Connect with us

Berita

Pendaftaran Polri Tahun 2023 Dibuka, Berikut Syarat Pendaftaranya

Published

on

KENDARI – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka penerimaan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol), Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2023.

Saat dikonfirmasi Kasubdit Penmas Polda Sultra Kompol Tiswan, SH.MH mengatakan, pendaftaran dimulai sejak kemarin, Selasa 04 April sampai dengan Jumat 14 april 2023 tanpa di pungut biaya atau gratis.

“Informasi penerimaan anggota Polri posisi Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2023  bisa dilihat dari laman https://penerimaan.polri.go.id,” ujarnya, Kamis (6/4/2023).

Berikut Informasi selengkapnya:

Pendaftaran Taruna Akpol 2023

Syarat umum

1. Warga Negara Indonesia (pria atau wanita);

2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik 4. Indonesia berdasarkan Pancasila dan 5.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat dari institusi kesehatan);

7. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun pada saat diangkat menjadi anggota Polri;

8.Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (SKCK);

9. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat Khusus

1. Pria/wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, dan belum pernah mengikuti pendidikan Polri/TNI.

2. Berijazah serendah-rendahnya SMA/MA jurusan IPA/IPS (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C) dengan ketentuan:

1. Nilai kelulusan rata-rata:

a. Lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata UN minimal 70,00.

b. Lulusan tahun 2020 – 2021 dengan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);

c.  Lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 75,00 atau B;

Lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.

2. Nilai kelulusan rata-rata khusus Papua dan Papua Barat untuk

a. Lulusan tahun 2019 dan sebelumnya, dengan nilai rata-rata (UN) minimal 60,00; Lulusan tahun 2020 – 2021 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet;

b. Lulusan tahun 2022 menggunakan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B;

c.  Lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.

3. Bagi lulusan tahun 2023 (yang masih kelas XII) pada saat mendaftar dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 80,00 atau minimal A bagi yang menggunakan alphabet, khusus untuk Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rapor rata-rata semester V kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet;

2. Pendaftaran Bintara Polri 2023

Syarat umum:

1. Warga negara Indonesia; Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat;

4. Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);

5. Sehat jasmani dan rohani; Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat);

6. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat khusus:

1. Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI –

2. Berijazah serendah-rendahnya:

1. SMA/SMK/MA/MAK/SPM/PDF (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C)

a. Lulusan tahun 2019 atau sebelumnya melampirkan nilai ijazah (rapor + ujian sekolah dibagi dua) dengan nilai rata-rata minimal 65,00 atau C bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata minimal 60,00 atau C (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59);

b.  Lulusan tahun 2020-2021 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau C, dan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 60,00 atau C

c.  Lulusan tahun 2022 melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 atau B, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau C;

2. Lulusan tahun 2023 akan ditentukan kemudian.

a. Lulusan program D-I sampai dengan Sarjana Terapan dan S-I memiliki IPK minimal 2,75 dengan prodi terakreditasi.

b. Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2023) melampirkan nilai rata-rata rapor semester.

c. Sedangkan pesertaV kelas XII minimal 75,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, Sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet.

d.  Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek

Pendaftaran Tamtama Polri 2023

Syarat umum:

1. Warga negara Indonesia;

2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik 4. Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

5. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat;

6.  Usia minimal 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri);

7. Sehat jasmani dan rohani;

8. Tidak pernah dipidana (dengan menunjukan SKCK);

9. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

Syarat khusus:

Jenis kelamin pria, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI.

Berijazah serendah-rendahnya:

Untuk Tamtama Brimob:

1. SMA/MA/SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan (bukan lulusan Paket A, B, atau C) dengan kriteria lulus;

2. lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dengan kriteria lulus.

Untuk Tamtama Polair:

1. SMA/MA/SMK/MAK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan (diutamakan SMK Teknik Perkapalan dan Kemaritiman) dengan kriteria lulus (bukan lulusan Paket A, B, atau C);

2. Lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM/setingkat SMA) pada pondok pesantren dan lulusan Pendidikan Diniyah Formal (PDF/setingkat SMA) dengan kriteria lulus.

Bagi yang masih duduk di kelas XII (lulusan tahun 2023) melampirkan nilai rata-rata rapor semester V kelas XII minimal 70,00 atau minimal B bagi yang menggunakan alphabet, sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A=80-89, B=70-79, C=60-69, D=50-59).

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending