Connect with us

Opini

Melawan Coronavirus Dengan Ramuan Jamu Tradisional

Penulis: Mahasiswa Pascasarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Ermawati Rahim.

Published

on

KendariMerdeka.com – Virus corona Covid-19 atau yang sering kita dengar dengan sebutan “coronavirus”, ialah salah satu jenis virus baru yang menginfeksi manusia dan dapat menyerang bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan lansia. Infeksi virus ini telah menggeparakan dunia sejak awal bulan Desember 2019 hingga menjadi pandemi global. Pertama kali Virus ini menular dengan sangat cepatnya menyebar di Negara China dengan kasus terkonfirmasi sebesar 81.416 kasus, 72.440 kasus sembuh, 3.261 kasus kematian. Dan Indonesia mengumumkan kasus pertamanya pada bulan Maret 2020, hingga saat ini kasus terkonfirmasi di Indonesia sebesar 514 kasus, 29 kasus sembuh, 48 kasus kematian. [Sumber Data; Kemenkes RI, 22 Maret 2020]

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Gejala awal terinfekasi coronavirus ditandai dengan demam tinggi, batuk kering, nyeri otot, lemas dan beberapa hari setelahnya merasakan kesulitan bernapas terutama bagi mereka yang berusia lanjut.

Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mencegah coronavirus dilingkungan tempat tinggal, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan menggunakan air bersih dan sabun, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi serta rajin berolahraga.
Saat ini, banyak dari masyarakat percaya dengan menggunkan tanaman herbal dapat menangkal berbagai macam bakteri dan virus. Dekan Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Daryono Hadi Tjahjono menjelaskan bahwa kunyit (Curcuma longa L) mengandung senyawa metabolit. Senyawa ini merupakan bahan alam berupa kurkumin yang dilaporkan memiliki potensi terapeutik yang beragam seperti antibiotik, antivirus, antioksidan, antikanker, dan untuk penanganan penyakit Alzheimer. Namun salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah pengaruh kurkumin terhadap penyembuhan Covid-19. Hal ini diketahui sejak terjadi epidemi penyakit SARS pada 2003 silam. [CNNINDONESIA, 2020]

Coronavirus memiliki gelaja yang mirip dengan Flu Burung (H5N1) yaitu salah satu subtipe virus influenza A yang menyebabkan penyakit flu burung, dengan gelaja terjangkit flu biasa yang memiliki gejala seperti deman, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, permasalahan pada pernapasan dan penumonia.

Di Indonesia pertama kali melaporkan terjadinya kasus infeksi H5N1 terhadap manusia adalah pada bulan Juli 2005. Kasus ini menyebabkan kematian seorang anak dari tiga anggota keluarga dengan gejala pneumonia yang tidak jelas. Pada tanggal 31 Oktober 2006, telah terdeteksi sedikitnya 72 orang di Indonesia yang terinfeksi virus flu burung dan termasuk kedalam angka kematian tertinggi pada bulan itu, yaitu sekitar 76,4%. Kasus ini tersebar di sembilan provinsi sejak bulan Juni 2005 hingga Oktober 2006. [Dikutip dari Jurnal Veteriner, Aktivitas Antiviral Minyak Atsiri Jahe Merah terhadap Virus Flu Burung, 2012]

Sekitar 650 kasus dari tahun 2003 hingga Januari 2014 di Indonesia merupakan kasus virus flu burung dan mencapai angka kematian hingga 386 orang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia. Sampai saat ini di Indonesia masih sangat rawan terhadap penyebaran virus flu burung. Karena, pada tahun 2016 dilaporkan bahwa adanya positif virus H5N1 terhadap beberapa unggas di 17 kabupaten/kota dari tujuh provinsi. [Dikutip  dari Jurnal Penelitian, Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Bandung ; Aktivitas Antivirus Ekstrak Lima Tanaman Rimpang Terhadap Penghambatan Virus Influenza H5n1  Dengan Metode In Vitro, 2016]

Hasil dari Jurnal Penelitian “Aktivitas Antivirus Ekstrak Lima Tanaman Rimpang Terhadap Penghambatan Virus Influenza H5n1  dengan Metode In Vitro” mengungkapkan bahwa manfaat kandungan dari temu giring (Curcuma heyneana), lengkuas (Alpinia galanga), kunyit (Curcuma longa), jahe merah (Zingiber officinale), dan temu ireng (Curcuma aeruginosa), umumnya dapat menghambat pertumbuhan dari virus H5N1 yang gejalanya menyerupai coronavirus.

Diungkapan juga oleh Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF), Prof. dr. Chairul Anwar Nidom, meyakini bahwa ramuan tanaman herbal merupakan penangkal ampuh dari coronavirus. Ini didasari keyakinan lantaran memiliki pengalaman ketika Indonesia diserang wabah virus Flu Burung, yang secara klinis dianggap lebih berat lantaran menyebabkan badai sitokin menyebabkan kerusakan paru. [Merdeka.com]

Sehingga kandungan dari jamu tradisional baik dikonsumsi untuk anak-anak, remaja, orang dewasa bahkan lansia, yang umumnya berkhasiat baik bagi tubuh dengan takaran yang seimbang. Oleh karena itu, pemanfaatan kunyit, temulawak atau jahe merah sebagai jamu dipercaya meningkatkan imunitas dalam tubuh untuk menangkal bakteri dan virus.
Mari kita bersama-sama menyuarakan ke berbagai lapisan masyarakat bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, dengan mematuhi arahan dari pemerintah setempat untuk tetap dirumah selama wabah pandemic viruscorona melanda Indonesia dan dunia, bahwasanya kita telah mambantu menekan angka penyebaran virus lebih banyak lagi. Tetap sehat untuk sekarang dan nanti.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Opini

Tidak Ada Korupsi yang Dilakukan, Yusmin Dikriminalisasi Atas Kasus Administrasi RKAB

“Kalau Kejati Sultra Akan Lanjutkan Kasus Ini, Kami akan Pra Peradilan Lagi Karena Kasus Ini di paksakan”

Published

on

By

Hidayatullah SH

Penulis: Hidayatullah, SH, Anggota tim kuasa hukum Yusmin

Bertitik tolak dari disparitas putusan Hakim Pra Peradilan Yusmin dan LSO tetap menjadi bagian yang Integral untuk penghentian penyidikan perkara dugaan penyalahgunaan penggunaaan kawasan hutan dan persetujuan RKAB PT. Toshida Indonesia oleh Kejati Sultra.

Dari hasil monitor sidang putusan Pra Peradilan Yusmin dan LSO, dimana Yusmin ditolak permohonannya tetapi LSO diterima dengan beberapa pertimbangan Putusan Hakim Tunggal PN Kendari (Klik Trimargo) Terhadap Permohonan Pra Peradilan No. Reg. Pidana : 6/Pid.PRA/2021/PN.Kdi Mengabulkan Permohonan LSO (Direktur PT Toshida Indonesia), pada sidang putusan, Selasa 27 Juli 2021, antara lain;

1. Termohon Kejati Sultra untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus yang menimpa Pemohon LSO karena tidak prosedural dan melanggar KUHAP.
2. Penetapan status DPO, Penetapan Pencekalan, dan Penetapan Tersangka tidak sesuai prosedural dalam KUHAP

Disparitas putusan diatas dengan penerapan putusan yang tidak sama walau oleh hakim yang berbeda tetapi terhadap penerapan hukum acara yang tindak pidananya sama (same offence), subyek hukum sama, delict inti sama pasal 2 ayat (1), pasal 3 UU Tipikor di juncto kan dengan turut serta Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP. Disparitas putusan ini menjadikan dasar pertimbangan hakim terhadap Pra Peradilan Yusmin menjadi tidak jelas, tetapi disisi lain menjadi jelas posisi semua tersangka ketika putusan Pra Peradilan LSO yang diterima oleh Hakim adlaah bagian mutatis mutandis berpengaruh terhadap penyidikan dan penetapan 4 (empat) tersangka karena proses penyidikan dan Sprindiknya adalah satu.

Pertimbangan dua hakim tunggal yang berbeda tersebut benar-benar membuka cakrawala dan wawasan hukum kita semua bahwa begitu sangat dipaksakan dam adanya kriminalisasi kasus tersebut. Sementara Pra Peradilan LSO (Direktur PT Toshida Indoensia) yang dianggap Jaksa merugikan keuangan negara tetapi terima Permohonanya oleh hakim karena tidak adanya kerugian negara yang nyata dan pasti (actual loss) melalui audit BPK. Tidak boleh potensial loss. Tetapi hakim tunggal Pra Peradilan Yusmin pertimbangannya bahwa audit kerugian negara adalah materi pokok perkara.

Karena LSO diterima Permohonan Pra Peradilannyanya dalam perkara pidana yang sama, delik yang sama dengan keputusan penetapan hakim untuk Termohon Jaksa dihentikan penyidikan. Berarti otomatis penyidikan kasus ini ditutup atau dihentikan dan kembali seperti semula tanpa ada pelabelan saksi maupun tersangka secara keseluruhan karena penyidikan dan penetapan 4 (empat) Tersangka dalam 1 (satu) Sprindik menjadi cacat yuridis atau batal demi hukum.

Disparitas putusan hakim dalam kasus pidana yang sama karena dianggap turut serta dalam juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHAP ini menjadi gugur. Dan potensi kerugian negara sudah tidak ada karena pelaku utama yg ditetapkan sebagai tersangka LSO dengan beban pidana yang dianggap memperkaya diri dan diperkaya oleh Kabid ESDM YSM dan Kadis ESDM BHR merugikan negara sudah tidak ada juga. Sekarang batal Demi hukum penyidikan Kejati Sultra maka mutatis mutandis Sprindik kasus tersebut juga batal demi hukum karena penetapan tersangka cacat yuridis atau batal demi hukum. Maka penetapan 4 tersangka juga batal demi hukum karena cacat prosedural. Karena sejatinya hukum formil (KUHAP) merupakan instrumen untuk menegakkan hukum materil (KUHP) atau materiil dalam lingkup UU Pidana Tipikor. Lalu kalau hukum formilnya sudah cacat maka tidak dapat lagi dilanjutkan pokok perkara.

Selaku kuasa hukum Yusmin kami akan melakukan langkah-langkah kongkrit hukum sebagai berikut ;

1). Sudah dipastikan pihak Kejati Sultra akan menghentikan penyidikan kasus a quo serta membatalkan penetapan tersangka LSO yang mutatis mutandis Sprindik juga menjadi batal demi hukum berdasarkan putusan Pra Peradilan LSO yang diterima Permohonannya. Atas hal ini maka kasus ditutup atau dihentikan dengan istilah SP3, maka semua tersangka juga dibebaskan demi hukum.

2). Apabila dikemudian hari ternyata Jaksa akan mencabut kembali SP3 dan memulai penyidikan baru dan menerbitkan Sprindik lagi untuk menetapkan 4 (empat) Tersangka lagi maka pihak kami Yusmin dan saya kira juga pihak LSO juga akan kembali melakukan Pra Peradilan.

3). Sebaiknya pihak Kejati Sultra agar tidak kehilangan kredibilitas dimata publik dan tidak sewenang-wenang membuat hak kebebasan dan kemerdekaan terhadap klien kami yang terlabeli terus sebagai tersangka, maka Kejati Sultra segera melimpahkan pokok perkara ke PN Kendari untuk disidangkan. Pun demikian ada proses pengembangan kasus soal gratifikasi maka Jaksa segera lakukan pembuktian jangan terus menggulirkan opini menjadi liar yang menurunkan wibawa penegakkan hukum.

4). Sebaiknya jaksa penyidik pada jajaran Kejati Sultra agar tidak beropini tentang suatu kasus apabila belum memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah, apalagi tindak pidana korupsi belum ada audit BPK tentang kerugian negara yang Nyata dan Pasti (actual loss) bukan potensial loss.

Jangan menghukum orang dengan opini dan analisa. Hukumlah orang dengan bukti karena penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) adalah tangan -tangan keadilan bukan tangan para penjagal”.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Fajar Hasan : Kadin Akan Dorong Investasi Yang Memihak Daerah

Penulis : Hamid

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Jakarta – Tongkat kepemimpinan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak lama lagi akan berganti. Berbagai tokoh pengusaha mulai bermunculan, untuk menjadi calon Ketua Kadin Sultra. Mereka maju dengan berbagai visi dan misi yang berusaha memajukan daerah, negara dan usaha-usaha masyarakat tentunya.

Salah satunya Muh. Fajar Hasan yang secara terbuka menyatakan diri untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Kadin Sultra, ia mengatakan, Kadin dibentuk melalui UU Nomor 1 Tahun 1987, sejarah dan ikhtiar pembentukannya adalah untuk menjembatani kepentingan pengusaha Indonesia dan pengusaha asing dengan pemerintah Indonesia. Secara organisasi Kadin ini merupakan wadah pengusaha dan inkubator bisnis.

Di Sultra, Kadin harus menjadi pemain utama, menjadi jembatan antara pemerintah dengan pengusaha dan masyarakat lokal dengan investasi. Dekade ini arus modal ke Sultra baik PMA maupun PMN deras sekali. Menurut BKPM, Sultra menjadi salah satu daerah tujuan investasi prioritas di kawasan Timur Indonesia. Posisi Kadin harus memastikan investasi tersebut berwatak lokalisme atau memihaki kepentingan daerah.

Itu sebabnya, pengusaha kita tidak boleh menjaga jarak, harus aktif dan menjadi bagian atau inner circle investasi, tentu saja dengan kepentingan ideologis mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Tenggara.

Pengusaha lokal kita, haruslah berdaya, tidak boleh tertatih. Strateginya, peran Kadin harus lebih maksimal lagi dalam menjembatani kepentingan pengusaha terhadap investasi, pemerintah dan perbankan. Saya amati, peran strategis ini belum maksimal diperankan oleh Kadin sebagai akselelator lintas sektor.

Oleh karenanya, menurut Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Unhalu ini, untuk merespons dinamika dunia usaha yang begitu cepat, maka Kadin Sultra harus lebih progresif lagi. Misalnya digitalisasi data pengusaha lokal, membangun mutual strategis antara pengusaha dan dunia perbankan, serta menempatkan sektor UMKM menjadi link sektor atau terkoneksi dengn investasi.

Lebih lanjut CEO beberapa IUP ini mengatakan, kedepannya secara reguler Kadin Sultra akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, serta menjadikan Kadin Kab/Kota sebagai lumbung informasi dunia usaha dan mitra strategis pemerintah daerah. Kadin ini anak kandung pemerintah, tidak boleh menjaga jarak dengan kekuasaan. Misalnya pada tingkat tertentu, idealnya setiap kunjungan kepala daerah ke luar negeri, wajib mengikutsertakan perwakilan Kadin selaku organisasi penting dunia usaha, karena Kadin secara kelembagaan berjejaring dengan Kadin di seluruh dunia. Bersama-sama pemerintah daerah mempromosikan potensi investasi di daerah.

Misalnya Presiden Jokowi ketika menghadiri Forum Ekonomi Multilateral pasti menyertakan perwakilan Kadin Pusat.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Opini

BUMN Antara Relawan, Logika, Data dan Ambisi Pilpres 2024

Ditulis: Sekjen PENA 98, Adian Napitupulu

Published

on

By

KendariMerdeka.com – Dalam satu minggu ini polemik relawan Jokowi di BUMN kembali mencuat di berbagai media massa. Aroma Penolakan terhadap masuknya relawan Jokowi di BUMN di sampaikan oleh Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu dan Jansen Sitindaon yang keempatnya kebetulan bukan pendukung Jokowi di Pilpres lalu. Saya tergelitik untuk ikutan urun pendapat, berbagi data dan menyumbang kritik dalam rangkaian polemik tersebut.

Bolehkah Pendukung Jokowi, apakah itu Partai ataupun Relawan meminta posisi di BUMN? Kalau yang tidak mendukung Jokowi saja boleh meminta posisi di BUMN, maka menurut saya, Pendukung Jokowi bukan hanya boleh tapi harus !! Kenapa demikian? Sederhana saja, dari Kabinet hingga BUMN memang harus di isi oleh mereka yang bersetuju pada Program dan Ide ide Presiden tentunya tetap dengan mempertimbangkan kriteria tertentu seperti profesionalitas. Lucu saja jika mereka yang tidak bersetuju pada program dan ide Presiden justru diberi kepercayaan memimpin BUMN dengan asset ratusan milyar hingga bertrilyun Rupiah tapi yang mendukung justeru seolah olah tabu untuk masuk BUMN.

Apakah jika pendukung Jokowi mengisi berbagai posisi itu maka itu merupakan tindakan balas budi? Menurut saya itu bukan tindakan balas budi tetapi tindakan yang harus di lakukan untuk memastikan program, ide dan target Presiden terjaga dan berjalan baik sesuai dengan apa yang di harapkan. Ya kira kira “mirip mirip seperti Prabowo yang mengangkat beberapa orang pendukungnya bahkan yang dulu bagian dari Tim Mawar untuk membantunya dalam kementrian Pertahanan.” Pelibatan pendukung Prabowo di kementrian itu tentu dengan harapan program, ide dan target Prabowo sebagai menteri dapat berjalan dan tercapai.

Kalau Fadli Zon, Rocky Gerung, Said Didu mengkritik penempatan Relawan Jokowi di BUMN maka agar kritik itu objektif dan fair saya rasa perlu juga mereka mengkritik Prabowo yang juga membawa “gerbong” ke kementrian pertahanan. Tapi kalau mereka tidak berani mengkritik Prabowo ya baiknya tidak usah berisik juga terhadap keinginan relawan Jokowi untuk mengisi posisi di BUMN.

Apa dampaknya jika mereka yang tidak bersetuju dengan program dan ide Presiden di tempatkan mengelola BUMN? Dampaknya ya jelas bahwa BUMN itu cenderung tidak akan produktif maksimal sesuai keinginan Presiden karena sudah terjadi pertentangan bahkan penolakan terhadap program, ide dan target Jokowi.

Mungkinkah mereka yang tidak mendukung Jokowi di tempatkan untuk mengelola BUMN? Mungkin saja dengan catatan mereka harus bersetuju terhadap program, ide dan target Presiden. Untuk sampai tahap penempatan itu maka ia harus di uji lewat proses karena sikap dan pilihan politik pendukung, biasanya tidak cepat berubah kecuali mungkin ia masuk kategori bunglon profesional.

Untuk membahas lebih jauh mari kita lihat berapa kira kira posisi di BUMN yang bisa di isi berdasarkan kewenangan Eksekutif. Kalau ada 1.200 perusahaan BUMN (Induk, Anak dan Cucu) dan masing masing memiliki 3 Direksi dan 3 Komisaris maka paling tidak ada 7.200 posisi untuk mengisi Direksi dan Komisaris BUMN. Jika tiap perusahaan itu bisa mengangkat 5 orang staff khusus Direksi maka total staff khusus bisa mencapai 6.000 orang. Selain Direksi, komisaris dan staff khusus ada juga Advisor di tiap BUMN sekitar 6 orang atau total sekitar 7.200 orang. Jadi total posisi di BUMN yang bisa di tentukan oleh Eksekutif adalah 20.400 orang.

Apa yang bisa dilakukan dengan 20.400 orang di BUMN? Jika 20.400 orang itu loyal pada Presiden maka jumlah itu adalah kekuatan yang luar biasa besarnya yang harusnya mampu untuk merealisasikan ide ide besar Presiden. Namun yang terjadi bisa buruk bagi BUMN jika jumlah itu di isi oleh mereka yang menolak program, ide dan target Jokowi. Di sisi lain jumlah sebesar itu juga bisa saja “dimanfaatkan” untuk menjadi “tim sukses” yang di biayai negara jika menteri BUMN nya terobsesi dan berambisi Capres di 2024 tapi tidak punya partai Politik yang bisa menjadi mesin politiknya.

Data pemilih Jokowi di tiap level di BUMN pada pilpres 2019 lalu ternyata hanya di kisaran 22% saja sementara 78% sisanya tidak memilih Jokowi. Jadi jika ada 7.200 Direksi dan Komisaris di BUMN maka dari jumlah itu kira kira 1.500 orang yang memilih Jokowi dan sisanya sekitar 5.700 orang tidak mendukung Jokowi atau tidak memilih Jokowi atau tidak bersetuju terhadap program dan ide Jokowi. Jika persentase ini masih sama dan berlaku sama maka jangan jangan ada 5.700 orang saat ini di posisi Direksi dan Komisaris BUMN yang menjabat dan di bayar negara tapi tidak mendukung program kepala negara.

Peran atau Kontribusi BUMN dalam ekonomi di sektor usaha Indonesia sekitar 30%. Harapan saya berangkat dari logika sederhana, jika yang mengelola BUMN itu adalah mereka yang mendukung Jokowi maka seharusnya peran dan kontribusi BUMN akan semakin besar namun jika yang mengelola itu adalah mereka yang tidak bersetuju dengan Program dan Ide Jokowi maka boleh jadi peran dan kontribusi itu akan semakin rendah di kemudian hari.

Saat ini berapa banyak pendukung Jokowi yang berada di Direksi dan Komisaris BUMN ? Kalau dari relawan terorganisir tapi bukan partai, dalam catatan saya, dari 7.200 posisi hanya ada sekitar 35 orang relawan, itupun sebagian besar melanjutkan dari periode sebelumnya sementara yang benar benar baru tidak lebih dari belasan orang. Selain pendukung Jokowi dari relawan yang diangkat, diperkirakan ada sekitar 50 an orang relawan Jokowi yang sudah di berhentikan Erick Thohir dan beberapa diganti dengan mantan caleg dari partai yang tidak mendukung Jokowi seperti di PTPN 14 ada relawan pendukung Jokowi yang di ganti oleh Mantan Caleg Propinsi dari Partai yang hingga hari ini tidak bergabung dalam koalisi Partai Pendukung Jokowi. Di sisi lain rangkap jabatan yang tidak sesuai dengan prinsip profesionalitas dan azas pemerintahan yang baik justru bertambah dari 221 orang menjadi hampir 600 orang.

Siapa yang berhak untuk memutuskan posisi Direksi dan Komisaris? Kalau menurut Perpres 177 tahun 2014 yang berwenang adalah Tim Penilai Akhir (TPA) diantaranya Presiden dan Mensesneg. Posisi Menteri BUMN dalam TPA hanya sebagai anggota tidak tetap yang mengusulkan nama nama bukan yang menentukan keputusan. Lucunya ada informasi kalau konon ada sekitar 100 nama relawan yang sudah melewati proses TPA melalui Presiden dan Mensesneg namun sudah berbulan bulan tidak di tindak lanjuti oleh Kementrian BUMN. Ada banyak kemungkinan kenapa kementrian BUMN tidak menindaklanjuti nama nama tersebut, salah satunya bisa jadi mungkin nama nama tersebut di anggap lebih setia pada Presiden dibandingkan setia pada imajinasi dari ambisi Menteri nya untuk 2024.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending