Notice: Fungsi _load_textdomain_just_in_time ditulis secara tidak benar. Pemuatan terjemahan untuk domain zox-news dipicu terlalu dini. Ini biasanya merupakan indikator bahwa ada beberapa kode di plugin atau tema yang dieksekusi terlalu dini. Terjemahan harus dimuat pada tindakan init atau setelahnya. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.7.0.) in /home/kendari2/public_html/wp-includes/functions.php on line 6121
Misi AJP-ASLI Jadikan Kota Kendari Bebas Dari Korupsi - Kendari Merdeka
Connect with us

Berita

Misi AJP-ASLI Jadikan Kota Kendari Bebas Dari Korupsi

Published

on

KENDARI – Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) tinggal mengihitung hari. Jika tak ada aral, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan secara serentak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termaksud Pilwali Kota Kendari pada 27 November 2024 mendatang.

Pilwali Kota Kendari sendiri, melahirkan lima calon, salah satunya Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari, Aksan Jaya Putra-Andi Sulolipu (AJP-ASLI).

AJP-ASLI sendiri, telah merancang 20 program, yang nantinya akan dijalankan ketika terpilih di Pilwali 2024, sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari periode 2025-2030.

Dari 20 program yang dicanangkan, salah satu fokus utama AJP-ASLI adalah menjadikan Kota Kendari bebas dari korupsi. Apalagi di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, sudah menyampaikan untuk memerangi tindakan korupsi.

Tentu sejalan dengan itu, AJP yang ditemui awak media ini, membubuhkan komitmennya bersama Andi Sulolipu tegak lurus melawan korupsi dari berbagai macam bentuk.

Ia mengatakan, daerah tidak akan berkembang dan maju, bila masih ada praktek korupsi didalamnya, baik dari yang terkecil hingga terbesarnya.

Dia akui, untuk mengentaskan sebuah praktek korupsi, bukan sesuatu yang mudah seperti membalikan telapak tangan, memang dibutuhkan keberanian, dan muaranya ada pada seorang pemimpin yang berani dan lantang melawan korupsi.

Seorang pemimpin kata dia, harus memberikan contoh bagi orang-orang yang dibawahinya, agar tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang banyak.

“Bagaimana kita berbicara memajukan daerah, jika praktek korupsi masih terjadi disekeliling kita. Olehnya itu, kami berdua (AJP-ASLI) bertekad dan berkomitmen bagaimana meminimalisir dan mencegah terjadinya praktek korupsi dilingkungan pemerintahan Kota Kendari,” kata dia, Senin (18/11/2024).

Tekad yang kuat dari pemimpin bagi dia tidak cukup memerangi korupsi, perlu ada sinergitas dan kolaborasi terstruktur dari berbagai pihak, baik ekskutif, legislatif penegak hukum, mahasiswa, ormas, LSM dan masyarakat itu sendiri.

Olehnya itu, politisi Partai Golkar ini menegaskan bahwa, perilaku korupsi bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dihilangkan, asalkan niat dibarengi tindakan, yakin dan percaya pemerintahan AJP-ASLI dipastikan bebas dari korupsi.

“Insyahallah, AJP-ASLI akan memegang teguh daripada prinsip berintegritas jujur, berani, disiplin dan bertanggung jawab,” ucap Calon Wali Kota Kendari nomor urut 4 ini.

*Calon Wali Kota Bersih Pilihan Masyarakat Versi Survei Saiful Mujani*

Belum lama ini, lembaga survei ternama di Indonesia, Saiful Mujani melakukan survei dengan memotret siapa sosok pemimpin yang bersih dari korupsi. Diketahui survei tersebut dilakukan 17-24 Juli 2024.

Dalam survei itu, responden ditanya arah pilihan mereka ketika dalam pilkada ada calon kepala daerah yang mampu memimpin, tapi pernah dipenjara karena melanggar hukum, dan ada yang calon yang kurang mampu memimpin tapi tidak pernah melakukan tindak pidana.

Mayoritas atau 54,7 persen menyatakan akan memilih calon yang kurang mampu memimpin tapi tidak pernah melakukan tindak pidana. Sementara, mereka yang akan memilih calon yang mampu memimpin meski pernah dipenjara karena melanggar hukum hanya 25,3 persen. Selebihnya, 20,0 persen mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Begitu juga ketika warga diperhadapkan pada pilihan tentang siapa yang akan mereka pilih jika dalam pilkada ada calon kepala daerah yang mampu memimpin, tapi tidak bersih dari korupsi, dan ada calon yang bersih dari korupsi tapi kurang mampu memimpin.

Sekali lagi, warga lebih condong memilih calon yang bersih dari korupsi kendati kurang mampu memimpin. Persentasenya mencapai 59,3 persen. Sedangkan yang tetap mau memilih calon yang mampu memimpin tapi tidak bersih dari korupsi hanya 18,6 persen. Sisanya, 22,1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei itu juga menggali persepsi publik terkait Calon Wali Kota Kendari yang paling bersih dari korupsi. Hasilnya, AJP berada di posisi teratas atau dinilai paling bersih dari korupsi dengan persentase 17,0.

Kemudian, berturut-turut ada nama Siska Karina Imran 12,5 persen, Sitya Giona Nur Alam 10,1 persen, Sudirman 5,0 persen, Andi Sulolipu 3,5 persen, Subhan 2,7 persen, Yudhianto Mahardika 2,5 persen, dan Nirna Lachmuddin 1,8 persen. Disisi lain, sebanyak 44,9 persen voters mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Sebagai informasi, Pilwali Kota Kendari diikuti lima paslon. Kelima pasangan itu yakni Siska Karina Imran-Sudirman nomor urut 1, Yudhianto Mahardika-Nirna Lachamuddin nomor urut 2, Sitya Giona Nur Alam-Subhan nomor urut 3, AJP-ASLI nomor urut 4, dan Abdul Rasak – Afdhal nomor urut 5.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor Mandiri Tunas Finance Cabang Kendari

Published

on

KENDARI –  Kantor Cabang Mandiri Tunas Finance (MTF) Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), didemo oleh puluhan mahasiswa. Aksi ini akibat dugaan ketidak profesional pihak MTF Kendari terhadap debitur yang tak melakukan penginputan uang angsuran debitur, Kamis (15/05/2025).

“Keluarga kami sudah melakukan pelunasan angsuran kendaraan sejak tahun 2021 lalu. Namun anehnya setelah datang meminta BPKbnya kendaraan katanya masih ada sisah tunggakan 6 bulan,” Bram Barakatino saat mendampingi keluarga bersama puluhan mahasiswa di kantor Cabang Mandiri Tunas Finance.

Bram menduga, akibat kelalaian pihak Mandiri Tunas Finance yang tidak menerapkan unsur kehati-hatian dalam menerapkan sistem pengimptan uang angsuran debitur.

“Pada tahun 2021 lalu sudah dibawakan bukti-bukti angsuran 6 bulan terakir. Tapi kemudian malah dipingpong kiri kanan. Lalu kemudian datang lagi baru-baru ini, dengan menghatui keluarga kami dengan nominal tangihan Rp 87 juta inikan gila,” ungkapnya.

Polemik ini menurut dia, sangat merugikan debitur. Sebab, pihaknya tidak pernah merasa telat dalam melakukan pembayaran uang angsuran kendaraan selama menjadi debitur Mandiri Tunas Finance.

“Kelalaian ini murni kelalaian Mandiri Finance, dan itu pernah diakui oleh salah satu supervisor bahwa memang ada uang masuk tapi mereka berdalih tidak ada nama pengirimnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pihak Mandiri Tunas Finance segera menuntaskan persoalan hingga mengeluarkan BPKB kendaraan roda empat debitur tampa ada alasan apapun.

“Tidak ada alasan, hak-hak keluarga kami (debitur), harus diselesaikan, ini pelanggaran, kelalaian mereka,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Cabang Mandiri Tunas Finance Fajar mengaku akan segera menangtesi persoalan ini, dengan mengedepankan hak-hak debitur.

“Menyikapi persoalan ini, kita akan mencari solusi terbaik. Dengan mengedepankan hak-hak debitur dan kreditur, kita akan koordinasikan dulu di internal kita. Intinya kalo ada komunikasi yang baik pasti selesai,” singkatnya.

Continue Reading

Berita

Kejati Sultra Didesak Naikan Status Kawilker Kolut Tersangka Dugaan Korupsi Tambang Ilegal

Published

on

KENDARI – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) didesak segera meningkatkan status Kepala Wilayah Kerja (Wilker) Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Irbar dari saksi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pengusaha tambang.

Desakan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Indonesia Menggugat (AMIN). Pasalnya, Kawilker Kolaka Utara diduga kuat memiliki peran penting dalam proses bongkar muat ore nikel ilegal di wilayah tersebut.

Sebab, Irbar sebagai Kepala Wilker memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas teknis operasional kepelabuhanan di wilayah kerjanya.

Ketua AMIN, Andriansyah Husen menegaskan, kepala Wilker merupakan perpanjangan tangan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP),  sehingga yang bersangkutan memiliki peran besar dalam aktivitas kepelabuhan di wilayah kerjanya.

Sehingga, Andriansyah Husen mendorong penyidik Kejati Sultra untuk menelusuri dan menelaah peran Irbar selaku Kepala Wilker Kabupaten Kolut, dalam dugaan kasus korupsi pertambangan di daerah tersebut.

“Untuk itu, kami mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Kepala Wilker Kolaka Utara sebagai tersangka, menyusul lima tersangka lainnya yang sudah ditahan. Karena Kepala Wilker ini memiliki peran penting terhadap aktivitas kepelabuhan di wilayah kerjanya itu,” tegas Andriansyah Husen, Kamis 15 Mei 2025.

Mantan Sekjen Sylva Indonesia ini menjelaskan, mengutip informasi dari Kementerian Perhubungan, tugas utama Wilker KUPP kabupaten meliputi, pelayanan palu lintas dan angkutan laut yakni memberikan pelayanan terhadap kapal, penumpang, dan barang di pelabuhan yang termasuk dalam wilayah kerjanya.

Tugas selanjutnya, kata Andriansyah Husen, memastikan keamanan dan keselamatan pelayaran, yakni melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, dan tertib pelabuhan. Kemudian, pelaksanaan kebijakan KUPP yakni mengimplementasikan kebijakan teknis dari KUPP dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan di tingkat kabupaten.

Dan tugas terakhir adalah koordinasi dan kerjasama, yakni berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pihak swasta dalam kegiatan pelabuhan.

Andriansyah Husen mengungkapkan, dalam melaksanakan tugasnya, Wilker KUPP kabupaten juga menyelenggarakan sejumlah fungsi-fungsi, diantaranya penerbitan izin masuk-keluar kapal (SPB), yang meliputi mengeluarkan SPB bagi kapal yang akan berlayar dari pelabuhan.

Wilker juga melakukan pemeriksaan kelayakan

kapal dan alat keselamatan, pelaporan dan pencatatan aktivitas pelabuhan kepada pihak terkait. Selanjutnya, tugas pembinaan terhadap operator pelabuhan dan pengguna jasa.

“Fungsi Wilker sangat penting, karena bertugas langsung di lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan kepelabuhanan berjalan sesuai dengan aturan dan standar keselamatan,” ungkap aktivis yang populer didapa Binggo.

Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan AMIN, Eko Ramadhan menegaskan, bahwa Wilker berperan sebagai pelaksana faktual untuk permohonan kedatangan kapal, pemakaian fasilitas terminal umum, proses bongkar muat, pencatatan muatan, pengisian data awal SPB (input draft).

“Semua itu sepenuhnya dilakukan oleh Wilker, bukan oleh KUPP. Peran KUPP hanyalah administratif, yaitu menerima permintaan SPB via Inaportnet, melakukan verifikasi berdasarkan data yang sudah dimasukkan oleh Wilker, dan menyetujui atau menolak berdasarkan kelengkapan dokumen yang masuk,” jelasnya.

Olehnya itu, Eko Ramadhan mendesak penydidik Kejati Sultra segera menaikan status Kepala Wilker Kolaka Utara, Irbar sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di wilayah tersebut.

“Sebaga Kepala Wilker, dia (Irbar) tentu orang yang paling paham dan mengetahui proses bongkar muat dan kepelabuhanan di daerah tersebut. Sehingga, seharusnya dia juga ditetapkan tersangka, atas dugaan turut serta,” kata Eko Ramadhan.

Continue Reading

Berita

Polisi Tahan Mobil Pikap Djavino Group Muat Belasan Jerigen BBM

Published

on

KENDARI – Kepolisian Resor Kota (Polresta) Kendari mengamankan sebuah mobil pikap berwarna hitam.

Mobil pikap dengan tulisan stiker Djavino Group itu tampak terlihat memuat belasan jerigen yang ditutupi terpal berwarna biru.

Dikonfirmasi, salah satu Penanggung Jawab Djavino Group Ranla membenarkan hal tersebut.

Ia mengatakan bahwa penahanan itu disebabkan oleh salah satu karyawannya yang membeli solar subsidi ke penadah.

“Ada dia dapat fee, beli solar sama M, iya (penadah), bukan dari Pertamina (SPBU) dari pengantri juga dia beli mungkin,” katanya.

Ranla juga membenarkan bahwa saat ini mobil pikap bergambarkan Djavino Group sementara diamankan di Polresta Kendari.

“Iya,” jawab Ranla singkat.

Continue Reading

Trending