Connect with us

HUKRIM

Polisi Tangkap Kamaruddin, Pengusaha Yang Mengaku Direktur PT Masempodalle

Penulis : Muhammad Sukur

Published

pada

Kuasa Hukum Anton Timbang, Dr.Abdul Rahman SH, MH

KendariMerdeka.com – Kamaruddin, pengusaha yang pernah mengaku sebagai Direktur PT Masempodalle, ditahan dalam Dugaan kasus pemalsuan surat/membuat surat palsu. Dia sebelumnya, mengaku sebagai Direktur Utama PT Masempodalle, salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara.

Kamaruddin, dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, terkait perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

Kuasa Hukum Anton Timbang, Abdul Rahman mengatakan, kasus ini berawal atas laporan kliennya atas nama Anton Timbang tanggal 1 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya. Anton Timbang keberatan, perusahaan yang sudah dipimpinnya selama bertahun-tahun hendak diambil alih dengan cara tidak benar.

Menurut Abdul Rahman, kasus ini bermula adanya keputusan dari Kemenkumham RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Masempodalle. Perubahan dimulai dari Direktur utama, Direktur, dan Komisaris.

Baca Juga:  Cerita Mantan Ketua DPD Gerindra Soal Sikap Haerul Saleh Semasa Jadi Anggota DPR-RI

Dalam keputusan itu, Direktur Utamanya adalah Kamaruddin, sedangkan Anton Timbang yang awalnya adalah komisaris dan pemegang saham sudah tidak ada namanya dalam komposisi kepengurusan PT Masempodalle.

Sehingga, Anton Timbang mengecek dokumen yang ada di Kemenkumham. Ternyata, ada tanda tangan Anton Timbang dan pengurus lainnya yang dipalsukan mulai dari tandatangan dalam Jual beli saham maupun dalam keputusan para pemegang saham sebagai RUPS luar biasa PT Masempodalle.

“Semua dipalsukan tanda tangannya. Seolah olah Anton Timbang sebagai pemegang saham telah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Padahal faktanya Anton Timbang tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Menghadiri pertemuan untuk RUPS Tidak pernah., semua di palsukan,” papar Abdul Rahman saat ditemui KendariMerdeka.com, Kamis 13 Februari 2020.

Atas dasar jual beli saham yang palsu tersebut, dituangkan dalam akta notaris Widodo budidarmo SH. Yaitu akta no 67/2018:akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Masempodalle, kemudian akta yg didalamnya palsu ini dibawa ke Kemenkumham RI untuk dimintakan pengesahan sehingga terbit AHU No. 0022963.AH.01.02 tahun 2018 tgl 25 oktober 2018.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Semua dipalsukan. Makanya klien saya (Anton Timbang) mengadukan tindakan Kamaruddin ke Polda Metro Jaya,” bebernya.

Abdul Rahman mengharapkan agar penyidikan kasus ini secepatnya diproses di Pengadilan, agar tidak ada lagi polemik Direktur PT Masempodalle. Karena adanya pemalsuan dalam akta jual beli saham sangat merugikan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT Masempodalle yang sah berdasrkan pengesahan dari Kemenkumham AHU No. 0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

“Bahwa, apakah Kamaruddin yang memalsukan tanda tangan ataukah menyuruh ataupun secara bersama sama. Pada akhirnya yang memalsukan, atau turus serta memalsukan dan yg menggunakan surat palsu semua sama sama dipidana,” kata doktor hukum pidana ini.

Baca Juga:  PT Masempo Dalle Tebar Simpati ditengah Pandemi Covid-19

Rahman menambahkan, kliennya telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal 4 Februari 2020. Bahwa saudara Kamaruddin sudah menjadi tersangka. Telah dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta dan telah dilakukan penahanan.

“Saya selaku kuasa hukum Anton Timbang yang mendampinginya pada saat melapor sangat apresiasi kepada Polda Metro Jaya,” puji Rahman.

Untuk proses hukumnya kata Abdul Rahman, ia mempersilahkan rekan Andre Darmawan untuk mendampingi kliennya dalam proses hukumnya di Polda Metro Jaya.

“Saya mempersilahkan kawan Andre untuk mengawal kliennya di Polda Metro Jaya,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

HUKRIM

PT WIL dan PT BPS Diduga Menambang Ilegal di Kolaka, Foperta Sultra Geruduk Kantor Dinas Lingkungan Hidup

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Forum Pemerhati Tambang Sulawesi Tenggara (FORPETA-SULTRA) mendatangi kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan (DLHK) Sultra terkait dugaan aktivitas pertambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja yang dilakukan PT. Waja Inti Lestari dan PT. Babarina Putra Sulung.

Mereka menduga kuat PT. WIL telah melakukan operasi produksi biji nikel dalam wilayah kawasan hutan lindung dan tidak mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).

Sedangkan PT. BPS diketahui beralamat di Desa Babarina, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka diduga melakukan kegiatan penambangan secara ilegal. Diketahui, PT BPS hanya mengantongi izin produksi batu. Tapi faktanya PT BPS melakukan aktivitas produksi biji nikel di dalam kawasan hutan lindung yang melanggar ketentuan dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang.

Baca Juga:  PT Masempo Dalle Tebar Simpati ditengah Pandemi Covid-19

“Dari hasil penelusuran investigasi lapangan yang dilakukan ileh forum pemerhati tambang Sulta, bahwa kami duga PT. WIL melakukan operasi penambangan di luar IUP dengan titik koordinat tanjung karara dan tanjung baja serta tidak mengantongi IPPKH. Sedangkan PT. BPS kami duga melakukan penambangan secara ilegal di mana PT.BPS ini hanya mengantongi izin produksi batu tapi faktanya melakukan operasi produksi biji nikel dalam kawasan hutan lindung,” Kata Jua Naga selaku kordinator aksi, Selasa (2/3/2021).

“Kami mendesak kepada Tim Bareskrim Polri dan Polda Sultra segera menghentikan aktivitas PT. WIL dan PT. BPS atas dugaan yang melakukan penambangan Ilegal Mining dan menyita semua peralatan penambangannya,” tambahnya.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

Rafiudin S,St M.Si, Kepala Kidang Perlindungan Hutan saat menemui massa aksi mengatakan, pihaknya akan menampung aspirasi masa aksi kemudian akan mengecek dan membuat tim investigasi khususnya Ramekongga utara untuk mengetahui lebih lanjut.

“Terkait titik koordinatnya nanti kami akan dalami lagi karena ditahun 2014 mereka juga pernah bermasalah,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Kadis Cipta Karya Dilaporkan ke Kejati Sultra Terkait Proyek RS Jantung dan Perpustakaan Modern

Penulis: Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi tenggara guna melaporkan Kepala Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang beserta dua perusahaan yang mengerjakan pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Perpustakaan Daerah Modern, Selasa (23/2/2021.

Mereka menduga bahwa pekerjaan pada Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang yang bermasalah. Yakni Pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Modern dengan nomor kontrak 602/0023/KNTKONSTRUKSI/VII/2019 yang dikerjakan oleh PT BPS dengan anggaran Rp28.208.278.000,00 dan di duga terdapat kerugian negara Sebesar Rp128.195.128,00.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan pembangunan perpustakaan modern terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Sebesar Rp128.195.128,00,” bebernya.

Baca Juga:  Cerita Mantan Ketua DPD Gerindra Soal Sikap Haerul Saleh Semasa Jadi Anggota DPR-RI

Selain itu, GPMI juga menyoroti Pembangunan Rumah Sakit Jantung yang dikerjakan oleh PT. PT APMP dengan anggaran Rp94.325.800.000,00 yang di duga terdapat kerugian negara sebesar Sebesar RP.284.141.320,. di karenakan sanksi denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 dan kekurangan Volume Rp82.281.040,00.

“Pembangunan Rumah Sakit Jantung ini dilaksanakan oleh PT APMP
berdasarkan Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/0027/KNTKONSTRUKSI/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 dengan nilai sebesar Rp94.325.800.000,00 selama 120 hari kalender mulai 16 Agustus sampai dengan 13 Desember 2019. Pekerjaan telah dinyatakan selesai 100% melalui Berita Acara Serah Terima
Pertama (PHO) Nomor 640/033.a/BAST/CK.BK&TR/I/2020 tanggal 16 Januari 2020,” jelasnya.

Sehingga, per 31 Desember 2019 terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan selama16 hari kalender. Atas keterlambatan penyelesaian Pembangunan Rumah Sakit Jantung sampai dengan pemeriksaan berakhir PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan kepada pihak pelaksana pekerjaan sebesar Rp201.860.280,93 (1/1000 x Rp12.616.267.558,29 x 16 hari,
Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan perhitungan bersama dengan PPK
yang diwakili oleh PPTK, Inspektorat, kontraktor pelaksana, dan konsultan
pengawas atas pekerjaan tersebut, diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pada pekerjaan struktur bangunan Rp82.281.040,00.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“PT. APMP, PT BPS dan Kepala dinas kami duga telah merugikan negara sebesar 412.336.448,00 yang melanggar UU NO 1 tahun 2004 tentang kerugian negara/daerah,” terangnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

Penulis: Hamid

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Bolden Pardede terpidana kasus penambangan Ilegall tanpa izin usaha pertambangan (IUP) dibekuk oleh tim Kejaksaan Negeri Kendari yang dibeckup oleh tim Polda Sultra di Jakarta Pusat, Selasa (23/2/2021).

Diketahui, Bolden Pardede merupakan terpidana yang telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Kendari selama 1 Tahun dan denda Rp 2 Miliar.
Namun, pria ini baru menjalani eksekusi, pada Februari ini.

Tim yang melakukan pencarian akhirnya pada Selasa 23 Februari 2021 pada pukul 07.33 WIB Tim berhasil mengamankan Terpidana tersebut. Dia dibekuk yang di Kediamannta di Jln. I Kavling No.13 RT.001/RW.014 Kel.Kebon Baru Kec.Tebet Jakarta Selatan (Jaksel).

“Bolden Pardede merupakan terpidana kasus penambangan Ilegall di PT Multi Bumi Sejaterah (MBS),” tutur Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kendari, Nanang Ibrahim SH.

Baca Juga:  PT Masempo Dalle Tebar Simpati ditengah Pandemi Covid-19

Nanang mengatakan, terpidana akan diterbangkan hari ini di Kendari untuk menjalani pemeriksaan dan penahanan. Bahwa selanjutnya pada pukul 11.26 WIB  Bolden dibawa menuju Bandar Udara Soekarno Hatta untuk dibawa menuju Kota Kendari yang selanjutnya dilakukan proses Administrasi di Kantor Kejaksaan Negeri Kendari.

Untuk diketahui, Bolden Pardede melakukan kegiatan penambangan di dalam wilayah IUP PT. St. Nickel resources (St nikel) di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

Bolden pardede melakukan kegiatan penambangan menggunakan dasar kerjasama dengan PT. Multi Bumi Sejahtera (MBS). Namun lokasi penambangannya masuk dalam wilayah IUP ST nikel, sehingga Bolden Pardede di laporkan dan saat ini telah memperoleh putusan pengadilan tetap dari Mahkamah Agung RI.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending