Connect with us

Berita

La Ode Gomberto Bakal Kooperatif dan Siap Bantu KPK Berantas Korupsi

Penulis: Azizah

Published

on

MUNA – Founder PT Mitra Pembangunan Sultra (MPS) La Ode Gomberto angkat bicara terkait penggeledahan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di kediamannya di jalan Kelinci, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, pada Selasa 11 Juli 2023

Gomberto mengatakan, selaku Ketua DPC Partai Gerindra Muna, penting baginya untuk memberikan beberapa penjelasan perihal penggeledahan lembaga anti rasuah di rumahnya tersebut.

Ia membeberkan, sebelum penggeledahan dilakukan di rumah pribadinya, KPK telah menginformasikan awal itu kepadanya.

“Saat dikonfirmasi, saya bersama karyawan sedang berada di lokasi kerja. Sebagai bentuk tindakan yang koperatif, saya menuju rumah dan mempersilahkan tim KPK untuk melakukan penggeledahan dan saya saksikan prosesnya,” ungkap Gomberto saat konferensi pers di Kantor DPC Partai Gerindra Muna, Rabu 12 Juli 2023.

Gomberto menyebut, penggeledahan KPK di kediamannya tersebut tidak ada hubungannya dengan posisinya sebagai Ketua DPC Gerindra Kabupaten Muna.

Pasalnya, dirinya menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra terhitung sejak Mei 2023 lalu.
Sementara penggeledahan itu sendiri sambungnya berkenaan dengan statusnya sebagai saksi dalam proses penyelidikan dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 Pemda Muna di PT SMI sebesar Rp 210 miliar.

“Perlu diluruskan isu yang beredar bahwa saya ditangkap dan telah dibawa ke Jakarta itu tidak benar. Tentu saja isu tersebut merugikan saya, namun saya tetap fokus pada aktivitas saya, melakukan kerja pengabdian untuk masyarakat,” ujarnya.

Pria berkacama itu menuturkan, selaku saksi dalam perkara itu, dirinya tetap koperatif dan berkomitmen membantu KPK dalam proses penegakan hukum.

Pada jumpa pers tersebut, Gomberto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, partai dan kerabat atas terjadinya keriuhan publik.

Dia menyadari, pemberitaan yang telah tersebar di publik sangat merugikan, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua DPC Gerindra.

“Saat ini semua baik-baik saja. Saya tetap semangat dan optimis dalam membesarkan partai serta melakukan pengabdian untuk masyarakat. Saya menegaskan sepenuhnya menghormati proses hukum dan siap bekerja sama dengan lembaga penegak hukum KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi komitmen besar Partai Gerindra untuk membebaskan negeri ini dari praktek korupsi.

Gomberto menegaskan selalu berkomitmen terhadap apa yang telah diniatkan dan terpatri untuk tetap mengabdi kepada masyarakat.

Pemberitaan-pemberitaan miring yang menyasar dirinya, ia anggap sebagai bentuk cobaan yang harus disikapi dengan sabar.

“Saya meyakini, dengan niat yang baik, kerja keras dan sabar kita akan selalu dipertemukan dengan hal-hal baik di kehidupan ini,” pungkas Gomberto.

Berita

Ketua DPD I Golkar Sultra Optimis Raih Kursi Ketua DPRD Provinsi

Published

on

Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku.

KENDARI – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Herry Asiku mengaku optimis untuk kembali mengisi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.

Pasalnya, berdasarkan data C1 yang mereka pegang, Partai Golkar optimis untuk kembali mengisi kursi DPRD Sultra dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra 6 yaitu Kabupaten Konawe, Konawe Utara (Konut) dan Konawe Kepulauan (Konkep).

“Kami juga optimis mengisi 7 Kursi di DPRD Sultra, dan meraih kursi Ketua DPRD, nanti tinggal dilihat posisi perolehan suara dengan partai lainnya,” kata Herry Asiku saat ditemui di kediamannya, Selasa 20 Februari 2024.

Wakil Ketua DPRD Sultra periode 2019-2024 ini, menyebut bahwa sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi.

“Kita semua berpatokan pada perhitungan KPU, kita juga memegang data C1 dari para saksi di lapangan,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Caleg DPRD Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan Sultra 6 yaitu memperebutkan sebanyak 6 kursi. Sementara, Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, Herry Asiku merupakan petahana anggota DPRD Sultra yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sultra.

Continue Reading

Berita

Status IUP Eksplorasi PT MDS Dalam Permohonan, ESDM Sultra Warning Tak Boleh Ada Aktivitas

Published

on

Kabid Minerba Dinas ESDM Sultra, Hasbullah Idris.

KENDARI – Dugaan aktivitas ilegal mining di wilayah pertambangan Blok Marombo, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masih terus berlanjut.

Salah satu dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Blok Marombo, yaitu diungkap oleh Ketua Persatuan Pemuda Pemerhati Daerah (P3D-Konut), Jefri.

Dalam keterangan tertulisnya, Jefri mengungkapkan bahwa temuan dugaan ilegal mining yaitu di dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batuan PT Mandiri Dermaga Sultra (MDS) yang diduga tengah asyik mengeruk ore nikel.

Putra Daerah asal Konut ini menyebut, berdasarkan hasil penelusuran, ada beberapa titik dugaan kegiatan pertambangan tanpa izin diantaranya di bekas pertambangan PT Malibu serta di dalam wilayah IUP Batuan PT MDS.

“Kami menduga PT MDS melakukan ilegal mining di Back Up Dokumen Siluman atau Dokumen Terbang (Dokter) dan Terminal khusus (Tersus) milik perusahan lain,” ungkap Jeje sapaan akrabnya.

Sementara, Kepala Dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra, Andi Aziz melalui Kepala Bidang (Kabid) Mineral dan Batu bara (Minerba), Hasbullah Idris mengatakan bahwa, PT Mandiri Dermaga Sultra atau PT MDS saat ini status izinnya masih dalam permohonan.

“Baru bermohon IUP eksplorasi,” kata Hasbullah, Selasa (20/2/2024).

Hasbullah menegaskan, seharusnya belum bisa ada aktivitas di dalam IUP PT MDS, sebab statusnya hingga saat ini masih permohonan.

“Belum bisa ada kegiatan di lokasi tersebut,” tandas Hasbullah.

Continue Reading

Berita

Pemda Bombana Gandeng LBH HAMI Sultra Bantu Masyarakat Kurang Mampu

Published

on

KENDARI – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bombana, gandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) di bidang bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu.

Ketua LBH HAMI Sultra, Andri Dermawan mengatakan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara LBH HAMI Sultra dan Pemda Bombana melalui Biro Setda bagian Hukum.

Menurut dia, MoU yang dilangsungkan 18 Sabtu Februari 2024 kemarin, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perda Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

“Selanjutnya Pemda Bombana membuka seleksi untuk LBH yang akan kerjasama dengan Pemda Bombana. Dan akhirnya empat LBH lolos seleksi termaksuk LBH HAMI Sultra,” ujar dia, Minggu (18/2/2024).

Pengacara kondang asal Kota Kendari itu mengungkapkan, dengan kerjasama di bidang hukum ini, semakin memudahkan bagi masyarakat kurang mampu, jika  tersandung masalah hukum, untuk mencari keadilan dengan didampingi LBH tanpa dipungut biaya.

Melalui kerjasama ini juga, pihaknya akan lebih muda mendeteksi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Sebab selama ini, masih banyak masyarakat yang kebingungan, dan belum mengetahui keberadaan LBH sebagai pelayanan hukum gratis.

“Kita berharap, masyarakat Bombana yang memerlukan bantuan hukum, bisa langsung ke LBH HAMI Sultra,” jelasnya.

Untuk sementara tambah dia, LBH HAMI Sultra baru bekerjasama dengan Pemprov Sultra, Pemda Kabupaten Bombana, dan Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Ada beberapa pemda yang kita lagi jajaki untuk kerjasama,” tukasnya.

Continue Reading

Trending