Connect with us

Berita

Peduli Sesama, Perkasa Sultra Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Konawe dan Konut

Published

on

KendariMerdeka.com, Konawe – Banjir, sudah menjadi musibah rutin yang harus dirasakan oleh sejumlah masyarakat di willayah Konawe dan Konawe Utara. Hal tersebut membuat hampir seluruh kalangan merasa prihatin. Tidak hanya pemangku kebijakan, namun kprihatinan itu juga dirasakan oleh komunitas pemuda di Sultra, salah satunya Pemuda Keri Sayiful Konggoasa (Perkasa).

Meringankan beban masyarakat terdampak menjadi alasan, Perkasa turun langsung kelapangan memberikan semangat. Selain itu, juga sejumlah bantuan diberikan kepada masyarakat terdampak banjir, khususnya di Desa Puusuli Kabupten Konawe Utara. Bantuan itu berupa beras, mi instan, ikan kaleng, susu dan tak lupa masker.

“Kegiatan yang kami lakukan semata-mata karena kemanusiaan. Kita harapkan, bantuan yang kita berikan bisa meringankan beban para warga yang terdampak banjir. Meski hanya sedikit. Dengan musibah tersebut juga bisa tabah dan sabar dalam menghadapi ujian tersebut,” tutur Ketua Perkasa Sultra La Ode Bangkit Panatagama melalui telepon selulernya, di Kendari, Minggu (26/7).

Pemuda yang karib disapa Bangkit ini juga mengharapkan, bagi para pemangku kebijakan dapat segera memberikan solusi atas musibah yang dialami masyarakat.

“Ini sudah menjadi rutinitas tahunan. Kita harap, stakeholder terkait dapat segera memberikan solusi atas permasalahan tersebut,” harapnya.

Kepala Desa Peuusuli Amirullah mengungkapkan Desa Peuusuli Kecamatan Andowia sebanyak empat desa terendam banjir diantaranya desa Pusuli, desa Puuwonua desa Labungga dan desa Laronanga. Dengan musibah itu, sebanyak 30 kepala keluarga harus mengungsi di rumah keluarganya di daerah poros dan ada 70 kepala kelurga yang mengungsi di gunung di tempat pengungsian.

“Dengan adanya bantuan dari sejumlah pihak, termasuk dari para Pemuda Perkasa merupakan semangat tersendiri bagi warganya. Pasalnya, kegiatan sosial yang dipelopori pemuda, sangat jarang bisa dirasakan, apalagi hingga dikawasan pedesaan,” ungkapnya.

Untuk itu, Amirullah berharap kegiatan yang dilakukan oleh Perkasa dapat berjalan terus dan semakin besar.

“Pemuda punya potensi yang bersar. Termasuk memberikan solusi bagi pembangunan daerah dimasa mendatang. Saya pribadi berharap agar anak muda khususnya perkasa bisa terus bergerak sampai ke plosok Bumi Anoa,” pungkasnya.

Diketahui, data banjir yang melanda Konawe Utara sebanyak 19 desa dari enam kecamatan dilanda banjir sepanjang banjir bulan Juni. Sebanyak 3.741 warga terkena dampak banjir dan beberapa di antaranya terpaksa harus mengungsi di tempat aman. Sedangkan untuk wilayah Konawe sendiri sebanyak
67 desa dan 19 kecamatan yang tersebar di sekitar Sungai Konaweeha harus terendam banjir dengan 4.161 kepala keluarga terdampak. Dan membuat 922 orang harus mengungsi ditempat yang lebih aman.

Kepala Desa sangat merespon baik apa yang menjadi kegiatan anak muda khususnya (perkasa) apalagi ini di bidang kemanusiaan yang terdampak banjir, dan dia berharap agar kegiatan anak muda ini tidak redup hanya ketika ada bencana saja, tapi dia berharap agar kegiatan yang bersifat sosial ini bisa terus maju khususnya

Dan di Desa puusuli sendiri memang hampir pertiap tahunnya ada bencana banjir dan allhamdulillah bantuan dari pemerintah kabupaten atau provinsi selalu ada terus, tetapi bantuan dari anak muda masih jarang apalagi yang bersifat sosial, oleh karna itu saya pribadi berharap agar anak muda khususnya perkasa bisa terus bergerak sampai ke plosok bumi anoa.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

AMST Desak Kejaksaan Periksa Mantan Kadispenda KDI Atas Dugaan Kasus Pajak Reklame

Penulis : Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Aliansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) mendesak Kejaksaan Negeri Kota Kendari untuk mengusut tuntas kasus penggelapan pajak reklame tahun 2018-2019. Hal itu disampaikan La Ode Eden Marzuki saat menggelar aksi propaganda di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Kamis (15-10-2020).

Menurut Eden Marzuki, selaku korlap, bahwa kasus penggelapan pajak reklame tersebut tidak bisa berhenti hanya pada penetapan tersangka salah satu Kepala Seksi inisial (I) di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari. Sebab kasus tersebut diduga ada keterlibatan mantan Kepala Dinas Pendapatan, Hj. Nahwa Umar.

Sekda kota kendari, Hj. Nahwa Umar selaku mantan Kadis pendapatan, harus bertanggung jawab atas penggelapan pajak tersebut. Sebab pihaknya meyakini Kepala Seksi inisial (I) hanyalah korban. Apalagi di tahun 2018-2019 itu Kadispenda masih Nahwa Umar.

“Mana mungkin Kepala seksi inisial (I) itu berani memasukan pajak reklame dalam kas pribadinya kalau bukan perintah dari atasan. Pasti adalah perintahnya,” kata Eden Marzuki.

Eden Marzuki menjelaskan kalau temuan BPK atas penggelapan pajak itu cukup fantastis. Uang 256 juta itu bila dibagikan pada fakir miskin dan anak terlantar di Kota Kendari pasti berlebihan. Mungkin tidak ada lagi pengamen-pengamen di lampu merah.

Jauh dia menjelaskan kemungkinan besar kejadian penggelapan pajak ini sudah berlangsung lama. Hanya kebetulan saja ditemukan BPK saat ini. Sehingga Kejaksaan Negeri Kendari wajib mendalami lebih jauh kasus penggelapan pajak tersebut.

Atas hal itu, untuk mengawal kasus ini Aiansi Mahasiswa Sulawesi Tenggara (AMST) akan mengawal ketat kinerja kejaksaan negeri.

“Hari ini kami lakukan aski propaganda di kampus, selanjutnya Senin depan kami akan mendatangi Kejaksaan Negeri untuk mendesak pihak Kejaksaan untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Kepala Dinas Pendapatan Kota Kendari, Hj. Nahwa Umar,” pungkasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

LBH Pospera Kepton Minta Kapolri Usut dan Tangkap Pelaku Penembakan Aktivis di Baubau

Penulis : Hamid

Published

on

By

Foto lengan korban usai alami pristiwa penembakan

KendariMerdeka.com – Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat Kepulauan Buton meminta agar Kapolri Idham Azis segera menindak Lanjuti Laporan terkait dugaan Penganiayaan dengan Senjata Api terhadap salah seorang massa aksi bernama Nur Sya’ban Wakil Ketua BEM Fakultas Hukum Unidayan pada tanggal 9 Oktober 2020 Lalu.

Direktur Eksekutif LBH Pospera Kepton, Agung Widodo, S.H mengatakan, sebagai Tim Kuasa Hukum Korban (In Casu Nur Sya’ban) telah resmi memasukan Laporan di Mapolres Kota Baubau dengan Laporan Polisi Nomor : LP/413/X/RES.7.4/2020/RES.BAU-BAU tanggal 14 Oktober 2020.

Inside kejadian penembakan terhadap salah seorang massa aksi terjadi dalam kegiatan aksi demonstrasi menuntut penolakan Undang-Undang Omibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau terjadi pada hari Jum’at tanggal 9 Oktober 2020.

Dalam kegiatan aksi demonstrasi yang dilakukan beberapa elemen Mahasiswa dan Buruh se-Kota Baubau tersebut pada awalnya berjalan dengan damai. Namun disinyalir ada penyusup dalam barisan massa aksi, sehingga aksi yang dilakukan tersebut kemudian menjadi Chaos saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan yang mengamankan jalannya aksi demonstrasi.

Ketika terjadi saling dorong antara massa aksi dengan pihak keamanan, kemudian pihak keamanan mencoba menembakan peluru gas air mata untuk membubarkan massa aksi dan ada oknum yang tidak bertanggung jawab melepaskan tembakan dengan menggunakan peluru karet yang mengenai salah seorang massa aksi pada bagian lengan kiri atas sehingga mengalami luka yang bebentuk bulatan pada bagian lengan.

Atas peristiwa tersebut, oknum tersebut telah menyalahi Standar Operasional Prosedur dalam menggunakan senjata api sehingga menimbulkan korban kekerasan. Bahwa tehadap tindakan penembakan yang dilakukan oleh oknum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara Pidana sebgaimana dalam KUHP pasal 351 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.

“Senjata api seharusnya digunakan untuk keadaan genting. Senjata api tidak boleh digunakan kecuali mutlak diperlukan dan tak bisa dihindari lagi demi melindungi nyawa seseorang. Penggunaan senjata Api dalam aksi demontrasi (red: menolak UU Omnibus Law) itu sudah di luar proporsi dan pelanggaran HAM berat.”

“Polisi harus melakukan investigasi secara menyeluruh, efektif, dan independen dan mengusut tuntas kasus a quo. Proses hukum juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, jangan ada yang ditutup-tutupi dan direkayasa. Keluarga korban dan aktivis berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai ada impunitas hukum seperti yang selama ini terjadi.”

Berdasarkan penjelasan serta berpijak pada asas persamaan di depan hukum yang menjadi hak konstitusional warga negara, LBH Pospera Kepton yang tergabung dalam Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat Masyarakat Kota Baubau menegaskan:

1. Kepada Kapolri Cq Kapolda Sultra Cq Kapolres Kota Baubau untuk segera menangkap dan melakukan tindakan hukum penyelidikan/penyidikan terhadap oknum pelaku penyalahgunaan senjata api secara transparan, profesional dan akuntabel sebagaimana laporan yang telah dimaksukan.

2. Kepada DPRD Kota Baubau menggunakan “kewenangan pengawasannya” wajib mengawal proses hukum tindakan penyalagunaan senjata api yang terjadi pada saat peristiwa demontrasi di depan Kantor DPRD Kota Baubau tanggal 9 Oktober 2020.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Seleksi Direktur PDAM Baubau Diduga Sarat Nepotisme

Penulis : Redaksi

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Seleksi Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Semerbak Kota Baubau Sulawesi Tenggara (Sultra) diprotes oleh peserta. Pasalnya pengumuman setiap tahapan tidak transparan dan diduga meloloskan kelurga Wali Kota Baubau.

Salah seorang peserta seleksi Budi Amin memerotes pengumuman yang dikeluarkan oleh tim panitia seleksi (Pansel), Senin (12/10/2020). Dari 9 calon direktur termasuk dirinya, 3 nama ditetapkan sebagai peserta yang telah memenuhi persyaratan dan lolos ke tahap selanjutnya.

Menurut Budi, dalam pengumuman itu, Pansel tidak menyertakan skoring hasil penilaian dari awal tahapan hingga saat ini. Sehingga ia merasa proses ini janggal, dan tidak objektif.

“Seharusnya, di setiap tahapan harus diumumkan nilainya, di-rangking, indikator penilaiannya harus jelas supaya kita peserta puas dengan pengumuman ini. Di pengumuman ini tidak jelas, nomor satu nilainya berapa tidak jelas,” keluh Budi Amin saat ditemui di Kendari.

Transparansi itu, kata Budi penting untuk dilakukan, sebab, menurut dia, PDAM itu bukan perusahaan keluarga, melainkan milik daerah dan harus dikelola secara profesional. Akhirnya, ia menaruh curiga, proses seleksi ini sarat nepotisme, karena ada keluarga Wali Kota Baubau yang diloloskan.

“Dalam daftar nama yang lolos di 3 besar itu ada keluarga Wali Kota Baubau, istri dari nama yang lolos itu adalah kemenakan langsung dari kuasa pemilik modal (Wali Kota Baubau) dan itu melanggar aturan,” ungkap dia.

Dia pun meminta agar proses tersebut diulang sejak tahapan pertama dan meminta Komisi I DPRD Baubau agar membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah itu. “Sebagai lembaga pengawasan, proses seleksi seperti harus diawasi,’ tukas dia.

Senada dengan itu, peserta yang lain Alamsyah melihat porsi penilaian untuk psikotes 40 persen terlalu besar, sementara untuk psikotes sendiri kata dia tidak terlalu masuk akal. Seandainya porsi penilaian untuk presentasi lebih tinggi ia menganggap lebih masuk akal.

“Penilaian tidak ada transparansi, sehingga tiba-tiba muncul tiga nama. Kita tidak melakukan komplen sejak awal seleksi, karena kami mengira prosesnya sesuai harapan, tapi faktanya tidak sesuai,” kata Alamsyah saat dihubungi melalui telepon.

Dia juga melihat ada dugaan nepotisme yang terjadi dalam proses seleksi. Nama yang diloloskan dalam urutan kedua itu adalah keluarga Wali Kota Baubau. Alamsyah mengaku tak mempersoalkan urutan nama, hanya saja penilaian yang tidak transparan.

“Saya menganalisa dulu, melihat dulu persoalan ini dengan fakta-fakta yang ada, artinya secara prinsip wajar untuk menyuarakan, tidak memprotes hasil dari (Pansel) kita menghargai keputusan pansel tapi kita ingin ada transparansi,” katanya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make