Connect with us

Peristiwa

PT CDS dan PT RMI Menambang Di Luar IUP Juga Serobot Hutan Lindung

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Published

pada

Aktivitas PT RMI di Marombo, Konawe Utara. Lokasi penambangan ini disebut illegal karena keluar dari lokasi IUP mereka. Aktivitas PT RMI dilakukan secara diam-diam tanpa mengantongi dokumen resmi. (Foto Istimewa)

KendariMerdeka.com – Dua perusahaan tambang nikel di Konawe Utara, masing-masing PT Rockstone Mining Indonesia (RMI) dan PT Cipta Djaya Surya (CDS) menjadi sorotan masyarakat.

Pasalnya, PT RMI dan PT CDS disinyalir menambang dalam kawasan hutan tanpa menggunakan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Masyarakat Konawe Utara Sahaka mengungkapkan, dua perusahaan tersebut beraktivitas secara ilegal.

PT CDS saat ini sudah membuat jalan dari pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT CDS menerobos hutan lindung.

Keduanya tidak terpantau pemerintah setempat, pun penegak hukum. Menurutnya, dua perusahaan tersebut sudah selayaknya di proses hukum karena melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Kami meminta Pihak ESDM Sultra dan juga Polda Sultra untuk mengusut kasus ini. Karena dua perusahaan ini telah menabrak sejumlah aturan,”tegas Sahaka saat ditemui di Kota Kendari.

Hutan di lokasi penambangan illegal PT RMI Nampak sudah gundul. Jumlah luas lokasi diperkirakan sekitar 10 hektare. Dalam lokasi penambangan illegal tersebut juga masih nampak alat berat perusahaan. Mereka seperti tanpa beban mengeruk nikel.

Sahaka mengatakan, Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah dengan potensi kekayaan mineral logam dan sumber daya alam terbesar di Negara Indonesia.

Baca Juga:  Perbaikan Jalan, Dishub Sultra Rekomendasikan Aspal Buton

Namun belakangan ini, proses pengerukan sumber daya alam telah dilakukan dengan mengesampingkan masalah lingkungan. Akibatnya, eksplorasi sumber daya alam dengan tujuan kemakmuran rakyat menjadi isapan jempol belaka.

“Hal tersebut seperti yang dilakukan PT RMI dan PT CDS,” kata Sahaka.

Dia melanjutkan, PT RMI terang-terangan keluar dari konsesinya mengeruk nikel. Sementara CDS, nekat menerobos hutan lindung guna membuka jalan baru untuk tambang.

sebuah foto, yang memperlihatkan aktivitas PT RMI didalam lahan baru (Bukan dalam IUP PT Bososi), lengkap dengan titik kordinat tempat RMI melakukan pelanggaran hukum, (Foto Istimewa)

Aktivitas ilegal kedua perusahaan itu terbongkar setelah alat berat yang beroperasi di Desa Marombo, Langkikima dipergoki masyarakat.

Baca Juga:  Kisah Desa Tapuwatu, Hilang Usai Diterjang Ganasnya Banjir Konawe Utara

Masyarakat setempat menyayangkan pihak kepolisian dan pemerintah luput dari tindakan melanggar hukum tersebut.

“PT RMI itu adalah perusahaan yang mendapatkan SPK (Surat perintah kerja) oleh PT Bososi selaku pemilik IUP di Konut. Tapi dalam prakteknya, RMI keluar dari lokasi Bososi dan menambang dalam kawasan hutan yang bukan milik siapa-siapa. Jadi ceritanya mereka (RMI-red) membikin lahan penambangan baru tanpa memiliki IUP, AMDAL, IL dan lainnya,” katanya.

Pernyataan itu didukung dengan bukti foto, yang memperlihatkan aktivitas PT RMI didalam lahan baru (Bukan dalam IUP PT Bososi), lengkap dengan titik kordinat tempat RMI melakukan pelanggaran hukum. Kemudian mencocokan titik kordinat itu dengan titik kordinat lokasi PT Bososi dalam peta google earth.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

“Kita bisa lihat jaraknya. Jauh sekali jaraknya antara lokasi penambangan baru PT RMI dengan lokasi IUP PT Bososi. Artinya kalau dia dapat SPK dari Bososi, maka harusnya dia menambang di Bososi saja. Tapi ini dia keluar dari IUP PT Bososi dan membuat suatu lahan penambangan baru. Anehnya ini dibiarkan saja juga sama polisi dan pemerintah,” katanya lagi.

Hutan di lokasi penambangan ilegal PT RMI Nampak sudah gundul. Jumlah luas lokasi diperkirakan sekitar 10 hektare. Ia menyebut jika ini diproses hukum maka banyak yang akan terkena pasal. Dalam lokasi penambangan illegal tersebut juga masih nampak alat berat perusahaan. Mereka seperti tanpa beban mengeruk nikel.

“Kabarnya belasan kapal tiap bulan berangkat dari lokasi RMI yang secara ilegal ini. Tapi ini baru kabar saja, nanti kita akan buktikan di syahbandar dan pemerintah. Karena pasti ada datanya,” bebernya.

Lebih jauh ia memaparkan bukan saja hutan, laut di Marombo tempat pelabuhan RMI sudah direklamasi tanpa mengantongi izin dari pemerintah. Sementara untuk PT CDS katanya, saat ini sudah membuat jalan dari pantai Marombo ke puncak gunung. Dalam rute jalan yang dibangun itu, PT CDS kata Sahaka menerobos hutan lindung. Dan ini luput dari pantauan penegak hukum dan  pemerintah.

“Parah sekali, mereka berani melakukan ini dengan secara terbuka. Bayangkan saja hutan lindung diterobos dibangun jalan dari gunung ke pantai. Inikan pelanggaran hukum,” jelasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

Peduli Korban Banjir, Bupati Konawe Salurkan Bantuan

Penulis : Juharni

Published

pada

By

KendariMerdeka.com – Bupati Konawe menunjukan sikap kepeduliannya terhadap masyarakat Kolaka Utara (Kolut). Banjir bandang yang melanda daerah tersebut, membuat Kery Saiful Konggoasa turun tangan.

Dia merasa prihatin dan menyalurkan bantuan pribadinya kepada korban bencana banjir di sejumlah Desa. Bantuan pribadi dari Kery Saiful Konggoasa (KSK) berupa beras 5 ton dan Mie instan sebanyak 749 bal yang di terima langsung oleh wakil Bupati Kolaka utara H. Abbas, SE.

“Saya mengharapkan paket bantuan tersebut dapat dimanfaatkan,”tuturnya dalam kegiatan penyerahan bantuan, yang bertempat di kantor BNPB kolaka utara. (19/12/2020).

Sebagai wujud kepedulian terhadap para korban banjir kata Kery, bantuan tersebut hanya berisikan paket yang jumlahnya tidak seberapa. Paling tidak bantuan yang kami berikan bisa sedikit membantu dan meringankan beban masyarakat.

Baca Juga:  Pakai KTP Palsu, WNA China Obok-obok Nikel di Konawe Utara

“Dampak banjir ini nampaknya akan terus berlangsung, karena BPBD Kolaka utara juga terus mendapat laporan dari sejumlah Kepala desa sehingga dirinya juga bakal melakukan monitoring ke desa-desa yang terkena dampak banjir,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Pamit Mencari Kayu Pria di Buton Hilang di Hutan

Penulis : Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Seorang pria asal Kabupaten Buton, La Damai (60) dilaporkan hilang usai mencari kayu di hutan desa Waondo wolio Kecamatan kapuntori, Kabupaten Buton, pada Jumat (27/11/2020).

Korban diketahui hilang setelah tak kunjung kembali usai pamit mencari kayu penyangga tumbuhan tomat sejak, Sabtu (27/11).

Kepala Basarnas Kendari, Aris Sofingi mengatakan, hilangnya korban baru diketahui usai mendapat laporan dari kapolsek Kapuntori AKP La Ajima, yang melaporkan kondisi hilangnya korban tersebut

“Berdasarkan laporan tersebut, pada pukul 15.00 wita tim rescue pos sar Baubau diberangkatkan menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian,” jelasnya.

Lanjut ia mengatakan, oprasi pencarian dilakukan, dibantu keluarga korban.

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

“Namun sampai hari ini pencarian masih memperoleh hasil nihil,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Lurah Mokoau Diduga Menghalangi Pengalihan Hak Atas Tanah, Warga Tempuh Jalur Hukum

Penulis : Kur

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sikap Lurah Mokoau, Kecamatan Kambu Kota Kendari tak patut dicontoh. Bagaimana tidak, dia diduga menghalang-halangi proses pembuatan pengalihan hak atas sebidang tanah yang dimiliki oleh Warga bernama Siti Nurlina. Sikap yang diambil Lurah ini tak mencerminkan pemberian pelayanan yang baik kepada warganya. Pasalnya, sikap Lurah tersebut tak didasari dalil yang jelas.

Atas sikap Lurah tersebut, Siti Nurlina menempuh jalur hukum. Dia bersama pengacaranya menggugat Lurah Mokoau Kota Kendari. Tak hanya itu, Siti Nurlina melalui pendamping hukumnya Dr Fatahillah juga menggugat Walikota Kendari Zulkarnain Kadir sebagai Pembina dan pengawas perangkat pemerintahan untuk Lurah. Fatahillah mengklaim lahan 1 hektar milik kliennya bersih dari segala sengketa. Dia hanya meminta Lurah untuk memberikan pelayanan atas urusan pengalihan hak atas sebidang tanah milik kliennya.

Baca Juga:  PT Wanagon Beraksi Tanpa RKAB, ESDM : Tangkap!

Menurut dia, lahan kliennya yang berada di Jalan Dr Komjen Muh Yasin Kelurahan Mokoau tak punya permasalahan. Semua pemilik lahan di lokasi batas-batas sebidang tanah tersebut tak ada yang mengklaim nya . Pemilik lahan memiliki alas hak Tahun 1983 yang didukung dengan sejumlah dokumen lainnya. Sertifikat tanah dibatas – batas lahan tersebut terurai sesuai peta yang dikeluarkan oleh BPN Kendari. Dimana lokasi tersebut memang milik kliennya Siti Nurlina.

“Kami merasa binggung dengan Lurah Mokoau ini. Lurah yang lama tidak mempermasalahkan soal lahan ini. Kenapa dia (Lurah Mokoau) tiba-tiba mengklaim bahwa lahan tersebut milik seseorang. Kalau memang milik seseorang, silahkan tunjukan buktinya. Jangan mencoba menghambat pengurusan masyarakat atas dasar kepentingan pribadi,” tegas pengacara senior ini.

Baca Juga:  Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Fatahillah menduga, Lurah Mokoau melakukan perbuatan melawan hukum . Sebab, dia menghambat proses jual beli yang bakal dilakukan kliennya. Dia mengatakan, dasar untuk pengurusan pengalihan hak, adalah untuk menerbitkan sertifikat dilahan tersebut. Kemudian, akan dilakukan penjualan oleh Siti Nurlina. Fatahillah mengatakan, Lurah Mokoau tidak boleh menghalang-halangi kepentingan masyarakat untuk mendapatkan hak sebagai warga Negara.

“Makanya, perkara ini saya bawa ke ranah hukum. Saya sudah mencoba bertemu pada tanggal 13 Oktober, kemudian 15 Oktober . Kemudian saya lakukan mediasi, tapi ini Lurah ngotot bahwa lahan tersebut ada yang miliki. Dasarnya apa?,”tanya Fatahilah .

Berkaitan dengan gugatan yang dilayangkan ke Walikota Kendari, kata Fatahillah ini sebagai bukti bahwa Walikota tak menjalankan tugasnya sebagai fungsi pembina. Yakni membina perangkat kerjanya yaitu lurah. Dengan gugagatan ini, dia berharap Lurah Mokoau sadar bahwa apa yang dilakukan merupakan perbuatan salah.

Baca Juga:  Tolak Penyaluran Logistik Perusahaan Tambang, Dinas ESDM Abaikan Surat Edaran Gubernur Sultra

“Saya juga berharap Walikota untuk mengevaluasi dan mencopot lurah Mokoau, karena tak melayani masyarakat dengan baik. Mengendepankan kepentingan pribadi,”tuturnya. Dia mengaku sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendari untuk menguji tindakan lurah tersebut.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending