Connect with us

Berita

Rapat Konsultasi dan Munaslub Askompsi, Kadis Kominfo Sultra Minta Pemerintah Jalankan UU 32 Tahun 2004

penulis : Rinaldy

Published

pada

KendariMerdeka.com, Malang — Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Rapat Konsultasi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dalam rangka membangun sinegritas bidang Kominfo, antara program pemerintah pusat dengan daerah yang bertempat di Hotel Golden Tulip Batu Malang, Jumat (08/4/2021).

Rapat Konsultasi Askompsi ini dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mewakili Mendagri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo Arifin Saleh Lubis, Direktur Eksekutif Askompsi beserta jajaran, Rudiantara Mantan Menteri Kominfo, Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Diselenggarakannya Munas Luar Biasa ini dikarenakan Ketua Askompsi yang dijabat oleh Achmad Chrisna Putra, telah dilantik menjadi Kadis Perkebunan Provinsi Lampung. Untuk itu sesuai AD/ART Askompsi, jabatan Ketua Askompsi akan digantikan oleh yang baru.

Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, dalam sambutannya mengatakan agar Askompsi melalui Dinas-Dinas Kominfo seluruh Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada bidang statistik.

“Hal itu disebabkan karena data-data sektoral yang dihasilkan di bidang statistik nantinya digunakan untuk publikasi, hingga pada akhirnya digunakan Pemerintah sebagai rumusan untuk membuat suatu kebijakan,” Ungkap Iwan.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini selalu mengapresiasi Askompsi dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

“Kami dari Kemendagri siap untuk berkolaborasi serta mendukung Askompsi dan Dinas Kominfo untuk kemajuan Kominfo seluruh Indonesia,” pungkas Iwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, M Ridwan Badallah, yang turut hadir dalam Rapat Konsultasi tersebut menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam rapat ini, diantaranya bagaimana keberadaan dinas Kominfo di seluruh Provinsi dan Kabupaten dan Kota untuk betul-betul diseriusi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo, dimana menjalankan amanah Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah. Didalamnya termaktub ada kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penanganan dengan pemberian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan DAK yang mana hal-hal tersebut belum dilakukan Kemenkominfo.

Ridwan Badallah yang juga merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) Timur Askompsi menyerukan kepada seluruh anggota di Askompsi Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mari kita bersatu, mari kita berjuang terus sehingga Kemenkominfo bisa membuka mata, bisa membangun regulasi baru terkait bagaimana pemberian kewenangan kepada kominfo kabupaten/kota dan provinsi dalam pelaksanaan atau giat-giat Kemenkominfo,” ungkap Ridwan Badallah.

Selain itu, Ridwan Badallah berharap agar ditahun berikutnya ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota,”Askompsi punya keinginan audiensi dengan bapak presiden sehingga Kemenkominfo bisa melihat ada yang urgensi untuk dialokasikan sesuaiamanah UU 32 Tahun 2004,”. Harapnya.

Adapun kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan pataka sebagai simbol penyerahan estafet kepemimpinan dari Ketua Askompsi yang sebelumnya dijabat oleh Achmad Chrisna Putra kepada Ketua Askompsi yang baru, Sudarman, yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Bangka Belitung.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

Gambar ilustrasi

KENDARIMERDEKA.COM – Lembaga indpenden anti korupsi (LIAK) Sultra mengungkapkan adanya indikasi dugaan korupsi di internal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Indikasi tersebut berupa perbaikan pagar utama UHO dengan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun 2020 yang dalam pekerjaannya sama sekali tidak sesuai bestek.

Koordinator LIAK Sultra, Asfar mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO tahun 2020.

Olehnya itu, sambung dia, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan pagar tersebut.

“Kita mempunyai beberapa bukti-bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO, ” katanya, Kamis (10/6).

Ia menambahkan, indikasi korupsi itu berupa, tidak adanya papan proyek hingga volume pekerjaan sama sekali tidak diketahui.

“Sebelum dilakukan pekerjaan, telah ada fondasi awal sehingga hanya dibungkus saja. Bahkan, pagar lama sama sekali tidak dibongkar, langsung lapiskan saja batu merah, ” bebernya.

“Kami juga mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Rektor UHO selaku kuasa anggaran (KA), pejabat pembuat komitmen (PPK) karena melakukan pembayaran yang tidak susai serta pihak kontraktor pekerjaan, ” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Penambang Ilegal Pasir PT NET di Nambo Dimodali TKA China Mr Hao

penulis : Syukur

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Polisi seharusnya secepatnya melakukan tindakan awal untuk segera menutup Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Nambo. Alasannya jelas, bahwa Tambang CV Echal yang sudah berubah nama menjadi PT NET ini, tak pernah punya izin sejak Tahun 2020 mengolah pasir Silika.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Abdul Rajak Jinik membenarkan, jika aktivitas tersebut tak tutup, maka akan dilaporkan Kepolisi. Menurutnya, aktivitas galian C Pasir yang tak punya izin berpotensi mencemari lingkungan pantai Wisata Nambo.

“Kita akan laksanakan Hearing kedua, dan ini sudah akan masuk ke ranah Kepolisian,”tutur Rajab Jinik.

Lurah Nambo Kota Kendari, Rajamudin membenarkan bahwa PT NET ini masih aktivitas di Kelurahan Nambo hingga sekarang. Dia menuturkan, masyarakat tak mungkin melarang karena perusahaan mempekerjakan tenaga lokal. Namun, memang soal izin dia tak begitu tau. Karena selama ini perusahaan tersebut beraktivitas, izinya tidak pernah disampaikan ke Kelurahan.

“Kalau soal izinya saya belum pernah lihat. Tapi, memang aktivitas terus didalam. Saya tidak tau kalau sudah berubah nama dari CV EChal menjadi PT NET,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar, SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai Aktifitas tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk mengelola, apa lagi dengan menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada pihak OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktifitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” Imbuhnya, Senin(7/6/2021).

Dari penulusuran jurnalis, Tambang Pasir Silika di Nambo dilakukan PT NET. Mereka membawa pasir bertongkang-tongkaang ke PT VDNI melalui Jetty PT TAS. Direktur PT NET, merupakan istri seorang Tenaga Kerja China bernama Mr Hao. Sementara Mr Hao sendiri adalah pemodal dari aktivitas tambang PT NET selama ini.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Pastikan PT Tiran Mineral Tidak Melakukan Illegal Mining

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Kabar bahwa PT Tiran Mineral beraktivitas Ilegal, sepertinya tak berdasar. Sebab, Polisi telah melakukan pengecekan dalam kawasan tersebut dan memiliki izin lengkap.

Perusahaan yang kabarnya akan membangun Smelter dalam kawasan industri tersebut, telah menuntaskan sejumlah izin yang ada.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono membenarkan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap. Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan tersebut telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Dari sisi UU minerba sudah aman dri dugaan menambang tanpa iup,”tuturnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending