Connect with us

HUKRIM

Menambang di Luar IUP, PT AMIN Diduga Kebal Hukum

Penulis : Redaksi

Published

on

KendariMerdeka.com, Kolut – Meskipun telah beberapa kali dilaporkan di Mapolda Sultra melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrisus) atas dugaan penambangan diluar titik koordinat PT Alam Mitra Indah Nugraha  (AMIN) seperti tidak tersentuh hukum dan kebal hukum.

Bahkan ditengah merebaknya pandemik Virus Corona atau Covid 19 perusahaan yang memiliki wilaya ijin usaha pertambangan  (IUP) dengan nomor 540/331/2014 di Desa Patikala Kecamatan Tolala, kembali ketahuan melakukan kegiatan penambangan dan pemuatan ore di Kecamatan Batu Putih.

Ketua Pergerakan Pemuda Mahasiswa Kolaka Raya Nur Alim mengungkapkan, pada Tahun 2019 lalu ada dua IUP yang telah dilaporkan yakni PT AMIN dan PT Kurna Mining Resouces atas dugaan sejumlah penambangan ilegal.

Baca Juga:  Menambang Ilegal , Direktur PT Naga Bara Persada Ditangkap Polres Konut

“Negara ini seperti milik para pengusaha yang memiliki dana besar. Pasalnya meskipun kedua perusahan ini telah diketahui melakukan kejahatan disektor pertambangan, namun tidak pernah diberikan sangsi,” kata Alim

Menurutnya, kembalinya PT AMIN berulah melakukan kegiatan pemuatan ore diluar titik koordinat tepatnya di Jetty Ex PT Masalle di Kecamatan Batu Putih. Kegatan ilegal ini diketahui Dinas ESDM atau jajaran Polda Sultra namun tidak ada tindakan apapun.

“Hukum dimana, aneh dengan bebas PT AMIN kembali melakukan kegiatan ilegal mining meskipun sudah sering dilaporkan. Tqpi tak kunjung ditindaki. Sekarang itu ada 5 lagi Tongkang Didatangkan PT Amin Untuk Melakukan pengapalan secara ilegal ” ujar  mahasiswa USN.

Baca Juga:  Oknum Polisi di Bombana Tega Memaki Warga yang Melawan Tambang

Nur Alim menambahkan, pihaknya akan kembali membuat laporan terhadap PT AMIN dan PT Raidili Pratama yang melakukan pemuatan ore di jety yang sama.

“Ada kejahatan besar yang kompak dilakukan para penegak hukum, Dinas ESDM, Syahabandar dan instansi lainya. Tidak ada lagi kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dari sektor pertambangan,” jelas Alim.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Berita

Sabu 100,80 Gram Diamankan Dari Buruh Bangunan Di Kendari

Penulis : Hamid

Published

on

By

Tersangka Adhy Sulhan alias Sule tersangka pemilik Sabu

KnedariMerdeka.com, Kendari – Seorang buruh bangunan bernama, Adhy Sulhan alias Sule (32) terpaksa digelandang ke Mako Ditresnarkoba Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) setelah kedapatan menguasai narkotika jenis sabu seberat 100,80 gram, Jumat (25/9/2020).

Sule diamankan saat tengah menunggu lokasi tujuan pemesan untuk menempelkan barang haram tersebut di Jalan Antero Hamra, Lorong SLB Mandara, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Dir Resnarkoba Polda Sultra Kombes Pol M.Eka Fhaturahman mengatakan, dari hasil penggeledahan Tim Lidik Subdit I Unit 2 menemukan dua schet sabu dari pembungkus snack yang dipegang tersangka.

“Setelah dilakukan penggeledahan badan Tim Lidik kembali menemukan satu buah Handpone yang diduga digunakn pelaku untuk berkomunikasi untuk mencari tempat tempelan,” ujarnya.

Baca Juga:  Mengaku Join Operasional PT. BSJ, 22 Alat Berat PT NPM di Police Line

Ia menjelaskan, tersangka merupakan seorang kurir, Sule sebelumnya memperoleh barang haram tersebut dari seorang temannya yang berinisial AB dengan cara tempel dan tersangka akan menunggu alamat pemesan yang akan diberikan oleh temannya tersebut.

Atas perbutannya, tersangka dijerat
Pasal 114 Ayat (2) Subsider Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

HUKRIM

Mantan Kasek SMP 5 Raha dipolisikan Bupati Muna Atas Tuduhan pencemaran nama Baik

Penulis: Pong

Published

on

By

Ketgam: Bupati Muna, LM. Rusman Emba

KendariMerdeka.com, Muna – Dituduh telah menipu mantan gurunya, Bupati Muna, LM Rusman Emba tidak terima, sehingga melalui kuasa hukumnya akan melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Orang nomor satu di bumi sowite itu, merasa nama baiknya telah dicemarkan oleh mantan Kepala Sekolah (Kasek) SMP 5 Raha, La Morisuno dengan tuduhan tidak melunasi utang, sebagaimana yang telah diberitakan di salah satu media online.

Rusman mengaku sama sekali tidak pernah menerima uang dari mantan gurunya itu. Kalau memang ditransfer, sama siapa karena disini harus ada bukti yang dipertanggunjawabkan.

“Tidak benar itu, saya sudah memberi kuasa kepada pengacara untuk segera melapor ke pihak berwajib. Silahkan perlihatkan buktinya nanti saat di pihak berwajib. Jangan hanya menebar fitnah,” kata pria yang akrab disapa bang Uman itu.

Baca Juga:  Menambang Ilegal , Direktur PT Naga Bara Persada Ditangkap Polres Konut

Ketua Bapilu PDIP Sultra itu menerangkan, La Morisuno yang kala itu menjadi kasek di daerah terpencil, lalu dipindahkan sebagai kasek SMP 5 di pusat kota. Itu dilakukan untuk membalas budi dan jasa pada La Morisuno yang tidak lain sebagai gurunya di SMP 2 Raha kala itu. Selama menjadi kasek, Rusman memberikan kewenangan pada La Morisuno mengelola DAK untuk rehabilitasi gedung sekolahnya.

“Kalau memang ada utang itu, kenapa selama tiga tahun menjadi kasek, dia tidak pernah menagih. Kalau benar ada, Saya pasti lunasi,” ungkapnya.

Ia menganggap, La Morisuno sengaja menudingnya telah melakukan penipuan untuk menjatuhkanya. Tuduhan itu juga dinilai terlalu di politisir. Ia hanya kasihan pada La Morisuno yang seharusnya diusia tua harus banyak beribadah, justru sebaliknya terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Namun, ia tetap pada posisi akan melakukan upaya hukum. 

Baca Juga:  Polda Sultra Kembali Ringkus Pengedar Sabu Jaringan Lapas

“Tetap kita laporkan di polisi. Semoga dia bisa pertanggungjawabkan tuduhanya itu,” tegasnya.

Mantan ketua DPRD Sultra itu memang  mengenal La Morisuno. Kala itu Morisuno juga memintanya agar istrinya dijadikan sebagai penggantinya di SMP 5 karena saat itu dia telah memasuki usia pensiun. Namun, ia menganggap itu tidak etis.

“Saya anggap tidak mungkin mengangkat istrinya sebagai kepsek untuk menggantikan dia, apalagi istrinya belum memenuhi ,” tandasnya.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

HUKRIM

BPKP Sultra Temukan Dugaan Korupsi 2 M Pada Proyek Peningkatan Jalan Tahun 2017 di Muna

Penulis: Kur

Published

on

By

Ketua Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat, Awal Rafiul.

KendariMerdeka.com, Kendari – Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara menemukan dugaan korupsi pada paket proyek peningkatan jalan By Pass di Kabupaten Muna yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak 056/160/KTRK/KPA-BM/DAK/VI/2017 tanggal 22 juni 2017 dengan anggaran 11 miliar. Dalam proyek tersebut terdapat temuan pemahalan harga satuan bahan yang tertuang dalam temuan BPKP yakni 2 miliar.

Atas temuan tersebut, Ketua Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat, Awal Rafiul angkat bicara, pihaknya akan membawa temuan BPKP tersebut di Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

“Dalam temuan ini kami yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat akan membawa kasus ini ke Polda Sultra. Nanti pihak yang berwajib yang menindak lajuti sudah sejauh mana penindakannya. Karena dalam peningkatan jalan Kantor Daerah – By Pass melanggar Perda Kabupaten Muna No 5 Tahun 2017,” tegasnya, Sabtu 5 September 2020.

Baca Juga:  Pensiunan Yang Dilapor Kasus Penganiyaan Anak, Kini Melapor Balik Soal ITE

Awal menambahkan, infrastruktur adalah bagian terpenting dalam menunjang perkembangan Daerah. Salah satu hal terpenting adalah persoalan jalan. Kabupaten muna merupakan salah satu Daerah tertua di Sultra. Namun dalam segi infrastruktur sangat tidak menunjang.

“Yang mengerjakan paket proyek tersebut adalah PT. MPS yang tertuang dalam surat perjanjian kontrak 056/160/KTRK/KPA-BM/DAK/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dengan nilai kontrak yang tidak sedikit. Yaitu puluhan miliar dengan jangka waktu selama 170 hari dengan kalender terhitung 22 Juni 2017 sampai dengan 9 Desember 2017,” bebernya.

“Kami sudah mengantongi bukti bukti yang diperlukan oleh aparat penegak hukum. Bukti ini akan kami berikan saat melaporkan temuan BPKP ini selasa depan,” tutupnya.

Baca Juga:  Polda Sultra Kembali Ringkus Pengedar Sabu Jaringan Lapas

Data yang dihimpun media ini, berdasarkan pemeriksaan data dan dokumen kontrak serta standar biaya peraturan Bupati Muna No 5 Tahun 2017, diketahui harga bahan pada masing masing item pekerjaan yaitu timbunan pilihan, agregat kelas A, agregat kelas B, lasbutang, pasangan bagu dan pasangan batu kosong setelah CCO melebihi standar biaya Kabupaten sehingga terdapat pemahalan harga 2 miliar.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make