Connect with us

HUKRIM

Polda Sultra “Mandul” Tangani Tambang Ilegal PT AMIN di Kolaka Utara

Published

on

KendariMerdeka.com – Aktivitas ilegal PT Alam Mitra Indah Nugraha (PT AMIN) di Kolaka Utara, hingga hari ini tak ditangani Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Pasalnya, meski menambang di luar Izin Usaha Pertambangan (IUP), perusahaan tambang ini dibiarkan pihak Polda Sultra dan kepolisian setempat.

IUP PT AMIN dengan nomor 540/331/2014 berada di Desa Patikala Kecamatan Tolala. Namun, kembali ketahuan melakukan kegiatan penambangan dan pemuatan ore di Kecamatan Batu Putih.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Sultra, Baharuddin membenarkan PT AMIN melakukan aktivitas di luar IUP. Ia memaparkan, menambang di luar IUP jelas ilegal, dan ESDM akan memberikan sanksi adminitrasi secara bertahap sebagai berikut. Yakni, Teguran tertulis karena bila tidak ada Surat Keterangan Verifikasi (SKV) Dinas ESDM saat penjualan, Penghentian sementara bila tetap ilegal, Penghentian tetap/cabut IUP selama tenggang waktu setiap tahapan evaluasi 2 bulan sesuai undang undang yang berlaku.

Baca Juga:  Mahasiswa UHO Korban Pembacokan Tak Ingin Kasusnya Diungkit

“Yang jelas smpai hari ini Dinas ESDM belum mengeluarkan SKV PT AMIN ya. Karena ini juga kondisi corona teman teman belum bisa turun lapangan. Tetapi, upaya Dinas ESDM masih mengumpulkan data data terkait PT AMIN,” paparnya, Kamis (23/4/2020).

“Misal kalau Polda (Krimsus) sudah sidik. Nanti kan ada surat tembusan ke Dinas ESDM untuk permintaan tenaga ahli pertambangan,” tambahnya.

Baharuddin menegaskan, jika terbukti proses ilegal yang dilakukan PT AMIN pihaknya dalam hal ini ESDM tidak segan segan untuk mencabut KTT, petunjuk RKAB, dan menghentikan seluruh kegiatan PT AMIN. Jadi kata Baharuddin, Dinas ESDM hanya mengurusi administrasi.

“Kalau untuk pidananya ada pada institusi aparat penegak hukum,” tegasnya.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

“Ilegal mining bisa langsung ke Polres atau Polda sesuai ketentuan Undang Undang Minerba No. 4 atahun 2009,” katanya.

Kapolda Sultra, Brigjen Pol Merdisyam saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, tidak merespon pesan yang ia baca dari jurnalis Kendarimerdeka.com, Rabu (22/4/2020).

Info yang dihimpun, Sejak tahun 2019 lalu ada dua IUP yang telah dilaporkan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra. Yakni, PT AMIN dan PT Kurnia Mining Resouces atas dugaan sejumlah penambangan ilegal.

Saat ini PT AMIN kembali berulah melakukan kegiatan pemuatan ore diluar titik koordinat tepatnya di Jetty Ex PT Masalle di Kecamatan Batu Putih. Kegiatan ilegal ini diketahui Dinas ESDM atau jajaran Polda Sultra namun tidak ada tindakan apapun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), melalui Dinas Penanaman Modal PTSP menghentikan aktivitas pemuatan ore nikel yang dilakukan oleh PT Alam Mitra Indah Nugraha atau PT Amin Sabtu (18/4) sore.

Baca Juga:  Istri di Muna Babak Belur Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Jajan Anak

Pemberhentian aktifitas berserta alat berat perusahaan dilakukan bersama personil Kepolisian Sektor Batu Putih. Terlihat ada enam kapal tongkang yang sedang diisi ore nikel di terminal khusus atau jeti atau yang terletak di Kecamatan Batu Putih.

Kepala Bidang Perizinan PTSP Kolut, Taufiq mengatakan, PT Amin telah beroperasi tanpa dokumen lengkap, atau ilegal.

“Intinya kita hentikan dulu sampai mereka (PT Amin) bisa menunjukan dokumen-dokumen yang kita minta,” ujar Taufiq di lokasi penutupan.

Saat Jurnalis media ini kembali melakukan konfirmasi kepada Kapolres Kolut, AKBP I Wayan Riko Setiawan namun tidak ada jawaban.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Polda Sultra Tangkap Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Mahasiswa UHO Korban Pembacokan Tak Ingin Kasusnya Diungkit

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Ketua LBH Sultra Soroti Kejanggalan Penangkapan Tiga Warga Wawoni Penolak Tambang

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Istri di Muna Babak Belur Dianiaya Suami Gegara Minta Uang Jajan Anak

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending