Connect with us

Berita

Polemik Pilkades 2022 di Kabupaten Muna, Mendagri Layangkan Surat Pembatalan PSU

Penulis: Azizah

Published

on

MUNA – Penyelesaian polemik empat desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2022 di Kabupaten Muna telah menemukan titik terang.

Teranyar, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melalui Direktur jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (BPD) telah melayangkan surat balasan atas klarifikasi Pemerintah Daerah (Pemda) Muna.

Dalam suratnya Dirjen BPD Kemendagri bernomor 100.3.5.5/3300/BPD tertanggal 24 Juli 2023, meminta kepada Bupati Muna agar segera membatalkan hasil Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam permasalahan Pilkades dan melantik Calon Kepala Desa (Cakades) terpilih Parigi, Wawesa, Kambawuna dan Oensuli.

Hal-hal teknis terkait penyelesaian permasalahan perihal pembatalan hasil PSU dan pelantikan Cakades terpilih menjadi kewenangan Pemda Muna dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi yang dihimpun surat dari Kemendagri RI tersebut telah disampaikan di Pemda dan DPRD Muna.

Menyikapi perintah tersebut Pemda dan DPRD Muna sudah menggelar rapat bersama di Sekretariat DPRD setempat, pada Selasa 1 Agustus 2023.

Dalam rapat bersama yang dihadiri Komisi I DPRD Muna Asisten I Bahtiar Baratu, Kabag Hukum Setda Muna Kaldav Akyda Sihidi, serta pihak DPMD Muna itu memutuskan dan menyepakati bakal membentuk tim untuk melakukan pengkajian dan telaah terhadap Pilkades di empat desa.

Dimana nantinya tim yang akan dibentuk diberikan waktu selama satu bulan untuk menyelesaikan polemik di empat desa yang dimaksud, yang selanjutnya tim diminta melakukan koordinasi dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) untuk mengantisipasi adanya gejolak.

Forum perjuangan aspirasi masyarakat desa provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Kabias menilai apa yang disepakati Pemda bersama DPRD Muna dalam penyelesaian empat Cakades terpilih di Wawesa, Parigi, Kambawuna dan Oensuli terlalu berlarut-larut.

Kabias mengatakan, perintah Kemendagri kepada Bupati Muna agar membatalkan empat Kades hasil PSU dan melantik Cakades terpilih hasil Pilkades serentak 2022 yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku harus segera dilaksanakan.

“Maka seyogyanya Pemda Muna yang diberi kewenangan untuk menjalankannya sesuai peraturan perundang-undangan, yakni menyelesaikan paling lambat lima hari setelah alasan atau dasar surat mendagri di terima. Jadi undang-undang mengamanatkan lima hari bukan satu bulan,” kata Kabias dalam keterangan tertulisnya, Rabu 2 Agustus 2023.

Menurut mantan Kabag Hukum DPRD Kota Kendari itu, argumen terkait gejolak di masyarakat mestinya tidak perlu dijadikan dasar untuk memperlambat proses.

Pasalnya kata Kabias, masyarakat Muna pada hakikatnya tidak mencintai perbuatan melanggar hukum.

“Karna masyarakat telah mengetahui bahwa PSU dalam Pilkades adalah dilarang dan melanggar hukum, masyarakat justru akan mendukung jika produk yang melanggar hukum akan dibatalkan. Pendapat akan adanya gejolak hanyalah pendapat yang bohong,” ujar Kabias.

“Masyarakat Muna sangat faham bahwa sesuatu yang melanggar hukum akan berhadapan dengan aparat penegak hukum. Kami berharap hargailah hak demokrasi masyarakat, dahulukan penyelesaian yang menjadi hak hukum masyarakat,” timpalnya.

Untuk itu Kabias meminta kepada Forkompinda Muna agar peduli kepada  hal-hal yang sifatnya akan merugikan masyarakat.

Ia juga mengimbau kepada Forkompinda agar tidak tinggal diam dan memberikan teguran kepada Pemda Muna jika hal itu merugikan hak hukum masyarakat.

“Kami yang sejak awal memperjuangkan nasib cakades terpilih yang dianulir dalam Pilkades di Muna, berharap Pemda Muna untuk tidak mengambil langkah mubazir dan mengakibatkan semakin lambatnya penyelesaian Pilkades di Muna ini,” pungkas salah satu tokoh masyarakat Parigi itu.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Bolonamase Siap Kawal Program Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih di Sultra

Published

on

KENDARI – Ketua Kordinator Bolonamase Sultra, Hendra Alimin menegaskan siap mengawal program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, Prabowo Gibran di Sultra.

“Kami siap mengawal program Presiden dan Wakil Presiden Terpilih,” tegasnya.

Lanjutnya bahwa hal tersebut merupakan arahan Ketua Kordinator Nasional, Kuat Hermawan Santoso.

“Ini arahan Ketua kami di pusat,” ujarnya.

Pihaknya menuturkan bahwa hal tersebut pihaknya lakukan agar program tersebut dapat menyentuh langsung masyarakat.

“Kita kawal, agar program Prabowo Gibran menyentuh langsung masyarakat,” pungkasnya

Untuk diketahui Bolonemase merupakan salah satu organisasi relawan pemenangan Prabowo Gibran di Pilpres 2024.

Continue Reading

Berita

Polda Sultra Gencarkan Patroli Siber Cegah Kampanye Hitam dan Berita Haoks Jelang Pilkada

Published

on

KENDARI – Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) mengerahkan tim patroli siber dalam rangka mengantisipasi kampanye hitam di media sosial maupun berita hoaks menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sultra 2024.

“Tim patroli di dunia maya dan tim patroli siber sudah kami kerahkan. Apabila ditemukan akun yang melakukan pelanggaran akan langsung dipanggil,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko, pada media Selasa (16/7/2024).

Ia mengatakan, jika kedapatan ada yang melakukan pelanggaran, maka Ditreskrimsus Polda Sultra bekerja sama dengan Kominfo memblokir akun yang bersangkutan dan langsung mengambil langkah penegakan hukum. 

Biasanya kami akan melibatkan pihak Kominfo untuk pengungkapan kasus kampanye hitam atau black campaign pada Pilkada Serentak di Sultra,” ujarnya.

Bambang menemukan  banyak cara dalam menjalankan kampanye hitam yang tujuannya untuk menjatuhkan lawan politik. Salah satu yang paling efektif melalui medsos. Dan efeknya sangat berbahaya terhadap masyarakat.

“Kita juga tahu bersama saat ini masyarakat juga sudah banyak yang berfikir positif dan maju sehingga kampanye hitam itu kadang juga ditolak oleh masyarakat dan tidak mempercayainya karena dianggap berita hoaks,” imbuhnya.

Terkait dengan penyebaran berita hoaks maupun adanya kampanye hitam tersebut, kata Direktur Reskrimsus Polda Sultra, pihaknya memiliki akses untuk menemukan pemilik konten atau akun medsos. 

“Kami pihak kepolisian terus berupaya untuk memberikan rasa aman kepada publik dalam memanfaatkan dunia maya,” pungkas Kombes Pol Bambang Wijanarko.

Continue Reading

Berita

Ribuan Masyarakat Kabupaten Muna Senam Sehat Bersama ASR

Published

on

MUNA – Ribuan masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak pagi berbondong-bondong memadati lapangan Sarana Olahraga (SOR) Laode Pandu untuk mengikuti senam sehat yang diselenggarakan oleh salah satu Bakal calon (Balon) Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR), Minggu 14 Juli 2024.

Senam sehat tersebut dimeriahkan oleh artis Wilayah Timur, (Daboy) Tampias Fams dan artis ibu kota, Selfi Nafilah. Selain untuk sehat, daya tarik dari masyarakat yang hadir juga adalah berburu doorprize yang disediakan oleh ASR mulai dari 3 unit sepeda motor, 5 buah TV LED, 1 unit sepeda santai dan 5 buah smartphone.

ASR mengatakan, kedatangannya dikabupaten Muna bukan kali ini saja, namun sebelumnya ia pernah melakukan hal serupa dengan melakukan kegiatan jalan sehat yang diselenggarakan ditempat yang sama, SOR Laode Pandu.

“Bersama Relawan di Muna, Inshaa Allah saya akan datang sesering mungkin untuk menyapa warga Muna Raya,” jelas mantan Pangdam XIV/Hasanuddin.

Dihadapan relawan dan masyarakat Muna Raya, ASR mengatakan Jika terpilih sebagai Gubernur Sultra periode 2024-2029, ia komitmen akan membawa amanah untuk masyarakat Bumi Anoa.

“Jika terpilih nanti, kita akan bawa perubahan dan kesejahteraan yang merata untuk masyarakat Sultra,”tandasnya.

Selain mendapatkan doorprize yang telah disiapkan oleh ASR, ia juga memberikan hadiah tanpa undi secara random kepada 30 orang masyarakat yang berada di SOR Laode Pandu kota Raha.

 

 

Penulis: Azizah

Continue Reading

Trending