Connect with us

HUKRIM

Polisi Tangkap Kamaruddin, Pengusaha Yang Mengaku Direktur PT Masempodalle

Penulis : Muhammad Sukur

Published

pada

Kuasa Hukum Anton Timbang, Dr.Abdul Rahman SH, MH

KendariMerdeka.com – Kamaruddin, pengusaha yang pernah mengaku sebagai Direktur PT Masempodalle, ditahan dalam Dugaan kasus pemalsuan surat/membuat surat palsu. Dia sebelumnya, mengaku sebagai Direktur Utama PT Masempodalle, salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah Konawe Utara.

Kamaruddin, dikenakan pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP, terkait perbuatan menyuruh memasukan keterangan palsu dalam akta otentik.

Kuasa Hukum Anton Timbang, Abdul Rahman mengatakan, kasus ini berawal atas laporan kliennya atas nama Anton Timbang tanggal 1 Oktober 2018 di Polda Metro Jaya. Anton Timbang keberatan, perusahaan yang sudah dipimpinnya selama bertahun-tahun hendak diambil alih dengan cara tidak benar.

Menurut Abdul Rahman, kasus ini bermula adanya keputusan dari Kemenkumham RI tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT Masempodalle. Perubahan dimulai dari Direktur utama, Direktur, dan Komisaris.

Baca Juga:  Mengaku Dirut Masempodalle, Kamarudin Kalah Di Pengadilan Tinggi

Dalam keputusan itu, Direktur Utamanya adalah Kamaruddin, sedangkan Anton Timbang yang awalnya adalah komisaris dan pemegang saham sudah tidak ada namanya dalam komposisi kepengurusan PT Masempodalle.

Sehingga, Anton Timbang mengecek dokumen yang ada di Kemenkumham. Ternyata, ada tanda tangan Anton Timbang dan pengurus lainnya yang dipalsukan mulai dari tandatangan dalam Jual beli saham maupun dalam keputusan para pemegang saham sebagai RUPS luar biasa PT Masempodalle.

“Semua dipalsukan tanda tangannya. Seolah olah Anton Timbang sebagai pemegang saham telah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Padahal faktanya Anton Timbang tidak pernah menjual atau mengalihkan sahamnya kepada Kamaruddin. Menghadiri pertemuan untuk RUPS Tidak pernah., semua di palsukan,” papar Abdul Rahman saat ditemui KendariMerdeka.com, Kamis 13 Februari 2020.

Atas dasar jual beli saham yang palsu tersebut, dituangkan dalam akta notaris Widodo budidarmo SH. Yaitu akta no 67/2018:akta pernyataan keputusan bersama para pemegang saham PT Masempodalle, kemudian akta yg didalamnya palsu ini dibawa ke Kemenkumham RI untuk dimintakan pengesahan sehingga terbit AHU No. 0022963.AH.01.02 tahun 2018 tgl 25 oktober 2018.

Baca Juga:  Diabaikan Polda, Dugaan Kejahatan Lingkungan PT Malibu Ditangani Mabes Polri

“Semua dipalsukan. Makanya klien saya (Anton Timbang) mengadukan tindakan Kamaruddin ke Polda Metro Jaya,” bebernya.

Abdul Rahman mengharapkan agar penyidikan kasus ini secepatnya diproses di Pengadilan, agar tidak ada lagi polemik Direktur PT Masempodalle. Karena adanya pemalsuan dalam akta jual beli saham sangat merugikan Anton Timbang sebagai Direktur Utama PT Masempodalle yang sah berdasrkan pengesahan dari Kemenkumham AHU No. 0020363.AH.01.02 tahun 2018 tanggal 2 Oktober 2018.

“Bahwa, apakah Kamaruddin yang memalsukan tanda tangan ataukah menyuruh ataupun secara bersama sama. Pada akhirnya yang memalsukan, atau turus serta memalsukan dan yg menggunakan surat palsu semua sama sama dipidana,” kata doktor hukum pidana ini.

Baca Juga:  Cerita Mantan Ketua DPD Gerindra Soal Sikap Haerul Saleh Semasa Jadi Anggota DPR-RI

Rahman menambahkan, kliennya telah menerima surat pemberitahuan hasil penyidikan tanggal 4 Februari 2020. Bahwa saudara Kamaruddin sudah menjadi tersangka. Telah dilakukan penangkapan di Bandara Soekarno Hatta dan telah dilakukan penahanan.

“Saya selaku kuasa hukum Anton Timbang yang mendampinginya pada saat melapor sangat apresiasi kepada Polda Metro Jaya,” puji Rahman.

Untuk proses hukumnya kata Abdul Rahman, ia mempersilahkan rekan Andre Darmawan untuk mendampingi kliennya dalam proses hukumnya di Polda Metro Jaya.

“Saya mempersilahkan kawan Andre untuk mengawal kliennya di Polda Metro Jaya,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

AJI Kendari dan IJTI Sultra Gelar Aksi Solidaritas Jelang Sidang Putusan Pelaku Kekerasan Jurnalis Nurhadi

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

Aksi Solidaritas AJI Kendari dan IJTI Sultra di Pengadilan Negeri Kendari/Foto:Rinaldy

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi memasuki sidang putusan terhadap dua terdakwa yang merupakan oknum  polisi yaitu Bripka Purwanto dan Brigadir Firman Subkhi, Rabu(12/1/2022).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua polisi aktif tersebut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar restitusi pada korban serta saksi.

Jelang vonis ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari bersama Aliansi Jurnalis Televesi Indonesia (IJTI) Sultra dan komunitas pers menggelar aksi solidaritas  di Pengadilan Negeri Kendari, meminta agar majelis hakim menjalankan peradilan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap dua terdakwa penganinayaan, Nurhadi.

Selain itu, AJI Kendari menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Tuntutan itu tidak lepas dari kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun1999 tentang pokok pers. Olehnya itu, jurnalis yang bekerja mewakili publik untuk memperoleh hak atas informasi, perlu dijaga dan dilindungi. Aparat penegak hukum yang tahu punya kewenangan menenegakkan supremasi hukum, sungguh sangat disayangkan bisa terlibat dalam kasus ini.

Dalam aksi itu, AJI Kendari, IJTI Sultra dan komunitas pers di Kendari melakukan aksi damai di Pengadilan Negeri Kendari. Baliho bertuliskan tentang “Keadilan buat Nurhadi” dibentangkan selama aksi.

Sebagai jurnalis yang mewakili kepentingan publik hak atas informasi dilindungi undang-undang. Aparat kepolisian serta pihak-pihak lain mestinya melindungi jurnalis saat bekerja, bukan malah melakukan kekerasan.

AJI meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk merujuk UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers dalam menyelesaikannya, bukan menempuhjalur lain. Apalagi dengan aksi kekerasan, seperti kasus yang dialami Jurnalis Nurhadi,

“Jurnalis membantu membongkar korupsi dan ketidakadilan. Dan sudah sepatutnya terus memperjuangkan kebebasan pers.  Kasus Nurhadi  menjadi momentum kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia agar pelaku kekerasan mendapatkan seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” kata, Ketua AJI Kendari, Rosniawati Fikri

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Buat Berita ‘Asal-asalan’, Polisi Bakal Periksa Wartawan Inisial IRF

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Seorang oknum wartawan berinisial IRF dilaporkan di Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra). Namanya dilaporkan atas kasus Dugaan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

IRF dilapor oleh kuasa hukum seorang pengusaha berinsial AT, 27 November 2021. Pasalnya,  AT merasa IRF telah melakukan pencemaran nama baik. Parahnya, kuasa hukum menilai, IRF menulis tak sesuai produk jurnalistik sebab tak disertai dengan narasumber dan fakta lapangan yang jelas.

Terkait hal ini, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sultra, Kompol Rony Syahendra mengatakan bahwa oknum wartawan berinisial IRF telah dilayangkan surat pemanggilan.

“Kami sudah membuatkan undangan klarifikasi terhadap terlapor inisial IRF dengan pencemaran nama baik,” ujar Kompol Rony, Senin(13/12/2021).

Selain itu, Rony juga memberikan peringatan pada IRF, apabila media IRF tidak terdaftar pada Dewan Pers maka sanksinya jelas dan melanggar UU ITE.

“Jika media IRF terbukti tidak terdaftar di Dewan Pers, maka akan masuk ke UU ITE. Dikenakan pasal 27 ayat 3 tentang kaitan dengan penghinaan atau pencemaran nama baik dengan ancaman 4 tahun penjara,” terangnya.

Ditempat terpisah, Panit Siber Polda Sultra, Ipda Asfandi membeberkan wartawan IRF bakal memenuhi panggilan pada Kamis 16 Desember 2021 mendatang.

“Hari kamis dia (IRF) datang sesuai panggilan pertama,” jelas Asfandi.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

AJI Kendari Desak Jaksa Tuntut Maksimal Pelaku Penganiaya Jurnalis

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari gelar aksi damai di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu(1/12/2021).

Aksi damai tersebut merupakan bentuk solidaritas AJI Kota Kendari untuk meminta Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar menuntut seberat-beratnya dua terdakwa penganinayaan Jurnalis Tempo, Nurhadi, pada sidang agenda tuntutan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Selain itu, AJI Kendari mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Desakan dan tuntutan itu tidak lepas dari kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun1999 tentang pokok pers. Olehnya itu, jurnalis yang bekerja mewakili publik untuk memperoleh hak atas informasi, perlu dijaga dan dilindungi. Aparat penegak hukum yang tahu punya kewenangan menenegakkan supremasi hukum, sungguh sangat disayangkan bisa terlibat dalam kasus ini. Persoalan Nurhadi itu memantik soliditas AJI Kota Kendari dan komunitas pers di Kendari untuk turun ke jalan, Rabu, 1 Desember 2021.

Baca Juga:  Cerita Mantan Ketua DPD Gerindra Soal Sikap Haerul Saleh Semasa Jadi Anggota DPR-RI

AJI Kendari dan komunitas pers di Kendari melakukan aksi long-march dari Kejaksaan Negeri Kendari menuju Kejaksaan Tinggi Sultra sepanjang sekira 800 meter. Baliho bertuliskan tentang “Keadilan buat Nurhadi” dibentangkan selama aksi. Sekretaris AJI Kota Kendari Ramadhan meminta Kejaksaan dan Pengadilan memberikan hukuman yang berat buat terdakwa penganiayaan Nurhadi. Keadilan harus ditegakkan kepada siapapun. Apalagi Nurhadi bekerja sebagai jurnalis yang mewakili kepentingan publik hak atas informasi. Aparat kepolisian mestinya melindungi jurnalis saat bekerja, bukan malah melakukan kekerasan.

AJI meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk merujuk UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers dalam menyelesaikannya, bukan menempuhjalur lain. Apalagi dengan aksi kekerasan, seperti kasus yang dialami Jurnalis Nurhadi,

Baca Juga:  Seorang Karyawan Tambang Diancam dan Diintimidasi Terkait Laporan Polisi Pencurian Ore Nikel di PT Masempodalle

Ketua Devisi Advokasi AJI Kendari, La Ode Kasman Angkoso mengecam tindakan oknum aparat penegak hukum terhadap jurnalis Tempo bernama Nurhadi. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap jurnalis mencederai kebebasan pers.

“Meminta komitmen kejaksaaan untuk menuntut seberat-beratnya terhadap terdakwa. Jika putusan tidak sesuai dengan tuntutan, kami meminta agar Jaksa Penuntut Umum melakukan banding hingga kasasi di Mahkama Agung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, jurnalis dalam bekerja dilindungi UU Pers Nomo 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

“Kami juga menyangkan tidak ada tindakan penahanan terhadap terdakwa sejak dilakukan penyidikan hingga sidang,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending