KendariMerdeka.com, Kendari – Dewan pimpinan daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan Arya Sinulingga ke Polda Sultra sultra, senin 16 November 2020.

Laporan ini terpaksa dilayangkan setelah dalam waktu 3X24 jam, Staf Khusus Menteri BUMN tersebut tidak meminta maaf, maupun mengklarifikasi pernyataannya. Oleh karena itu, POSPERA melihat tidak ada niat baik dari Arya Sinulingga yang secara tendensius, memfitnah, menyebarkan kebencian dan mencemarkan nama baik organisasi POSPERA di media sosial WhatsApp. Dimana pada 5 November 2020 di WhatsApp Group MEMBANGUN NEGERI ada link berita yang isinya menuliskan PT TIMAH MERUGI. Arya Sinulingga mengkomentari link berita tersebut dengan kalimat “Banyak perusahaan yang komisarisnya Pospera selama lima tahun pada rugi semua…. bikin pusing memang”.

Kemudian, capture pernyataan Whatsapp Group tersebut kemudian beredar luas. Selanjutnya salah satu mantan Dewan Pengawas dari PENA 98 di salah satu Perum mencoba meminta klarifikasi dengan menanyakan hal pernyataan tersebut pada Arya Sinulingga. Arya Sinulingga kemudian menyebut contoh salah satu yang merugi adalah Perum DAMRI.

Dari pantauan, Laporan diterima langsung bagian unit sabet Direktorat Reserse kriminal khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Sultra melalui AIPDA Muh. Faizal, SH.
Usai melaporkan, ketua DPD POSPERA Sultra, Hartono menjelaskan bahwa, DPD pospera sangat serius terhadap permasalahan ini.

Terlebih, kata Hartono, bahwa karena tidak ada pernyataan maaf dan klarifikasi Arya Sinulingga, maka pihaknya berhak untuk menafsirkan bahwa dugaan pernyataan penghinaan, fitnah dan ucapan kebencian yang disampaikan Arya Sinulingga boleh jadi merupakan pernyataan Menteri BUMN.

“Mengingat posisi Arya Sinulingga adalah Staf Khusus merangkap Jubir Menteri BUMN dan Komisaris Holding BUMN INALUM yang diangkat oleh Menteri BUMN. Jika benar pernyataan Arya Sinulingga tersebut mewakili pernyataan Kementrian BUMN maka sungguh sangat disayangkan dalam situasi resesi ekonomi, maraknya Pandemi Covid-19, PHK massal, kerugian puluhan Triliun Rupiah di BUMN, Kementrian BUMN justru mencari kambing hitam atas kegagalannya dengan memecah-belah sesama anak bangsa dengan menyebarkan ujaran kebencian dan fitnah,” papar mantan Direktur Eksekutif Walhi Sultra ini.

Ia menambahkan bahwa laporan ini secara Nasional dilakukan 27 Polda di hari ini juga. Olehnya itu, Hartono berharap Kepolisian untuk segera menindaklanjuti laporan mereka.

“Dan atas tindakannya tersebut kami melaporkan Sdr. ARYA SINULINGGA ke Pihak Kepolisian atas dugaan telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo. Pasal 45 ayat 3 UU ITE Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo. Pasal 310 Jo. Pasal 311 KUHP. Bahwa dengan Laporan ini Kami meminta kepada Pihak Kepolisian RI untuk dapat secara Profesional menindak Sdr. Arya Sinulingga atas perbuatannya, karena telah menimbulkan kemarahan kepada seluruh Anggota Pospera di Seluruh Indonesia,” tegasnya.

KnedariMerdeka.com, Kendari – Seorang buruh bangunan bernama, Adhy Sulhan alias Sule (32) terpaksa digelandang ke Mako Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu seberat 100,80 gram, Jumat (25/9/2020).

Sule diamankan saat tengah menunggu lokasi tujuan pemesan untuk menempelkan barang haram tersebut di Jalan Antero Hamra, Lorong SLB Mandara, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Dir Resnarkoba Polda Sultra Kombes Pol M.Eka Fhaturahman mengatakan, dari hasil penggeledahan Tim Lidik Subdit I Unit 2 menemukan dua schet sabu dari pembungkus snack yang dipegang tersangka.

“Setelah dilakukan penggeledahan badan Tim Lidik kembali menemukan satu buah Handpone yang diduga digunakn pelaku untuk berkomunikasi untuk mencari tempat tempelan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tersangka merupakan seorang kurir, Sule sebelumnya memperoleh barang haram tersebut dari seorang temannya yang berinisial AB dengan cara tempel dan tersangka akan menunggu alamat pemesan yang akan diberikan oleh temannya tersebut.

Atas perbutannya, tersangka dijerat
Pasal 114 Ayat (2) Subsider Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

KendariMerdeka.com, Muna – Dituduh telah menipu mantan gurunya, Bupati Muna, LM Rusman Emba tidak terima, sehingga melalui kuasa hukumnya akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Orang nomor satu di bumi sowite itu, merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMP 5 Raha, La Morisuno dengan tuduhan tidak melunasi utang, sebagaimana yang telah diberitakan di salah satu media online.

Rusman mengaku sama sekali tidak pernah menerima uang dari mantan gurunya itu. Kalau memang ditransfer, sama siapa karena disini harus ada bukti yang dipertanggunjawabkan.

“Tidak benar itu, saya sudah memberi kuasa kepada pengacara untuk segera melapor ke pihak berwajib. Silahkan perlihatkan buktinya nanti saat di pihak berwajib. Jangan hanya menebar fitnah,” kata pria yang akrab disapa bang Uman itu.

Ketua Bapilu PDIP Sultra itu menerangkan, La Morisuno yang kala itu menjadi kasek di daerah terpencil, lalu dipindahkan sebagai kasek SMP 5 di pusat kota. Itu dilakukan untuk membalas budi dan jasa pada La Morisuno yang tidak lain sebagai gurunya di SMP 2 Raha kala itu. Selama menjadi kasek, Rusman memberikan kewenangan pada La Morisuno mengelola DAK untuk rehabilitasi gedung sekolahnya.

“Kalau memang ada utang itu, kenapa selama tiga tahun menjadi kasek, dia tidak pernah menagih. Kalau benar ada, Saya pasti lunasi,” ungkapnya.

Ia menganggap, La Morisuno sengaja menudingnya telah melakukan penipuan untuk menjatuhkanya. Tuduhan itu juga dinilai terlalu di politisir. Ia hanya kasihan pada La Morisuno yang seharusnya diusia tua harus banyak beribadah, justru sebaliknya terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, ia tetap pada posisi akan melakukan upaya hukum. 

“Tetap kita laporkan di polisi. Semoga dia bisa pertanggungjawabkan tuduhanya itu,” tegasnya.

Mantan ketua DPRD Sultra itu memang  mengenal La Morisuno. Kala itu Morisuno juga memintanya agar istrinya dijadikan sebagai penggantinya di SMP 5 karena saat itu dia telah memasuki usia pensiun. Namun, ia menganggap itu tidak etis.

“Saya anggap tidak mungkin mengangkat istrinya sebagai kepsek untuk menggantikan dia, apalagi istrinya belum memenuhi ,” tandasnya.