Connect with us

HUKRIM

Polsek Wawotobi Diduga Gelapkan Kasus Asusila

Penulis : Redaksi

Published

on

Muliadi.


KendariMerdeka.com
– Kepolisian Sektor Wawotobi Kabupaten Konawe diduga menggelapkan kasus asusila. Pasalnya, satu tahun lamanya berkas laporan korban bernama Muliadin belum juga menemukan titik terang.

Muliadi kepada KendariMerdeka bercerita, laporannya di Polres Konawe sudah masuk satu tahun lamanya. Dalam laporannya itu, istrinya bernama YSW (29) telah dihamili orang saat dirinya merantau di luar Sulawesi selama sembilan bulan.

“Saat itu saya merantau kerja di luar sembilan bulan, selama itu juga saya terus nafkahi istri dan anakku. Setelah saya kembali ke Kampung (Konawe) istri saya bilang dia sudah di hamili orang lain,” cerita Muliadin.

Setelah mendengar hal itu, ia melaporkan lelaki yang menghamili istrinya. Ia mengaku pria yang menghamili istrinya itu bernama Indrong (27) tetangganya sendiri.

“Awalnya saya melapor di Polres Konawe. Tapi karna tidak ada tindak lanjutnya. Setelah beberapa hari tidak informasi lanjutan. Saya kembali ke Polres Konawe. Ternyata, kata penyidik di Polres bahwa laporan saya sudah dilimpahkan ke Polsek Wawotobi,” beber pria beranak dua ini.

Ia lanjut bercerita, setelah mendapat informasi dari penyidik Polres Konawe. Dirinya langsung menyambangi Polsek Wawotobi. Ia mengaku, ia diarahkan oleh Kanit Reskrim Polsek Wawotobi untuk kembali membuat laporan.

“Jadi hari itu saya melaporkan kembali dan saya di BAP kembali. Tapi sebelumnya saya sudah di BAP pada saat melapor di Polres Konawe saat melapor pertama,” katanya.

“Tidak lama setelah saya melapor. Istri saya dan laki laki bernama Ondreng ini sudah ditetapkan tersangka,”tegasnya.

Namun Muliadin kecewa dengan proses hukum yang ditunjukan oleh Polsek Wawotobi. Menurutnya tidak sesuai dengan ekspektasinya.

“Kasus ini sudah P21 atau sudah di limpahkan di Kejaksaan Negeri Konawe. Tapi kedua tersangka tidak pernah diamankan,” pungkasnya.

“Sehingga, proses persidangan tidak bisa dilakukan di Pengadilan. Karena syarat dilakukan persidangan harus ada kedua tersangka. Tapi polsek Wawotobi tidak pernah membawa atau menahan ke dua tersangka untuk memudahkan proses hukum,” cerita kecewa Muliadi.

Ironisnya, istri dan pria yang menghamili istrinya tersbut telah dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polsek Wawotobi karena selalu mangkir dari panggilan.

“Istri saya dan laki laki yang hamili istri saya ini sudah dijadikan DPO sama Polsek Wawotobi. Tapi anehnya, foto DPO itu tidak pernah di keluarkan di tempat umum. Hanya berada di dalam map ruang administrasi penyidik Polsek,” ungkapnya.

“Alasan penyidik tidak bisa menemukan kedua tersangka. Pengakuan Polsek Wawotobi kewalahan mencari kedua tersangka. Padahal, saya sudah beri juga informasi kepada penyidik. Bahwa hampir setiap hari saya liat keduanya, mereka tinggal di Desa Hodoa Kecamatan Konawe dan biasa tinggal di Kelurahan Bunggosu Kecamatan Konawe,” pungksnya.

Sebenarnya sudah sejak lama ia ingin mengadukan Penyidik Polsek Wawotobi ke Propam Polda Sultra. Hanya saja, Kanit Reskrim Polsek Wawotobi selalu bermohon untuk tidak melaporkan kinerja lamban Polsek Wawotobi.

“Rencana dalam waktu dekat ini kalau Polsek Wawotobi tidak bisa menahan kedua tersangka. Saya akan laporkan mereka ke Propam Polda Sultra untuk di proses etik. Karena kasus ini sudah satu saya laporkan belum ada juga titik terang,” kesal Muliadin.

“Saya curiga penyidik Polsek Wawotobi masuk angin dalam kasus ini,” tambahnya.

Dari informasi yang dikumpulkan Muliadin dari berbagai sumber, pada tanggal 14 Januari 2019 istri dan laki laki bernama Ordin sudah melangsungkan pernikahan.

Kepolisian Sektor Wawotobi sampai saat ini terus menjanji korban untuk melakukan penangkapan kepada kedua tersangka.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

Polisi Tetapkan 2 Tersangka Penambang Emas Ilegal di Bombana

Published

on

KENDARI – Direktorat Reserse Kriminal Khusus(DitReskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan dua orang tersangka penambangan emas ilegal di Desa Wumbubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana.

Kedua tersangka yaitu berinisial BN dan BH. mereka ditetapkan bersalah atas dugaan tindak pidana dibidang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau pertambangan mineral dan batubara melalui gelar perkara Pada (23/8), di Ruang Aula Ditreskrimsus Polda Sultra.

Dirkrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit Tipidter, Kompol Ronald Arron Maramis mengatakan, perkara ini merupakan hasil patroli mining yang dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra, pada 7 Juli 2024 lalu.

“Lokasi kegiatan penambangan para tersangka berada didalam wilayah kawsan hutan,” kata Kompol Ronald di laman Instagram resmi Tipidter Polda Sultra.

Pada saat penangkapan, kedua terduga pelaku didapati membawa alat-alat berat serta alat lain yang lazim diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah.

“Para pelaku diduga melakukan kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat untuk mengerjakan, menggunakan atau menduduki kawasan hutan,” ungkapnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan b Paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 37 angka 5 dan/atau Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat (2) huruf a paragraf 4 sektor kehutanan Pasal 36 angka 17 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Dari hasil patroli mining Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sultra telah mengamankan 4 unit alat berat jenis excavator dan 4 unit mesin dongfeng di 4 lokasi yang berbeda, yang diduga digunakan dalam kegiatan penambangan emas secara ilegal.

Continue Reading

HUKRIM

PT BKM Diduga Nambang Ilegal di WIUP PT Antam Blok Mandiodo

Published

on

KENDARI – PT Bumi Konawe Minerina (BKM) diduga menjual ore nikel secara ilegal yang berasal dari dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Antam Blok Mandiodo, Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu di sampaikan oleh Direktur Lingkar Kajian Lingkungan dan Kehutanan (LINK) Sultra, Muh Andriasyah Husen. Kata dia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI serta Kejaksaan Agung (Kejagung) RI harus segera bertindak dengan membatalkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT BKM dan memproses hukum pimpinan hingga pemilik dari perusahaan tersebut.

“Agar ore nikel milik negara tetap terjaga dan tidak lagi dikelolah dengan cara-cara yang tidak benar,” ungkapnya.

Sebab lanjut Muh Andriansyah Husen, jika hal itu dibiarkan maka kejahatan di sektor pertambangam khususnya di Blok Mandiodo, Konut akan terus terjadi. Karena kurangnya perhatian dari instansi terkait serta aparat penegak hukum (APH).

“Sebenarnya dugaan kejahatan yang di lakukan PT BKM diketahui APH, tapi sengaja dibiarkan,” tutupnya.

Sebelumnya, pada 2 Agustus 2024 lalu Koalisi Aktivis Sulawesi Tenggara-Jakarta pernah melaporkan dugaan kejahatan pertambangan perusahaan tersebut ke Kejagung RI serta Kemeterian ESDM. Saat itu, tidak hanya PT BKM akan tetapi dua perusahaan lainnya yakni, PT Alam Nikel Abadi (ANA) dan PT Tambang Meranti Mulia Sejahterah (TMMS).

Sementara itu salah satu Penanggung Jawab PT BKM, Andri yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan.

Continue Reading

HUKRIM

Dugaan Penipuan dan Penggelapan Uang Tambang di Konut, Polisi Periksa Manajemen PT BKM

Published

on

KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) memeriksa sejumlah saksi kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap investor asal Korea Selatan, PT Glory Korin Nickel.

Dugaan penipuan atau penggelapan diduga dilakukan bos PT Gratia Lima Dua inisial JS dengan modus kerjasama penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Andowia, Kabupaten Konawe Utara (Konut) yang diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp 2,5 miliar lebih.

Kasubdit III Ditreskrimum Polda Sultra, AKBP Seni Pabesak menagatakan, saat ini penyidik masih terus melakukan pemeriksan saksi-saksi untuk mengungkap kasus ini. Kata Seni Pabesak, penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap managemen PT Bumi Konawe Minerina.

“Pihak perusahaan (PT BKM) kami sudah panggil dan yang hadir memberikan keterangan adalah Humas PT BKM (Bumi Konawe Minerina) sudah kami ambil keterangannya,” kata Seni Pabesak via seluler, Senin, 12 Agustus 2024.

Pemeriksaan terhadap pihak PT Bumi Konawe Minerina diperlukan pantaran lokasi yang hendak dikerja PT Glory Korin Nickel.

Sementara itu, Direktur Operasional PT Glory Korin Nickel, Adriana Lieswan Hapaa berharap agar Polda Sultra dapat menuntaskan laporan mereka yang telah mengakibatkan kerugian besar terhadap pihaknya.

“Kami sudah sangat merugi, dan berharap Polda Sultra segera menuntaskan kasus ini, sebab ini bisa berdampak pada iklim investasi di Sultra,” arapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Adriana menceritakan kronologi dugaan penipuan yang dialami rekannya. Pada Bulan April 2023 lalu, PT Glory Korin Nickel mengadakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Gratia Lima Dua.

Dalam KSO tersebut PT Glory Korin Nickel harus melakukan pembayaran Down Paymen (DP) kepada PT Gratia Lima Dua sebesar Rp 2,5 miliar.

“Pihak kami melakukan pembayaran sebanyak 3 kali yaitu tangggal 17 April Tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 1 M, tanggal 28 April tahun 2023 ke rek PT Gratia Lima Dua senilai Rp 750 juta, dan terakhir pada tanggal 7 Mei tahun 2023 ke rek Bank BCA atas nama Pentun Jeremi senilai Rp 750 juta,” ujarnya.

“PT Gratia Lima Dua ini informasinya memiliki SPK di IUP PT Bumi Konawe Minerina (BKM) yang berlokasi di Konawe Utara,” sambungnya.

Berjalan beberapa waktu, PT Glory Korin Nickel telah menyelesaikan pembayaran DP Rp 2,5 Miliar dengan cara tiga tahap kepada PT Gratia Lima Dua. Kemudian, melakukan mobilisasi peralatan tambang, dan membangun mes.

“Awal Mei 2023 tiba – tiba datang pihak PT BKM dan meminta kami keluar dari Lokasi PT BKM, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, padahal kami sudah melakukan pembayaran Dp ke PT Gratia Lima Dua selaku KSO kami,” tukasnya.

Continue Reading

Trending