, empat pekerja harus dilarikan ke RSU Kota Kendari untuk mendapatkan perawatan medis dan satu korban mengalami luka bakar ringan.

“4 korban dirujuk ke RSU Kendari karena menderita luka bakar akibat peristiwa tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan saksi, pada saat kejadian, Petugas Pengawas menyaksikan pekerjaan pengelasan, tiba-tiba muncul ledakan yang mengeluarkan api sebanyak dua kali.

Ledakan pertama kecil, tetapi ledakan kedua kalinya besar hingga mengeluarkan api. Kemudian para korban langsung terpental dan bergegas lari menaiki tangga untuk keluar dari kamar mesin kapal.

“Belum ditahu penyebabnya, masih didalami oleh SatReskrim Polres Konsel,” pungkas Ipda Fakhmi.

Continue Reading

Berita

P3D Konut Bakal Laporkan Dosa PT Pernick ke Presiden dan DPR RI

Published

on

KENDARI – Ketua Umum Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut), Jefri bakal melaporkan perusahaan tambang PT Pernick Sultra ke Presiden Prabowo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Sebab, P3D Konut menduga PT Pernick melakukan aktivitas penambangan di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara sebelum Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) disetujui oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Republik Indonesia.

Bukan hanya itu, pemuda asli Konut yang karib disapa Jeje ini menyebut bahwa aktivitas haulling ore nikel PT Pernick Sultra berada pada koordinat jalan umum lintas Kabupaten yang notabenenya adalah jalan milik Pemerintah Daerah (Pemda) Konut di peruntukan untuk warga Desa setempat.

“Setelah bertahun-tahun lamanya masyarakat menggunakan akses jalan Kabupaten tersebut, PT Pernick seakan mengabaikan ketetapan Undang-undang terkait peraturan jalan umum atau kabupaten,” ungkap Jefri.

Sehingga Jefri menduga, Dinas Perhubungan (Dishub) Konut seolah tutup mata dengan aktivitas hauling ore nikel PT Pernick. Mirisnya lagi, Dishub Konut diduga telah menjalin kesepakatan bersama PT Pernick Sultra. Hal ini terlihat dari perlakuan mereka (Dishub) yang seakan-akan memperlakukan secara istimewa PT Pernick Sultra.

“Dishub Konut seakan malas pusing dan mengistimewakan PT Pernick Sultra. Apakah ada deal-dealan di bawah meja?,” tanya Jeje.

Jefri menambahkan, pengangkutan ore nikel yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang senyatanya adalah suatu tindak pidana dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan Perundang-undangan nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Atas dasar itu, sehingga P3D Konut berinisiatif untuk melaporkan PT Pernick Presiden Prabowo dan DPR RI. Karena merupakan pelanggaran yang sangat fatal memakai jalan Kabupaten tanpa izin dan dugaan melakukan penambangan sebelum RKAB di setujui.

Sebelumnya telah diberitakan, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Konut, Mirwan Mansyur menyebut, permohonan izin PT Pernick sudah diteruskan ke Dishub terkait peraturan teknisnya pada Desember 2024.

“Permohonannya sudah masuk Desember 2024 melalui Dinas PTSP, yang diteruskan pada Dishub untuk peraturan teknisnya. Kita sudah keluarkan perteknya untuk ditindaklanjuti oleh PTSP dalam mengeluarkan rekomendasi izin, seperti itu alurnya,” ujar Mirwan Mansyur.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Lalulintas Dishub Konut, Awan Priadi menuturkan, meski pertek sudah dikeluarkan oleh Dishub Konut, namun masih ada proses perizinan yang harus dilewati sampai rekomendasi izin keluar.

“Baru keluar pertimbangan teknisnya dari perhubungan, tapi rekomendasinya belum keluar dari perizinan (PTSP). Karena PT Pernik wajib memiliki kajian lalu lintas atau dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin),” tutur Awan.

Awan Priadi menegaskan, Dishub Konut sudah berulang kali mengelurkan teguran pada manajemen PT Pernik Sultra, agar tidak beraktivitas terlebih dahulu, sebelum keluar rekomendasi lintas penggunaan jalan. Namun, teguran Dishub Konut seakan diabaikan oleh perusahaan.

“Sudah lama kami berikan teguran, tapi tidak diindahkan nanti ada masalahnya dengan warga baru mau berurusan jalan lintas,” kesalnya.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Pernick, Tahir membantah. Melalui sambungan telephone ia menyebut bahwa tudingan sejumlah warga tersebut tidak benar.

“Tidak benar tudingan tersebut,” katanya, Rabu (5/2/2025).

Tahir menerangkan bahwa yang mempersoalkan serta menutup akses hauling PT Pernick bukanlah masyarakat sekitar.

“Bukan warga dibagian bawah, terus kalau berbicara penggunaan jalan kabupaten itu berada dalam IUP kami, kalau mau dipersoalkan bukan hanya perusahaan kami yang menggunakan jalan perusahaan,” jelasnya.

Continue Reading

Trending