Connect with us

Peristiwa

PT CDS dan PT RMI Menambang Di Luar IUP Juga Serobot Hutan Lindung

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Published

on

Aktivitas PT RMI di Marombo, Konawe Utara. Lokasi penambangan ini disebut illegal karena keluar dari lokasi IUP mereka. Aktivitas PT RMI dilakukan secara diam-diam tanpa mengantongi dokumen resmi. (Foto Istimewa)

KendariMerdeka.com – Dua perusahaan tambang nikel di Konawe Utara, masing-masing PT Rockstone Mining Indonesia (RMI) dan PT Cipta Djaya Surya (CDS) menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, PT RMI dan PT CDS disinyalir menambang dalam kawasan hutan tanpa menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Masyarakat Konawe Utara Sahaka mengungkapkan, dua perusahaan tersebut beraktivitas secara ilegal.

PT CDS saat ini sudah membuat jalan dari pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT CDS menerobos hutan lindung.

Keduanya tidak terpantau pemerintah setempat, pun penegak hukum. Menurutnya, dua perusahaan tersebut sudah selayaknya di proses hukum karena melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Kami meminta Pihak ESDM Sultra dan juga Polda Sultra untuk mengusut kasus ini. Karena dua perusahaan ini telah menabrak sejumlah aturan,”tegas Sahaka saat ditemui di Kota Kendari.

Hutan di lokasi penambangan illegal PT RMI Nampak sudah gundul. Jumlah luas lokasi diperkirakan sekitar 10 hektare. Dalam lokasi penambangan illegal tersebut juga masih nampak alat berat perusahaan. Mereka seperti tanpa beban mengeruk nikel.

Sahaka mengatakan, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah dengan potensi kekayaan mineral logam dan sumber daya alam terbesar di Negara Indonesia.

Baca Juga:  PT Wanagon Beraksi Tanpa RKAB, ESDM : Tangkap!

Namun belakangan ini, proses pengerukan sumber daya alam telah dilakukan dengan mengesampingkan masalah lingkungan. Akibatnya, eksplorasi sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran rakyat menjadi isapan jempol belaka.

“Hal tersebut seperti yang dilakukan PT RMI dan PT CDS,” kata Sahaka.

Dia melanjutkan, PT RMI terang-terangan keluar dari konsesinya mengeruk nikel. Sementara CDS, nekat menerobos hutan lindung guna membuka jalan baru untuk tambang.

sebuah foto, yang memperlihatkan aktivitas PT RMI didalam lahan baru (Bukan dalam IUP PT Bososi), lengkap dengan titik kordinat tempat RMI melakukan pelanggaran hukum, (Foto Istimewa)

Aktivitas ilegal kedua perusahaan itu terbongkar setelah alat berat yang beroperasi di Desa Marombo, Langkikima dipergoki masyarakat.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

Masyarakat setempat menyayangkan pihak kepolisian dan pemerintah luput dari tindakan melanggar hukum tersebut.

“PT RMI itu adalah perusahaan yang mendapatkan SPK (Surat perintah kerja) oleh PT Bososi selaku pemilik IUP di Konut. Tapi dalam prakteknya, RMI keluar dari lokasi Bososi dan menambang dalam kawasan hutan yang bukan milik siapa-siapa. Jadi ceritanya mereka (RMI-red) membikin lahan penambangan baru tanpa memiliki IUP, AMDAL, IL dan lainnya,” katanya.

Pernyataan itu didukung dengan bukti foto, yang memperlihatkan aktivitas PT RMI didalam lahan baru (Bukan dalam IUP PT Bososi), lengkap dengan titik kordinat tempat RMI melakukan pelanggaran hukum. Kemudian mencocokan titik kordinat itu dengan titik kordinat lokasi PT Bososi dalam peta google earth.

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

“Kita bisa lihat jaraknya. Jauh sekali jaraknya antara lokasi penambangan baru PT RMI dengan lokasi IUP PT Bososi. Artinya kalau dia dapat SPK dari Bososi, maka harusnya dia menambang di Bososi saja. Tapi ini dia keluar dari IUP PT Bososi dan membuat suatu lahan penambangan baru. Anehnya ini dibiarkan saja juga sama polisi dan pemerintah,” katanya lagi.

Hutan di lokasi penambangan ilegal PT RMI Nampak sudah gundul. Jumlah luas lokasi diperkirakan sekitar 10 hektare. Ia menyebut jika ini diproses hukum maka banyak yang akan terkena pasal. Dalam lokasi penambangan illegal tersebut juga masih nampak alat berat perusahaan. Mereka seperti tanpa beban mengeruk nikel.

“Kabarnya belasan kapal tiap bulan berangkat dari lokasi RMI yang secara ilegal ini. Tapi ini baru kabar saja, nanti kita akan buktikan di syahbandar dan pemerintah. Karena pasti ada datanya,” bebernya.

Lebih jauh ia memaparkan bukan saja hutan, laut di Marombo tempat pelabuhan RMI sudah direklamasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Sementara untuk PT CDS katanya, saat ini sudah membuat jalan dari pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT CDS kata Sahaka menerobos hutan lindung. Dan ini luput dari pantauan penegak hukum dan  pemerintah.

“Parah sekali, mereka berani melakukan ini dengan secara terbuka. Bayangkan saja hutan lindung diterobos dibangun jalan dari gunung ke pantai. Inikan pelanggaran hukum,” jelasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Berita

Lurah Mokoau Diduga Menghalangi Pengalihan Hak Atas Tanah, Warga Tempuh Jalur Hukum

Penulis : Kur

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sikap Lurah Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari tak patut dicontoh. Bagaimana tidak, dia diduga menghalang-halangi proses pembuatan pengalihan hak atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Warga bernama Siti Nurlina. Sikap yang diambil Lurah ini tak mencerminkan pemberian pelayanan yang baik kepada warganya. Pasalnya, sikap Lurah tersebut tak didasari dalil yang jelas.

Atas sikap Lurah tersebut, Siti Nurlina menempuh jalur hukum. Dia bersama pengacaranya menggugat Lurah Mokoau Kota Kendari. Tak hanya itu, Siti Nurlina melalui pendamping hukumnya Dr Fatahillah juga menggugat Walikota Kendari Zulkarnain Kadir sebagai Pembina dan pengawas perangkat pemerintahan untuk Lurah. Fatahillah mengklaim lahan 1 hektar milik kliennya bersih dari segala sengketa. Dia hanya meminta Lurah untuk memberikan pelayanan atas urusan pengalihan hak atas sebidang tanah milik kliennya.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan, Dishub Sultra Rekomendasikan Aspal Buton

Menurut dia, lahan kliennya yang berada di Jalan Dr Komjen Muh Yasin Kelurahan Mokoau tak punya permasalahan. Semua pemilik lahan di lokasi batas-batas sebidang tanah tersebut tak ada yang mengklaim nya . Pemilik lahan memiliki alas hak Tahun 1983 yang didukung dengan sejumlah dokumen lainnya. Sertifikat tanah dibatas – batas lahan tersebut terurai sesuai peta yang dikeluarkan oleh BPN Kendari. Dimana lokasi tersebut memang milik kliennya Siti Nurlina.

“Kami merasa binggung dengan Lurah Mokoau ini. Lurah yang lama tidak mempermasalahkan soal lahan ini. Kenapa dia (Lurah Mokoau) tiba-tiba mengklaim bahwa lahan tersebut milik seseorang. Kalau memang milik seseorang, silahkan tunjukan buktinya. Jangan mencoba menghambat pengurusan masyarakat atas dasar kepentingan pribadi,” tegas pengacara senior ini.

Baca Juga:  Kisah Desa Tapuwatu, Hilang Usai Diterjang Ganasnya Banjir Konawe Utara

Fatahillah menduga, Lurah Mokoau melakukan perbuatan melawan hukum . Sebab, dia menghambat proses jual beli yang bakal dilakukan kliennya. Dia mengatakan, dasar untuk pengurusan pengalihan hak, adalah untuk menerbitkan sertifikat dilahan tersebut. Kemudian, akan dilakukan penjualan oleh Siti Nurlina. Fatahillah mengatakan, Lurah Mokoau tidak boleh menghalang-halangi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara.

“Makanya, perkara ini saya bawa ke ranah hukum. Saya sudah mencoba bertemu pada tanggal 13 Oktober, kemudian 15 Oktober . Kemudian saya lakukan mediasi, tapi ini Lurah ngotot bahwa lahan tersebut ada yang miliki. Dasarnya apa?,”tanya Fatahilah .

Berkaitan dengan gugatan yang dilayangkan ke Walikota Kendari, kata Fatahillah ini sebagai bukti bahwa Walikota tak menjalankan tugasnya sebagai fungsi pembina. Yakni membina perangkat kerjanya yaitu lurah. Dengan gugagatan ini, dia berharap Lurah Mokoau sadar bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan salah.

Baca Juga:  PT Wanagon Beraksi Tanpa RKAB, ESDM : Tangkap!

“Saya juga berharap Walikota untuk mengevaluasi dan mencopot lurah Mokoau, karena tak melayani masyarakat dengan baik. Mengendepankan kepentingan pribadi,”tuturnya. Dia mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk menguji tindakan lurah tersebut.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

LBH Pospera Kepton Minta Kapolri Usut dan Tangkap Pelaku Penembakan Aktivis di Baubau

Penulis : Hamid

Published

on

By

Foto lengan korban usai alami pristiwa penembakan

KendariMerdeka.com – Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat Kepulauan Buton meminta agar Kapolri Idham Azis segera menindak Lanjuti Laporan terkait dugaan Penganiayaan dengan Senjata Api terhadap salah seorang massa aksi bernama Nur Sya’ban Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unidayan pada tanggal 9 Oktober 2020 Lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pospera Kepton, Agung Widodo, S.H mengatakan, sebagai Tim Kuasa Hukum Korban (In Casu Nur Sya’ban) telah resmi memasukan Laporan di Mapolres Kota Baubau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/413/X/RES.7.4/2020/RES.BAU-BAU tanggal 14 Oktober 2020.

Inside kejadian penembakan terhadap salah seorang massa aksi terjadi dalam kegiatan aksi demonstrasi menuntut penolakan Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau terjadi pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2020.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan, Dishub Sultra Rekomendasikan Aspal Buton

Dalam kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa elemen Mahasiswa dan Buruh se-Kota Baubau tersebut pada awalnya berjalan dengan damai. Namun disinyalir ada penyusup dalam barisan massa aksi, sehingga aksi yang dilakukan tersebut kemudian menjadi Chaos saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi.

Ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan, kemudian pihak keamanan mencoba menembakan peluru gas air mata untuk membubarkan massa aksi dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet yang mengenai salah seorang massa aksi pada bagian lengan kiri atas sehingga mengalami luka yang bebentuk bulatan pada bagian lengan.

Atas peristiwa tersebut, oknum tersebut telah menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan senjata api sehingga menimbulkan korban kekerasan. Bahwa tehadap tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara Pidana sebgaimana dalam KUHP pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

“Senjata api seharusnya digunakan untuk keadaan genting. Senjata api tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Penggunaan senjata Api dalam aksi demontrasi (red: menolak UU Omnibus Law) itu sudah di luar proporsi dan pelanggaran HAM berat.”

“Polisi harus melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif, dan independen dan mengusut tuntas kasus a quo. Proses hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa. Keluarga korban dan aktivis berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada impunitas hukum seperti yang selama ini terjadi.”

Berdasarkan penjelasan serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, LBH Pospera Kepton yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Masyarakat Kota Baubau menegaskan:

Baca Juga:  PT Wanagon Beraksi Tanpa RKAB, ESDM : Tangkap!

1. Kepada Kapolri Cq Kapolda Sultra Cq Kapolres Kota Baubau untuk segera menangkap dan melakukan tindakan hukum penyelidikan/penyidikan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan senjata api secara transparan, profesional dan akuntabel sebagaimana laporan yang telah dimaksukan.

2. Kepada DPRD Kota Baubau menggunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi pada saat peristiwa demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Peristiwa

BNNP Sultra Tangkap Bandar Narkoba Lintas Provinsi

Penulis: Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Tenggara (Sultra), menangkap seorang Residivis narkoba berinisial, AR (22), beserta barang bukti, 13 bungkus sabu, dengan total berat, 259,65 gram, pada Rabu, (8/7/2020) pada pukul 13.30 Wita.

AR, dibekuk di kediamannya, di Jalan Jendral Ahmad Yani, Lorong Ilmiah, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari.

Kepala BNNP Sultra, Ghiri Prawijaya mengatakan, penangkapan AR, berawal dari laporan masyarakat, dimana tersangka AR akan melakukan transaksi di Bandara Haluoleo.

“Awalnya kami menerima info, kalau tersangka akan transaksi sabu di Bandara Haluoleo pada Rabu, (8/7). tapi tersangka berhasil lolos. Selanjutnya kami melakukan pemantauan dirumah target dan kami memutuskan langsung melakukan penggerebekan dikediamannya, pada saat penggeledahan kami menemukan 13 bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu,” ujar Ghiri dalam press rilisnya di kantor BNNP Sultra, Selasa (14/7/2020).

Baca Juga:  Kisah Desa Tapuwatu, Hilang Usai Diterjang Ganasnya Banjir Konawe Utara

Dari hasil pengembangan belakangan diketahui, tersangka AR, merupakan seorang residivis narkoba, yang masih berstatus mahsiswa di perguruan tinggi Kota Kendari.

“Tersangka ini berstatus mahasiswa. Dia juga salah satu residivis narkoba yang baru keluar dari Rutan Kelas ll Kendari, Januari, 2020, Lalu,” ungkapnya.

Barang Bukti Narkoba Hasil Tangkapan BNNP Sultra.

Kepala BNNP itu mengatakan, berdasarkan pengakuannya AR mengakui barang haram tersebut, diperolehnya dari seorang bandar asal Jakarta, dengan sistem transaksi menggunakan telepon seluler.

Giri juga mengatakan selain mengedarkan Sabu, tersangka juga turut menggunakan barang haram tersebut.

“Yang pasti dia distributor disini, kenapa distributor karena dia tangan pertama yang terima barang itu dari luar, dan setelah kami lakukan tes urine, hasilnya positif sabu,” pungkasnya

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 dan 112 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 20 tahun penjara.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make