Connect with us

Berita

Mabesal Siapkan Program Pembinaan Ketahanan Pangan Bagi Masyarakat Pesisir di Sultra

Published

on

KENDARI – Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabesal) menyiapkan sejumlah program pembinaan ketahanan pangan yang akan dilakukan kepada masyarakat pesisir di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Program Pembinaan Ketahanan Pangan oleh Mabesal itu bakal direalisasikan melalui jajaran Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Kendari.

Kepala Sub Dinas Pembinaan Ketahanan Wilayah (Kasubdis Bintahwil) Dinas Potensi Martitim Mabesal Letkol Laut (P) Samsul Bahri di Kendari mengatakan, pihaknya bakal melakukan pelatihan ketahanan pangan salah satunya cara budidaya perikanan atau pun pertanian.

“Kita akan memberikan pembinaan kepada kelompok tani dan kelompok nelayan dan nanti kita akan berkoordinasi melalui Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Kendari dengan dinas-dinas terkait di sini baik provinsi maupun kota,” katanya.

Letkol Samsul bersama rombongan Mabesal lainnya didampingi jajaran Lanal Kendari melakukan survei lokasi di wilayah Sulawesi Tenggara sebelum melaksanakan program pembinaan ketahanan pangan yang diagendakan pada Juni 2023.

“Jadi kita ke sini untuk melaksanakan survei untuk kegiatan yang akan dilaksanakan sekitar minggu kedua bulan Juni setelah Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah,” ujar dia.

Meski begitu, dia mengaku bahwa Program Ketahanan Pangan yang akan dilakukan Mabesal kepada masyarakat khususnya di wilayah pesisir nantinya bakal disesuaikan dengan karakteristik dari daerah masing-masing.

“Untuk masyarakat pesisir atau masyarakat yang diikutsertakan dalam kegiatan peserta kegiatan pembinaan ketahanan pangan itu, nanti kita akan lihat kira-kira apa yang cocok dengan karakteristik daerah tersebut. Jadi Pangkalan TNI Angkatan Laut di Lanal Kendari ini harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Letkol Samsul.

Lebih lanjut Letkol Samsul mengatakan, selain akan memberikan pembinaan ketahanan pangan bagi masyarakat pesisir, Mabesal juga akan memberikan pembinaan kepada prajurit jajaran Lanal Kendari terkait budidaya vanili.

“Nanti kita juga akan melaksanakan program unggulan ini TNI Angkatan Laut yaitu budidaya vanili, itu untuk prajurit,” ucap Letkol Samsul.

Selain meninjau lokasi untuk melaksanakan kegiatan pembinaan ketahanan pangan yang bakal dilaksanakan pada Juni 2023, Letkol Samsul bersama rombongan juga meninjau Kampung Bahari Nusantara (KBN) Lanal Kendari di Desa Ranooha Raya, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan.

“Kami mendapat keterangan dari Kadesnya bahwa masyarakat lokasi KBN di sana itu terbantu dari sisi ekonomi dan pariwisata. Jadi, untuk jembatan yang dibangun itu dijadikan ikon, dijadikan tempat ngabuburit sebelum melaksanakan berbuka puasa, tempat selfie-selfie juga,” pungkas Letkol Samsul.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending