Connect with us

HUKRIM

Polisi Tangkap Kamaruddin, Pengusaha Yang Mengaku Direktur PT Masempodalle

Penulis : Muhammad Sukur

Published

on

Kuasa Hukum Anton Timbang, Dr.Abdul Rahman SH, MH

KendariMerdeka.com – Kamaruddin, pengusaha yang pernah mengaku sebagai Direktur PT Masempodalle, ditahan dalam Dugaan kasus pemalsuan surat/membuat surat palsu. Dia sebelumnya, mengaku sebagai Direktur Utama PT Masempodalle, salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara.

Kamaruddin, dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, terkait perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

Kuasa Hukum Anton Timbang, Abdul Rahman mengatakan, kasus ini berawal atas laporan kliennya atas nama Anton Timbang tanggal 1 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya. Anton Timbang keberatan, perusahaan yang sudah dipimpinnya selama bertahun-tahun hendak diambil alih dengan cara tidak benar.

Menurut Abdul Rahman, kasus ini bermula adanya keputusan dari Kemenkumham RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Masempodalle. Perubahan dimulai dari Direktur utama, Direktur, dan Komisaris.

Baca Juga:  Dihadapan Wali Kota Kendari, Ketua Kadin Sultra Paparkan Kualitas Aspal Buton

Dalam keputusan itu, Direktur Utamanya adalah Kamaruddin, sedangkan Anton Timbang yang awalnya adalah komisaris dan pemegang saham sudah tidak ada namanya dalam komposisi kepengurusan PT Masempodalle.

Sehingga, Anton Timbang mengecek dokumen yang ada di Kemenkumham. Ternyata, ada tanda tangan Anton Timbang dan pengurus lainnya yang dipalsukan mulai dari tandatangan dalam Jual beli saham maupun dalam keputusan para pemegang saham sebagai RUPS luar biasa PT Masempodalle.

“Semua dipalsukan tanda tangannya. Seolah olah Anton Timbang sebagai pemegang saham telah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Padahal faktanya Anton Timbang tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Menghadiri pertemuan untuk RUPS Tidak pernah., semua di palsukan,” papar Abdul Rahman saat ditemui KendariMerdeka.com, Kamis 13 Februari 2020.

Atas dasar jual beli saham yang palsu tersebut, dituangkan dalam akta notaris Widodo budidarmo SH. Yaitu akta no 67/2018:akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Masempodalle, kemudian akta yg didalamnya palsu ini dibawa ke Kemenkumham RI untuk dimintakan pengesahan sehingga terbit AHU No. 0022963.AH.01.02 tahun 2018 tgl 25 oktober 2018.

Baca Juga:  Kembali Nahkodai IMI Sultra, AT Fokus Rampungkan Sirkuit Balap Nanga-nanga

“Semua dipalsukan. Makanya klien saya (Anton Timbang) mengadukan tindakan Kamaruddin ke Polda Metro Jaya,” bebernya.

Abdul Rahman mengharapkan agar penyidikan kasus ini secepatnya diproses di Pengadilan, agar tidak ada lagi polemik Direktur PT Masempodalle. Karena adanya pemalsuan dalam akta jual beli saham sangat merugikan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT Masempodalle yang sah berdasrkan pengesahan dari Kemenkumham AHU No. 0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

“Bahwa, apakah Kamaruddin yang memalsukan tanda tangan ataukah menyuruh ataupun secara bersama sama. Pada akhirnya yang memalsukan, atau turus serta memalsukan dan yg menggunakan surat palsu semua sama sama dipidana,” kata doktor hukum pidana ini.

Baca Juga:  Serahkan SK Pengurus Kadin Bombana, Kadin Sultra Siap Genjot Pertumbuhan Ekonomi Pelaku UMKM

Rahman menambahkan, kliennya telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal 4 Februari 2020. Bahwa saudara Kamaruddin sudah menjadi tersangka. Telah dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta dan telah dilakukan penahanan.

“Saya selaku kuasa hukum Anton Timbang yang mendampinginya pada saat melapor sangat apresiasi kepada Polda Metro Jaya,” puji Rahman.

Untuk proses hukumnya kata Abdul Rahman, ia mempersilahkan rekan Andre Darmawan untuk mendampingi kliennya dalam proses hukumnya di Polda Metro Jaya.

“Saya mempersilahkan kawan Andre untuk mengawal kliennya di Polda Metro Jaya,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Kembali Nahkodai IMI Sultra, AT Fokus Rampungkan Sirkuit Balap Nanga-nanga

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Selebgram Steven Stenly Menerima Mandat Ketua Pemuda Perindo Sultra

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Seorang Karyawan Tambang Diancam dan Diintimidasi Terkait Laporan Polisi Pencurian Ore Nikel di PT Masempodalle

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Dihadapan Wali Kota Kendari, Ketua Kadin Sultra Paparkan Kualitas Aspal Buton

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Kembali Nahkodai IMI Sultra, AT Fokus Rampungkan Sirkuit Balap Nanga-nanga

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  IMI Sultra Tuan Rumah Pelatihan Manajemen Sekretariat dan Sosialisasi Aplikasi Gaspol Zona Timur

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending