Connect with us

HUKRIM

Pemda Konkep dan PT GKP Teken MoU, Hipmawani Sebut Penghianatan Rakyat

Penulis:Rinaldy

Published

on

KENDARIMERDEKA.COM,KENDARI – Sejumlah mahasiswa yang mengatas namakan diri Himpunan Mahasiswa Wawoni (Hipmawani) Menggugat, melakukan unjuk rasa di Kota Kendari, Senin(4/10/2021).

Dalam tuntutannya, Hipmawani mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Kepulauan (Konkep) untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas pertambangan dan membatalkan persutujuan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dan PT Gema Kreasi Perdana (PT GKP).

“Kami menilai dengan adanya MoU antara Pemkab Konawe Kepulauan dan pihak PT GKP, maka kami menganggap Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan telah mengkhianati rakyat,” ungkap Husain dalam orasinya.

Dalam UU Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWPPK), serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang perencanaan PWPPK tidak mengatur tentang pengaturan wilayah pesisir kearah darat mengikuti RTRW.

Baca Juga:  Ketua LBH Sultra Soroti Kejanggalan Penangkapan Tiga Warga Wawoni Penolak Tambang

Bukan hanya itu, Husain juga menilai tidak adanya penentuan pola ruang di Pulau Wawonii yang diperoritaskan untuk pertambangan. Namun Pemda Konkep justru memasukkan peraturan tentang pemanfaatan pulau kecil dalam RTRW, yang salah satu poinnya adalah tentang peruntukan kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii.

“Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan, pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diperioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan penilitian, pengembangan pertanian dan budidaya laut pariwisata, usaha perikanan dan kelautan, industri perikanan secara lestari, pertanian organik, peternakan dan atau pertahanan dan keamanan negara,” terangnya.

Lanjut, Husain selaku Kordinator Lapangan mengatakan, dengan ditekennya MoU antara Pemda Konkep dan perusahaan tambang dan menjadikan Pulau Wawonii sebagai daerah pertambangan, Pemda Konkep telah melanggar amanat UU Nomor 1 Tahun 2014.

Baca Juga:  Jaksa Tangkap Terpidana Penambang Ilegal di PT MBS Tahun 2017

“Yang seharusnya dalam RTRW Konkep menjadi instrument untuk meyelamatkan pesisir dan pulau-pulau kecil, malah berbalik merusak wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pemda Konkep dan PT. GKP melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di salah satu hotel di Kendari, Kamis (30/9). MoU terkait peningkatan kerja sama antara Pemda dan perusahaan tambang tersebut merupakan tindak lanjut RTRW Konkep tahun 2021-2040. Aturan ini, tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2021 dan menjadi dasar perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk peruntukan bagi pertambangan.

MoU dilakukan oleh beberapa pihak terkait, yakni Bupati Konkep Amrullah, Ketua DPRD Konkep Ishak, Wakil Ketua I DPRD Imanudin, dan Wakil Ketua II DPRD Irwan. Sementara pihak PT GKP diwakili oleh Komisaris Utama Hendra Surya dan Direktur Utama Meris Wiryadi.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

Padahal selama ini Husain membeberkan Bupati Konkep H.Amrullah beberapa kali dalam kampanye politiknya mengatakan bahwa haram hukumnya pertambangan untuk masuk di pulau wawoni

“Tapi nyatanya hari ini adalah MoU telah terjadi, makanya kami dari Hipmawani Menggugat menilai bahwa salah satu puncak kegagalan dari kepemimpinan H.Amrullah tertanda tangannya MoU antara pemda konkep dan PT GKP,” cetusnya.

Sehingga gerakan yang tergabung dalam Hipmawani menggungat mendesak Pemerintah Kabupaten Konkep H.Amrullah untuk turun dari jabatannya karena diduga telah berhianat.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

HUKRIM

Polda Sultra dan Bareskrim Segel Eskavator PT PJP di Marombo Dapat Apresiasi Dari Aktivis Lingkungan

Published

on

By

KENDARIMERDRKA.COM, KENDARI – Konsorsium Pemerhati Pertambangan (Konsperman) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengapresiasi kinerja tim gabungan Bareskrim Mabes Polri dan Polda Sultra yang berhasil menangkap pelaku penambangan ilegal di Bumi Anoa.

Salah satu perusahaan yang berhasil diamankan oleh tim gabungan yaitu PT PJP atau PT Putra Jaya Perkasa. PT PJP disinyalir telah mengobok-obok kawasan hutan di wilayah Marombo, Kabupaten Konawe Utara.

Ketua Konsperman Sultra, Sardi melalui keterangan tertulisnya menyebutkan, ini suatu pencapaian yang luar biasa, mengingat pertambangan ilegal di Sultra sudah bertahun-tahun tidak tersentuh oleh hukum alias leluasa menggarap kawasan hutan tanpa adanya dokumen yang lengkap.

“Olehnya itu, saya meminta dengan tegas agar kiranya Polda dan Bareskrim Polri segera menangkap Dirut PT PJP, sebab perushaan tersebut sudah lama melakukan aktivitas ilegal di Bumi Oheo,” kata Sardi, Senin (31/10/2022).

Baca Juga:  Polda Sultra Tangkap Tiga Warga Penolak Tambang di Wawonii

Pria yang kerap disapa Merdeka itu menilai, penangkapan PT Putra Jaya Perkasa di Marombo pada 30 Oktober 2022 kemarin adalah contoh baik yang menunjukan Polda Sultra Maupun Bareskrim Polri sama sekali tidak pandang buluh dalam menindak oknum yang dengan sadar mengobrak abrik mekanisme yang telah di tetapkan oleh perundang-ungan di negara ini.

“Saya rasa ini bukan kasus kriminal biasa, tetapi berdampak sangat buruk kepada keselamatan lingkungan dan warga sekitar,” ujarnya.

Selain itu aktivitas tambang ilegal itu tidak memiliki pertanggung jawaban atas kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan. Sehingga dia berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar semua oknum yeng terlibat dalam ilegal mining diberi hukuman seberat-beratnya.

Baca Juga:  Ulah PT Tosida dan Lemahnya DPRD Sultra Hadapi Penambang Nakal

“Kami berharap kepada Kapolda Sultra dan Mabes Polri untuk terus melakukan penyelidikan dan penelusuran di wilayah pertambangan, sebab masih banyak aktivitas tambang illegal di Bumi Anoa ini yang tidak tersentuh hukum,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

PT BMI Bantah Menambang di Lahan Koridor, Ancam Lapor Balik FPMKU ke Polisi

Published

on

By

Direktur PT Bintang Mining Indonesi, Muhammad Syukur

KENDARIMERDEKA.COM, KENDARI – PT Bintang Mining Indonesia (PT BMI) membantah tudingan yang dilontarkan Front Pemuda dan Mahasiswa Konawe Utara (FPMKU) yang menyebut PT BMI melakukan aktivitas penambangan ilegal di lahan koridor di Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Bantahan tersebut disampaikan Direktur PT BMI, M Syukur, kepada awak media di Kendari, Jumat (9/9) malam.

Menurut Syukur pihaknya tidak pernah melakukan aktivitas penambangan di hutan lindung di Blok Maromobo, Konawe Utara.

“Kami memang menambang di Marombo, tapi kami menambang sebagai kontraktor di IUP CV Unaaha Bhakti Persada yang merupakan IUP resmi. Dan kami tidak pernah menambang di lahan koridor atau kawasan hutan seperti yang dituduhkan FPMKU,” jelas Muh Syukur.

Baca Juga:  Ketua LBH Sultra Soroti Kejanggalan Penangkapan Tiga Warga Wawoni Penolak Tambang

Lalu, menurut Syukur, PT BMI juga tidak pernah berpindah-pindah lokasi penambangan seperti yang dituduhkan. Pihaknya, lanjut, Syukur, hanya menambang di IUP CV Unaaha Bhakti Persada.

“Jadi tidak benar itu bahwa kami berpindah-pindah lokasi penambangan. Kami hanya menambang sebagai kontraktor di IUP Unaaha Bhakti Persada,” tegasnya.

