Connect with us

Berita

Pemda dan Bulog Sebut “BerasKita” Sebagai Beras Premium Produk Asli Kabupaten Konawe

Penulis : Hamid

Published

pada

ndariMerdeka.com, Konawe – Pemerintah Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) Unaaha mulai mengkampanyekan pemberian label “BerasKita” sebagai beras premium produk asli Kabupaten Konawe.

Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara bersama Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus, Ketua DPRD Ardin, Kadis Perindustrian dan Koperasi Jahiuddin serta Kabag Humas dan Protokoler Setda Konawe Sukri Nur secara resmi mengkampanyekan produk “BerasKita” pada masyarakat sebagai sebagai produk asli Konawe di Kantor Wakil Bupati Konawe, Selasa (25/5/2021).

Gusli Topan Sabara mengatakan, beras premium ini nantinya selain dijual ke masyarakat juga didistribusikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe, serta beberapa perusahaan di wilayah Konawe, seperti perusahaan sawit dan perusahaan pertambangan, yakni PT VDNI dan PT OSS di Kecamatan Morosi. Untuk mempermudah pendistribusian “BerasKita” ke sektor tertentu, Pemda Konawe sedang menggodok Peraturan Bupati sebagai payung hukumnya. Perbup tersebut sedang proses finalisasi oleh Bagian Hukum Setda Konawe.

“Kita tinggal menunggu perbup ditandatangani Pak Bupati, setelah itu langsung kita launching,” kata Gusli Topan Sabara, Selasa (25/5/2021).

Selain menyasar dalam daerah, beras premium berlabel “BerasKita” ini diharapkan dapat merambah ke pasar domestik, sehingga dengan adanya label produk Konawe, “BerasKita” akan lebih dikenal oleh masyarakat sebagai hasil produk petani Konawe. Menurut Gusli, salah satu tujuan Pemda Konawe dalam pendistribusian “BerasKita” ke ASN dan perusaahan adalah untuk membantu Perum Bulog dalam penyerapan daya beli gabah ke petani. Dengan terjalinnya kemitraan dengan ASN dan perusahaan, Bulog diharapkan dapat menyerap beras lebih banyak dari penggilingan mitra.

“Kita ingin daya serap Bulog terhadap produksi petani kita meningkat. Tentu dengan meningkatnya daya serap Bulog, diharapkan dapat menjadikan harga gabah di level petani tetap stabil,” ucap Wakil Bupati dua periode itu.

Gusli menegaskan, setelah perbup ditandatangani oleh Bupati Konawe, ASN Konawe wajib membeli beras kualitas premium di Perum Bulog Unaaha sesuai dengan jatah tunjangan beras yang ditentukan untuk masing-masing ASN.
Perbup itu, lanjut Gusli, pihak perusahaan sawit maupun industri di Morosi juga akan segera bermitra dengan Bulog Unaaha dalam pengadaan beras bagi karyawan.

Di kesempatan itu, Wabup Konawe juga menyarankan kepada Kepala Bulog Divre Unaaha untuk bekerja sama dengan Dinas Sosial Konawe dalam penyuplaian beras kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Itu jumlah penerimanya mencapai puluhan ribu. Nah, kalau itu dimaksimalkan bisa juga membatu daya serap beras di Bulog,” ujarnya.

Usai pertemuan bersama Wakil Bupati Konawe, Ketua DPRD dan Kadis Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Kepala Bulog Sub Divre Unaaha Yusran Yunus membagikan beras premium isi 10 kilogram kepada 20 orang awak media sebagai ajang promosi beras berlabel “BerasKita”.

Yusran berharap, kerja sama awak media dalam membantu Bulog dan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk mensosialisasikan beras premium “BerasKita” sebagai produk Konawe semakin mempercepat promosi tersebut.

“Kami berharap lewat rekan-rekan media, ‘BerasKita’ lebih dikenal nantinya sebagai beras premium produk Konawe,” kata Yusran usai menyerahkan secara simbolis kepada perwakilan awak media.

Sebelumnya Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa melepas secara simbolis 1.000 ton beras yang akan dikirim ke Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seremoni pelepasan beras Konawe itu berlangsung di gudang Dolog Perum Bulog Unaaha.
Setelah melepas 1.000 ton beras Konawe secara simbolis, orang nomor satu di “Bumi Lakidende” itu meninjau ketersediaan beras Konawe di gudang Bulog Unaaha.

Bupati Kery Saiful Konggoasa kala itu menuturkan, hingga saat ini dirinya masih berupaya agar pendistribusian beras dari Bulog bisa lebih ditingkatkan lagi. Menurutnya, jika pendistribusian lancar maka penyerapan beras dari petani oleh Bulog juga ikut meningkat.

“Kalau pendistribusian tinggi, Bulog akan menyerap lagi. Kalau serapan makin tinggi, petani kita akan diuntungkan karena pembelian gabah oleh Bulog itu senilai Rp 4.200 per kilogram. Kalaupun ada pembelian di bawahnya itu permainan tengkulak. Ini yang akan kita putus mata rantainya,” jelasnya.

Bupati dua periode itu menerangkan, dalam waktu dekat dirinya akan mengeluarkan perbup terkait tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemda Konawe yang harus dibeli dari Bulog.

Menurut Kery dengan kebijakan tersebut, Bulog Unaaha dapat meningkatkan daya serap terhadap gabah petani. Ini tentu diharapkan mempertahankan harga pembelian gabah di tingkat petani sesuai ketentuan.

Selain itu, Kery menyatakan dengan perbup tersebut, beras Bulog akan menyasar perusahaan sawit dan mega industri, seperti PT VDNI dan PT OSS.

“Untuk VDNI tadi saya sudah telepon, mereka juga siap menyerap beras Bulog kualitas premium. Dalam waktu dekat juga saya akan ke Jakarta membicarakan ini dengan manajamen VDNI, serta Bulog pusat,” terangnya.

Sementara Kepala Bulog Sub Divre Unaaha, Yusran Yunus saat itu menyebut banyaknya produksi beras di Konawe membuatnya perlu mengusulkan agar pihaknya bisa mengirim beras ke luar provinsi. Misalnya, daerah defisit, seperti Sulut, terkhusus daerah Bitung.

“Pengiriman 1.000 ton beras ke Sulut ini tentu tidak lepas dari dukungan dari Pemda Konawe yang terus menggenjot produksi beras di tingkat petani,” jelasnya.

Yusran juga berterima kasih kepada Bupati Konawe karena membuka keran pendistribusian beras Bulog ke lini lainnya. Misalnya, program tunjangan beras bagi aparatur sipil negara (ASN), pendistribusian ke perusahaan sawit, dan industri smelter di Morosi.

“Kalau pendistribusian beras dari Bulog lancar, penyerapan beras ke petani juga akan lancar. Ini akan sangat menguntungkan petani kita,” terangnya.

Untuk diketahui, pengiriman beras dari Perum Bulog Unaaha ke sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara selama bahkan terakhir ke Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebanyak seribu ton belum menggunakan label beras produk Konawe sehingga ke depan pengiriman beras ke semua wilayah di Sultra maupun ke luar provinsi sudah memiliki label beras produk Konawe. (Adv)

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

Gambar ilustrasi

KENDARIMERDEKA.COM – Lembaga indpenden anti korupsi (LIAK) Sultra mengungkapkan adanya indikasi dugaan korupsi di internal Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Indikasi tersebut berupa perbaikan pagar utama UHO dengan anggaran sebesar Rp3 miliar tahun 2020 yang dalam pekerjaannya sama sekali tidak sesuai bestek.

Koordinator LIAK Sultra, Asfar mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO tahun 2020.

Olehnya itu, sambung dia, dirinya meminta aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra untuk menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang terlibat dalam pekerjaan pembangunan pagar tersebut.

“Kita mempunyai beberapa bukti-bukti kuat adanya indikasi korupsi dalam pekerjaan pembangunan pagar utama UHO, ” katanya, Kamis (10/6).

Ia menambahkan, indikasi korupsi itu berupa, tidak adanya papan proyek hingga volume pekerjaan sama sekali tidak diketahui.

“Sebelum dilakukan pekerjaan, telah ada fondasi awal sehingga hanya dibungkus saja. Bahkan, pagar lama sama sekali tidak dibongkar, langsung lapiskan saja batu merah, ” bebernya.

“Kami juga mendesak Polda dan Kejati Sultra untuk memanggil dan memeriksa Rektor UHO selaku kuasa anggaran (KA), pejabat pembuat komitmen (PPK) karena melakukan pembayaran yang tidak susai serta pihak kontraktor pekerjaan, ” tegasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Penambang Ilegal Pasir PT NET di Nambo Dimodali TKA China Mr Hao

penulis : Syukur

Published

pada

By

KENDARIMERDEKA.COM – Polisi seharusnya secepatnya melakukan tindakan awal untuk segera menutup Aktivitas tambang galian C di Kelurahan Nambo. Alasannya jelas, bahwa Tambang CV Echal yang sudah berubah nama menjadi PT NET ini, tak pernah punya izin sejak Tahun 2020 mengolah pasir Silika.

Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, La Ode Abdul Rajak Jinik membenarkan, jika aktivitas tersebut tak tutup, maka akan dilaporkan Kepolisi. Menurutnya, aktivitas galian C Pasir yang tak punya izin berpotensi mencemari lingkungan pantai Wisata Nambo.

“Kita akan laksanakan Hearing kedua, dan ini sudah akan masuk ke ranah Kepolisian,”tutur Rajab Jinik.

Lurah Nambo Kota Kendari, Rajamudin membenarkan bahwa PT NET ini masih aktivitas di Kelurahan Nambo hingga sekarang. Dia menuturkan, masyarakat tak mungkin melarang karena perusahaan mempekerjakan tenaga lokal. Namun, memang soal izin dia tak begitu tau. Karena selama ini perusahaan tersebut beraktivitas, izinya tidak pernah disampaikan ke Kelurahan.

“Kalau soal izinya saya belum pernah lihat. Tapi, memang aktivitas terus didalam. Saya tidak tau kalau sudah berubah nama dari CV EChal menjadi PT NET,”katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Kendari, Hj Nahwa Umar, SE MM, saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, mengenai Aktifitas tambang galian C di Kecamatan Nambo itu tidak diperkenankan untuk mengelola, apa lagi dengan menggunakan mesin.

“Nanti saya sampaikan kepada pihak OPD terkait untuk turun meninjau. Tidak boleh mengelola, apa lagi ada aktifitas pertambangan karena dianggap telah mencemari lingkungan, terutama pariwisata pantai Nambo,” Imbuhnya, Senin(7/6/2021).

Dari penulusuran jurnalis, Tambang Pasir Silika di Nambo dilakukan PT NET. Mereka membawa pasir bertongkang-tongkaang ke PT VDNI melalui Jetty PT TAS. Direktur PT NET, merupakan istri seorang Tenaga Kerja China bernama Mr Hao. Sementara Mr Hao sendiri adalah pemodal dari aktivitas tambang PT NET selama ini.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Polda Sultra Pastikan PT Tiran Mineral Tidak Melakukan Illegal Mining

Penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Kabar bahwa PT Tiran Mineral beraktivitas Ilegal, sepertinya tak berdasar. Sebab, Polisi telah melakukan pengecekan dalam kawasan tersebut dan memiliki izin lengkap.

Perusahaan yang kabarnya akan membangun Smelter dalam kawasan industri tersebut, telah menuntaskan sejumlah izin yang ada.

Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono membenarkan bahwa izin PT Tiran Mineral lengkap. Dia mengakui telah memerintahkan personil untuk melakukan pengecekan dikawasan tersebut. Dari sisi UU kehutanan ( P3H) sudah aman dari dugaan menambang dalam kawasan hutan. Artinya Perusahaan tersebut telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

“Dari sisi UU minerba sudah aman dri dugaan menambang tanpa iup,”tuturnya.

Dia menyebutkan dalam lokasi PT Tiran Mineral, tidak terjadi penambangan namun giat pematangan lahan untuk pembangunan kawasan industri smelter.

“Sudah saya cek ke team, hasilnya juga mengenai Penjualan ore nikel telah memiliki izin penjualan dari menteri,”katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending