Connect with us

Berita

Pertanian Sultra, Bisa Menopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional Saat Pandemi

Published

pada

Wakil Ketua Umum Kadin Sultra, Bidang Pertanian, Tri Febrianto/Foto:Ist

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Tahun 2022 memasuki tahun ke-3 untuk pandemi Covid-19. Diketahui, wabah ini sudah mempengaruhi perekonomian secara luas. Bahkan membuat pertembuhan ekonomi nasional dan daerah, terseok-seok. Sekalipun persentase peningkatannya ada, tetapi tak banyak. Tidak saja di Indonesia, seluruh duniapun begitu.

Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri, aktivitas pemulihan ekonomi terus dilakukan di masa pandemi. Baik pemerintah maupun kalangan pebisnis, bersama-sama memulihkan ekonomi daerah hingga nasional. Bersukurnya, perekonomian daerah ini justru tumbuh baik. Bank Indonesia mencatat, persentase pertumbuhan ekonomi Sultra diatas pertumbuhan ekonomi nasional.

Senada dengan BI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sultra, menjelaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut harus dipertahankan. Kadin mencatat, ada dua sektor ekonomi yang membuat pertumbuhan ekonomi daerah ini tumbuh positif. Pertama sektor tambang dan pertanian.

Tetapi pertambangan di Sultra dianggap tidak terlalu menyumbang untuk pertumbuhan ekonomi. Justru sektor pertanian dianggap luar biasa. Tetapi, walau demikian kedua sektor ini harus digenjot agar ekonomi Sultra terus tumbuh. Wakil Ketua Umum Kadin Sultra, Bidang Pertanian, Tri Febrianto, menyampaikan, pertanian dapat dimanfaatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.

“Pertanian merupakan salah satu sektor yang dapat dikatakan tidak berdampak signifikan dengan hadirnya Pendemi Covid-19. Sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Sulawesi Tenggara di masa pandemi Covid-19,” katanya.

Lebih lanjut Tri Febrianto, menyampaikan sektor pertanian terbukti menjadi salah satu andalan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS produk pertanian mengalami pertumbuhan positif dengan nilai ekspor pertanian pada Januari-Desember 2021 sebesar Rp 451,77 triliun naik 15,79 persen dibanding 2019 yang hanya Rp390,19 triliun.

Sehingga kata dia, kedepan pertumbuhan ekonomi Sultra bisa lebih meningkat jika pemerintah daerah juga membuka keran ekspor untuk komoditi pertanian. Banyak komoditi pertanian daerah yang bisa di ekspor, berupa jambu mete, porang, dan kakao.

“Sektor pertanian berperan besar dalam menopang perekonomian Indonesia saat sektor lain mengalami kontraksi”, ujarnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dimasa pendemi Covid-19 ditengah pembatasan mobilitas yang tinggi petani mesti didorong untuk melek terhadap digitalisasi, artinya petani dapat memanfaatkan jejaring komunikasi digital (online) untuk menaikkan income dengan cara berjualan online.

“Ditengah pendemi petani kita mesti didorong untuk melek terhadap digitalisasi agar para petani bisa melakukan jual-beli secara online dengan begitu pendapatan mereka bisa naik tanpa harus keluar rumah”, tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

Kadin Sultra Siap Bermitra Dengan BP Jamsostek

Published

pada

By

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara Bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menggelar pertemuan pada Rabu, 19 Januari 2022.

Pertemuan yang juga diikuti oleh beberapa asosiasi dagang dan industri anggota Kadin Sultra ini digelar dalam rangka menindaklanjuti Memorandum of Understanding (MoU) Kadin Sulawesi Tenggara dengan Badan BP Jamsostek pada Desember 2021 lalu.

Pada pertemuan ini, BP Jamsostek Sultra memaparkan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dimilik oleh BP Jamsostek.

“Sesuai dengan MoU kita dengan Kadin Sultra pada Desember 2021 kemarin, bagaimana kita berkolaborasi untuk agar semua anggota-anggota Kadin Sultra dan asosiasi bisa terlindungi dengan BP Jamsostek. Alhamdulillah, mereka siap untuk mengundang kita memberikan informasi melalui kegiatan sosialisasi,” ujar Kepala BP Jamsostek Sultra, Minarni Lukman.

Baca Juga:  Arsjad Rasjid Bakal Akhiri Dualisme Kadin

Untuk tahap awal, lanjutnya, BP Jamsostek akan meminta data asosiasi dan nama perusahaan yang memang belum menjadi mitranya dan belum menjadi peserta.

“Mereka akan diundang secara khusus menghadiri sosialisasi supaya tahu manfaat dan program. Kami ada empat program, ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Bahkan nanti di Februari 2022 akan ada program terbaru yakni jaminan kehilangan pekerjaan,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pasar Modal Kadin Sultra Sastrawan berharap semua anggota Kadin Sultra bisa menjadi mitra dan peserta BP Jamsostek.

“Kami berharap semua stakeholder anggota kami bisa menjadi mitra dan peserta BP Jamsostek. Selama ini ada komunikasi yang mis antara pengusaha dengan Jamsostek dan ini akan kami cairkan. Edukasi terkait program Jamsostek akan terus kami lakukan.
Selama ini memang pintu itu tertutup,” kata Sastrawan.

Baca Juga:  Calon Ketum Kadin Indonesia 2021-2026, Arsjad Rasjid Mendapat Dukungan Penuh Dari 23 Delegasi

Ia mengatakan, Kadin Sultra siap menjadi mitra dan peserta daripada BP Jamsostek. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kepatuhan kepada arahan pemerintah karena Kadin adalah mitra daripada pemerintah.

“Bagi pengusaha, untuk ikut dalam program Jamsostek ini tidaklah berat dan kami Kadin Sultra siap untuk menjadi perserta Jamsostek dan memang Kadin ini mitra pemerintah, semua akan kita ikuti. Kami belum punya data berapa persen anggota Kadin yang telah menjadi mitra dan mendaftarkan pekerjanya ikut program Jamsostek. Kami berharap, dengan adanya kerjasama ini, semua buruh dan karyawan bisa terdaftar karena selama ini cuma formalitas saja agar bisa mendaftar di OSS (One Single Submission) BKPM,” tegasnya.

Baca Juga:  Kadin Sultra Bantu Maksimalkan Peran UMKM

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

AJI Kendari dan IJTI Sultra Gelar Aksi Solidaritas Jelang Sidang Putusan Pelaku Kekerasan Jurnalis Nurhadi

Penulis:Rinaldy

Published

pada

By

Aksi Solidaritas AJI Kendari dan IJTI Sultra di Pengadilan Negeri Kendari/Foto:Rinaldy

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – Kasus kekerasan yang menimpa jurnalis Tempo Nurhadi memasuki sidang putusan terhadap dua terdakwa yang merupakan oknum  polisi yaitu Bripka Purwanto dan Brigadir Firman Subkhi, Rabu(12/1/2022).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut dua polisi aktif tersebut dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan membayar restitusi pada korban serta saksi.

Jelang vonis ini, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Kendari bersama Aliansi Jurnalis Televesi Indonesia (IJTI) Sultra dan komunitas pers menggelar aksi solidaritas  di Pengadilan Negeri Kendari, meminta agar majelis hakim menjalankan peradilan yang seadil-adilnya dan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap dua terdakwa penganinayaan, Nurhadi.

Selain itu, AJI Kendari menyerukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses seluruh pihak yang terlibat dalam kasus dugaan penggelapan pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Tuntutan itu tidak lepas dari kerja-kerja jurnalis yang dilindungi Undang-undang nomor 40 tahun1999 tentang pokok pers. Olehnya itu, jurnalis yang bekerja mewakili publik untuk memperoleh hak atas informasi, perlu dijaga dan dilindungi. Aparat penegak hukum yang tahu punya kewenangan menenegakkan supremasi hukum, sungguh sangat disayangkan bisa terlibat dalam kasus ini.

Dalam aksi itu, AJI Kendari, IJTI Sultra dan komunitas pers di Kendari melakukan aksi damai di Pengadilan Negeri Kendari. Baliho bertuliskan tentang “Keadilan buat Nurhadi” dibentangkan selama aksi.

Sebagai jurnalis yang mewakili kepentingan publik hak atas informasi dilindungi undang-undang. Aparat kepolisian serta pihak-pihak lain mestinya melindungi jurnalis saat bekerja, bukan malah melakukan kekerasan.

AJI meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan produk jurnalistik untuk merujuk UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pokok pers dalam menyelesaikannya, bukan menempuhjalur lain. Apalagi dengan aksi kekerasan, seperti kasus yang dialami Jurnalis Nurhadi,

“Jurnalis membantu membongkar korupsi dan ketidakadilan. Dan sudah sepatutnya terus memperjuangkan kebebasan pers.  Kasus Nurhadi  menjadi momentum kasus-kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di Indonesia agar pelaku kekerasan mendapatkan seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku,” kata, Ketua AJI Kendari, Rosniawati Fikri

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Koltim Milik Semua, Siapapun Bisa Jadi Pemimpin

Published

pada

By

Kantor DPRD Kabupaten Kolaka Timur/Ist

KENDARIMERDEKA.COM – Pemilihan Wakil Bupati Kolaka Timur, yang bakal diselenggarakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Koltim, diwarnai penolakan oleh segelintir masyarakat. Bahkan beredarnya isu dan baliho dengan tema “Menolak Calon Wakil Bupati Kolaka Timur dari Luar”. Dengan kata lain bukan putra daerah Koltim.

Namun aksi penolakan begitu dianggap tidak profesional dan melanggar. Termaksud membatasi hak kewarga negaraan seseorang di Indonesia. Demikian disampaikan, Juan Manahan Wibowo, peneliti pada Pusat Studi Politik dan Hak Asasi Manusi (PSP-HAM) di Jakarta merespons. Menurutnya, secara normatif konstitusional, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih serta berpartisipasi aktif dalam pemerintahan.

“Ini hak konstitusional yang melekat kepada setiap warga negara Indonesia yang tidak boleh dibatasi atau dilarang mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah dan atau wakil kepala daerah di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia,” ujarnya, Jumat(7/1/2022).

Baca Juga:  Aklamasi Jadi Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid Akan Akselerasi Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

Lebih jauh, Juan Manahan menyebutkan bahwa Regulasi pilkada UU tentang Pemda dan UU Parpol juga tidak melarang atau membatasi.

“Sepanjang memenuhi persyaratan, silahkan berkompetisi. Ada banyak contoh politisi berkompetisi di daerah lain. Misalnya, Alex Nurdin saat itu Gubernur Sumatera Selatan maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mantan Gubernur DKI maju sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara. Ridwan Mukti mantan Gubernur Bengkulu sebelumnya Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan. Dalam formasi pilcaleg, seringkali kita dapatkan caleg dari daerah A maju pada daerah pemilihan B. Ini sesuatu yang biasa saja, karena memang konstitusi dan regulasi pemilu tidak melarang,” kata Juan.

Secara sosio-kultural menurut Juan, masyarakat sudah berasimilasi secara alamiah sejak zaman leluhur kita dahulu, melalui kawin-mawin, muhibah budaya dan saling bantu antarkerajaan di nusantara.

Baca Juga:  Dinas Koperasi dan UMKM Sultra Gelar Latihan PK2UKM, Diikuti 480 Perserta Dari 17 Kabupaten dan Kota

“Di era modern ini, kita hanya dibatasi oleh administrasi wilayah. Sebetulnya, kekerabatan kita saling terpaut, DNA kita saling mengidentifikasi. Istilah di Indonesia Timur, Kitorang Samua Basudara, tdk ada orang lain,” terangnya.

Lebih lanjut, Juan mengatakan, menolak orang luar Koltim untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati merupakan isu yang dibangun oleh elit bukan aspirasi akar rumput. Pola seperti ini tidak akan mendapatkan simpati rakyat, justru akan menjadi boomerang ke elit yang mengorganisir isu ini. Karena, kebutuhan rakyat bukan pada permainan isu, tetapi tindakan rill elit politik yang membawa manfaat buat rakyat. Masyarakat Koltim tidak akan terpengaruh dengan isu usang dan murahan seperti itu.

“Saya sudah banyak melakukan riset tentang isu momentum seperti itu, nggak ngefek. Udah gak relevan lagi, udah gak zaman,” cetusnya.

Baca Juga:  Arsjad Rasjid Bakal Akhiri Dualisme Kadin

Seharusnya kata Juan, perdebatannya diarahkan kepertarungan gagasan, kompetisi ide. Yang terpenting para calon hendak berbuat apa ketika terpilih sebagai Wakil Bupati Koltim. Ini yang harus digali oleh masyarakat sipil di Koltim selaku elemen pengawasan eksternal (kontrol sosial) disana.

“Kita memang sedang berada di era post-truth, dimana hal-hal yang esensial tidak lagi menjadi sesuatu yang penting. Nah, elit lokal juga banyak berada dan memanfaatkan situasi ini. Membangun narasi sentimentil berdasarkan ikatan emosional kedaerahan dan golongan untuk kepentingan pemenuhan tujuan politiknya. Manuver elit lokal semacam Ini tidak bisa dibiarkan. Politisi otentik dan berkarakter, bersama rakyat harus membendungnya dengan politik gagasan, egalitarian dan pemihakan,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending