KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat aktivis lingkungan geram. Pasalnya, PT UBP dengan bebas melakukan kejahatan lingkungan tanpa ada tindakan hukum.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, aktivitas ilegal PT UBP tidak terpantau oleh Polda Sultra. Padahal, PT UBP sudah beberapa kali melakukan pengapalan ore nikel hasil pertambangan di luar IUP dalam kawasan hutan lindung.

“Berdasarkan temuan di lapangan PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung,” jelasnya saat ditemui di Polda Sultra, Jumat (27/8/2021) siang tadi.

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

“Kami baru saja bertemu dengan pihak Krimsus atas nama Pak Karim. Katanya akan menindak lanjuti aksi laporan kami soal PT UBP hari ini,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya demonstrasi dari aktivis lingkungan soal ilegal mining PT UBP.

“Iya tadi ada demonstrasi. Sudah ditemui oleh pihak krimsus,” singkatnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan masih belum dapat dikonfirmasi.

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak terpantau oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Padahal, PT UBP telah menggarap hutan lindung di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, hasil penelusuran di lapangan, PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan mililknya.

“Hasil penelusuran kami di lapangan, PT UBP garap hutan lindung,” jelasnya, Kamis (26/8/2021).

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal yang di lakikan PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

“Kami meminta dengar hormat, Polda Sultra menyegel ore nikel PT UBP. Karena, ore nikel tersebut ilegal hasil dari penyerobotan hutan lindung,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan yang dikonfirmasi terkait aktivitas PT UBP belum mengetahui. Pria berpangkat tiga melati di pundaknya itu akan melakukan koordinasi dengan pihak Ditreskrimsus.

“Saya koordinasikan dulu dengan Krimsus ya, saya belum dapat info soal ilegal mining PT UBP,” ujarnya.

KENDARIMERDEKA.COM, KONUT – Sekelompok massa aksi yang mengatakan nama diri sebagai Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra ikut langsung hearing masalah sengkera lahan pertambangan di PT Adi Kartiko Mandiri dan Adi Kartika Pratama di Konawe Utara (Konut).

Iksal Ната, Korlap Aksi mengatakan, pihaknya menyikapi putusan Mahkama Agung Republik Indonesia No: 378 K/Pid/2021 yang menyatakan bahwa Pemilik PT AKP telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan karena telah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM (yang dulunnya PT AK) ke PT AKP dengan cara menipu dan oleh karena itu Pemilik PT AKP dijatuhi pidana satu tahun panjara.

“Setelah kami mengkaji dan mempelajari kasus ini secara mendalam maka kami berkesimpulan bahwa dengan dinyatakannya pemilik PT AKP bersalah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM maka jelaslah bahwa aktifitas pertambangan PT AKP berada diatas lahan tambang PT AKM karna didasarkan atas hasil kejahatan PENIPUAN yang dilakukan oleh pemilik PT AKP sebagaimana Putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” bebernya di DPRD Sultra, Senin (23/08/2021).

Maka berdasarkan atas kajian pihaknya, mereka menemukan beberapa fakta.

“Bahwa PT AKP beserta pemiliknya kebal hukum dan berkuasa atas hukum karena sekalipun pemilik PT AKP telah di vonis oleh MA RI sebagai penipu karena mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya masih bebas berkeliaran dan masih bisa berbuat kejahatan berulang kepada PT AKM yang mana para pemiliknya adalah Putra asli SULTRA dengan terus dengan bebas d’an bahkan dilindungi oleh POLDA SULTRA beraktifitas dilahan tambang PT AKM,” sebutny.

Selanjutnya, bahwa berdasar hukum dengan merujuk pada putusan MA RI No. 378K/Pid/2021 dan dengan dikeluarkan SP3 oleh POLDA SULTRA yang menyatakan tindak penghentian aktifitas penambangan PT AKP diatas lahan tambang PT AKM oleh komisaris Utama PT AKM bukanlah tindak pidana pertambangan maka jelas bahwa aktifitas pertambangan PT AKP dilahan tambang PT AKM adalah aktifitas penambangan ilegal.

Olehnya itu, mereka meminta agar Polda Sultra bersikap netral, tidak berat sebelah atau terkesan melindungi pelaku kejahatan berbuat kejahatan yang berulang kepada korban untuk itu Polda harus bersikap presisi yang artinya prediktif resposibilitas – transparansi berkeadilan maka sudah seharusnya Polda Sultra tidak menempatkan personilnya di PT AKP untuk melindungi aktifitas pertambangan PT AKP di atas lahan tambang PT AKM padahal sikap ini sama dengan membiarkan penjahat untuk melakukan kejahatan berulang kepada korban.

“Kamu meminta kepada DPRD Sultra untuk memberikan perlindungan kepada para pemilik PT AKM yang mayoritas adalah pengusaha lokal Sultra yang beriktiar memajukan Sultra, untuk itu sudah seharusnya DPRD Sultra bersikap dengan tegas dengan meminta kepada pihak berwenang agar segera menghentikan segala aktifitas penambangan oleh PT AKP beserta rekannya di atas lahan tambang PT AKM,” kicaunya.

“Meminta kepada DPRD Sultra untuk mendorong lembaga peradilan di Sultra dan meminta Kepada Pengadilan Negeri Kendari Untuk segera memerintahkan JPU untuk menangkap dan memasukan ke penjara pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo berdasarkan putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” tukas Iksal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman berjanji akan membantu penyelesaian sengketa lahan pertambangan.

Ia juga langsung menjadwalkan kunjungan ke lahan PT AKP yang sudah diberikan garis polisi.

“Hari Kamis Komisi III akan berkunjung ke lokasi PT AKP ini, setelah turun lapangan nanti akan haering kembali dengan pihak perusahaan, kepolisian, kejaksaan dan intansi terkait,” ujarnya di DPRD Sultra.

Sementara itu, Simon Takaedengan Dirut PT Ade Kartiko Mandiri (AKM) mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPRD Sultra.

“Sangat senang diterima dengan DPRD
Artinya sangat membantu dalan urusan ini afar terang benderang. Kami sudah jadwalkan pihak PT AKP akan meninjau langsung ke lapangan padahal lahan tersebut sudah di police line,” katanya.

“Harapan kami DPRD ini bisa membantu masalah ini sampai terang benderang,” pinta Simon.