Connect with us

HUKRIM

Polsek Wawotobi Diduga Gelapkan Kasus Asusila

Penulis : Redaksi

Published

on

Muliadi.


KendariMerdeka.com
– Kepolisian Sektor Wawotobi Kabupaten Konawe diduga menggelapkan kasus asusila. Pasalnya, satu tahun lamanya berkas laporan korban bernama Muliadin belum juga menemukan titik terang.

Muliadi kepada KendariMerdeka bercerita, laporannya di Polres Konawe sudah masuk satu tahun lamanya. Dalam laporannya itu, istrinya bernama YSW (29) telah dihamili orang saat dirinya merantau di luar Sulawesi selama sembilan bulan.

“Saat itu saya merantau kerja di luar sembilan bulan, selama itu juga saya terus nafkahi istri dan anakku. Setelah saya kembali ke Kampung (Konawe) istri saya bilang dia sudah di hamili orang lain,” cerita Muliadin.

Setelah mendengar hal itu, ia melaporkan lelaki yang menghamili istrinya. Ia mengaku pria yang menghamili istrinya itu bernama Indrong (27) tetangganya sendiri.

“Awalnya saya melapor di Polres Konawe. Tapi karna tidak ada tindak lanjutnya. Setelah beberapa hari tidak informasi lanjutan. Saya kembali ke Polres Konawe. Ternyata, kata penyidik di Polres bahwa laporan saya sudah dilimpahkan ke Polsek Wawotobi,” beber pria beranak dua ini.

Ia lanjut bercerita, setelah mendapat informasi dari penyidik Polres Konawe. Dirinya langsung menyambangi Polsek Wawotobi. Ia mengaku, ia diarahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Wawotobi untuk kembali membuat laporan.

“Jadi hari itu saya melaporkan kembali dan saya di BAP kembali. Tapi sebelumnya saya sudah di BAP pada saat melapor di Polres Konawe saat melapor pertama,” katanya.

“Tidak lama setelah saya melapor. Istri saya dan laki laki bernama Ondreng ini sudah ditetapkan tersangka,”tegasnya.

Namun Muliadin kecewa dengan proses hukum yang ditunjukan oleh Polsek Wawotobi. Menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasinya.

“Kasus ini sudah P21 atau sudah di limpahkan di Kejaksaan Negeri Konawe. Tapi kedua tersangka tidak pernah diamankan,” pungkasnya.

“Sehingga, proses persidangan tidak bisa dilakukan di Pengadilan. Karena syarat dilakukan persidangan harus ada kedua tersangka. Tapi polsek Wawotobi tidak pernah membawa atau menahan ke dua tersangka untuk memudahkan proses hukum,” cerita kecewa Muliadi.

Ironisnya, istri dan pria yang menghamili istrinya tersbut telah dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Wawotobi karena selalu mangkir dari panggilan.

“Istri saya dan laki laki yang hamili istri saya ini sudah dijadikan DPO sama Polsek Wawotobi. Tapi anehnya, foto DPO itu tidak pernah di keluarkan di tempat umum. Hanya berada di dalam map ruang administrasi penyidik Polsek,” ungkapnya.

“Alasan penyidik tidak bisa menemukan kedua tersangka. Pengakuan Polsek Wawotobi kewalahan mencari kedua tersangka. Padahal, saya sudah beri juga informasi kepada penyidik. Bahwa hampir setiap hari saya liat keduanya, mereka tinggal di Desa Hodoa Kecamatan Konawe dan biasa tinggal di Kelurahan Bunggosu Kecamatan Konawe,” pungksnya.

Sebenarnya sudah sejak lama ia ingin mengadukan Penyidik Polsek Wawotobi ke Propam Polda Sultra. Hanya saja, Kanit Reskrim Polsek Wawotobi selalu bermohon untuk tidak melaporkan kinerja lamban Polsek Wawotobi.

“Rencana dalam waktu dekat ini kalau Polsek Wawotobi tidak bisa menahan kedua tersangka. Saya akan laporkan mereka ke Propam Polda Sultra untuk di proses etik. Karena kasus ini sudah satu saya laporkan belum ada juga titik terang,” kesal Muliadin.

“Saya curiga penyidik Polsek Wawotobi masuk angin dalam kasus ini,” tambahnya.

Dari informasi yang dikumpulkan Muliadin dari berbagai sumber, pada tanggal 14 Januari 2019 istri dan laki laki bernama Ordin sudah melangsungkan pernikahan.

Kepolisian Sektor Wawotobi sampai saat ini terus menjanji korban untuk melakukan penangkapan kepada kedua tersangka.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending