Connect with us

Berita

Kuasa Hukum PT MBS Bantah Tudingan LSM Soal Tidak Memiliki Izin Penggunaan Jalan

Published

on

Dr. Abdul Rahman , SH.MH.

KendariMerdeka.com, Kendari – PT Multi Bumi Sejahtera (MBS) diduga melakukan aktivitas pengangkutan ore nikel dengan menggunakan jalan umum tanpa memiliki izin. Pasalnya, proses pengangkutan ore nikel setiap harinya yang dilakukan PT MBS dari Kecamatan Pondidaha menuju PT VDNI diduga tanpa dilengkapi dokumen. Hal itu dilontarkan oleh Lembaga Ampuh Sultra dan Konutara belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum PT MBS, Doktor Abdul Rahman SH.MH mengatakan, aktivitas PT MBS secara hukum legal. Pasalnya, PT MBS memiliki legalitas untuk melakukan penambangan, pengangkutan, dan penjualan ore nikel dengan kelengkapan dokumen.

Dokumen yang dimaksud kata Rahman. Yakni, memiliki IUP Produksi No 213 dikeluarkan sejak Tahun 2013 seluas 166.6 hektare dengan masa berlaku IUP selama 20 tahun, memiliki serifikat Clear n Clean (CnC) sejak tanggal 3 April 2013, memiliki RKAB sejak 30 januari 2020.

Baca Juga:  Menikmati Pemandangan Al Alam, Masjid Terapung Teluk Kendari

“Kami (PT MBS) memiliki izin penggunaan jalan Nasional sejak 4 Februari 2020 dari Direktorat Jendral Bina Marga,” katanya, Jumat (30/5/2020).

“Dan juga dokumen penyimpanan dana sebesar 27 Miliar di Bank sebagai jaminan perbaikan ketika jalan yang digunakan rusak. Ketika jalan yang kami gunakan ada kerusakan atau penurunan kualitas, anggaran itu siap digunakan sebagai pertanggung jawaban terhadap penggunaan jalan,” paparnya kepada awak media.

Ia berharap, pihak yang blum memiliki kejelasan data dan informasi terkait PT MBS, Doktor Hukum bidang pertambangan ini membuka ruang untuk melakukan dialog tentang legalitas IUP PT MBS. Menurutnya, pernyataan yang dilontarkan Ampuh Sultra dan Konutra sangat tidak dilengkapi data.

“Tidak ada bekingan penegak hukum atau oknum Kepolisian seperti yang mereka katakan. Dokumen kami lengkap,” tegas Ketua PERADI Sultra ini.

Baca Juga:  Hilang 17 Jam di Jeti, Pemancing di Konsel Ditemukan Tewas

“PT MBS selalu terbuka untuk berdialog dengan siapa saja. Nanti kami tunjukan dokumen kami,” tambahnya.

Mengenai soal tudingan bahwa PT MBS Pailit, hal itu pula sangat keliru. Kalaupun Pailit, seharusnya ada juga Putusan dari Pengadilan Niaga bahwa Perusahaan Pailit. Point utamannya kata Rahman, PT MBS tak pernah Pailit dan mati. Mungkin saja LSM yang menuding tersebut kata dia mengira IUP yang digunakan PT MBS yakni IUP Nomor 231. Sebab, PT MBS memiliki dua IUP sebelumnya. Saat ini lanjut Rahman, sedang mengajukan gugatan ke PTUN dengan materi menggugat langkah tak berdasar yang dilakukan PTSP Sulawesi Tenggara yang mencabut izin tersebut.

“IUP PT MBS nomor 231 Tahun 2013 saat ini masih proses. Saya selaku kuasa hukum PT MBS melakukan upaya hukum akibat adanya pembatalan IUP yang cacat hukum dilakukan oleh PTSP Provinsi Sultra,” bebernya.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

“Jadi kami tegaskan lagi, PT MBS memiliki kelengkapan izin. Dan yang paling utama, Perusahan ini tak pernah Pailit ataupun mati. Kami lengkap secara hukum. Jika mau, saya akan perlihatkan dokumennya semua,” jelas Rahman.

Sebelumnya, Konsorsium Nasional Pemantau Tambang dan Agraria (KONUTARA) dan Ampuh Sultra mendesak instansi terkait untuk segera menghentikan aktivitas perusahaan tambang nikel PT MBS yang terletak di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. PT MBS diduga menggunakan jalan Nasional untuk pengangkutan ore nikel tanpa dilengkapi dokumen lengkap.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   

Berita

Dugaan Korupsi Bunga Deposito, Polda Sultra Diminta Periksa Kepala BPKAD

Penulis: Kur

Published

on

By

Ilustrasi.(INT)

KendariMerdeka.com, Kendari – Mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Bumi Anoa Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Sultra. Mereka menuntut transparansi dan keterbukaan Deposito bunga Pemerintah Sulawesi Tenggara yang diduga diselewengkan. Dana deposito dari tiga Bank Umum sebesar Rp 205 Miliar, bunganya diduga terdaat selisih dengan yang masuk ke Kas Daerah.

Dari hasil temuan BPK Sultra, audit ini menunjukan bahwa Pemrov Sultra telah melakukan deposito di tiga Bank yakni Bank BNI Rp 70 Miliar, BRI Rp 80 Miliar dan Mandiri Rp 55 Miliar. Total sebanyak Rp 205 Miliar dengan Bunga masing-masing 7 persen. Bunga tersebut hanya masuk ke kas Daerah sebanyak 2 persen 13,02 Miliar dan Rp 34,44Miliar yakni 5 persennya diduga mengalir ke rekening oknum.

Baca Juga:  Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

“Kami mendesak Kapolda sultra untuk menyelidiki kasus ini. Kepala BPKAD Sultra harus diperiksa, karena kasus ini sudah masuk di kejati namun sampai sejauh ini belum ada hasilnya” kata salah satu Aktivis bernama Awal dalam orasinya.

Sementara itu, dari hasil penelusuran, catatan kasus ini sudah pernah di laporkan di Kejaksaan Tinggi Sultra. Kasus tersebut pernah didalami oleh tim Intelejen Kejaksaan Tinggi Sultra, yakni terkait deposito duit yang diduga diselewengkan. Jaksa pernah melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang tau persoalan ini, hanya sayangnya tak jelas sampai saat ini.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

Tidak Menggunakan Masker Saat Berpergian, Wanita di Kendari Dapat Hukuman Hafal Pancasila

Penulis: Redaksi

Published

on

By

KendariMerdeka.com, Kendari – Razia penggunaan masker kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kendari. Kali ini razia masker diikuti oleh sejumlah Personel Jajaran Satuan Lantas Polres Kendari. Razia menyasar para pengendara yang berkendara tanpa menggunakan masker. Nah, yang kedapatan mendapat peringatan denda.

Namun, dalam razia tersebut sejumlah masyarakat yang tak menggunakan masker dihukum dengan hukuman santun. Misalkan, diminta untuk bernyanyi dan menghafal Pancasila bagi wanita, namun untuk pria dihukum dengan diminta untuk Push up.

Hukuman yang dilakukan untuk memberikan peringatan, agar Para pengendara masyarakat Kota Kendari dapat patuh dengan protokol kesehatan. Apalagi, regulasi tentang penindakan masker telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota.

Baca Juga:  Densus 88 Amankan 4 Terduga Teroris Jaringan JAD di Muna

Dari pantauan Awak media, Satuan Pol PP dan kepolisian Polres Kendari menggelar razia dititik lampu merah MTQ. Puluhan masyarakat yang terjaring langsung diminta turun di kendaraannya. Jika tak menggunakan masker, pihak Sat Pol PP langsung menghukumnya. Nampak, terlihat seorang wanita diminta untuk menghafal Pancasila, lalu diminta untuk memakai masker jika beraktivitas di luar.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading

Berita

IUP Telah Mati, PT Trisula Tetap Menambang dan Menggarap Hutan Lindung di Konut

Penulis: Kur

Published

on

By

ILUSTRASI. (Int)

KendariMerdeka.com, Kendari – Masalah pertambangan di Sulawesi Tenggara memang tidak pernah habis, kali ini kenakalan PT Trisula Bumi Anoa yang beroperasi di Marombo cukup memprihatinkan. Pasalnya, Izin Usaha Pertambangan PT Trisula telah mati sejak 2016 lalu namun tetap menggarap nikel di Konawe Utara.

Koordinator Koalisi Rakyat Sulawesi Tenggara, Indra mengungkapkan, selain IUPnya yang telah mati PT Trisula juga menyerobot hutan lindung di Marombo Konawe Utara.

“IUP PT Trisula sudah mati. Tapi masih beraktivitas, dari penelusuran kami, PT Trisula juga menggarap hutan lindung di Marombo Konawe Utara,” bebernya, Jumat (11/9/2020).

Peran penegak hukum kata Indra perlu dipertanyakan. Pasalnya, PT Trisula secara terang terangan menggarap hutan lindung ditamba lagi IUP PT Trisula telah mati.

Baca Juga:  Tiga Korban Luka Kerusuhan Kongres PAN Kendari Dirujuk ke RS Bhayangkara

“Peran penegak hukum harus dipertanyakan. Kenapa PT Trisula bebas melakukan aktivitas ilegal di Konawe Utara,” ungkapnya.

Di tempat terpisah, Kepala Seksi Pemetaan Wilayah dan Penerbitan Izin Dinas ESDM Sultra Nining membenarkan IUP PT Trisula telah mati sejak 2016 lalu. Kata Nining, dari data ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, lokasi IUP PT Trisula yang telah mati didominasi oleh hutan lindung.

“IUP PT Trisula sudah mati sejak 2016, mereka tidak bisa lagi beraktivitas. Apa lagi di wilayah IUP Trisula yang telah mati berada dalam kawasan hutan lindung,” tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya siang tadi.

Jurnalis media ini juga melakukan konfirmasi kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, Beni Raharjo, untuk PT Trisula kata Beni belum pernah mengajukan untuk pembuatan IPPKH. Untuk lokasi IUP PT Trisula, indikasi kuat dalam kawasan hutan lindung.

Baca Juga:  Lima Surga Tersembunyi di Pulau Muna yang Jarang Diketahui

“Belum ada IPPKH, untuk pengajuan IPPKH juga belum pernah, IUP di Marombo memang masuk dalam kawasan hutan lindung, termasuk di IUP PT Trisula,” katanya.

Kapolda Sultra, Irjen Yan Sultra saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya belum memberikan komentar terkait dugaan aktivitas PT Trisula Bumi Anoa di Konawe Utara dalam kawasan hutan lindung.

Untuk diketahui, aktivitas PT Trisula berada disekitar wilayah IUP PT Bososi yang disegel oleh Bareskrim Polri karena diduga menyerobot hutan lindung. Ironisnya, PT Trisula juga menyerobot hutan lindung namun luput dari penegakan hukum Bareskrim Polri.

Facebook Comments
Reaksi Kamu?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry
   
Continue Reading
Advertisement        

ARSIP BERITA

Trending

Copyright © 2020 KendariMerdeka.Com

var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push(['Histats.start', '1,4392949,4,1,120,40,00011111']); _Hasync.push(['Histats.fasi', '1']); _Hasync.push(['Histats.track_hits', '']); (function() { var hs = document.createElement('script'); hs.type = 'text/javascript'; hs.async = true; hs.src = ('//s10.histats.com/js15_as.js'); (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(hs); })(); counter hit make