KENDARI – Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D) Konawe Utara (Konut) mengungkapkan dugaan penggunaan jalan hauling PT Indonusa Arta Mulya (IAM) yang masuk dalam kawasan hutan dan belum memiliki izin penggunaan jalan.

Ketua P3D Konut, Jefri mengatakan dugaan penggunaan jalan hauling itu masuk dalam kawasan hutan lindung di Blok Marombo.

“Dugaan kejanggalan aktivitas haulling PT Indonusa agak tidak logis jika ada izin lintas koridor dalam kawasan hutan apa lagi tanpa ppkh, ini agak aneh apakah bisa ada izin lintas koridor dalam kawasan hutan lindung bahkan  masuk dalam iup PT Antam,” jelasnya melalui keterangan resminya yang diterima media ini.

Jeje aktivis asal Konut juga membeberkan bahwa sebelum digunakan oleh perusahaan, seharusnya PT Indonusa terlebih dahulu memiliki perizinan.

“Setau saya izin tersebut harus resmi dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan itupun harus melalui penurunan status dari kawasan hutan lindung ke kawasan hutan produksi terbatas Lalu di berikanlah Izin pinjam pakai kawasan hutan,” beber Jeje yang juga aktivis HmI.

Sehingga  dengan ini pihaknya menduga adanya kongkalikong dan terstrukturnya terkait  aktivitas haulling dalam kawasan hutan lindung PT Indonusa di Blok Marombo.

“Kami juga mendapatkan informasi pihak pihak PT Indonusa inisial AlF Dan HKG sebagai orang yang paling berpengaruh dalam PT Indonusa dan disisi lain kami juga mendapatkan informasi Owner Toko ANJ sebagai pemodal dalam PT Indonusa,” ungkapnya.

Lanjutnya pihaknya meminta APH untuk mempressure persoalan ini.

“Maka dengan itu kami secara lembaga  menekankan Aparat penegak hukum agar cepat tanggap memanggil Direktur PT Indonusa agar tidak ada perusahan yang melanggar ketentuan undang undang pertambangan di konawe utara,” tuturnya.

Sementara itu Humas PT Antam UBPN Konut, Koko yang dikonfirmasi via pesan WhatsApp menuturkan bahwa pihaknya tidak memiliki kerjasama dengan PT Indonusa.

“Sebaiknya tanyakan ke PTSP Provinsi yang mengeluarkan ijin dan PT. Indonusa yang punya datanya. Akan lebih valid informasinya,” katanya.

Lanjutnya bahwa PT Antam sejauh ini belum memiliki PPKH, maka dari itu pihaknya belum bisa beroperasi di kawasan hutan.

“Kalau antam karena tidak punya IPPKH, tidak ada kerja sama dengan indonusa. Dan Antam juga sudah menanyakan ke PTSP terkait ijin yang mereka keluarkan untuk indonusa, dan mereka menjawab bahwa hal tersebut sudah sesuai aturan. Untuk lebih lengkapnya silahkan ditanyakan ke PTSP,” ungkapnya.

Selain itu media ini juga berusaha mengkonfirmasi ke pihak Kadis PTSP Sultra, Parinringi mengatakan “Untuk tehnis persetujuan izin koridor yang di keluarkan oleh Dpm ptsp boleh di tanyakan di kehutanan, karena ptsp mengeluarkan izin setelah melalui pertimbangan tehnis secara rinci dari opd tehnis dalam hal ini Dinas Kehutanan,”.

Sementara itu Kadis Kehutanan Sultra, Sahid saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp menuturkan bahwa “Kemungkinan yang kita maksud belum ada PPKHnya,”.

Terkait hal tersebut media ini juga telah berusaha mengkonfirmasi ke salah satu Penanggung Jawab PT Indonusa, Alvin, namun hingga berita ini diterbitkan belum mendapatkan tanggapan.

MUNA BARAT – Ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna Barat (Mubar) Terhitung kurang lebih lima bulan lagi, Dan telah telihat sudah ada beberapa figur bakal Calon yang akan bertarung di kontestasi tersebut. Ada Tiga orang nama yang saat ini digadang-gadang akan tampil diPilkada Muna Barat 2024-2029 kedepan, yakni La Ode Darwin, La Ode Amsar dan Fajar Hasan.

Namun Pria yang akrab disapah H. Irwansyah atau Haji Iwan rupahnya mulai menyebutkan sosok yang akan dijagokannya. Diselah-selah kesibukannya saat ditemui oleh awak media ia menuturkan bahwa dirinya mulai menonjolkan dukungan pada sosok La Ode Darwin.

“Kalau melihat dari beberapa firgur yang akan tampil diPilkada Mubar kedepan, saya lihat La Ode Darwin yang sangat menonjol. Dari Segi gagasan berpikir, Visi dan Misi yang dibawakan di setiap kegiatannya, juga Finansial saya rasa Darwin tidak perlu diragukan lagi, Tegasnya pada, ( Kamis, 16/05/2024)

Dia juga Menambahkan kalau Figur lain tetap jangan dianggap tidak bisa berkompetisi, akan tetapi dirinya melihat pria yang dikenal dengan panggilan Bang DW atau Darwin tersebut ialah sosok yang mampu bisa membawa perubahan besar diMuna Barat nantinya

“Dari sudut pandang saya, Darwin bisa membawa perubahan untuk Muna Barat karena beliau sejak awal muncul memperkenalkan dirinya diMuna Barat dia tidak tanggung-tanggung memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya yakin jika La Ode Darwin terpilih menjadi Bupati Mubar nantinya, masyarakat tentu akan lebih sejahtera diberbagai sektor kehidupan”, tambahnya.

Penulis: Azizah

KENDARI – Sejumlah kader Partai NasDem Kabupaten Konawe menyegel kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Kamis (16/5) pagi.

Menanggapi hal itu, Sekretaris DPW NasDem Sultra, Tahir Kimi mengatakan tak masalah kader menyampaikan aspirasinya.

“Tidak papa kader menyampaikan aspirasinya ke struktur satu tingkat di atasnya. Tidak masalah,” kata Tahir kepada Sultranesia.com, Kamis (16/5).

Terkait tuntutan kader yakni keluarnya Surat Keputusan (SK) baru pengurus DPD NasDem Konawe, Tahir bilang itu adalah wewenang DPP.

“Semua unsur agar bisa memahami anatomi organisasi, seperti halnya terkait SK yang baru, itu kewenangan DPP,” jelasnya.

Mantan Sekretaris KONI Sultra ini juga mengaku sudah mengunjungi kantor DPW NasDem Sultra usai aksi penyegelan.

DPW NasDem Sultra, kata Tahir, tidak menganggap penyampaian aspirasi itu sebagai hal negatif, namun tetap meminta semua pihak menghormati keputusan organisasi.

“Saya tadi mengunjungi kantor Nasdem sebelum menuju bandara. Masih ada beberapa orang di kantor Nasdem, staf dan aparat,” katanya.

“Kami di DPW tidak menganggap ini sesuatu yang negatif, dan teman teman juga kita berharap bisa memahami aspek konstitusi kita hingga adanya SK terbaru yang secara otomatis kepengurusan kemarin-kemarin juga tidak berlaku lagi,” sambungnya.

Tahir juga menegaskan bahwa kepengurusan DPD NasDem Konawe yang dipimpin Mutaqin Siddik adalah kepengurusan yang sah.

“Kepemimpinan Mutaqim Siddiq dan Nasrullah adalah kepengurusan yang sah berdasar keputusan dari DPP yang dikeluarkan 30 April 2024,” pungkasnya.

Diketahui sejumlah kader NasDem dari Konawe melakukan aksi penyegelan kantor DPW NasDem Sultra yang berada di Jln Sao-sao, Kota Kendari.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes adanya pergantian pengurus DPD NasDem Konawe yang mereka sebut dilakukan secara sepihak.