Connect with us

HUKRIM

Polda Sultra Dalami Aktivitas Pertambangan Ilegal PT Kasmar di pelataran SMAN 1 Batuputih

Penulis : M. Syukur

Published

on

KendariMerdeka.com – PT Kasmar Tiar Raya yang melakukan aktivitas pertambangan ilegal di pelataran Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Batuputih Kabupaten Kolaka Utara membuat Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) naik pitam. Pasalnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan pengeruk nikel ini telah dihentikan oleh Dinas ESDM Provinsi Sultra namun terus melakukan aktivitas pertambangan.

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu Ditreskrimsus Polda Sultra, Kompol Bungin mengungkapkan, PT Kasmar Tiar Raya melakukan aktivitas ilegal. Menurut data ia peroleh, Dinas ESDM Provinsi Sultra telah mengeluarkan surat penghentian aktivitas PT Kasmar.

“Dalam waktu dekat ini kita akan turun cek lokasi. Kami sudah punya bukti bukti pelanggaran PT Kasmar yang melakukan aktivitas ilegal di pelataran SMAN 1 Batuputih Kolaka Utara,” bebernya saat ditemui, Senin 13 April 2020 siang kemarin.

Baca Juga:  Ratusan Personel Polisi Sisir Lokasi Tambang Ilegal di Kolut

Ia memastikan, PT Kasmar Tiar Raya tidak melaksanakan Surat Keterangan Verifikasi (SKV) namun kemudian telah melaksanakan pengangkutan ore nikel.

Di tempat terpisah, Plt Kadis ESDM Sultra, Buhardiman menyebutkan ada dua IUP PT Kasmar yang beroperasi di Kabupaten Kolut. Dua Perusahaan tersebut sama-sama berada di Kolut. Namun Buhadirman membeberkan bahwa, IUP PT Kasmar yang satunya sudah dicabut dan saat ini berproses di PTUN Makassar Sulawesi Selatan.

“Sehingga, ini untuk kali kedua Perusahaan tersebut melanggar. Jadi kita cabut sementara izinya, dan tidak boleh beroperasi,”tegas Buhadirman yang ditemui di Kantor DPRD Sultra.

Buhadirman mewanti-wanti jika perusahaan tersebut tetap melakukan aktvitas secara legal standing dianggap melanggar Undang-undang Minerba. Sebelumnya, PT Kasmar memang pernah membuat kesalahan. Nah, kesalahan tak melaksanakan SKV ini adalah kali kedua. Dia telah melakukan peninjauan di Lokasi PT Kasmar.

Baca Juga:  Perseteruan Antara Rinrin Merinova dan Direktur PT DNI Berakhir Damai

“Kemudian saya juga sudah buat surat ke Polda dan Polsek di wilayah sana, agar memperhatikan Perusahaan tersebut. Jika tetap aktivitas makan segera ditindak,”tegasnya.

Untuk diketahui, selain tidak memiliki SKV. Dinas ESDM Sultra telah mencabut RKAB PT Kasmar Tiar Raya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Polda Sultra Kejar Penganiaya Mahasiswa

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Ratusan Personel Polisi Sisir Lokasi Tambang Ilegal di Kolut

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Diduga Serobot Tanah Milik Polri, Kades di Konsel Dipidanakan

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  BIN Sultra Bagikan Paket Sembako di Tiga Kabupaten

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Polda Sultra Amankan 16 Paket Sabu Jaringan Lapas

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Ratusan Personel Polisi Sisir Lokasi Tambang Ilegal di Kolut

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Demo Warga Puosu Jaya Soal Lahan, Brimob: Sudah Ada Putusan Mahkamah Agung

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending