Connect with us

Berita

Ratusan Personil Gabungan TNI-Polri Diterjunkan Untuk Pengamanan Pilwabup Koltim

Published

on

Kapolres Kolaka, AKBP Resza Ramadianshah

KENDARIMERDEKA.COM, KOLAKA TIMUR – Kepolisian Resor Kolaka terjunkan ratusan personil gabungan TNI-Polri dan Satpol PP untuk mengamankan pemilihan Wakil Bupati (Wabub) Kolaka Timur (Koltim) sisa masa jabatan periode 2021-2026

Kapolres Kolaka, AKBP Resza Ramadianshah menyebutkan, sebanyak 400 personil gabungan yang ikut dalam pengamanan pemilihan Wabup Koltim yaitu 200 personel Polres Kolaka, 100 personel Brimob Polda Sultra, 20 personel TNI dan 80  anggota Satpol PP.

“400 personil gabungan TNI-POLRI dan Pol PP ini telah disiapkan sehari sebelum pemilihan Wabub yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim,” katanya, Kamis (28/7/2022).

Kata Resza, ratusan personil itu sudah disiagakan mulai kemarin, dan rencananya sampai dengan penetapan Wabup Koltim terpilih.

Baca Juga:  Kantongi 13 Suara, Abdul Azis Terpilih Jadi Wabup Kolaka Timur

“Kemungkinan, kami akan bersiaga sampai besok, hingga penetapan pemilihan oleh DPRD,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemilihan Wabub Koltim telah dikerucutkan dua nama, yaitu Abdul Aziz dan Diana Massi, yang merupakan istri dari Mantan Bupati perpilih 2019 lalu, yaitu Almarhum Samsul Bahri Majid.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kanwil Kemenkumham dan Kadin Sultra Teken MoU Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sultra melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU).

Penandatanganan Memorandum of Understanding tersebut terkait fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan, acara tersebut bertempat di salasatu hotel di Kota Kendari, Senin (8/8/2022).

Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Anton Timbang mengatakan bahwa giat tersebut merupakan hal yang membahagiakan baginya, sebab pemerintah melalui Kemenkumham telah mengajak pihaknya untuk lebih memahami dan memfasilitasi layanan hukum pendaftaran hak kekayaan intelektual dan perseroan perorangan.

Beliau menyampaikan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan bentuk penghargaan, pengakuan dan perlindungan negara terhadap hak cipta dan karya masyarakat.

“Yang tanpa disadari, saat ini untuk mengurus izin usaha dengan mencantumkan nama dan logo perusahaan sebagai identitas perusahaan, kita memiliki hak yang tidak dapat digunakan oleh pihak lain untuk mengambil keuntungan diluar kewenangannya,” jelasnya.

Baca Juga:  PT Bintang Indonesia Akan Masuk di Kendari, Rajab Jinik : Siapapun Boleh Berinvestasi

Demikian pula dengan produk yang dihasilkan dengan merek yang telah didaftarkan secara resmi, tentu akan ada mekanisme yang harus dilakukan.

“Sehingga kegiatan ini menjadi sangat penting untuk dipahami,” ucapnya.

Kadin Sultra juga mengapresiasi terobosan Kemenkumham dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, konsep perseorangan, yang memungkinkan UMKM melakukan scale up usaha, akses pembiayaan perbankan dan keringanan pajak dengan pembiayaan dengan waktu tertentu.

Lanjutnya, membeberkan bahwa sejauh ini Kadin Sultra telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan berbagai pihak, meliputi bidang usaha di sektor perbankan, asuransi, pasar modal, media, perhotelan, pelayanan kesehatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

“Kerja sama-kerja sama tersebut telah kami tindaklanjuti dengan berbagai kegiatan konkret,” pungkasnya.

Baca Juga:  KNPI Harap Pilwabup Koltim Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba mengatakan bahwa, penandatanganan naskah nota kesepahaman dengan Kadin Sultra terkait fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan perseroan perorangan.

Ia mengungkapkan, bahwa MoU yang dilakukan bukan hanya dengan pihak Kadin Sultra saja, tetapi juga dengan Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten/kota yang ada di Sultra, tentang layanan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Yang salasatu lingkupnya tentang kekayaan intelektual,” ucapnya.

Kemudian kepada DPRD tentang pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Lalu kepada Pemerintah Provinsi Sultra, Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah tentang penyuluhan hukum terpadu. Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap giat tersebut dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra.

Baca Juga:  Kantongi 13 Suara, Abdul Azis Terpilih Jadi Wabup Kolaka Timur

“Serta, perlindungan khazanah tradisi budaya masyarakat Provinsi Sultra,” ujarnya.

“Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi warga masyarakat Sultra karena kita mewarisi khazanah intelektual dan Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak,” tutupnya.

Sementara itu, Gubernur Sultra, Ali Mazi berharap giat tersebut dapat memberikan sumbangsih positif bagi pembangunan ekonomi kreatif di Provinsi Sultra.

“Serta, perlindungan khazanah tradisi budaya masyarakat Provinsi Sultra,” ujarnya.

“Kita patut bersyukur dan berbangga menjadi warga masyarakat Sultra karena kita mewarisi khazanah intelektual dan Sumber Daya Alam (SDA) yang banyak,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

KNPI Harap Pilwabup Koltim Berlangsung Aman, Lancar dan Kondusif

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Setelah sekian lama Kolaka Timur kekosongan pemerintahan defenitif, pemilihan Wakil Bupati pengganti antar waktu Almarhum SBM dan Ibu Meri akan dihelat besok 28 Juli 2022 di Kantor DPRD Kolaka Timur.

Menyambut hajatan tersebut KNPI Kolaka Timur menghimbau panitia pelaksana, pemilik suara dan kandidat calon untuk bersama-sama menjaga keamanan daerah. Bahkan secara tegas KNPI meminta seluruh masyarakat untuk berpartisipasi lebih demi kondusifitas daerah.

Hal itu disampaikan Nukman, Ketua KNPI Koltim melalui release persnya, Rabu, (27/07/2022).

Nukman mengatakan bahwa kita mesti menyambut dengan riang gembira momentum ini. Masyarakat Koltim telah lama menanti pemerintahan yang defenitif. Kini telah tiba saatnya menentukan siapa yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan Almarhum dan Ibu Meri.

Baca Juga:  DPD FAPRI Sultra Gratiskan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

“Ayo kita pastikan pemilihan berjalan lancar dan baik-baik saja. Jadikan hal ini sebagai ajang silaturahmi rakyat Kolaka Timur,” kata Nukman.

Selain itu KNPI juga mensuport secara penuh panitia pelaksana dan seluruh anggota DPRD yang selama ini bekerja keras dalam hal mempersiapkan pemilihan. Sebab, desah – desus kekosongan pemerintahan defenitif di Koltim telah banyak menimbulkan spekulasi publik.

“Kita apresiasi kerja-kerja Panli. Publik tau kalau langkah panitia sangat berdinamika untuk menyiapkan pemilihan ini,” kata Nukman

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

DPD FAPRI Sultra Gratiskan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Penulis : Rinaldy

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Advokat dan Pengacara Republik Indonesia (FAPRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi dilantik, Selasa (26/7/2022).

Bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Kendari, pelantikan Ketua dan 20 pengurus DPD FAPRI Sultra itu dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) FAPRI yaitu Yus Dharman (Ketua Dewan Pengawas DPP FAPRI).

Selain itu, juga turut hadir Yusri Palammai (Sekretaris Jendral DPP FAPRI), Brigjen (Purn) Subagya Santosa (Bendahara Umum DPP FAPRI), Yudhi Mahyudin (Ketua Dewan Pengawas PBH FAPRI), Oktaviano Putra (Wakil Bendahara Umum DPP FAPRI), dan Mayo (Wakil Bendahara Umum DPP FAPRI).

Ketua DPD FAPRI Sultra, Didit Hariadi dalam sambutannya menyebutkan, sesuai amanah Undang – Undang bahwa FAPRI memiliki fungsi dan tugas untuk melahirkan advokat atau pengacara-pengacara muda.

Baca Juga:  DPD FAPRI Sultra Gratiskan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

“Sedangkan PBH berkewajiban untuk menghadirkan pemerataan dalam hal pendampingan hukum bagi masyarakat di setiap daerah,” ujar Didit.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa lahirnya FAPRI yaitu, untuk menghilangkan stigma kepada masyarakat agar mendapat pendampingan hukum tidak harus menyediakan biaya yang besar untuk membayar pengacara.

“Ini yang kami tegaskan, bahwa PBH FAPRI tidak memungut biaya apapun dari masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang ingin mendapat pendampingan hukum,” terangnya.

Bagi masyarakat kurang mampu yang sedang sedang berkasus dan ingin mendapat pendampingan hukum dari PBH FAPBRI, cukup memperlihatkan Surat Keterangan tidak mampu dari RT/RW atau Kelurahan.

“Masyarakat bisa datang ke Posko Lapor Kasus kami yang ada di Kendari,” kata Didit.

Baca Juga:  DPRD Koltim Ketuk Palu, Tetapkan Program Kerja, Tahapan dan Tatib Pemilihan Wakil Bupati

Bagi masyarakat yang berkasus dan tidak mampu untuk disuarakan, kata Didit, PBH FAPRI akan menampung semua aduan dan akan membela seadil-adilnya dengan tidak membebankan biaya kepada mereka yang mencari keadilan.

“Cukup membawa kartu atau surat keterangan tidak mampu,” tegasnya.

Dikesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sultra, Boy Ihwansyah berharap, hadirnya DPD FAPRI ini dapat membantu masyarakat dalam pendapat perlindungan atau pendampingan hukum, tanpa adanya diskriminasi status sosial.

“Semoga dengan hadirnya FAPRI ini bisa membantu masyarakat yang kurang mampu apabila sedang berurusan dengan hukum. Karena biasanya masyarakat kecil itu yang selalu jadi korban,” harap Boy.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending