Connect with us

HUKRIM

Polisi Tangkap Kamaruddin, Pengusaha Yang Mengaku Direktur PT Masempodalle

Penulis : Muhammad Sukur

Published

pada

Kuasa Hukum Anton Timbang, Dr.Abdul Rahman SH, MH

KendariMerdeka.com – Kamaruddin, pengusaha yang pernah mengaku sebagai Direktur PT Masempodalle, ditahan dalam Dugaan kasus pemalsuan surat/membuat surat palsu. Dia sebelumnya, mengaku sebagai Direktur Utama PT Masempodalle, salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara.

Kamaruddin, dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, terkait perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

Kuasa Hukum Anton Timbang, Abdul Rahman mengatakan, kasus ini berawal atas laporan kliennya atas nama Anton Timbang tanggal 1 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya. Anton Timbang keberatan, perusahaan yang sudah dipimpinnya selama bertahun-tahun hendak diambil alih dengan cara tidak benar.

Menurut Abdul Rahman, kasus ini bermula adanya keputusan dari Kemenkumham RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Masempodalle. Perubahan dimulai dari Direktur utama, Direktur, dan Komisaris.

Baca Juga:  Seorang Karyawan Tambang Diancam dan Diintimidasi Terkait Laporan Polisi Pencurian Ore Nikel di PT Masempodalle

Dalam keputusan itu, Direktur Utamanya adalah Kamaruddin, sedangkan Anton Timbang yang awalnya adalah komisaris dan pemegang saham sudah tidak ada namanya dalam komposisi kepengurusan PT Masempodalle.

Sehingga, Anton Timbang mengecek dokumen yang ada di Kemenkumham. Ternyata, ada tanda tangan Anton Timbang dan pengurus lainnya yang dipalsukan mulai dari tandatangan dalam Jual beli saham maupun dalam keputusan para pemegang saham sebagai RUPS luar biasa PT Masempodalle.

“Semua dipalsukan tanda tangannya. Seolah olah Anton Timbang sebagai pemegang saham telah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Padahal faktanya Anton Timbang tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Menghadiri pertemuan untuk RUPS Tidak pernah., semua di palsukan,” papar Abdul Rahman saat ditemui KendariMerdeka.com, Kamis 13 Februari 2020.

Atas dasar jual beli saham yang palsu tersebut, dituangkan dalam akta notaris Widodo budidarmo SH. Yaitu akta no 67/2018:akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Masempodalle, kemudian akta yg didalamnya palsu ini dibawa ke Kemenkumham RI untuk dimintakan pengesahan sehingga terbit AHU No. 0022963.AH.01.02 tahun 2018 tgl 25 oktober 2018.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

“Semua dipalsukan. Makanya klien saya (Anton Timbang) mengadukan tindakan Kamaruddin ke Polda Metro Jaya,” bebernya.

Abdul Rahman mengharapkan agar penyidikan kasus ini secepatnya diproses di Pengadilan, agar tidak ada lagi polemik Direktur PT Masempodalle. Karena adanya pemalsuan dalam akta jual beli saham sangat merugikan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT Masempodalle yang sah berdasrkan pengesahan dari Kemenkumham AHU No. 0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

“Bahwa, apakah Kamaruddin yang memalsukan tanda tangan ataukah menyuruh ataupun secara bersama sama. Pada akhirnya yang memalsukan, atau turus serta memalsukan dan yg menggunakan surat palsu semua sama sama dipidana,” kata doktor hukum pidana ini.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Rahman menambahkan, kliennya telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal 4 Februari 2020. Bahwa saudara Kamaruddin sudah menjadi tersangka. Telah dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta dan telah dilakukan penahanan.

“Saya selaku kuasa hukum Anton Timbang yang mendampinginya pada saat melapor sangat apresiasi kepada Polda Metro Jaya,” puji Rahman.

Untuk proses hukumnya kata Abdul Rahman, ia mempersilahkan rekan Andre Darmawan untuk mendampingi kliennya dalam proses hukumnya di Polda Metro Jaya.

“Saya mempersilahkan kawan Andre untuk mengawal kliennya di Polda Metro Jaya,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

PT UBP Diduga Garap Hutan Lindung di Luar IUP, Aktivis Lingkungan Geruduk Polda Sultra

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara membuat aktivis lingkungan geram. Pasalnya, PT UBP dengan bebas melakukan kejahatan lingkungan tanpa ada tindakan hukum.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, aktivitas ilegal PT UBP tidak terpantau oleh Polda Sultra. Padahal, PT UBP sudah beberapa kali melakukan pengapalan ore nikel hasil pertambangan di luar IUP dalam kawasan hutan lindung.

“Berdasarkan temuan di lapangan PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung,” jelasnya saat ditemui di Polda Sultra, Jumat (27/8/2021) siang tadi.

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

“Kami baru saja bertemu dengan pihak Krimsus atas nama Pak Karim. Katanya akan menindak lanjuti aksi laporan kami soal PT UBP hari ini,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan adanya demonstrasi dari aktivis lingkungan soal ilegal mining PT UBP.

“Iya tadi ada demonstrasi. Sudah ditemui oleh pihak krimsus,” singkatnya.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak perusahaan masih belum dapat dikonfirmasi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Diduga Kecolongan, PT UBP Garap Hutan Lindung di Luar IUP

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Aktivitas pertambangan ilegal yang dilakukan PT Unaha Bakti Persada di Marombo Pantai, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tidak terpantau oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Padahal, PT UBP telah menggarap hutan lindung di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Ketua Gerakan Pemerhati Lingkungan dan Pertambangan Sultra, Sardin mengatakan, hasil penelusuran di lapangan, PT UBP telah jauh menggarap hutan lindung di luar titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan mililknya.

“Hasil penelusuran kami di lapangan, PT UBP garap hutan lindung,” jelasnya, Kamis (26/8/2021).

Pihaknya meminta agar Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan Penyegelan ore nikel hasil penambangan ilegal yang di lakikan PT UBP dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Seorang Karyawan Tambang Diancam dan Diintimidasi Terkait Laporan Polisi Pencurian Ore Nikel di PT Masempodalle

“Kami meminta dengar hormat, Polda Sultra menyegel ore nikel PT UBP. Karena, ore nikel tersebut ilegal hasil dari penyerobotan hutan lindung,” harapnya.

Di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan yang dikonfirmasi terkait aktivitas PT UBP belum mengetahui. Pria berpangkat tiga melati di pundaknya itu akan melakukan koordinasi dengan pihak Ditreskrimsus.

“Saya koordinasikan dulu dengan Krimsus ya, saya belum dapat info soal ilegal mining PT UBP,” ujarnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

DPRD Sultra Bakal Kunjungi Lokasi Pertambangan PT AKM di Konut

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KONUT – Sekelompok massa aksi yang mengatakan nama diri sebagai Konsorsium Mahasiswa Pembela Sultra ikut langsung hearing masalah sengkera lahan pertambangan di PT Adi Kartiko Mandiri dan Adi Kartika Pratama di Konawe Utara (Konut).

Iksal Ната, Korlap Aksi mengatakan, pihaknya menyikapi putusan Mahkama Agung Republik Indonesia No: 378 K/Pid/2021 yang menyatakan bahwa Pemilik PT AKP telah bersalah melakukan tindak pidana penipuan karena telah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM (yang dulunnya PT AK) ke PT AKP dengan cara menipu dan oleh karena itu Pemilik PT AKP dijatuhi pidana satu tahun panjara.

“Setelah kami mengkaji dan mempelajari kasus ini secara mendalam maka kami berkesimpulan bahwa dengan dinyatakannya pemilik PT AKP bersalah mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya milik PT AKM maka jelaslah bahwa aktifitas pertambangan PT AKP berada diatas lahan tambang PT AKM karna didasarkan atas hasil kejahatan PENIPUAN yang dilakukan oleh pemilik PT AKP sebagaimana Putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” bebernya di DPRD Sultra, Senin (23/08/2021).

Baca Juga:  PT Masempo Dalle Tebar Simpati ditengah Pandemi Covid-19

Maka berdasarkan atas kajian pihaknya, mereka menemukan beberapa fakta.

“Bahwa PT AKP beserta pemiliknya kebal hukum dan berkuasa atas hukum karena sekalipun pemilik PT AKP telah di vonis oleh MA RI sebagai penipu karena mengambil dan mengalihkan lahan tambang beserta segala perizinannya masih bebas berkeliaran dan masih bisa berbuat kejahatan berulang kepada PT AKM yang mana para pemiliknya adalah Putra asli SULTRA dengan terus dengan bebas d’an bahkan dilindungi oleh POLDA SULTRA beraktifitas dilahan tambang PT AKM,” sebutny.

Selanjutnya, bahwa berdasar hukum dengan merujuk pada putusan MA RI No. 378K/Pid/2021 dan dengan dikeluarkan SP3 oleh POLDA SULTRA yang menyatakan tindak penghentian aktifitas penambangan PT AKP diatas lahan tambang PT AKM oleh komisaris Utama PT AKM bukanlah tindak pidana pertambangan maka jelas bahwa aktifitas pertambangan PT AKP dilahan tambang PT AKM adalah aktifitas penambangan ilegal.

Baca Juga:  Cerita Mantan Ketua DPD Gerindra Soal Sikap Haerul Saleh Semasa Jadi Anggota DPR-RI

Olehnya itu, mereka meminta agar Polda Sultra bersikap netral, tidak berat sebelah atau terkesan melindungi pelaku kejahatan berbuat kejahatan yang berulang kepada korban untuk itu Polda harus bersikap presisi yang artinya prediktif resposibilitas – transparansi berkeadilan maka sudah seharusnya Polda Sultra tidak menempatkan personilnya di PT AKP untuk melindungi aktifitas pertambangan PT AKP di atas lahan tambang PT AKM padahal sikap ini sama dengan membiarkan penjahat untuk melakukan kejahatan berulang kepada korban.

“Kamu meminta kepada DPRD Sultra untuk memberikan perlindungan kepada para pemilik PT AKM yang mayoritas adalah pengusaha lokal Sultra yang beriktiar memajukan Sultra, untuk itu sudah seharusnya DPRD Sultra bersikap dengan tegas dengan meminta kepada pihak berwenang agar segera menghentikan segala aktifitas penambangan oleh PT AKP beserta rekannya di atas lahan tambang PT AKM,” kicaunya.

“Meminta kepada DPRD Sultra untuk mendorong lembaga peradilan di Sultra dan meminta Kepada Pengadilan Negeri Kendari Untuk segera memerintahkan JPU untuk menangkap dan memasukan ke penjara pemilik PT AKP saudara Ivy Djaya Susantyo berdasarkan putusan MA RI No. 378K/Pid/2021,” tukas Iksal.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sultra, Sudirman berjanji akan membantu penyelesaian sengketa lahan pertambangan.

Ia juga langsung menjadwalkan kunjungan ke lahan PT AKP yang sudah diberikan garis polisi.

“Hari Kamis Komisi III akan berkunjung ke lokasi PT AKP ini, setelah turun lapangan nanti akan haering kembali dengan pihak perusahaan, kepolisian, kejaksaan dan intansi terkait,” ujarnya di DPRD Sultra.

Sementara itu, Simon Takaedengan Dirut PT Ade Kartiko Mandiri (AKM) mengapresiasi langkah yang diambil oleh DPRD Sultra.

“Sangat senang diterima dengan DPRD
Artinya sangat membantu dalan urusan ini afar terang benderang. Kami sudah jadwalkan pihak PT AKP akan meninjau langsung ke lapangan padahal lahan tersebut sudah di police line,” katanya.

“Harapan kami DPRD ini bisa membantu masalah ini sampai terang benderang,” pinta Simon.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending