Connect with us

Politik

Muhaimin Iskandar Dirikan Posko Gerakan Bangkit Belajar Gratis di Sultra

Penulis: Hamid

Published

on

KendariMerdeka.com, Kendari – Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mendirikan posko Gerakan Bangkit Belajar untuk peserta didik di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Gerakan Bangkit Belajar resmi dilaunching hari ini, Rabu 12 Agustus 2020 di seluruh Indonesia. Di Sultra sendiri, pertama kali dibuka di sekitar pesisir Kelurahan Purirano Kecamatan Kendari Kota Kendari.

Koordinator Wilayah Gerakan Bangkit Belajar Sultra Jaelani menyebut, gerakan sosial ini diinisasi oleh Muhaimin Iskandar yang prihatin kondisi pendidikan Indonesia mengalami situasi buruk di masa pandemi.

“Banyak berita-berita kita dengar orang tua terpaksa mencuri handphone demi memfasilitasi anak bahkan banyak masyarakat pesisir dan pinggiran mengeluhkan paket data. Pada sisi ini lah yang dibangun Gerakan Bangkit Belajar dan akan berjalan maksimal seluruh Indonesia,” jelasnya, Rabu 12 Agustus 2020.

Baca Juga:  Langkah Jitu DPP PKB Uji Kelayakan Cakada di Sultra

Jaelani menyebut, pesisir Kelurahan Purirano menjadi posko awal bagi Gerakan Bangkit Belajar. Tidak menutup kemungkinan, pihaknya juga akan membuka posko di beberapa titik di Kota Kendari.

“Ini salah satu posko kita karena kita memilih berdasarkan identifikasi awal banyak keluhan masyarakat tentang minimnya fasilitas belajar online,” jelasnya.

Di posko ini, lanjut Jaelani, akan difasilitasi dengan wifi gratis, handphone pinjam pakai, termasuk disiapkan komputer dan relawan. Selain itu, dalam proses belajar mengajar, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

“Ini akan dijangkau oleh warga pinggiran,” jelasnya.

Ia menyebut, selain Kota Kendari, pihaknya juga akan membangun posko di seluruh 17 kabupaten kota se-Sultra. Hal ini untuk menghidupkan kembali dunia pendidikan selama pandemi.

Baca Juga:  PKB Dukung Aswadi Adam-Fahrul Muhammad di Pilkada Buton Utara

“Gerakan sosial ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi covid-19,” tuturnya.

Terkait metode pembelajaran, nanti akan diatur oleh relawan. Guru juga bisa hadir bersama untuk mengajar siswanya masing-masing dengan memanfaatkan fasilitas belajar yang sudah disiapkan.

“Kita harap, ini bisa menunjang proses pembelajaran bagi seluruh siswa di pelosok dan di daerah pesisir,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam sambutannya lewat video virtual yang disiarkan langsung melalui aplikasi zoom menyebut, pandemi virus corona turut berdampak pada anak-anak yang menempuh pendidikan.

Untuk itu, lewat Gerakan Bangkit Belajar ini bisa kembali memberi motivasi kepada siswa untuk tetap belajar sekalipun di tengah pandemi.

Baca Juga:  Peringatan Harlah ke 22, PKB Sultra Harap Bencana Usai dan Pilkada Damai

“Ini gerakan inisiatif untuk membangkitkan pembelajaran di masa pandemi,” tekannya.

Ia menyebut, kegiatan ini dapat meringankan beban orang tua siswa akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Politik

Jubir RaPi : Ini Permainan Busuk Lawan Politik RaPi, SK Yang Seliweran Di Media Online Itu Palsu

Penulis : Gen

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Tudingan pencatutan nama oleh oknum masyarakat pada Tim RaPi melalui sebuah media online adalah tuduhan yang tidak berdasar. Ada aroma sabotase dari lawan politik RaPi sebab tuduhan ini jelas tidak memiliki dasar yang kuat. SK Tim adalah konsumsi internal bahkan tidak semua orang di Internal pendukung RaPi bisa mengakses SK Tim untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi dan dimanfaatkan oleh pihak lawan.

“Saya heran, darimana SK Tim RaPi yang diupload oleh media Online Petasultra.com itu. SK Tim itu sifatnya rahasia bahkan di internal pendukung saja tidak semua bisa mengakses itu. Di luar itu hanya KPU yang memegang SK Tim RaPi. Namun yang terpenting adalah SK Tim RaPi yang menjadi sumber berita itu adalah SK Palsu, itu bukan SK Tim RaPi,” beber Wahidin Kusuma Putra, Rabu (2/10/2020).

Baca Juga:  PKB Dukung Aswadi Adam-Fahrul Muhammad di Pilkada Buton Utara

Seharusnya media online Petasultra.com menulis berita berdasarkan sumber yang jelas. Jangan menjadikan SK Palsu sebagai sumber berita sebab ini sangat merugikan pasangan RaPi.

“Mestinya Jurnalis petasultra. com konfirmasi dulu ke kami, apakah itu SK Tim kami yang asli atau bukan. Jangan langsung diberitakan. Lagian yang namanya Surat Keputusan itu selalu memiliki tiga unsur utama yaitu Konsideran, Desiseratum dan Diktum. Selain itu juga selalu dibubuhi dengan tanda tangan tak terkecuali pada bagian lampirannya. Olehnya sangat jelas bahwa SK itu adalah Palsu tapi tetap saja La Arto sang jurnalis memberitakan itu. Ini ada apa ? Saya berharap berita ini bukan berita pesanan pihak sebelah,” katanya.

Baca Juga:  DPC PKB Mubar Bagi Masker di Pelabuhan Tondasi dan Sembako

Pihaknya sudah mencocokkan SK Timses RaPi dengan SK yang diupload di media online itu dan kami pastikan bahwa SK yang menjadi sumber berita itu adalah hasil editan alias palsu. Selain itu, saya juga menjamin bahwa tidak ada nama Pak La Ghuluhi dalam SK Timses Paslon RaPi yang Asli. Kami menduga ada aktor yang sengaja memainkan permainan kotor ini untuk menjatuhkan pasangan RaPi.

Untuk diketahui, bahwa saat ini berdasarkan data internal Tim RaPi, jumlah dukungan masyarakat untuk Paslon RaPi sudah menang di 14 Kecamatan dari 22 kecamatan di Kabupaten Muna. Ini hasil pendataan door to door yang dilakukan oleh 17.672 orang Tim Inti RaPi yang tersebar di semua desa dan kelurahan. Hal ini jelas menimbulkan kepanikan dari lawan politik RaPi sehingga tidak heran jika mainan kotor seperti inipun dilakukan untuk menjatuhkan kami.

Baca Juga:  PKB Serahkan Formulir B.1-KWK kepada Tiga Pasangan Balon di Sultra

“Atas kejadian ini, saya berharap masyarakat Muna semakin membuka mata dan hatinya. Bahwa pemimpin yang baik dan pantas dipilih adalah pemimpin yang lahir dari proses persaingan yang adil dan memegang prinsip kesatria. Bukan lahir kerena menjatuhkan lawan dengan permainan kotor seperti ini,” tutupnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Apdesi Dorong Netralitas Kades di Pilkada Sultra

Penulis : Kym

Published

on

By

KendariMerdeka.comSulawesi Tenggara di Tahun 2020 ini melaksanakan Pemilukada di 7 Kabupaten dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Birokrasi Pemerintahan mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal kebijakan-kebijakan membuat keputusan. Apalgi jika keputusan atau kebijakan yang dilahirkan itu berpotensi menguntungkan salah satu pasangan calon.

Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sultra memberikan himbauan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Se Sultra terkhusus yang melaksanakan Pilkada. Himbauan itu adalah, diharapkan kepada seluruh Kepala Desa untuk tidak memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon ataupun menjadi tim kampanye pada Pilkada 2020. Karena jika terbukti yang bersangkutan akan dipidana dengan hukuman penjara.

Baca Juga:  PKB Serahkan Formulir B.1-KWK kepada Tiga Pasangan Balon di Sultra

“Kepala Desa itu adalah pembina politik di Desa, maka dari itu Kepala Desa harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mensukseskan Pemilukada dengan tetap menjaga silaturahim kekeluargaan dan menjaga kerukunan bermasyarakat. Jangan ada Kepala Desa yang membenturkan rakyatnya sendiri hanya pada persoalan perbedaan Pilihan dan Pilkada 2020 ini,” kata Ketua Apdesi Sultra H Tasman, Jumat (2/10/2020).

Tamsman berujar, netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Pemilukada Tahun 2020 ini sangat berperan dengan tujuan mewujudkan Pemilukada yang aman dan damai. Pasalnya telah diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.

“Tingkat kerawanan Pemilukada ada di desa sehingga kami dari Apdesi Sultra sangat berharap kepada Kades dan Perangkat Desa yang melaksanakan Pilkada untuk menjaga netralitas,” harap Tasman.

Baca Juga:  PKB Dukung Aswadi Adam-Fahrul Muhammad di Pilkada Buton Utara

Di tempat yang sama, Wakil Sekretaris Apdesi Muslimin Salim mengatakan, dengan ketegasan semua regulasi. Baik itu UU tentang desa Apdesi Sultra memberikan warning kepada Kepala Desa beserta perangkatnya untuk tidak bermain politik.

“Karena jika itu memenunuhi unsur pelanggaran Pemilu maka Kepala Desa dapat dijerat dengan pidana,” tegas Muslimin.

Selain itu, dalam hal Kabupaten yang saat ini desanya masi di pimpin oleh pelaksana tugas Kepala Desa notabenenya adalah seorang ASN maka hal yang sangat wajib untuk bersikap netral. Apdesi Sultra berharap, kepada Plt Kepala Desa yang menjadi pendukung pasangan calon harus dikenakan sanksi atau diberhentikan sebagai Plt Kepala Desa.

“Apalagi dalam melaksanakan tugas sebagai Plt Kades tugasnnya itu adalah menjalanlan roda pemerintahan sampai dengan adanya Kades yang defenitif bukan menjadi tim sukses atau memenangkan salah satu pasangan calon. Kalaupun itu ada laporan atau temuan bagi Plt Kepala Desa yang melakukan tindakan kepada salah satu pasangan calon agar Sekda memberikan sanksi tegas kepala Plt Kepala Desa yang bermain politik,” terangnya.

Baca Juga:  DPP PKB Resmi Dukung Raup-Iskandar Zulkarnain Mekuo di Pilkada Konut

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Pospera Mubar Tuding Mahasiswa Yang Melakukan Syukuran Kemunduran Rajiun Merupakan Pesanan Politik

Penulis : Gen

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Muna Barat menganggap mahasiswa Mubar yang melakukan syukuran atas kemunduran Rajiun Tumada sebagai Bupati Mubar adalah pesanan politik.

“Mereka itu adalah barisan lama anti Rajiun yang bersekongkol dengan dinasti politik Ridwan BAE cs,” kata Ketua Pospera Mubar, Nukman, Kamis (1 Oktober 2020).

Dia mengatakan, sejak awal Rajiun mendeklarasikan diri sebagai Cakada di Muna, sudah ada sikap yang aneh-aneh. Seolah mereka tidak merelakan Rajiun maju di Muna. Bahkan parahnya sampai dikatan kalau Rajiun itu telah menghianati rakyat Mubar.

“Inikan lucu. Mereka yang kokoh meminta Rajiun untuk lanjutkan kepemimpinannya, mereka pula yang lakukan syukuran,” kata Nukman.

Baca Juga:  DPC PKB Mubar Bagi Masker di Pelabuhan Tondasi dan Sembako

Pada dasarnya, kelompok dinasti politik Ridwan BAE cs memang tidak menginginkan Rajiun masuk di Muna. Sepertinya ada kekhawatiran jika Rajiun masuk di Muna berpotensi untuk memutus rantai kekuasaan yang telah lama terbangun.

Bisa saja kalau mereka takut. Rajiun memang kuat dibasis rakyat. Hal itu terbukti pada pertemuan-pertemuan yang dilakukan. Masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan mantan Kasat Pol PP Sultra itu.

Untuk diketahui, pasangan dengan akronim RAPI ini telah melakukan pertemuan sebanyak 613 kali di Muna. Hal itu dilakukan untuk meraih kemenangan besar.

Selain itu hal yang paling substansial adalah Rajiun ingin mengetahui kondisi wilayah kabupten Muna. Agar kedepan, kelak menjadi Bupati Muna, tidak lagi kerepotan untuk merencanakan pembangunan.

Baca Juga:  DPP PKB Resmi Dukung Raup-Iskandar Zulkarnain Mekuo di Pilkada Konut

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make