Connect with us

Berita

PT BSJ dan PT KKU Bungkam Usai 2 Pekerjanya Tewas, P3D Konut: Diduga Hindari Sanksi

Penulis: Aldi

Published

on

KONAWE UTARA – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah Konawe Utara (P3D-Konut) merasa prihatin terhadap sejumlah perusahaan yang masih mengabaikan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

Bagaimana tidak, hingga Oktober 2023, berdasarkan data dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Konut tercatat berada di urutan kedua setelah Kabupaten Konawe sebagai daerah penyumbang kecelakaan kerja terbanyak.

Ketua Umum P3D-Konut, Jefri, menyebut kecelakaan kerja acap kali terjadi di wilayah pertambangan. Tidak sedikit dari insiden kecelakaan itu harus merenggut nyawa para pekerja.

Contohnya, seperti kejadian pada 24 Agustus 2023 lalu, seorang sopir Dump Truk meninggal dunia usai mengalami kecelakaan di Desa Boedingi, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Konut atau tepatnya di lokasi PT Bumi Sentosa Jaya (PT BSJ).

Kemudian pada 9 September 2023, hal serupa juga kembali terjadi di lokasi pertambangan PT Karyatama Konawe Utara (PT KKU), Desa Tambakua, Kecamatan Langgikima, Konut.

Anehnya, kata Jeje sapaan akrabnya, kasus ini tidak ada penyelesaian, bahkan seolah ditutupi untuk menghindari sanksi dari pihak berwenang.

“Hingga saat ini belum ada kepastian terkait korban dan bagaimana kelanjutannya,” kata Jeje.

Padahal, setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama instansi terkait, terungkap jika PT BSJ baru menguruskan BPJS Ketenagakerjaan setelah korban meninggal dunia.

“Anehnya, PT BSJ seakan tidak ambil pusing untuk menyelesaikan segala bentuk tanggung jawab dan seharusnya PT BSJ memberikan klarifikasi ke publik sampai sejauh mana korban mendapatkan santunan,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Jefri menduga PT BSJ yang kembali beraktivitas dengan dua tongkang ore nikel sandar di Jettynya (Tersus) untuk persiapan dijual ke pabrik smelter.

“Ini kan aneh DPRD Sultra sudah menyatakan membentuk pansus untuk kasus kecelakaan Kerja di PT BSJ. Namun sampai hari ini kami belum dengar perkembangan dari pembentukan Pansus itu. Belum lagi Inspektur tambang kami nilai bungkam soal kasus kecelakaan kerja ini,” imbuhnya.

Menurut dia, seharusnya PT BSJ menghargai hasil RDP untuk tidak melakukan dulu kegiatan pertambangan dan mengevaluasi Kesehatan dan Keselamatan  Kerja serta Kepala Teknik Tambang (KTT). Apabila terdapat kelalaian mereka seharusnya di proses sesuai Undang-undang yang berlaku.

“Kami tidak akan tinggal diam dengan beraktivitasnya kembali PT BSJ. Kami mendesak Inspektur Tambang, DPRD Sultra, Disnakertrans Sultra untuk dibuatkan rekomendasi pencabutan IUP PT BSJ dan rekomendasi penghentian sementara aktivitas pertambangan,” tegas putra daerah Konut ini.

Pihaknya juga mempertanyakan sudah sejauh mana progres Pansus yang dibentuk oleh DPRD Sultra pada 21 September 2023. Pansus itu dibentuk terkait maraknya kecelakaan kerja dalam lingkup perusahaan tambang.

“Namun hingga kini kejelasan, progres dan kinerja Pansus DPRD Sultra tidak diperlihatkan ke publik, ada apa sebenarnya, patut dipertanyakan,” tuturnya.

Sementara itu, media ini masih berusaha mengkonfirmasi pihak lainnya, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan ini bisa menggunakan Hak Jawab dengan menghubungi redaksi media ini.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

117 Desa di Koltim Ikut Bimtek Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

KOLAKA TIMUR- Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diikuti oleh 117 desa se-Koltim. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Februari, di salah satu hotel di Kendari.

Bupati Koltim, Abdul Azis membuka langsung acara tersebut dan menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan pilar utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, desa yang kuat dan mandiri harus mampu memenuhi kebutuhan pangan warganya secara berkelanjutan.

“Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun daerah terus berupaya memperkuat program ketahanan pangan, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis yang didukung oleh Dana Desa,” ujar Azis.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut bukan sekadar menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi strategi untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.

“Peran kepala desa sangat penting dalam memastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tambahnya.

Bimtek ini bertujuan membekali para kepala desa dengan pemahaman mendalam terkait pengelolaan Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

“Pembangunan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, saya yakin kita dapat menciptakan desa-desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkas Azis.

Dengan adanya bimtek ini, Pemda Koltim berkomitmen untuk memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif di seluruh desa, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Continue Reading

Berita

Fokkmapp Bonton KDI Desak DPRD Sultra Tolak Izin PT Krida Agrisawita di Muna

Published

on

KENDARI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Mahasiswa Pelajar dan Pemuda Bone Tondo Kendari (Fokkmapp Bonton KDI) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Selasa (11/2/2025).

Aksi ini digelar untuk menuntut agar segala perizinan PT Krida Agrisawita segera ditolak. Massa juga mendesak DPRD Sultra untuk menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait.

Koordinator lapangan aksi, Adil Mono Arso, menyatakan bahwa pihaknya menolak rencana perusahaan yang disebut-sebut akan membuka lahan sawit seluas 500 hektare di Kabupaten Muna.

Namun, menurut temuan mereka di lapangan, perusahaan justru berencana membangun pabrik pengolahan kelapa sawit yang akan menampung hasil panen dari seluruh Sulawesi Tenggara.

“Kami meminta DPRD Sultra segera merekomendasikan penolakan izin perusahaan ini di DLHK, PTSP, dan SDM. Kami juga mendesak agar RDP digelar dengan Camat Bone, Kepala Desa Bone Tondo, pihak perusahaan, dan Pemerintah Kabupaten Muna,” ujar Adil.

Lanjut, Fokkmapp Bonton KDI memberi tenggat waktu tujuh hari bagi DPRD Sultra untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. Jika dalam kurun waktu tersebut tidak ada respons atau undangan RDP, mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar.

“Jika dalam tujuh kali dua puluh empat jam kami tidak menerima undangan RDP atau komunikasi dari DPRD Sultra, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar. Bahkan, kami akan menuntut DPRD Sultra untuk dibubarkan,” tegas Adil.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muhammad Saenuddin, yang menerima massa aksi, berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi II DPRD Sultra yang membidangi perizinan dan investasi.

“Kami berada di pihak adik-adik. Aspirasi ini akan kami teruskan ke Komisi II agar segera ditindaklanjuti,” kata Andi di hadapan demonstran.

Continue Reading

Berita

Ratusan Masyarakat Kecamatan Wolo Tagih Janji PSN PT Ceria Nugraha Indotama

Published

on

KOLAKA – Ratusan masyarakat Wolo yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Lingkar Tambang (MATA) Wolo kembali menggelar aksi unjuk rasa di area pertambangan (Houling) PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Senin (10/2/2025)

Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap perusahaan yang dinilai tidak memberikan solusi atas tuntutan warga dan tuntutan aksi Damai di tgl 03/02/2025

Aksi unjuk rasa yang digelar houling PT CNI ini berakar dari berbagai permasalahan yang hingga kini belum dituntaskan oleh perusahaan di antaranya sengketa lahan dan kebun warga, dampak lingkungan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta pemenuhan program Corporate Social Responsibility (CSR)/Program Pengembangan Masyarakat (PPM).

Selain itu, warga juga menuntut agar keberadaan smelter yang merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, guna mewujudkan kedaulatan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi warga sekitar tambang.

Anggota Dewan Pendiri Ormas MATA Wolo, Mallapiang, menegaskan bahwa aksi damai ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap manajemen PT CNI yang dianggap gagal dalam menyelesaikan permasalahan warga.

“Aksi ini adalah bentuk perjuangan warga yang selama ini hak-haknya terabaikan. Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan kami dipenuhi,” tegas Mallapiang.

Di tempat yang sama, ketua Ormas MATA Wolo, Fasil Wahyudi, menambahkan bahwa aksi demonstrasi akan terus berlanjut hingga ada kejelasan dan realisasi atas tuntutan masyarakat.

“Selama satu dekade keberadaan PT CNI, kami telah menyaksikan berbagai dampak buruk, baik terhadap lingkungan maupun sosial. Kami tidak akan tinggal diam,” ujar Fasil.

Masyarakat lingkar tambang Wolo berharap PT CNI segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan ini dan tidak terus mengabaikan hak-hak mereka. Jika tidak, aksi serupa akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar.

Namun, hingga berita ini tayangkan awak media masih berusaha mengonfirmasi pihak PT Ceria Nugraha Indotama.

Continue Reading

Trending