Syukur mengungkapkan, PT BMI selama ini hanya fokus menjadi kontraktor mining secara resmi di sejumlah daerah, bukan hanya di Sulawesi Tenggara, namun juga di daerah lain Indonesia, seperti di Morowali, Sulawesi Tengah, Halmahera, Maluku Utara, dan Kalimantan.

Kemudian terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), menurut Syukur, kewajiban itu bukanlah kewajiban PT BMI, sebab PT BMI bukanlah pemilik IUP, namun hanya sebagai kontraktor mining.

Baca Juga:  Pemuda Khawatirkan Nasib Kolaka Utara di Tengah Kepungan Tambang

Untuk itu, pihaknya memperingatkan kepada semua pihak agar tidak memberikan statement yang bisa mencemarkan nama baik perusahaan di mata publik.

Apalagi statement tersebut tidak di dukung dengan bukti yang kuat, dan hanya berupa tuduhan yang tidak berdasar, dan tentu merugikan pihak perusahaan.

Lalu, untuk pihak FPMKU yang sudah melontarkan tuduhan serta laporan ke Beraskrim, Kejagung dan KLHK RI, untuk meminta maaf secara terbuka, dan mencabut laporan tersebut.

Sebab, statement dan laporan tersebut sudah mencemari nama baik perusahaan, yang tentu merugikan pihak perusahaan.

“Saya beri waktu tiga kali dua puluh empat jam untuk meminta maaf secara terbuka kepada pihak PT BMI, dan mencabut laporan tersebut,” tegas Syukur.

Baca Juga:  Aktivis Lingkungan: Tangkap Penggarap Hutan Lindung di PT Celebes Sebelum Masuknya PT Tiran Mineral

“Jika tidak, maka saya sebagai direktur PT BMI akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik FPMKU ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik perusahaan,” sambungnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

HUKRIM

Bupati Morowali Hentikan Pembangunan Jetty PT KDI di Matarape

Published

on

By

Foto : Istimewa

KENDARIMERDEKA.COM, MOROWALI – Pemerintah Daerah (Pemda) Morowali hentikan aktivitas pembangunan jetty PT Kelompok Delapan Indonesia (KDI) di Desa Matarape, Kecamatan Menui Kepulauan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran tertanggal 2 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Morowali, perihal pemberhentian kegiatan pembangunan jetty PT KDI.

Bupati Morowali, Taslim melalui surat itu menjelaskan bahwa PT KDI tidak memiliki izin pembangunan terminal khusus (Tersus) dan juga tidak memiliki perizinan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan Tersus.

Bukan hanya itu, dalam surat edaran itu juga menyebutkan bahwa material yang digunakan PT KDI dalam melakukan penimbunan laut berasal dari sumber usaha yang izin usaha pertambangan batuan tidak sah.

Baca Juga:  Pengarahan di Polda Sultra, Kapolri Tekankan Kawal Investasi di Tengah Pandemi Covid-19

“Kemarin tim saya sudah turun, dipimpin oleh Asisten 1, dan mereka menemukan ada aktivitas PT KDI di wilayah kami,” ujarnya, Sabtu (4/6/2022).

Lanjut dia, setelah tim mencoba megonfirmasi kepada pihak perusahaan (PT KDI) ternyata mereka belum men punya dokumen.

“Mereka belum punya izin. Sehingga, Pemda mengambil langkah untuk memberhentikan sementara sambil mereka mengurusi semua persyaratan administrasinya,” jelas Bupati Morowali.

Bupati Morowali juga berharap kepada semua pihak yang ingin berinvestasi di daerahnya agar selalu mematuhi aturan yang berlaku.

“Karena saat ini pemerintah daerah sudah memberikan kemudahan bagi para pengusaha untuk pengurusan izin usaha. Jadi tidak ada alasan mereka untuk tidak mau melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah menjadi kewajiban mereka berkegiatan di lapangan,” harap Taslim.

Baca Juga:  Ulah PT Tosida dan Lemahnya DPRD Sultra Hadapi Penambang Nakal

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending