Connect with us

Berita

PT Sangia dan Hafar Diduga Selundupkan Ore Nikel Dari Lahan Status Quo Menggunakan Dokumen Ilegal

penulis : Kym

Published

on

Dokumentasi PT Hafar

KendariMerdeka.com – Saat ini PT. Sangia Perkasa Raya dan PT. Hafar Indotech kembali melakukan aktivitas pertambangan ilegal di Mandiodo Konawe Utara. Hal ini di benarkan dengan berjalannya aktivitas kontraktor PT. PMS, PT. SAM, PT. NJM, dan PT. MIS di lokasi milik PT Antam blok mandiodo Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Diketahui, pemilik IUP PT. Sangia dan PT. Hafar Indotech di backup oleh oknum kepolisian dalam melakukan aktivitas ilegalnya. Bukan hanya itu, kedua perusahaan tersebut juga telah memalsukan dokumen untuk penjualan ore nikel di lahan status quo tersebut.

Selain itu, PT. PMS melakukan pengangkutan ore nikel di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Sangia yang merupakan lokasi tumpang tindih dengan PT Antam Tbk.

Presedium Koalisi Aktivis Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan (Kapitan Sultra) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrul Rahmani mengungkapkan bahwa PT. Sangia dan PT. Hafar adalah salah satu perusahaan IUP yang lahannya tumpang tindih dengan PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk site Mandiodo dan berdasarkan putusan terakhir 448 K/TUN/2019 yang inkrah bahwa mengabulkan permohonan kasasi Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan PT. Antam juga menyatakan gugatan. Para tergugat tidak diterima dalam hal ini PT. Hafar CS, dengan membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Jakarta nomor 34/B/2019/PT.Tun Jakarta.

“Diketahui, yang melakukan proses kasasi ke Mahkamah Agung hanya ada 3 perusahaan, selebihnya tidak mengajukan, dan secara otomatis telah mengakui lahan itu milik PT. Antam dan tak punya hak lagi,” ungkap Asrul.

“Perusahaan ini sepengetahuan saya masih berstatus sengketa (quo) dengan PT. Antam Tbk yang awal mulanya menolak kasasi bupati Konawe Utara Aswad Sulaeman melalui putusan 225 K/TUN/2014 akan tetapi masih di izikan melakukan aktivitas penambangan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, hal ini jelas melanggar hukum yang berlaku di negara ini,” bebernya.

Menurut Asrul, PT. Sangia dan PT. Hafar diketahui kembali melakukan aktivitas pertambangan dan telah mengizinkan beberapa perusahaan Kontraktor Mining untuk beraktivitas kembali dan diketahui atas persetujuan pemilik perusahaan.

“Jadi informasi yang sudah saya himpun, di lahan PT. Sangia itu ada sekitar 2 perusahaan yang lagi beraktivitas salah satunya itu PT. NJM dan PT. SAM yang diketahui pemilik perusahaan tersebut inisial FI serta kontraktor mining PT. Hafar yakni PT. MIS berinisial HM,” jelasnya.

Sementara itu, untuk Kontraktor mining PT. PMS milik inisial EV diduga sedang dalam proses mengeluarkan ore Nikel yang berada dalam IUP PT. Sangia melalui jalan houling dan Stocfile PT. Cinta Jaya.

“Kami sudah mengatongi dokumentasi aktifitasnya. Dan secara otomatis mereka telah menggunakan dokumen ilegal,” Tutur Asrul

Asrul berharap, agar penegak hukum bisa melakukan penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut dan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan PT. Sangia Perkasa Raya dan PT. Hafar Indotech. Sebab dirinya meyakini bahwa dalam melakukan aktivitas pertambangannya PT. Sangia dan PT. Hafar tidak dilengkapi dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB).

“Selain itu, yang namanya tidak tertib harus di berikan sanksi tegas, ditambah lagi kalau keyakinan saya pribadi yah, PT. Sangia dan PT. Hafar tidak mungkin bisa urus RKAB. Karena Pemerintah tidak akan menerima permohonan RKAB dari perusahaan yang bermasalah tersebut.

“Saya juga sudah mengantongi oknum-oknum yang membackup juga mengatur kegiatan PT. Sangia dan PT. Hafar sekaligus memberi izin penambangan kepada para kontraktor tersebut secara ilegal,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

MPR Menduga Ada Peran Eks Pj Bupati Bombana Atas Mangkraknya Proyek Jalan Alangga-Tinanggea

Published

on

KONAWE SELATAN – Proyek peningkatan jalan penghubung antara Kecamatan Alangga dan Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) sangat memprihatinkan, Senin (14/10/2024).

Diketahui, proyek jalan yang juga penghubung antar Kabupaten itu menelan anggaran sebesar Rp4,8 miliar. Tetapi belum cukup setahun dikerja, jalan tersebut sudah mulai berlubang dan beberapa ruas jalan digenangi air.

Perbaikan infrastruktur jalan hanya sebatas angan-angan. Akibatnya, kecaman muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya Majelis Perlawanan Rakyat (MPR). Menyoal terbengkalainya pengaspalan jalan Alangga-Tinanggea yang sampai hari ini belum memiliki titik terang serta penyelasaian.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi tenggara (Sultra) melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang dikerjakan oleh CV Adya Duta Pratama, telah menganggarkan sebesar Rp4,8 miliyar untuk pengaspalan jalan Alangga-Tinanggea.

“Proyek ini dimenangkan oleh CV Adya duta Pratama dengan dalih menyepakati berbagai prosedur yang ditetapkan oleh Pemprov Sultra,”kata Ketua Umum MPR, Rabil.

Proyek pengaspalan Alangga-tinanggea seharusnya selesai di tahun 2022 namun hingga penghujung tahun 2024, pengaspalan jalan tersebut belum memiliki tanda-tanda penyelesaian setelah dilihat dari hasil di lapangan.

“Dalam proses pengaspalan yang hanya sampai tahap pengerasan ini banyak menimbulkan pertanyaan dalam pengelolaan anggaran proyek tersebut,” ujar Rabil.

Setelah adanya pernyataan Kabid bina marga PU Sultra pada salah satu media online pada tanggal 19 Agustus 2023 lalu, yang mengatakan bahwa telah melakukan pemutusan kontrak kepada CV Adya duta Pratama dengan dalih wanprestasi.

“Seharusnya setelah melakukan pemutusan kontrak, pihak Pemprov Sultra berhak mengajukan dan meminta CV Adya Duta Pratama untuk mengembalikan uang negara serta bertanggungjawab atas keteledoran yang mereka lakukan,” tegas Rabil.

Tak hanya itu, Rabil menduga ada oknum polisi inisial AZ bertugas di Polres Bombana serta adanya indikasi keterlibatan oknum kontraktor inisial R dalam kasus proyek tersebut.

“Tetapi anehnya pihak Pemprov Sultra dalam hal ini Burhanudin selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) , dianggap diam dan tak berdaya dalam menanggapi kasus pengaspalan jalan Alangga-Tinanggea,” kata Rabil.

Sehingga, Rabil juga menduga ada keterlibatan Eks Pj Bupati Bombana (Burhanuddin) turut serta mengambil peran dalam gagalnya pembangunan jalan Alangga-Tinanggea, karena tidak adanya tindakan yang dilakukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Kami menduga saudara Burhanudin ini terlibat dan ikut memainkan peran dalam gagalnya pembangunan jalan Alangga-Tinanggea karena tidak adanya tindakan yang di lakukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),” ucapnya.

Menurut Rabil, oknum seperti tidak dapat lagi dipercaya untuk memimpin dimanapun berada.

“Oknum seperti ini tidak boleh di biarkan menjadi pemimpin di manapun dia berada karena sebelumnya nama Burhanudin sempat Ter seret dalam kasus korupsi pembangunan jembatan cirauci ll,”Tutur Rabil.

Kata Rabil, hahkan papan proyek pengerjaan jalan tersebut diduga sengaja dihilangkan untuk mengelabui masyarakat karena telah berakhir masa kontraknya.

Sementara, Kasubdit Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sultra, AKBP Rico Fernanda belum menerima laporan ataupun aduan terkait proyek peningkatan jalan penghubungkan Kecamatan Alangga dan Tinanggea.

“Belum tau,” kata AKBP Rico saat dikonfirmasi via whatsapp.

Eks Kasubdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Sultra ini menjelaskan, proses penanganan proyek yang diduga mangkrak terlebih dulu akan dilakukan verifikasi untuk memastikan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara.

“Diverifikasi dulu, apakah ada kerugian negara atau tidak. Kalau tidak ditemukan kerugian tidak bisa diproses, sebab Tipidkor akan melakukan proses ketikan menemukan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara,” ujarnya.

AKBP Rico bilang, Tipidkor wajib memproses dugaan proyek mangkrak jika menemukan adanya kerugian negara.

“Tipidkor itu wajib proses kalau ada kerugian negara. Terkadang ada perbuatannya melawan hukum tapi tidak ada kerugian negara bukan kewenangan Tipidkor, tetapi tetap akan dijerat dengan aturan lain,” tutupnya.

Continue Reading

Berita

Usai Alami Kecelakaan Kerja Driver Dump Truk PT SSB Kena PHK

Published

on

KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti aktivitas PT Sultra Sarana Bumi (SSB) di Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan ini diduga menerapkan sistem kerja rodi (kerja paksa) terhadap karyawannya, hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja yang berbuntut pada pengakhiran hubungan kerja (PHK) secara sepihak.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengungkapkan, kecelakaan kerja yang dialami oleh salah satu karyawan (driver dump truk) PT SSB pada 2 Oktober 2024 lalu diduga sebagai dampak dari kerja rodi.

“PT SSB kami nilai lebih mementingkan hasil dibandingkan keselamatan karyawannya dalam melangsungkan kegiatan haulling,” ucap Hendro, Minggu 13 Oktober 2024.

Insiden kecelakaan kerja di lokasi tambang PT SSB diduga disembunyikan agar tidak terekspos dan diketahui oleh instansi terkait dalam hal ini Disnakertrans Sultra. Bahkan karyawan yang mengemudikan dump truk dengan nomor lambung 29 langsung di berhentikan sepihak oleh managemen PT SSB.

“Jadi memang informasi ini agak telat, karena pihak PT SSB diduga menutupi kejadian kecelakaan kerjanya,” ungkap Hendro.

Pria yang kerap disapa Egis ini menjelaskan, jarak haulling dari stock file menuju jetty kurang lebih 9 Km. Dan setiap driver diwajibkan membawa muatan ore sebanyak 8 baket gendong.

Tidak hanya itu, driver dump truck juga di bebankan untuk menyelesaikan target sebanyak 6 retase setiap harinya sesuai instruksi managemen PT SSB.

“Menurut kami ini sudah tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dari jarak haulling yang cukup jauh dan medan yang rusak. Kemudian diwajibkan muatan 8 baket gendong sebanyak 6 ret setiap hari,” bebernya.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta kepada Disnakertrans Sultra untuk segera memanggil dan memberikan sanksi tegas kepada pihak PT SSB.

“Disnaker Sultra ini mesti lebih peka, kami minta agar PT SSB segera dipanggil dan diberikan sanksi yang tegas,” kata Hendro.

Selain itu, Hendro juga meminta agar managemen PT Aneka Tambang (Antam) UBPN Konut untuk menutup sementara akses haulling PT SSB yang masuk dalam wilayah IUP PT Antam.

“Jadi kalau tidak salah, lokasi terjadinya kecelakaan kerja karyawan PT SSB itu masuk dalam IUP PT Antam dan memang kondisi jalan disana itu rusak,” bebernya.

Hendro memberi warning kepada PT Antam Konut, apabila masih memberikan izin lintas kepada PT SSB untuk haulling, maka secara kelembagaan pihaknya akan melakukan aksi protes di kantor persuahaan pelat merah tersebut.

Salah satu Penanggung Jawab PT SSB, Yossafaat mengklaim bahwa hal tersebut sudah sesuai prosedur, tidak seperti yang ditudingkan.

“Untuk info yang ada, semua sudah dijalankan sesuai prosedur,” ujarnya saat dihubungi via pesan WhatsApp.

Ditanya perihal laporan kecelakaan kerja ke Disnakertrans Sultra, Yossafaat enggan berkomentar, ia menyuruh awak media untuk menghubungi Humas PT SSB.

Sementara, Humas PT SSB, Sakir menerangkan, semua sudah sesuai prosedur dan kontrak kerja. “Semua sudah sesuai prosedur dan kontrak kerja,” katanya.

Sakir bilang, penyebab sopir yang mengalami kecelakaan kerja itu di PHK, karena dalam kontrak tercantum apabila menimbulkan kerugian melebihi Rp10 juta makan akan diberhentikan atau dipecat.

“Truk perusahaan rusak dan memakan biaya Rp500 juta dan kecelakaan itu murni kesalahan driver, makanya itu kami PHK,” jelasnya.

Terkait apakah sudah melakukan laporan di Disnakertrans atas kecelakaan kerja yang dialami karyawannya, Humas PT SBB kembali bungkam. Ia kembali mengarahkan untuk menghubungi HRD perusahaan.

Continue Reading

Berita

Dituding Tak Punya AMDAL, PT WIN: Sejak 2018 Semua Izin Sudah Lengkap

Published

on

KENDARI – PT Wijaya Inti Nusantara (WIN), sebuah perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), disebut tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Hal itu dibantah oleh Legal PT WIN, Samsudin. dirinya mengungkapkan, jika tak mengantongi AMDAL, sudah lama aparat penegak hukum (APH) menindak tegas PT WIN.

“Isu miring kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa PT Wijaya Inti Nusantara tidak memiliki amdal adalah merupakan issue belaka saja pasalnya sesuatu hal yang sangat mustahil Perusahaan melakukan aktifitas penambangan tanpa mengantongi amdal,” katanya melalui keterangan resminya yang diterima media ini, Jum’at 11 Oktober 2024.

Samsudin menegaskan, PT WIN melakukan penambangan di Konsel sejak tahun 2018 perusahaan sudah mengantongi IUP dan AMDAL dan pada tahun 2019 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan Adendum.

“Kalau kami melakukan penebangan tanpa izin dan tidak memiliki dokumen Amdal APH sudah lama menghentikan kegiatan penambangan PT WIN,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending