Connect with us

Berita

Kuasa Hukum PT MBS Bantah Tudingan LSM Soal Tidak Memiliki Izin Penggunaan Jalan

Published

pada

Dr. Abdul Rahman , SH.MH.

KendariMerdeka.com, Kendari – PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) diduga melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel dengan menggunakan jalan umum tanpa memiliki izin. Pasalnya, proses pengangkutan ore nikel setiap harinya yang dilakukan PT MBS dari Kecamatan Pondidaha menuju PT VDNI diduga tanpa dilengkapi dokumen. Hal itu dilontarkan oleh Lembaga Ampuh Sultra dan Konutara belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum PT MBS, Doktor Abdul Rahman SH.MH mengatakan, aktivitas PT MBS secara hukum legal. Pasalnya, PT MBS memiliki legalitas untuk melakukan penambangan, pengangkutan, dan penjualan ore nikel dengan kelengkapan dokumen.

Dokumen yang dimaksud kata Rahman. Yakni, memiliki IUP Produksi No 213 dikeluarkan sejak Tahun 2013 seluas 166.6 hektare dengan masa berlaku IUP selama 20 tahun, memiliki serifikat Clear n Clean (CnC) sejak tanggal 3 April 2013, memiliki RKAB sejak 30 januari 2020.

Baca Juga:  Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

“Kami (PT MBS) memiliki izin penggunaan jalan Nasional sejak 4 Februari 2020 dari Direktorat Jendral Bina Marga,” katanya, Jumat (30/5/2020).

“Dan juga dokumen penyimpanan dana sebesar 27 Miliar di Bank sebagai jaminan perbaikan ketika jalan yang digunakan rusak. Ketika jalan yang kami gunakan ada kerusakan atau penurunan kualitas, anggaran itu siap digunakan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan jalan,” paparnya kepada awak media.

Ia berharap, pihak yang blum memiliki kejelasan data dan informasi terkait PT MBS, Doktor Hukum bidang pertambangan ini membuka ruang untuk melakukan dialog tentang legalitas IUP PT MBS. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Ampuh Sultra dan Konutra sangat tidak dilengkapi data.

“Tidak ada bekingan penegak hukum atau oknum Kepolisian seperti yang mereka katakan. Dokumen kami lengkap,” tegas Ketua PERADI Sultra ini.

Baca Juga:  Resmi Jabat Kapolda Sultra, Yan Sultra Kenakan Dua Bintang di Pundak

“PT MBS selalu terbuka untuk berdialog dengan siapa saja. Nanti kami tunjukan dokumen kami,” tambahnya.

Mengenai soal tudingan bahwa PT MBS Pailit, hal itu pula sangat keliru. Kalaupun Pailit, seharusnya ada juga Putusan dari Pengadilan Niaga bahwa Perusahaan Pailit. Point utamannya kata Rahman, PT MBS tak pernah Pailit dan mati. Mungkin saja LSM yang menuding tersebut kata dia mengira IUP yang digunakan PT MBS yakni IUP Nomor 231. Sebab, PT MBS memiliki dua IUP sebelumnya. Saat ini lanjut Rahman, sedang mengajukan gugatan ke PTUN dengan materi menggugat langkah tak berdasar yang dilakukan PTSP Sulawesi Tenggara yang mencabut izin tersebut.

“IUP PT MBS nomor 231 Tahun 2013 saat ini masih proses. Saya selaku kuasa hukum PT MBS melakukan upaya hukum akibat adanya pembatalan IUP yang cacat hukum dilakukan oleh PTSP Provinsi Sultra,” bebernya.

Baca Juga:  Pengumuman Rapid Test Divisi Ekskavator dan Divisi Loader Tahap 4 PT OSS

“Jadi kami tegaskan lagi, PT MBS memiliki kelengkapan izin. Dan yang paling utama, Perusahan ini tak pernah Pailit ataupun mati. Kami lengkap secara hukum. Jika mau, saya akan perlihatkan dokumennya semua,” jelas Rahman.

Sebelumnya, Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (KONUTARA) dan Ampuh Sultra mendesak instansi terkait untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan tambang nikel PT MBS yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT MBS diduga menggunakan jalan Nasional untuk pengangkutan ore nikel tanpa dilengkapi dokumen lengkap.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

Berita

Forkom Alumni SMAN 1 Kendari Angkatan 90 Resmi Dikukuhkan

penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Pengurus Forum Komunikasi Alumni (Forkom) SMA Negeri 1 Kendari Angkatan 90 resmi dikukuhkan pada Minggu (18/4) sore.

Pengukuhan yang berlangsung di Grand Claro Hotel Kendari itu dilakukan usai pelaksanaan rapat kerja pengurus.

Ketua Forkom Alumni Smansa 90 periode 2021-2024, Nasrul mengatakan, kegiatan ini bertema: dari kita untuk kita.

Dia menjelaskan, ada empat pilar yang mendasari terbentuknya Forkom Alumni Smansa 90.

“Yang pertama adalah merujuk pada pilar ekonomi, sosial dan hukum berbasis pemberdayaan,” jelasnya kepada wartawan.

Kedua adalah pilar kerohanian. Menurut dia, alumni akan mengambil peran untuk terlibat dalam kegiatan kerohanian atau keagaman tanpa membedakan agama satu dengan yang lainnya.

Baca Juga:  Menikmati Pemandangan Al Alam, Masjid Terapung Teluk Kendari

Nasrul bilang, pilar ke tiga berkaitan dengan data base alumni. Pihaknya akan melakukan perekapan data terhadap seluruh alumni 90. Sebab selama 31 tahun lamanya, alumni 90 jarang bertemu.

“Pilar terakhir adalah pendidikan. Kita berharap para alumni bisa mengajak generasi muda untuk lanjut ke perguruan tinggi nantinya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala SMAN 1 Kendari, Ruslan mengatakan, angkatan Smansa 90 merupakan angkatan yang solid dibanding dengan angkatan lainnya.

“Semoga bisa mengharumkan nama baik sekolah, daerah dan negara nantinya,” tuturnya.

Sementara itu, Dewan Alumni Smansa 90, Anton Timbang bilang, saat mereka di bangku SMA, ada 10 kelas untuk angkatannya.

“Kelas A1 ada 1 kelas, A2 ada 2 kelas dan A3 ada 7 kelas,” katanya.

Baca Juga:  Diduga Serobot Hutan Lindung, PT Trisula Disegel Polda Sultra

Dengan adanya kepengurusan yang telah dikukuhkan ini, Anton menyebut bahwa merekalah yang akan membangun sinergitas, baik dengan sekolah sendiri, pemerintah kota, daerah, maupun intansi lainnya sehingga bisa terlibat dalam kemajuan daerah.

Untuk diketahui, usai raker, kegiatan ini dilanjutkan dengan pembacaan SK Pengukuhan dan sumpah oleh Kepala Sekolah SMAN 1 Kendari diikuti oleh pengurus.

Selanjutnya, beberapa Dewan Alumni Forkom Alumni Smansa 90, di antaranya Anton Timbang, Muliddin, dan Ilmiati Daud memakaikan rompi yang diwakili oleh ketua, sekertaris dan bendahara Forkom Smansa.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Lahan Reseltmen Polri Dipatok Oknum Kades, ini penjelasan Dansat Brimobda Sultra

penulis : War Ikal

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Empat lokasi lahan milik Satuan Brimob Polda Sultra, yang berlokasi di Desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, dipasangi patok dan kawat berduri oleh sekelompok warga.

Pemasangan pagar kawat itu diduga sengaja dipasang oleh seorang warga dengan tujuan ingin menguasai lahan tersebut agar dapat dijual kembali.

Tidak hanya itu, pemagaran itu juga disinyalir untuk memprovokasi masyarakat lainnya agar berbenturan dengan aparat Brimob.

Hal itu terbukti, saat oknum Kades Puosu Jaya melakukan protes dengan sengaja merekam video gunakan handphone dan sesekali mengeluarkan kalimat provokasi mengajak warga agar datang ke lokasi membantunya.

“Iya tadi sore itu kita terima laporan katanya lahan Brimob yang mau ditanami jagung ada yang pasangi pagar. Pas kita datang oknum Kades itu langsung ribut sambil protes dan berteriak katanya kita ambil lahan mereka. Padahal ini sudah jelas statusnya bahwa lahan itu adalah tanah hibah dari Pemda milik Brimob,” ujar Dansat Brimob Polda Sultra, Kombes Pol Adarma Sinaga, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga:  Resmi Jabat Kapolda Sultra, Yan Sultra Kenakan Dua Bintang di Pundak

Dia menambahkan, tidak hanya memasang pagar, sebuah papan tulisan yang dipasang oleh Brimob di lokasi tersebut telah dirubuhkan dan diganti dengan spanduk lainnya.

“Jadi disitu ada tulisan himbauan Brimob, sekarang sudah tidak ada. Malah diganti dengan spanduk bertuliskan ‘tanah ini dijual’, ” tuturnya.

Dansat Brimob berharap agar kejadian yang terjadi sore tadi tidak berkepanjangan dan tidak disalahgunakan untuk membuat opini miring.

“Jadi memang targetnya mereka itu mau provokasi dengan modus buat pagar. Pagar itu yang dijadikan objek untul bahan provokasi untuk memancing keributan dengan Brimob,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, sebelumnya juga sudah dilakukan kesepakatan dan musyawatah antara purnawirawan Polri dan Sat Brimob.

Baca Juga:  Diduga Satu Kontainer Bahan Peledak Transit di Pelabuhan Bungkutoko Kendari

Kesepakatan itu tentang berbagai hal dan saat ini sedang berjalan dalam rangka pelaksanaan kesepakatannya.

“Sedangkan posisi oknum Kades itu bukan bagian dari Purnawirawan, dia hanya sebatas sebagai saksi karena dianggap mengetahui sejarah status lahan yang dipermasalahkan itu. Seharusnya dia sebagai Kepala Desa memberikan solusi bukan justru ikut tampil dan seolah ingin ikut menjadi bagian dari pemilik lahan tersebut,” ungkapnya.

Untuk diketahui, lahan yang diklaim dan diprotes oleh oknum Kades itu statusnya sah dimilki oleh Brimob berdasarkan SK Bupati Kendari No 137/1980 tanggal 6 Agustus 1980.

Penyerahan tanah negara bebas untuk restlemen Polri (kawasan pemukiman dan pertanian untuk purnawirawan Polri).

“Jadi dulu itu tahun 1978 ada program penempatan para purnwirawan Polri untuk mendapat tanah pertanian bebas. Pada saat itu gelombang pertama 30 sesuai SK 137 dengan jatah 2 Ha per KK, 1 Ha lahan kering dan 1 Ha lahan basah,” jelasnya.

Baca Juga:  Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

Tahun 1981 sudah pernah dilakukan ganti rugi terhadap warga yang memiliki tanaman diatas lahan Brimob saat itu.

Jumlah ganti rugi pada tahun itu senilai Rp1 juta.

“Jadi waktu itu sudah ada ganti rugi sebenarnya oleh Bupati Kendari tahun 1981 kepada warga yang ada tanahnya diatas lahan Brimob. Ganti lahan itu dimaksud agar tidak ada lagi persoalan dan semuanya masalah clear sebelum diserahkan ke Polri waktu itu,” bebernya.

Bahkan lahan yang diprotes oknum Kades itu Brimob telah memiliki surat putusan resmi dari Mahkamah Agung terkait status kepemilikan sah lahan tersebut.

“Lahan itu secara sah dimiliki Brimob setelah menang dalam gugatan pengadilan dengan no 90 K/TUN/2017,” jelas Adarma Sinaga.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

Berita

Rapat Konsultasi dan Munaslub Askompsi, Kadis Kominfo Sultra Minta Pemerintah Jalankan UU 32 Tahun 2004

penulis : Rinaldy

Published

pada

By

KendariMerdeka.com, Malang — Asosiasi Dinas Kominfo Provinsi Seluruh Indonesia (Askompsi) menggelar Rapat Konsultasi dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, dalam rangka membangun sinegritas bidang Kominfo, antara program pemerintah pusat dengan daerah yang bertempat di Hotel Golden Tulip Batu Malang, Jumat (08/4/2021).

Rapat Konsultasi Askompsi ini dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Daerah (SUPD) II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Iwan Kurniawan mewakili Mendagri, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kominfo Arifin Saleh Lubis, Direktur Eksekutif Askompsi beserta jajaran, Rudiantara Mantan Menteri Kominfo, Kadis Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Diselenggarakannya Munas Luar Biasa ini dikarenakan Ketua Askompsi yang dijabat oleh Achmad Chrisna Putra, telah dilantik menjadi Kadis Perkebunan Provinsi Lampung. Untuk itu sesuai AD/ART Askompsi, jabatan Ketua Askompsi akan digantikan oleh yang baru.

Baca Juga:  Pengumuman Rapid Test Divisi Ekskavator dan Divisi Loader Tahap 4 PT OSS

Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, dalam sambutannya mengatakan agar Askompsi melalui Dinas-Dinas Kominfo seluruh Indonesia tidak hanya terfokus pada bidang Komunikasi dan Informatika saja tetapi juga pada bidang statistik.

“Hal itu disebabkan karena data-data sektoral yang dihasilkan di bidang statistik nantinya digunakan untuk publikasi, hingga pada akhirnya digunakan Pemerintah sebagai rumusan untuk membuat suatu kebijakan,” Ungkap Iwan.

Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini selalu mengapresiasi Askompsi dan Dinas Kominfo seluruh Indonesia.

“Kami dari Kemendagri siap untuk berkolaborasi serta mendukung Askompsi dan Dinas Kominfo untuk kemajuan Kominfo seluruh Indonesia,” pungkas Iwan.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, M Ridwan Badallah, yang turut hadir dalam Rapat Konsultasi tersebut menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam rapat ini, diantaranya bagaimana keberadaan dinas Kominfo di seluruh Provinsi dan Kabupaten dan Kota untuk betul-betul diseriusi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkominfo, dimana menjalankan amanah Undang-Undang 32 tahun 2004 terkait otonomi daerah. Didalamnya termaktub ada kewenangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam penanganan dengan pemberian alokasi dana dekonsentrasi atau tugas pembantuan DAK yang mana hal-hal tersebut belum dilakukan Kemenkominfo.

Baca Juga:  Nikmati Sunset di Pantai Cemara Pulau Wangi-wangi

Ridwan Badallah yang juga merupakan Koordinator Wilayah (Korwil) Timur Askompsi menyerukan kepada seluruh anggota di Askompsi Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Mari kita bersatu, mari kita berjuang terus sehingga Kemenkominfo bisa membuka mata, bisa membangun regulasi baru terkait bagaimana pemberian kewenangan kepada kominfo kabupaten/kota dan provinsi dalam pelaksanaan atau giat-giat Kemenkominfo,” ungkap Ridwan Badallah.

Selain itu, Ridwan Badallah berharap agar ditahun berikutnya ada koordinasi antara Kemenkominfo dengan Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota,”Askompsi punya keinginan audiensi dengan bapak presiden sehingga Kemenkominfo bisa melihat ada yang urgensi untuk dialokasikan sesuaiamanah UU 32 Tahun 2004,”. Harapnya.

Adapun kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan pataka sebagai simbol penyerahan estafet kepemimpinan dari Ketua Askompsi yang sebelumnya dijabat oleh Achmad Chrisna Putra kepada Ketua Askompsi yang baru, Sudarman, yang juga menjabat sebagai Kadis Kominfo Provinsi Bangka Belitung.

Baca Juga:  Resmi Jabat Kapolda Sultra, Yan Sultra Kenakan Dua Bintang di Pundak

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
Continue Reading

ARSIP BERITA

Trending