KENDARI – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Kendari, menuntut agar segera mencabut izin Kawasan Berikat Morosi yang di kelola oleh PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Desakan tersebut disuarakan menyusul adanya temuan terkait dugaan penyeludupan atau pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Morosi oleh PT VDNI tanpa dokumen resmi sejak tahun 2023 – 2025.

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, sikap PT VDNI yang secara sengaja melakukan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Morosi tanpa didukung dengan dokumen resmi tidak dapat di tolerir lagi.

Sebab kata Hendro, hal serupa sudah pernah di lakukan oleh managemen PT VDNI yang mengakibatkan pembekuan Kawasan Berikat Morosi oleh KPPBC TMP C Kendari.

“Jadi PT VDNI bukan hanya kali ini saja melakukan pelanggaran Kawasan Berikat, tetapi sudah di lakukan sejak tahun 2023 lalu dan bahkan sudah pernah di bekukan izin Kawasan Berikatnya. Tapi sekarang masih juga di ulangi,” kata Hendro kepada media ini, Kamis, (17/7/25).

Hendro menjelaskan, kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Morosi oleh PT VDNI tanpa di lengkapi dengan dokumen resmi seperti BC 4.1 dan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat (SPPB-TPB) telah melanggar aturan yang ada diantaranya, peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor Per-7 /BC/2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral Bea Cukai Nomor Per-30/BC/2024 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat.

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 65/PMK.4/2021 tentang Perubahan atas PMK Nomor : 131/PMK.4/2018 tentang Kawasan Berikat.

“Pada pasal 27 ayat (1) di sebutkan, pengeluaran barang dari Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 setelah mendapat persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP,” jelasnya.

Kemudian, lanjutnya “di pertegas lagi pada Pasal 27 ayat (2) bahwa Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang sebelum mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Izin Kawasan Berikatnya dibekukan,” bebernya.

Oleh sebab itu, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menilai, syarat untuk pencabutan izin Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

“Dari segi aturan sudah terpenuhi untuk di lakukan pencabutan Kawasan Berikat Morosi, tinggal bagaimana sikap dari KPPBC TMP C Kendari, apakah mereka berani menegakkan aturan atau tidak,” imbuhnya.

Usai melakukan aksi demonstrasi di Kantor KPPBC TMP C Kendari, Ampuh Sultra kemudian melakukan pelaporan resmi terkait potensi kerugian negara yang diduga di timbulkan akibat kegiatan pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Morosi secara ilegal sejak tahun 2023 – 2025.

“Untuk pelanggaran administrasi itu gawean KPPBC Kendari, sementara pelanggaran hukum atau dugaan korupsinya kami laporkan di Kejati Sultra,” terang pengurus DPP KNPI itu.

Lebih lanjut, Hendro menjelaskan terkait potensi kerugian negara dalam praktik pengeluaran barang secara ilegal dari Kawasan Berikat Morosi Oleh PT VDNI sejak tahun 2023 – 2025.

“Jadi kalau pengeluaran barang dari Kawasan Berikat di lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, maka ada yang namanya penangguhan atau pembebasan bea masuk dan pajak impor. Tetapi karena di lakukan secara ilegal maka keistimewaan itu harusnya tidak berlaku,” ungkapnya.

Sehingga dengan demikian, seluruh barang yang di keluarkan dari Kawasan Berikat Morosi sejak tahun 2023 – 2025 secara ilegal harus di kenakan pembayaran bea masuk dan pajak keluar.

“Ini yang mesti di bongkar oleh Kejati Sultra, kemana uang bea masuk dan pajak keluar dari semua barang yang di keluarkan oleh PT VDNI dari Kawasan Berikat Morosi sejak tahun 2023 lalu,” pungkasnya.

KOLAKA – Hilirisasi bukan hanya urusan industri besar. Itulah pesan utama yang ingin ditegaskan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Kolaka dalam kunjungan resminya ke kawasan industri PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), Rabu 16 Juli 2025.

Ketua KADIN Kolaka, Vebrianti Safruddin, menyampaikan bahwa proses hilirisasi nasional harus menjadi ruang partisipasi bagi pelaku usaha lokal, termasuk UMKM. Ia menilai Smelter Merah Putih milik PT CNI sebagai proyek yang tepat untuk membangun ekosistem usaha yang inklusif.

“Kita tidak bisa membiarkan hilirisasi hanya dinikmati pemain besar. KADIN hadir untuk memastikan manfaat ekonomi juga dirasakan pelaku lokal,” kata Vebrianti dalam pertemuan tersebut.

Dalam agenda itu, KADIN Kolaka juga menyampaikan kesiapan untuk berkolaborasi dalam pelatihan tenaga kerja, pembinaan UMKM, dan promosi investasi daerah.

Menurut Vebrianti, infrastruktur industri seperti smelter membutuhkan dukungan ekosistem ekonomi yang sehat dan adaptif.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasional PT CNI, Yusram Rantesalu, mengapresiasi peran aktif KADIN. Ia menegaskan bahwa proyek smelter ini tidak hanya untuk kepentingan perusahaan, melainkan juga bagian dari tanggung jawab terhadap pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik semua pihak yang ingin terlibat. Hilirisasi hanya akan berhasil kalau dikerjakan bersama,” ujar Yusram.

Selain berdiskusi, pengurus KADIN juga diajak meninjau langsung lokasi pembangunan smelter. Progres proyek, sistem keselamatan kerja, dan strategi keberlanjutan menjadi bagian penting dalam paparan teknis dari manajemen PT CNI.

Dalam sesi akhir, perwakilan KADIN Sultra, Supriadi, mengajak agar kunjungan ini tak berhenti di seremoni. Ia berharap terbangun kerja sama konkret antara dunia usaha lokal dan industri besar, baik di sektor rantai pasok, pengolahan, hingga ekspor.

Direktur Eksekutif KADIN Kolaka, Rahmat Ansari, menutup dengan pernyataan tegas: “Smelter Merah Putih harus menjadi simbol keberhasilan daerah mengambil bagian dalam pembangunan nasional.”

KONAWE UTARA – PT Daka Group, sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra), belakangan ini menjadi sorotan publik. Perusahaan yang diketahui memiliki saham mayoritas sebesar 97,5 persen oleh keluarga mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, kini menghadapi berbagai dugaan pelanggaran yang diduga terjadi dalam operasional tambangnya.

PT Daka Group bukanlah nama asing bagi masyarakat Sultra. Pemilik utama perusahaan ini diduga adalah Sahrin adik dari Ali Mazi, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Saham sebesar 97,5 persen yang dimiliki keluarga Ali Mazi menempatkan mereka sebagai pemegang kendali penuh terhadap jalannya perusahaan tambang yang terletak di kawasan yang kaya akan sumber daya alam ini, memiliki aktivitas utama dalam sektor penambangan mineral dan logam.

Namun, dengan besarnya kepemilikan saham oleh keluarga Ali Mazi, beberapa pihak mulai mempertanyakan potensi konflik kepentingan yang terjadi, terutama dalam hal izin lingkungan dan keberlanjutan sosial di kawasan sekitar.

Beberapa laporan yang diterima oleh media ini menyebutkan bahwa aktivitas tambang PT Daka di Kecamatan Lasolo Kepulauan diduga telah melanggar sejumlah regulasi lingkungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Isu yang kini menjadi sorotan adalah lokasi jetty PT Daka diduga masuk dalam kawasan Taman Wisata Alam Laut (TWAL) Teluk Lasolo tanpa perizinan yang cukup. Selain itu, Aktivitas pemuatan biji nikel di pelabuhan jetty PT Daka berdampingan dengan bangunan SD Negeri 3 Lasolo Kepulauan.

Lembaga Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konut mengungkapkan kekhawatiran bahwa limbah berbahaya yang tidak dikelola dengan baik bisa mencemari sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat sekitar serta dugaan eksploitasi dunia pendidikan di Bumi Oheo.

“Selain dugaan masuk dalam kawasan TWAL Teluk Lasolo tanpa izin, wilayah jetty Daka Group juga berdampingan dengan gedung SDN 3 Lasolo Kepulauan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran berkepanjangan terhadap dampak lingkungan dan pendidikan di Konawe Utara,” ungkap Jefri, Ketua Umum P3D Konut.

Rencana relokasi gedung sekolah sebagai kompensasi yang diberikan PT Daka nampaknya hanya sebatas iming-iming. Sebab janji itu diucapkan sejak 2019, tetapi hingga pertengahan Juli 2025, pelaksanaannya belum dilakukan.

“Sudah enam tahun lebih sejak rencana relokasi dicetuskan, SDN 3 Lasolo masih bertahan di kawasan bahaya jetty tanpa relokasi. Jika implementasi terus tertunda, risiko kesehatan dan pendidikan siswa semakin urgensi untuk diatasi,” ucap pria yang karib disapa Jeje.

P3D Konut menilai, dugaan pelanggaran yang melibatkan perusahaan dengan keterkaitan politik yang cukup kuat, seperti PT Daka Group, menyisakan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dan otoritas terkait dalam menegakkan hukum. Pasalnya, keberadaan perusahaan besar yang didukung oleh tokoh berpengaruh seringkali menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum dan keadilan di lapangan.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama dengan lembaga-lembaga lingkungan hidup diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah ini.

“Ini untuk memastikan bahwa semua kegiatan tambang berlangsung dengan adil, transparan, dan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab sosial,” cetus Jeje. 

Ke depan, P3D berharap agar PT Daka Group dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Keterlibatan aktif pemerintah dan masyarakat dalam pengawasan perusahaan tambang juga menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

“Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang jelas, diharapkan industri tambang di Sultra dapat tumbuh secara berkelanjutan, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat,” tukasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan. Sementara Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Daka Group, Takdir yang sebelumnya bisa terkonfirmasi melalui telepon seluler tiba-tiba bungkam dan menghapus semua pesan singkat yang telah ia kirim.