Connect with us

Pemerintahan

PPKM Mikro, Gubernur Ali Mazi Salurkan Bantuan 2000 Ton Beras Pada Masyarakat

Penulis: Rinaldy

Published

pada

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi melepas bantuan beras bagi masyarakat di daerah ini sebagai bagian dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Minggu (18 Juli 2021). Pelepasan bantuan ini dilaksanakan di Rumah Jabatan Gubernur yang dihadiri secara terbatas.

Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Nur Endang Abbas, Pemimpin Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sultra Ermin Tora, dan sejumlah kepala OPD lingkup pemprov, mendampingi Gubernur dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya Gubernur menyampaikan, pada kondisi PPKM mikro saat ini, pemerintah melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca Juga:  Jaga Kestabilan Pangan Saat Covid-19, Pemprov Sultra Salurkan Pupuk Nonsubsidi

Masing-masing keluarga menerima bantuan sebanyak 10 kilogram dengan jumlah total se-Sultra sebanyak 221.413 keluarga, yang terdiri dari 119.587 keluarga PKH dan 101.826 keluarga Program BST.

“Saya selaku pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan secara pribadi menyambut baik, sembari berharap semoga bantuan beras dari pemerintah ini dapat membantu meringankan beban masyarakat Sultra dalam memenuhi kebutuhan pangannya, khususnya beras, yang selama ini menjadi salah satu beban pengeluaran rumah tangga yang tergolong sangat besar bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” jelas Gubernur.

Gubernur juga meminta para bupati/walikota beserta jajaran pemerintahan daerah di wilayahnya, untuk dapat memberikan dukungan secara aktif guna kelancaran kegiatan penyaluran bantuan beras PPKM sehingga masyarakat bisa segera merasakan bantuan beras tersebut.

Baca Juga:  Gubernur: Patung Soekarno Instrumen Bangkitkan Semangat Membangun Sultra

Pada kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan agar semua elemen pemerintahan untuk terus bersama-sama mengimbau, mengedukasi, mengajak, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan 5M, aktif mendukung upaya 3T, mendorong partipasi masyarakat mengikuti vaksinasi gratis secara tuntas, dan meyakinkan seta meminta semua kalangan masyarakat untuk dapat bersabar mematuhi kebijakan PPKM Mikro yang sedang dilaksanakan pemerintah.

Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Kanwil Sultra Ermin Tora menyampaikan, penyaluran bantuan ini sesuai dengan Surat Menteri Sosial Nomor S-147/MS/C/3.3/BS.OV7/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang menindaklanjuti arahan Presiden RI yang menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan beras.

Jumlah sebanyak 221.413 keluarga tersebut berdasarkan data dari Kementerian Sosial, dan selanjutnya akan dikoordinasikan ke pemerintah kabupaten/kota. Bulog Sultra membutuhkan sekitar 2.000 ton untuk penyaluran bantuan tersebut. Dengan jumlah stok beras yang dimiliki Bulog saat ini, kebutuhan penyaluran bantuan tersebut sangat tersedia dan mencukupi.

Baca Juga:  Polda dan Forkopimda Deklarasi Damai di Wilayah Sulawesi Tenggara

Rencannya, penyaluran untuk Kota Kendari mulai dilakukan pada hari Minggu (18 Juli 2021) dan segera disusul kabupaten/kota lainnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Pemerintahan

Pengamat: KSK Teratas Dari Seluruh Cagub

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Pengamat Politik Universitas Halu Oleo (UHO), DR. M Nadjib Husain S.Sos MSi menilai, Kery Saiful Konggoasa (KSK) berhasil membuat espektasi di masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan gerakan road show-nya di beberapa Kabupaten sebagai kandidat calon gubernur (Cagub) Sultra kedepan. Dengan gerakan itu, menjadikan KSK memiliki elektabilitas teratas dibanding calon-calon gubernur lainnya.

DR Nadjib menjelaskan, hasil survey internalnya memberikan kesimpulan bahwa sampai dengan hari ini, elektabilitas KSK belum tertandingi. Di titik-titik dukungan masyarakat di seluruh Sultra, hanya ada dua nama kandidat yang bergerak yakni Kery Saiful Konggoasa (KSK) dan Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka (ASR). Nadjib memastikan, untuk satu daerah yakni Kota Kendari, elektabilitas tertinggi juga masih dipegang KSK menyusul Lukman Abunawas (LA) dan Hugua.

Baca Juga:  Usai Karung Beras Bergambar Ali Mazi Menuai Sorotan, Wartawan Dilarang Meliput di Rujab

Yang menarik, lanjut Nadjib, dominasi KSK juga terjadi di internal partai. KSK yang tak memegang kendali Partai Amanat Nasional (PAN) namun pengaruhnya melebihi pengaruh Abdurrahman Shaleh SH MSi sebagai Ketua PAN Sultra. “Gerakan KSK lebih dominan dibanding legalitas formal ARS sebagai ketua partai,” tegas Nadjib.

Terlepas dari analisa Nadjib, posisi KSK di PAN memang kiat kuat yang ditandai dengan kehadiran secara khusus Sekjen PAN, Eddy Soeparno di Posko Gerakan KSK menuju Gubernur di Puwatu, Kota Kendari, pekan lalu. Walaupun Eddy Soeparno melakukan pertemuan resmi dengan DPD PAN Konawe, namun kehadiran Eddy Soeparno banyak kalangan mengartikan sebagai restu DPP PAN atas pengaruh KSK dalam pentas Cagub 2024 mendatang.

Baca Juga:  Gubernur Sultra: Tiga Sebab Kebijakan APBD 2021 Berubah

“Kehadiran Pak Sekjen di Posko KSK saya kira adalah isyarat dukungan Cagub sekaligus isyarat DPP agar KSK lebih membesarkan PAN lagi. Elektabilitas KSK yang begitu tinggi nampaknya meyakinkan para pengurus DPP,” kata mantan Sekum PAN Sultra, Sabaruddin Labamba.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Pemerintahan

Bupati Konawe Bersama BPN Serahkan 571 Sertifikat Retribusi Tanah Objek Agraria Pada Masyarkat

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KONAWE – Jajaran pemerintah daerah (Pemda) Kabuten Konawe mengikuti konferensi video secara virtual bersama Presiden Joko Widodo dalam rangka Penyerahan Sertifikat Retribusi Tanah Objek Agraria Tahun 2021.

Bertempat di Aula Kantor Bupati Konawe kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, Kepala Badan Pertanahan (BPN) Konawe, Muh Rahman, Pejabat Kejaksaan, unsur TNI/Polri, serta masyarakat penerima manfaat, Rabu(22/9/2021).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi berharap agar pemerintah tidak ada konflik agraria yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya program tersebut, masyarakat punya landasan hukum atas hak tanah yang dimiliki. Demikian juga dengan para pengusaha, punya kepastian hukum atas tanah yang hendak digunakan.

Baca Juga:  Gubernur: Patung Soekarno Instrumen Bangkitkan Semangat Membangun Sultra

“Inilah bentuk keadilan bersama yang kita inginkan. Inilah komitmen pemerintah terhadap masyarakat,” ujarnya, Rabu(22/9/2021).

Presiden RI dua periode itu mengungkapkan, pihaknya sering mengundang para kepala daerah dan organisasi-organisasi sipil membahas masalah agraria. Dari situ terungkap kalau ada sejumlah konflik agraria yang terjadi di Konawe yang sudah berlangsung puluhan tahun.

“Ada yang sudah 40 tahun berlarut-larut. Makanya masalah agraria ini adalah tantangan terberat kita, dan jumlah sertifikat tanah yang dibagikan pada moment kali ini sebanyak 124.120.000 sertifikat. Jumlah tersebut tersebar dari 127 kabupaten/kota dari 26 provinsi,” ungkap Jokowi.

Menurut Jokowi, sertipikat yang diserahkan kali ini tergolong istimewa. Sebab, banyak yang merupakan tambahan tanah baru untuk rakyat. Misalnya, tanah hasil sita oleh Negara dan tanah yang sebelumnya dari Hutan Kawasan (HK).

Baca Juga:  Polda dan Forkopimda Deklarasi Damai di Wilayah Sulawesi Tenggara

Sementara itu, Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa, sangat mengapresiasi program sertifikasi tanah yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Kery berharap dengan itu dapat memberikan rasa nyaman terhadap warga pemilik tanah.

“Saya minta BPN melihat kembali masalah tanah yang ada di Kecamatan Routa, saya telah mendapatkan informasi kalau ada yang jual Surat Kepemilikan Tanah (SKT) ribuan hektar. Tolong dicek jangan sampai ada oknum-oknum yang bermain di sana,” ujar Bupati Konawe dua periode itu.

Ditempat yang sama, Kepala BPN Konawe, Muh. Rahman mengatakan, jumlah tanah yang akan disertifikasi dalam program sertifikasi gratis tahun 2021, sebanyak 1000 bidang. Lahannya tersebar di Kecamatan Abuki dan Tongauna. Di Abuki ada lima desa, yakni Anggoro (106), Asolu (150), Epeea (76), Punggaluku (141), Kasuwura Indah (118). Sedangkan di Tongauna, di Desa Nambeaboru (290).

Baca Juga:  Jaga Kestabilan Pangan Saat Covid-19, Pemprov Sultra Salurkan Pupuk Nonsubsidi

“BPN baru menyerahkan 571 sertifikat. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh 30 warga, sisa sertifikat yang akan diserahkan dua bulan ke depan yaitu 429, target November sudah kelar,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Pemerintahan

Gubernur Sultra: Tiga Sebab Kebijakan APBD 2021 Berubah

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Ada tiga penyebab yang membuat kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan. Hal itu dikemukakan Gubernur Sultra dalam sidang paripurna di Gedung DPRD, Senin (21 September 2021) malam.

Dalam sidang yang mengagendakan Penjelasan Gubernur atas Rancangan Kebijakan Umum serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021, Gubernur mengatakan

perubahan kebijakan APBD dilakukan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD hingga akhir Tahun Anggaran 2021.

“Selain itu, tetap menjaga pencapaian berbagai sasaran prioritas pembangunan daerah agar dapat mencapai target pembangunan daerah pada tahun 2023 sebagai akhir periode RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023,” jelas Gubernur.

Baca Juga:  Gubernur: Patung Soekarno Instrumen Bangkitkan Semangat Membangun Sultra

Sebab pertama, dikarenakan perubahan kebijakan pendapatan daerah. Dijelaskan, target pendapatan daerah mengalami perubahan yang sebelumnya sebesar Rp 4,158 triliun menjadi Rp 4,172 triliun.

Ada kenaikan target pendapatan sebesar Rp 13,743 miliar atau naik 0,33 persen. Perubahan tersebut berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, dan transfer pemerintah pusat.

Sebab kedua, adanya perubahan kebijakan belanja daerah. Awalnya, belanja dianggarkan sebesar Rp 5,235 triliun lalu mengalami perubahan menjadi Rp 5,158 triliun. Turun sebesar Rp 76,874 miliar atau 1,47 persen.

Perubahan belanja daerah tersebut antara lain berasal dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Juga:  Lawan Pusat, Gubernur Ali Mazi Nyatakan Tegas Menolak Kehadiran 500 TKA

Sebab ketiga, perubahan kebijakan pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah mengalami perubahan semula sebesar Rp 1,101 triliun berubah menjadi Rp 1,011 triliun. Turun sebesar Rp 90,617 miliar atau minus 8,22 persen.

Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah, tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp 25 miliar. Pengeluaran pembiayaan ini dipergunakan untuk penyertaan modal daerah.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending