Connect with us

Berita

PT CSM Diduga menambang Ilegal di Kolut dan Merusak Tanaman Reklamasi

Penulis: Gibran

Published

on

Aktivitas Penambangan PT CSM di Kolaka Utara

KendariMerdeka.com – Kehadiran PT Citra Silika Mallawa (CSM) di Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi Tenggara menambah daftar panjang perusahaan tambang yang diduga melakukan kegiatan secara ilegal.

Pasalnya, PT CSM yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP) dengan luas 475 hektar sesuai dengan surat keputusan (SK) Bupati Kolut, nomor 540/62 Tahun 2011, pernah dicabut. Namun, PT CSM kembali aktif setelah melakukan gugatan di Pegadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar dan dinyatakan menang.

Ketua Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya, Nur Alim mengungkapkan bahwa meskipun telah menang d itingkat PTUN atas status IUP yang pernah dibatalkan. Tetapi, PT CSM hanya boleh melakukan kegiatan Penambangan (Eksploitasi).

“Kalau misalnya dokumen IUP PT CSM telah aktif. Maka IUP tersebut baru sebatas melakukan kegiatan eksploitasi dan belum dibolehkan melakukan kegiatam pengangkutan ore dan pemasaran,” kata Alim dalam rilisnya

Menurut Alim, meskipun telah dinyatakan berlaku aktif melalui Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun, PT CSM belum memiliki dokumen terminal khusus (Tersus) atau terminal untuk kepentingan sendiri (Tuks).

Aktivitas Tambang PT CSM

“Kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Provensi. Bahwa untuk saat ini PT CSM belum mengantongi izin pengoprasian Tersus maupun Tuks,” ungkap Alim.

Baca Juga:  Diduga Tidak Memiliki Izin Tersus, PT CSM Lakukan Pengapalan Ore Nikel Secara Ilegal

Sehingga Alim menduga, melenggannya kegiatan pengapalan PT CSM di Desa Sulaho Kecamatan Lasusua Blok Sua-sua ini, sebab sejumlah oknum pejabat diduga telah menerimah suap. Selain itu area yang dikelola PT CSM merupakan lokasi yang telah direklamasi.

“Yang kami soroti bukan hanya kegiatan PT CSM, tapi juga yang ada saat ini di Kecamatan Batu Putih. PT CSM selain tidak mengantongi izin Tersus, juga telah merusak tanaman reklamasi,” tutur Alim.

Alim menjelaskan kebijakan Syahbandar Kolaka dalam penerbitan surat persetujuan berlayar terhadap kapal-kapal yang mengangkut ore/biji nikel yang beroperasi di Kolut harus dipertanyakan. Sebab Kementrian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah mengeluarkan surat edaran dengan nomor surat A1820/08/85/ksop.kdi.19 Perihal penerbitan terkait SPB Dan SPOG kepada tiap-tiap UPP termasuk pada UPP Kolaka.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

Alim, menyebutkan dalam isi surat edaran tersebut menegaskan perihal sebagai berikut:
1. Atas arahan Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur KPLP Tanggal 08 Nopember 2019. Kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kendari selaku koordinator se-Sulawesi Tenggara.
2. Beberapa hal yang dimaksud untuk menjadi perhatian dan penekanan untuk diindahkan dan dilaksanakan secara tegas, tuntas dan tidak ada toleransi sebagai berikut:
a. Tidak menerbitkan dan memberikan surat perintah olah gerak kapal (SPOG) terhadap Kapal Pengangkut Ore Nikel baik lokal maupun ekspor yang melakukan kegiatan di terminal khusus / terminal untuk kepentingan sendiri (Tersus/Tuks) yang tidak memiliki izin pembangunan dan izin pengoperasian dan atau penetapan Pemenuhan komitmen atau tidak memiliki izin (ilegal).
Disebabkan banyak informasi dan data yang disampaikan kepada direktur jenderal perhubungan laut terkait masih banyaknya pemberian surat perintah olah gerak kapal(SPOG) yang dilakukan oleh syahbandar pada pelabuhan atau terminal khusus / Terminal untuk kepentingan sendiri (Tersus/Tuks) yang tidak memiliki izin pengoperasian.
b. Dalam hal proses penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB) Terhadap kapal-kapal pengangkut ore Nikel tujuan ekspor selain kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh surveyor bea cukai dan lainnya. Syahbandar diwajibkan pula untuk memastikan bahwa ore Nikel yang di ekspor tersebut legal dengan memiliki kelengkapan persyaratan ore Nikel Ekspor tersebut (IUP, Kuota Ekspor, kartu kendali realisasi Ekspor) tidak memenuhi persyaratan maka pemberian surat persetujuan berlayar ( SPB) Ditunda sementara dan meminta kepada pihak pemilik barang untuk memenuhi persyaratan tersebut,jika sudah lengkap surat persetujuan berlayar ( SPB) dapat diterbitkan.
c. Tidak memberikan jasa kepelabuhanan bagi terminal khusus/terminal kepentingan sendiri (Tersus/Tuks) yang belum memiliki izin pembangunan dan izin pengoprasian dan atau penetapan pemenuhan komitmen pengoperasian. Serta intruksi Jendral Perhubungan Laut nomor A 312/AL.308/DJPL tentang penerbitan perizinan Tersus dan Tuks.
“Kalau ada dokumen olah gerak yang terbitkan oleh otoritas Syahabandar terhadap para penambang yang tidak memiliki Tersus atau Tuks. Maka wajarlah kalau publik menduga ada suap di tubuh syahabandar,” pungkas Alim.

Baca Juga:  Diduga Tidak Memiliki Izin Tersus, PT CSM Lakukan Pengapalan Ore Nikel Secara Ilegal

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Berita

Kadin Sultra Siap Kawal Pembangunan Industri Baterai di Routa Konawe

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra siap mendukung dan mengawal investasi pembangunan pabrik baterai yang rencananya akan dibangun oleh perusahaan asal China dan berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

Kadin Sultra bersama Pemprov Sultra melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gostion Hitech di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa (22/11/2022) sore.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

Baca Juga:  Diduga Tidak Memiliki Izin Tersus, PT CSM Lakukan Pengapalan Ore Nikel Secara Ilegal

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gosen Hitech yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Forum CSR Sulawesi Tenggara Resmi Dilantik

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengurus Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau lebih dikenal dengan Forum CSR Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2022 – 2027 resmi dilantik.

Forum CSR ini diketuai oleh La Ode Samsul Barani. Dia dan pengurusnya dilantik oleh Wakil Ketua Umum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan di Hotel Azizah Kendari, Jumat (18/11).

Diketahui, Forum CSR Sulawesi Tenggara ini terbentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, dengan Nomor SK: 510 Tahun 2022 tentang pembentukan forum tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha Sulawesi Tenggara.

Wakil Ketua Forum CSR Indonesia, Aldino Kurniawan mengatakan, Forum CSR adalah wadah berhimpunnya kalangan dunia usaha yang memiliki kepedulian dan komitmen kuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan CSR di bidang kesejahteraan sosial.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

“Jadi setiap perusahaan atau badan usaha di Sultra ini harus bisa memberikan kesejahteraaan sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya saat membawakan sambutan.

Dia menegaskan, jika perusahaan tidak menjalankan tanggungjawabnya kepada masyarakat dan lingkungannya tempat beroperasi, maka tidak menuntut kemungkinan akan ada sanksi yang diberikan, sebab semua telah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sementara itu, Ketua CSR Sultra, La Ode Samsul Barani menyebut, pengurus dalam forum ini adalah elemen masyarakat dari berbagai kalangan baik akademisi, aktivis lingkungan, DPRD, OPD terkait, tokoh masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya.

Untuk mengeksiskan dan menjalankan tugas sesuai AD/RT Forum CSR Sultra itu sendiri, pihaknya bakal membangun kerja sama dan sinergitas dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Sultra termaksud dengan pihak Pemprov Sultra sendiri.

Baca Juga:  Diduga Tidak Memiliki Izin Tersus, PT CSM Lakukan Pengapalan Ore Nikel Secara Ilegal

“Semoga dengan terbentuknya Forum CSR Sultra ini, masyarakat bisa merasakan manfaat positif melalui program-program khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial maupun lingkungan,” tambahnya.

Kendati demikian, La Ode Samsul Barani tidak merinci seberapa banyak perusahaan yang telah bernaung dibawah forum tersebut, namun pihaknya bakal melakukan reker lebih dulu, pendataan perusahaan guna memantau keseriusaan pihak perusahaan dalam memajukan daerah khususnya Sultra.

“Ini semua adalah bentuk tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan yang kita cintai,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Kadin Sultra dan Kadin Kolaka Masukan 47 Ton Beras Lokal ke Alfamidi Daerah Sulawesi

Published

on

By

KENDARIMERDEKA.COMKENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kadin Kolaka secara perdana melakukan pengiriman beras lokal hasil pertanian di Kabupaten Kolaka.

Pengiriman sebanyak 47 ton beras lokal ini untuk pertama kalinya disalurkan ke toko Alfamidi wilayah distribusi Sultra dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Wakil Ketua Umum Bidang Pasar Modal Kadin Sultra, Sastra Alamsyah menjelaskan pengiriman perdana beras lokal dari Kabupaten Kolaka akan masuk ke toko Alfamidi yang berada di pulau Sulawesi.

“Beras lokal masuk ke Alfamidi, dan beras ini diambil dari petani-petani lokal di Kolaka Raya,” ungkapnya, Jumat, 18 November 2022.

Hal tersebut sebagai salah bentuk misi dagang yang dibangun oleh Kadin Sultra, melalui perusahaan binaannya dari Kabupaten Kolaka CV. Zalva berhasil melakukan pengiriman sebanyak satu kontainer dengan berat 47 ton.

Baca Juga:  Diduga Tidak Memiliki Izin Tersus, PT CSM Lakukan Pengapalan Ore Nikel Secara Ilegal

“Ini adalah salah satu misi dagang Kadin Sultra yang berkolaborasi bersama Kadin Kolaka. Ini juga sebagai bentuk sinergi bersama Kadin Daerah dan pengusaha lokal untuk bisa masuk ke Retail marketing,” jelasnya.

Dalam pengiriman beras lokal tersebut, dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Sultra, terkhusus di sektor pertanian.

“Pengiriman beras lokal ini akan menjangkau Wilayah Sulawesi Tenggara dan Wilayah Sulawesi Tengah,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending