Connect with us

Berita

Polda Diduga Buka Tutup Police Line Tambang di Blok Mandiodo

Redaksi

Published

pada

KendariMerdeka.com – Tim Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan penindakan di Blok Mandiodo Kecamatan Molawe, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Rabu kemarin (16/12/2020). Penindakan tersebut dilakukan pada satu Perusahaan bandel yang diduga menambang tanpa izin usaha pertambangan (IUP) yang jelas yakni PT BUMI dan dokumen yang tak lengkap.

Kabarnya penindakan ini dilakukan oleh Tim Unit 1 Subdit Tipiter Ditreskrimsus Polda Sultra dalam komando Kompol Bungin Misalayuk. Dari informasi yang dihimpun, Polisi menyegel sebuah Cargo yang diduga akan diberangkatkan termasuk lokasi aktivitas penambangan tersebut.

“Iya, saya sempat lihat ada penindakan di lahan tersebut,”tutur Sumber berinisial CL yang juga warga disekitar, yang enggan disebutkan namanya itu, (16/12/2020)

CL menyebutkan penindakan yang dilakukan Polisi sesuai dengan titik kordinat. Namun, dia tidak mengetahui pasti siapa saja tim yang masuk ke lokasi. Dia melihat, polisi menggunakan seragam Krimsus membentangkan garis Police line. Sayangnya, penindakan itu diduga dilakukan, sehari saja, sebab kabarnya Police line sudah dibuka kembali malam harinya.

“Saya dengar seperti itu, ada informasi dibuka kembali,”tutur dia.

Sementara itu, Direktur Ditreskrimsus Polda Sultra, Kombes Pol Heri Tri Maryadi belum menjawab konfirmasi wartawan. Begitupula Kasubdit IV Ditreskrimsus Polda Sultra yang belum merespon pertanyaan Wartwan. Adapun Direktur Pemantau Investasi Pertambangan Indonesia, Risman Arif menanggapi penindakan yang dilakukan Polda Sultra.

Dia meminta Polisi bersifat terbuka dalam penanganan kasus tambang . Pasalnya banyak perusahaan tambang yang ditindak namun tak menunujukan progres penyidikan yang maksimal. Nah, untuk itu dengan penindakan yang dilakukan kemarin, diharapkan dapat dilakukan secara prosedural dan dirposes seusai Undang-undang.

“Kami berharap Polisi menindak secara tegas. Jangan ditutup-tutupi, terbuka untuk penindakannya. Kalau bisa segera disampaikan ke Publik, agar masyarakat dapat menilai Ditreskrimsus bekerja,”tegasnya dalam keterangan persnya di Jakarta, (17/12/2020)

Dia mencotohkan banyak kasus tambang yang tak jelas ditangani Polda Sultra, apalagi Bareskrim. Misalkan penindakan pada kasus PT Bosowa Mining, kemudian PT OSS mengenai tanah urug dan juga kasus di IUP PT Bososi.”ini harus terbuka, jangan sampai cuman gertak-gertak saja,”ujarnya. (Tim)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Kuasa Hukum: Kasus PT TMS Ajukan Tingkat Kasasi

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Kuasa Hukum Ali Said dan Muhamad Lutfi mengajukan kasasi pascaputusan Pengadilan Tinggi (PT) Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kendari atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

“Hari ini kami menyatakan kasasi dan segera mengajukan memori kasasi melalui PN Kendari,” kata kuasa hukum pengugat, Sahlan Adi Putera dalam keterangan tertulis di Kendari, Jumat.

Sahlan menjelaskan putusan PT Sultra itu merupakan putusan niet ontvankelijke verklaard (NO), belum masuk ke pokok perkara. Kata Sahlan dalam putusan itu, majelis hakim PT tidak memeriksa pokok perkara.

Sementara PN Kendari kata Sahlan, telah memeriksa pokok perkara dan menyatakan para tergugat (Amran Yunus cs, red) telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan kata dia, Amran telah divonis penjara karena memalsukan tanda tangan Lutfi dan Said, saat ini Amran cs sedang menjalani hukuman,

“Kami mengajukan kasasi, agar majelis hakim agung dapat memeriksa kembali pendapat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi,” harap Sahlan.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kendari mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dengan pengugat Ali Said dan Muhamad Lutfi, atas kepemilikan saham di PT Tonia Mitra Sejahtera, melalui putusan nomor 83/PDT.G/2020/PN.Kdi.

Merasa tidak puas, kuasa hukum tergugat mengajukan banding ke PT Kendari. Majelis Banding kemudian membatalkan putusan Nomor 76/PDT/2021/PT KDI.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Ali Mazi Resmi Jadi Ketua DPW Partai Nasdem Sultra Periode 2021-2026

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Ahmad Ali resmi melantik Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi yang baru saja terpilih, Selasa (28/9/2021).

Bertempat disalah satu hotel di Kota Kendari, pelantikan sekaligus dirangkaikan dengan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) NasDem Sultra.

Dalam sambutannya, Ahmad Ali mengatakan pelantikan tersebut merupakan rangka penguatan struktur partai setelah kepemimpinan Toni Herbiansyah pada periode sebelumnya berakhir.

“Pergantian kepengurusan di DPW Nasdem sesuatu hal yang biasa saja dalam organisasi. Tentunya keinginan untuk melakukan penyegaran kembali kepada pengurus,” ujar Ahmad Ali dalam konferensi perssnya, Selasa (28/9/2021).

Lanjut, Ahmad Ali mengharapkan ketua yang baru dilantik mampu menghimpun seluruh kekuatan kader, sehingga kedepan Partai NasDem mampu mencapai target.

Selain itu, Ali Mazi harus mampu menata kepengurusan organisasi yang adaptif untuk menghadapi segala perubahan yang terjadi.

“Kita herharap dibawah kepemimpinan Ali Mazi bisa mengharmonisasi keseluruhan potensi kader yang ada di Sultra. Saya percaya betul bahwa Ali Mazi mampu mengorkestra potensi yang ada di partai ini untuk bekerja bersama sama memenangkan partai ini di 2024,” tuturnya.

Sementara itu Ali Mazi mengucapkan terima kasih kepada Surya Paloh karena mempercayakan dirinya untuk memimpin NasDem di Sultra.

“Saya ingin Partai NasDem ini lebih baik. Saya juga ingin melakukan silaturahmi yang baik dwngan seluruh kader Partai NasDem,” ucapnya.

Ia juga mengajak seluruh kader NasDem agar tetap solid menjalankan arahan DPP, utamanya membawa perubahan.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda dan Forkopimda Deklarasi Damai di Wilayah Sulawesi Tenggara

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) gelar kegiatan Sarasehan, Diskusi dan Deklarasi damai dengan tajuk “Merawat harmoni, merajut kebhinekaan dalam perbedaan guna menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif”, Senin(20/9/2021).

Bertempat di Aula Dachara Polda Sultra Diskusi dan Deklarasi damai tersebut dihadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta 18 perwakilan Organisasi Kerukunan Etnis di Sulawesi tenggara.

Hal ini merupakan cara persuasif dan edukatif dilakukan Pemerintah dan Kepolisian Sulawesi tenggara dalam menyikapi kondisi keamanan dan ketertiban di kota Kendari.

Berangkat dari persoalan-persoalan di Kota Kendari yang beberapa waktu lalu masyarakat digegerkan dengan perseteruan dua kelompok massa, yang masing-masing membawa senjata tajam (Sajam) serta tindakan anarkisme. Tak ayal, peristiwa kedua masa yang bertikai itupun memicu beragam respon negatif serta keresahan dari berbagai kalangan masyarakat.

Dalam sambutannya Kapolda, Irjen Pol Drs. Yan Sultra Indraya mengatakan bahwa, semua pihak bertanggung jawab dalam menciptakan situasi Kamtibmas di Sulawesi tenggara.

“Globalisasi memunculkan kejahatan dimensi baru hoax banyak beredar mengganggu kerukunan dan kehidupan berbangsa,” kata Kapolda, Senin(20/9/2021).

Lanjut Yan Sultra juga berharap agar semua pihak harus merasa bertanggung jawab untuk menjaga keberagaman apalagi dimasa sekarang ini dizaman globalisasi semua informasi menghasut sering beredar tanpa jelas kebenarannya.

“memudarnya nilai luhur kebangsaan, paham Terorisme, anarkisme, separatisme, serta intoleransi terus meronrong rasa persaudaraan kita, dari dialog yang digelar seperti ini dapat menumbuhkan persaudaraan, menjaga keragaman, merajut persatuan serta menghilangkan benih-benih pertikaian,” harapnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengharpkan hal yang sama bahwa, Sulawesi Tenggara adalah daerah multikulturalisme yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnis, dan budaya.

Sehingga, kata Ali Mazi menghadirkan dua kemungkinan antara peluang dan tantangan ditambah lagi dengan perkembangan sarana informasi yang berimbas pada ujaran kebencian, dan berita palsu kian merebak.

“Multikulturalisme membawa dampak positif maupun negatif dampak positifnya dapat memperkokoh persatuan. sementara, dampak negatifnya dapat menimbulkan perpecahan,” urai Ali Mazi.

Untuk itu, kata Ali Mazi lagi, dibutuhkan dialog berkala antara semua tokoh, diantaranya tokoh masyarakat, agama, adat, paguyuban, serta ormas lainnya.

“sarasehan seperti ini sangat penting. bagaimana kita bersilahturahmi untuk saling memahami, bagaimana kita menjalin kedekatan batin kita, karena nda ada gunannya kita bertikai,” tukasnya.

Lebih jauh, Ali Mazi juga bilang, pemberdayaan ekonomi kepada semua masyarakat harus dilakukan tanpa melihat latar belakang suku, agama, budaya, maupun gender.

“Ini yang kita tekankan, pemberdayaan demi terwujudnya keadilan. Sementara itu, media harus pro aktif berperan menghadirkan berita yang mencerahkan guna menangkal berita yang menyesatkan,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending