Connect with us

Berita

Penshutindo Sultra Resmi Terbentuk, Mantan Kadishut Muna Dipercayakan Sebagai Ketua

Penulis: Aldi

Published

on

KENDARI – Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sulawesi Tenggara (Sultra), Sahid resmi melantik dan mengukuhkan pengurus daerah Perkumpulan Pensiunan Kehutanan Indonesia (Penshutindo) Sultra masa bakti 2023-2028.

Penshutindo Sultra kini di nahkodai oleh mantan Kadishut Muna periode 2011- 2017 yaitu Haris, yang  sebelumnya terpilih secara aklamasi.

Kadishut Sultra, Sahid mengatakan dengan dilantiknya pengurus Penshutindo yang baru, diharapkan silahturahmi antara pensiunan Kehutanan dengan pegawai Dishut sekarang bisa terus terjalin.

Terutama kontribusi pemikiran dari para pensiunan ini, diharapkan bisa membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Dishut Sultra itu sendiri.

“Pensiunan ini kan senior-senior kita, mereka masing-masing punya keahlian di bidangnya. Sehingga bisa membantu kami, memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari,” kata Sahid.

Untuk lebih mempererat silaturahmi itu, bilang Sahid dalam setiap bulan akan dilaksanakan pertemuan dengan saling bertukar pikiran terkait masalah kehutanan.

Misalnya, terkait antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang saat ini kerap terjadi saat musim kemarau.

Serta menjadi narasumber dalam pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan Dishut.

Ketua Penshutindo Sultra terpilih, Haris mengaku usai dilantik hari ini pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan untuk membahas program kerja yang akan dilaksanakan.

Apalagi selama 5 tahun terakhir organisasi tersebut tidak berjalan maksimal.

“Kita akan lakukan pertemuan dengan pengurus lainnya untuk bahas program kerja. Saya kira dalam waktu dekat karena kita butuhkan organisasi ini agar berjalan terus, apalagi selama ini kurang maksimal,” bebernya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sultra, Badrun Raona mengungkapkan komunikasi antara dinas, atau lembaga dengan para pensiunan diharapkan tetap terjalin. Sehingga dengan adanya organisasi Penshutindo ini dapat memudahkan komunikasi mereka.

“Saling mengisi, karena yang sudah pensiun kan sudah banyak pengalamannya. Jadi ada komunikasi yang baik,” ucapnya.

Bahkan, para pensiun juga tidak boleh merasa diri  sudah purnabakti sehingga ia tidak bisa berkontribusi bagi lembaga.

“Padahal sepanjang usia kita dari pensiun sampai usia berakhir, tetap kita memberikan apa yang bisa kita lakukan, misalnya pemikiran,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Penshutindo ini terbentuk di Sultra sejak 11 tahun lalu, hingga saat ini jumlah pengurus yang terdata sekitar kurang lebih 240 orang.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending